JAKARTA - Di tengah munculnya berbagai narasi pesimistis terhadap kondisi ekonomi nasional , sejumlah ekonom dan akademisi justru menilai fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang baik. Akademisi Universitas Esa Unggul, Iswadi menilai keberhasilan Danantara Investment Management menerbitkan obligasi global senilai USD1,5 miliar menjadi bukti nyata bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

“Keberhasilan penerbitan obligasi global Danantara menunjukkan bahwa kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap kuat. Ini sekaligus membantah narasi ‘Sell Indonesia’. Yang terjadi justru sebaliknya, dunia sedang menunjukkan sikap ‘Buy Indonesia’,” kata Iswadi di Jakarta.

Penerbitan obligasi tersebut mendapat respons sangat positif dari pasar internasional. Nilai pemesanan tercatat mencapai USD4,6 miliar atau mengalami oversubscription lebih dari tiga kali lipat dibanding target awal sebesar USD1 miliar. Menurut Iswadi, tingginya minat investor tersebut menunjukkan bahwa pasar global masih melihat prospek ekonomi Indonesia secara positif.

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro KEM-PPKF 2027, Target Lifting Migas Dikerek



“Jika investor tidak percaya terhadap masa depan ekonomi Indonesia, mustahil permintaan bisa mencapai lebih dari tiga kali lipat target penerbitan. Ini menjadi indikator penting bahwa kepercayaan pasar masih sangat tinggi,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini. Ia menilai kritik yang menyebut disiplin fiskal pemerintah memburuk tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan data terkini.

“Saya cermati, kondisi fiskal cukup baik dengan pendapatan dan pengeluaran masih dalam toleransi yang memadai. Terutama soal defisit sampai Mei 2026, terjaga 0,7 persen terhadap PDB. Mudah-mudahan ini terus terjaga sampai kuartal kedua,” kata Didik.

Akar Pelemahan Rupiah Dibeberkan Chatib Basri, Kredibilitas Fiskal Jadi Kunci



Menurutnya, kemampuan pemerintah menjaga defisit pada level rendah menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN masih berada pada jalur yang sehat. Selain itu, pendapatan negara juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Pendapatan fiskal meningkat sekitar 19 persen secara tahunan hingga Mei 2026. Penerimaan pajak naik 22 persen dan menjadi salah satu penopang utama stabilitas fiskal kita,” ujarnya.

Didik juga menyoroti pembiayaan fiskal yang telah mencapai Rp379,4 triliun atau setara 55,1% dari target tahunan. “Artinya ada penyediaan pendanaan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan anggaran di sisa tahun ini,” tambahnya.

Sementara itu, Ekonom Myrdal Gunarto menilai risiko utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini masih relatif terkendali karena kenaikannya belum terlalu agresif. Berdasarkan data terbaru, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada April 2026 hanya sebesar 1,9 persen secara tahunan.

“Perkembangan utang luar negeri kita memang pertumbuhannya masih pelan. Ini masih mencerminkan ketergantungan yang relatif rendah dari pemerintah ataupun pelaku bisnis swasta terhadap kebutuhan mereka untuk melakukan utang luar negeri,” kata Myrdal.

Ia menjelaskan bahwa sektor swasta saat ini masih cenderung berhati-hati melakukan ekspansi akibat ketidakpastian global, sehingga kenaikan utang lebih banyak berasal dari kebutuhan pembiayaan pemerintah dan refinancing utang jatuh tempo.

Di sisi lain, Myrdal Gunarto menilai diversifikasi sumber pembiayaan yang dilakukan pemerintah juga menunjukkan langkah antisipatif yang positif.

“Panda Bond bagus karena yield-nya terlihat lebih rendah dibandingkan instrumen surat utang dalam mata uang lain. Ini menjadi keuntungan bagi pemerintah untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan kebutuhan APBN,” ujarnya.

BEIJING - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengamankan komitmen pendanaan sekitar USD17 miliar dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan nasional selama periode 2025-2029. Komitmen tersebut menjadi sinyal kuat kepercayaan lembaga keuangan internasional terhadap kredibilitas fiskal dan prospek ekonomi Indonesia.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar USD17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian pertemuan bilateral dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, Rabu (17/6). Menurut Purbaya, dukungan pendanaan tersebut merupakan bagian dari skema Multi-Year Rolling Pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah memastikan keberlanjutan sumber pembiayaan bagi berbagai proyek strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam lima tahun mendatang. Pendanaan dari AIIB diharapkan memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan pemerintah, khususnya untuk mendukung proyek infrastruktur dan program strategis yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain memperoleh komitmen pembiayaan, Indonesia juga mendapatkan sinyal positif terkait rencana AIIB untuk memperluas kehadirannya di Tanah Air. Lembaga multilateral tersebut menyampaikan minat untuk membuka kantor perwakilan di Jakarta guna memperkuat kerja sama dan meningkatkan efektivitas koordinasi pelaksanaan proyek.

"AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri," ujar Purbaya.

Keberadaan kantor AIIB di Jakarta dinilai akan semakin mempererat hubungan strategis antara Indonesia dan AIIB sekaligus mempercepat koordinasi dalam implementasi proyek-proyek yang memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga tersebut.

Purbaya menegaskan dalam pertemuan tersebut tidak terdapat kekhawatiran dari pihak AIIB terhadap kondisi fiskal Indonesia. Menurut dia, AIIB tetap menaruh keyakinan tinggi terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mengelola pembiayaan pembangunan secara prudent. "Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita," katanya.

Pertemuan dengan AIIB merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja Menteri Keuangan di Beijing yang juga mencakup pertemuan dengan investor global dan otoritas keuangan China. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, hasil pembahasan tersebut menjadi indikator bahwa Indonesia masih dipandang sebagai mitra yang kredibel dan memiliki prospek ