Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin suku bunga kredit di Indonesia bisa turun hingga setara dengan Malaysia dan Thailand.

Menurutnya, dengan inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang solid, sudah saatnya biaya pinjaman di Tanah Air menjadi lebih murah agar daya saing ekonomi meningkat.

Purbaya menyampaikan perekonomian Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, tertinggi di antara negara anggota G20. Sementara inflasi berada di level 2,65 persen pada September, yang juga terendah di kelompok tersebut.

Kondisi ini, katanya, menggambarkan keseimbangan yang ideal antara pertumbuhan dan kestabilan harga.

"Inflasi yang bagus itu enggak rendah tapi enggak tinggi juga. Enggak nol, tapi enggak 10. Ya, 2 sampai 3 ini adalah angka yang ideal buat kita," ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Dengan inflasi yang stabil di kisaran ideal, Purbaya menilai suku bunga acuan seharusnya dapat bergerak di level moderat, yakni sekitar 3,65 persen. Dari situ, transmisi kebijakan moneter diharapkan bisa menurunkan suku bunga kredit ke kisaran 6 persen-7 persen agar lebih kompetitif dengan negara tetangga.

Ia mencontohkan suku bunga kredit di Malaysia saat ini berada di kisaran 5 persen-6 persen, sementara Thailand juga menerapkan level serupa. Menurutnya, dengan penyesuaian yang tepat terhadap kondisi inflasi, Indonesia seharusnya bisa mencapai efisiensi biaya pinjaman yang sama.

"Bukan itu yang saya incar-incar adalah suku bunga pinjaman harus turun ke bawah itu. Di atas itu sedikit, paling 2-3 persen. Kalau di atas 3,5 persen harusnya selalu stabil," tuturnya.

Purbaya optimistis jika suku bunga kredit bisa ditekan ke level tersebut, biaya modal pelaku usaha akan semakin efisien dan investasi dapat meningkat. Ia menilai kebijakan yang konsisten dalam menjaga inflasi rendah akan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

"Artinya daya saing kita dari cost of capital bisa semakin baik," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan skema tarif cukai khusus agar produsen rokok ilegal masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Kebijakan ini ditargetkan berlaku mulai Desember 2025 serta menjadi langkah penataan industri rokok ilegal tanpa mematikan pelaku dalam negeri.

Purbaya menjelaskan kenaikan tarif cukai yang tinggi pada beberapa tahun terakhir tidak sepenuhnya menekan konsumsi rokok, justru mendorong masuknya produk gelap dari luar negeri serta memunculkan produsen ilegal di dalam negeri.

Menurutnya, pendekatan baru diperlukan agar pasar rokok ilegal bisa dikendalikan dalam sistem resmi.

"Industri rokok Itu kan, mereka bilang, orang Indonesia harus berhenti merokok (maka) dibuatlah kebijakan kenaikan tarif ke level yang tinggi sekali," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

"Pada kenyataannya, ya pada merokok aja, yang terjadi adalah, barang-barang gelap yang masuk. Jadi saya bilang, dari China, dari Vietnam, kalau gitu kebijakannya ngapain?," sambungnya.

Pemerintah, kata Purbaya, akan menutup ruang bagi produk ilegal impor dan memberi jalan bagi produsen ilegal lokal masuk ke zona produksi resmi melalui KIHT, dengan tarif khusus yang sedang diformulasikan.

Ia menekankan kebijakan ini bukan untuk membunuh industri rokok, melainkan menertibkannya dan memastikan seluruh pelaku berkontribusi pada penerimaan negara.

"Untuk yang produsen dalam negeri yang ilegal, kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, kawasan industri, hasil tembakau KIHT. Dengan tarif yang tertentu, sedang kita buat dan kita galakkan," tuturnya.

Jika skema ini berjalan, pelaku rokok ilegal yang enggan masuk ke sistem akan ditindak tegas.

Pemerintah juga sudah memulai pendekatan dengan pelaku usaha di daerah sentra rokok, termasuk Jawa Timur dan Madura, guna memastikan proses transisi berjalan lancar.

"Mungkin kapan jadinya? Harusnya Desember jalan. Nanti, kalau sudah itu jalan, saya enggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan, pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Enggak ada kompromi di situ," tegasnya.

Purbaya menambahkan tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan level persaingan yang adil antara pelaku legal dan ilegal. Produk ilegal, menurutnya, tidak dapat terus dibiarkan mengganggu pasar domestik.

"Saya enggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang enggak, enggak adil kan. Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal," ujar Sang Bendahara Negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah (pemda) setelah sempat terjadi ketegangan soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Ia menegaskan dirinya tidak memiliki sentimen pribadi terhadap kepala daerah, melainkan ingin agar anggaran yang tersedia dapat segera dibelanjakan demi menggerakkan ekonomi nasional.

"Terus abis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat. Jadi kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Permintaan maaf itu pun disampaikan usai sejumlah gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprotes pemotongan anggaran TKD.

Mereka tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan menyampaikan bahwa pemangkasan tersebut berpotensi mengganggu pembangunan hingga pembayaran gaji ASN di daerah.

Menjawab itu, Purbaya menjelaskan langkah penghematan anggaran bukan berarti pemerintah pusat mengabaikan kebutuhan daerah. Kebijakan itu diambil untuk memastikan uang negara digunakan secara optimal dan tidak mengendap di kas pemerintah pusat maupun pemda.

"Sebelum ke daerah kan saya di pemerintah pusat dulu. Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian, kementerian lain. Saya hanya datang ke mereka, 'program Anda apa? Habisin uangnya'. Kalau enggak kan uangnya nganggur," kata Purbaya.

Ia menyebut kebijakan fiskal tahun depan tetap akan dijalankan secara hati-hati. Pemerintah tidak akan melakukan ekspansi fiskal berlebihan dan tetap menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Saya belum berencana sampai saat sekarang untuk menaikkan rasio defisit di atas 3 persen. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal," ujarnya.

Purbaya menambahkan tahun depan pemerintah akan mendorong sektor riil agar berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Terus tahun depannya lagi kita dorong lebih cepat lagi dan memastikan real sector memberi kontribusi lebih signifikan kepada ekonomi," kata dia.

Sebelumnya, APBN 2026 menetapkan alokasi TKD sebesar Rp693 triliun, turun dari Rp919,9 triliun pada 2025. Meski lebih kecil, pemerintah menegaskan manfaat yang diterima masyarakat tetap dijaga melalui peningkatan belanja program prioritas yang naik menjadi Rp1.377,9 triliun.

Purbaya mengakui adanya tekanan dari daerah akibat pemangkasan tersebut, namun memastikan pemerintah akan mengevaluasi kembali besaran TKD setelah melihat kondisi ekonomi dan penerimaan negara tahun depan.

"Kalau ekonominya sudah bagus, pendapatan pajak naik, dan kebocoran di kepabeanan berkurang, tentu bisa kita tambah lagi," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kekhawatiran terhadap potensi krisis ekonomi di China tidak beralasan. Sebab, pemerintah Tiongkok memiliki ruang dan instrumen kebijakan yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Satu lagi China, dikhawatirkan juga China akan hancur, mereka negara komunis, devisa di tangan mereka, bunga di tangan pemerintah, jadi gampang aja kalau mau kasih stimulus ke perekonomian," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Ia mengatakan indikasi yang terlihat sejauh ini menunjukkan China masih mampu menjaga fondasi ekonominya.

"Selama ini indikasinya jelas mereka cukup pandai, jadi saya termasuk yang enggak percaya kalau China jatuh dalam waktu dekat," ucapnya.

Purbaya menambahkan saat gejolak ekonomi global meningkat, pemerintah China justru responsif dalam mengambil langkah-langkah ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan.

"Bahkan kemarin saat gonjang-ganjing, mereka injek uang, legal istilahnya 'enggak jelas', ke perekonomian ratusan miliar dolar, jadi kelihatannya mereka masih akan bagus," kata dia.

Purbaya juga menilai kondisi ekonomi global sebenarnya tidak seburuk yang banyak diperkirakan. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global pada 2025 diperkirakan mencapai 2,3 persen dan meningkat menjadi 2,4 persen pada tahun berikutnya.

"Ini global ternyata enggak sejelek yang diperkirakan banyak orang, World Bank prediksinya 2025 masih tumbuh 2,3 persen, tahun depan akan lebih baik 2,4 persen, dan kelihatannya likuiditas di pasar global juga lebih longgar," tuturnya.

Ia menjelaskan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga masih memiliki ruang untuk pulih, terutama melalui kebijakan suku bunga yang lebih rendah.

"Kalau saya sih lihat gampang di AS sendiri, pada waktu dia katanya mau hancur-hancur bunganya tinggi di sana, ruang bagi dia untuk mendorong perekonomian masih terbuka lebar, tinggal dia turunkan bunga, ekonominya pasti rebound," ujar Purbaya.

Menurutnya, kekhawatiran terhadap perlambatan global kerap berlebihan.

"Jadi ketika mereka bilang global ekonomi jadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya, harusnya enggak, cuma waktu itu mungkin salah baca, dia nakut-nakutin kita jadi susah," ucapnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema utang berbunga rendah bagi pemerintah daerah (pemda) yang mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Purbaya menawarkan bunga utang rendah sekitar 0,5 persen untuk pinjaman tersebut. Skema pembiayaan ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah lewat akses pendanaan yang lebih murah dari pemerintah pusat.

Menurut Purbaya, PT SMI sudah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp3 triliun ke daerah. Pemerintah akan mendorong penyaluran utang lebih besar asalkan proyek daerah dinilai layak.

"Saya kemarin ke PT SMI, saya tanya, dia bilang banyak program-program yang bagus dengan daerah. Saya tanyain ke mereka, berapa sih yang Anda salurkan sekarang? Kalau enggak salah baru Rp3 triliun ke daerah. Oh, (saya tanya pemda) minta bunga berapa? 'Pak, kalau bisa kasih 0,2 persen'," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Ia menyatakan pemerintah siap menambah alokasi dana untuk SMI dan memasok pinjaman berbunga murah bagi proyek daerah yang siap dijalankan.

"Kalau daerah siap dan SMI siap, saya akan channeling lebih banyak. Kan enggak hilang uangnya, cuma di itu aja. Saya bilang, 'oke, saya kasih 0,5 persen. Bisa enggak kamu serap Rp6 triliun dalam waktu dekat?" katanya.

Purbaya menyebut skema utang ini didukung ketersediaan dana pemerintah di luar APBN yang dapat disalurkan melalui SMI. Penilaian proyek akan dilakukan SMI yang dinilai lebih profesional dalam menguji kelayakan proyek infrastruktur daerah.

"Daripada kamu nganggur, udah saya tambah Rp3 triliun, kalau bisa Rp6 triliun, saya kasih Rp6 triliun, kamu siap-siap aja," ujarnya.

Purbaya memastikan tujuan program ini bukan mencari keuntungan bunga, melainkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

"Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan," katanya.

Sang Bendahara Negara sebelumnya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto membolehkan pemda, BUMN, dan BUMD berutang ke pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025, pinjaman ini bersumber dari APBN dan diteken Prabowo pada 10 September 2025, dua hari setelah Purbaya mulai menjabat.

"Kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun, kadang-kadang pemda kekurangan uang, ya untuk itu saja. Selama ada proyek-proyeknya jelas, ya bisa kita lihat juga (utang jangka panjang)," kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/10).

Ia menegaskan belum ada ketetapan lanjutan mengenai skema rinci dan masih mengkaji keseluruhan mekanisme.

PP 38/2025 memberikan dasar hukum baru bagi pemerintah pusat bertindak sebagai kreditur, dengan tujuan mendukung penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pembiayaan sektor produktif. Pasal 8 menegaskan sumber pinjaman berasal sepenuhnya dari APBN.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,06 triliun untuk melanjutkan program magang bagi lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate) dengan gaji setara upah minimum kabupaten (UMK) pada 2026.

Program magang bergaji UMP ini merupakan bagian dari paket stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah guna menjaga daya beli dan menambah lapangan kerja baru di sektor formal, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan alokasi Rp1,06 triliun adalah bagian dari total anggaran Rp1,37 triliun yang disiapkan pemerintah untuk periode 2025-2026. Tahun pertama atau 2025, dialokasikan Rp300 miliar, sementara sisanya Rp1,06 triliun digunakan pada 2026 untuk memperluas jumlah peserta.

"Kami juga melakukan, ini pemerintah semua ya secara keseluruhan, memberikan program magang lulusan perguruan tinggi, dengan alokasi Rp1,37 triliun," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Program magang ini menargetkan 20 ribu lulusan S1 (fresh graduate) di tahap awal, dan akan diperluas hingga 100 ribu peserta secara bertahap. Setiap peserta akan menerima uang saku setara UMK dengan rata-rata Rp3,8 juta per bulan.

Untuk tahap pertama, kegiatan magang berlangsung selama 2,5 bulan pada Oktober-Desember 2025, dan diperpanjang menjadi 3,5 bulan di 2026.

Menurut Purbaya, kebijakan ini dirancang untuk memberi pengalaman kerja awal bagi lulusan muda sekaligus menambah konsumsi masyarakat berpendapatan rendah sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini mereka dikasih uang saku sebesar UMK, Rp3,8 juta rata-rata. Jadi ini diharapkan memberi dorongan tambahan ke perekonomian," katanya.

Selain program magang, pemerintah juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Sejahtera (BLTS) senilai Rp31,5 triliun bagi 35,05 juta keluarga penerima manfaat di desil 1-4. Bantuan diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, dengan pencairan yang ditargetkan rampung pada November ini.

"Kami alokasikan Rp31,05 triliun. Sekarang sudah Rp18 triliun cair, sisanya akan dipercepat," jelas Purbaya.

Untuk menjaga mobilitas masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah juga menyiapkan subsidi tarif transportasi senilai Rp180 miliar.

Diskon diberikan untuk tiket kereta api hingga 30 persen, angkutan laut 20 persen, penyeberangan 100 persen untuk jasa pelabuhan, serta tiket pesawat dalam jumlah terbatas melalui koordinasi lintas BUMN transportasi.

Purbaya menegaskan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berada pada kisaran 5,5-5,6 persen di akhir tahun.

"Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Kalau ada uang, kita habisin terus buat ekonominya dan buat masyarakat," tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan banyak pedagang di media sosial, seperti TikTok, yang mengeluhkan rencana pemerintah menertibkan perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting ilegal.

Ia mengatakan kebijakan tersebut bukan untuk mematikan usaha kecil, melainkan melindungi industri tekstil dalam negeri yang selama ini tertekan oleh banjir produk impor murah.

Menurut Purbaya, ia memantau langsung berbagai komentar masyarakat di media sosial dan menemukan sebagian pedagang thrifting khawatir kehilangan sumber penghasilan. Namun, ia menilai keuntungan dari bisnis itu hanya bersifat sementara karena justru merugikan industri nasional.

"Saya baca itu, saya monitor TikTok untuk melihat apa sih respons masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang hidup dari situ ya, pedagang thrifting marah-marah sama saya. Tapi itu mencari keuntungan jangka pendek saja, dia untung, tapi industri mati," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Pemerintah akan menutup akses masuk barang-barang bekas ilegal, termasuk pakaian balpres, agar industri tekstil dan garmen domestik kembali bergairah. Ia telah meminta jajaran Bea Cukai memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku impor ilegal.

"Banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup," tegasnya.

Purbaya menambahkan penertiban tak hanya berlaku untuk pakaian bekas, tetapi juga akan diperluas ke produk impor ilegal lain seperti baja dan sepatu. Langkah ini diambil karena pasar domestik yang terlalu terbuka terhadap barang asing dinilai berisiko menggerus daya saing nasional.

"Kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing yang ilegal, ya pasar kita dikuasai asing," katanya.

Ia menilai protes dari sebagian pihak merupakan hal wajar, namun pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan ini secara konsisten. Purbaya menyebut perlindungan terhadap industri lokal adalah langkah awal untuk memperkuat basis ekonomi nasional sebelum bersaing di pasar ekspor.

"Kalau tekstil kita mau hidup, kita harus buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saingnya makin bagus, baru kita serang ke luar negeri," ujarnya.

Purbaya sebelumnya menyebut pemerintah akan memperkuat aturan larangan impor pakaian bekas ilegal yang diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Ia juga berencana menambah sanksi berupa denda terhadap importir yang terbukti melanggar agar negara tidak hanya menanggung biaya pemusnahan barang.

Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah mengganti barang-barang bekas impor di pasar dengan produk dalam negeri agar pelaku UMKM lokal tetap memiliki peluang usaha.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp180 miliar untuk memberikan diskon tarif angkutan umum selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Program ini menjadi bagian dari rangkaian stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di akhir tahun.

"Kami juga memberikan diskon untuk transportasi Nataru sebesar, totalnya Rp0,18 triliun, enggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Adapun alokasi Rp180 miliar tersebut digunakan untuk berbagai moda transportasi.

Diskon tiket kereta api (PT KAI) diberikan sebesar 30 persen dari harga tiket, diskon angkutan laut (PT Pelni) sebesar 20 persen dari tarif dasar, sementara diskon angkutan penyeberangan (PT ASDP) menanggung 100 persen jasa pelabuhan. Selain itu, potongan harga juga akan diberikan untuk tiket pesawat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV-2025 yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan menjelang akhir tahun.

Selain diskon transportasi, pemerintah juga mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai sejahtera (BLTS) kepada 35,05 juta keluarga penerima manfaat di desil 1 hingga 4, dengan nilai Rp900 ribu untuk tiga bulan dan total alokasi Rp31,5 triliun.

"Sekarang sudah Rp18 triliun cair, sisanya akan dipercepat. Karena sebagian yang (desil) 3 dan 4 harus lewat kantor pos. Jadi seharusnya minggu ini bisa jalan. Jadi saya harapkan November sudah habis semua ini, yang Rp31 (triliun)," kata Purbaya.

Ia menegaskan kebijakan stimulus ini merupakan upaya memanfaatkan ruang fiskal agar langsung dirasakan masyarakat.

"Orang bilang saya baik, bukan baik. Itu uang enggak kepake, daripada enggak pake kita bagi ke masyarakat aja, supaya ekonominya jalan," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp1,37 triliun untuk program magang bagi lulusan perguruan tinggi, dengan target 20 ribu peserta fresh graduate di tahap awal, yang akan ditingkatkan hingga 100 ribu peserta secara bertahap.

Setiap peserta akan menerima uang saku setara UMK rata-rata Rp3,8 juta per bulan, dengan durasi 2,5 bulan pada 2025 dan 3,5 bulan pada 2026.

"Katanya mau dinaikin, kita kasih lagi. Naikin, kasih lagi, sampai 100 ribu secara bertahap ya," ujar Purbaya.

Melalui berbagai stimulus ini, pemerintah berharap momentum pemulihan ekonomi terus terjaga, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,5 hingga 5,6 persen pada akhir tahun.

"Yang penting kita membalik momentum perekonomian. Nanti kalau ekonominya mulai gerak, kita pastikan enggak ada lagi kendala-kendala. Dan kalau ada uang, kita habisin terus buat ekonominya dan buat masyarakat," tandasnya.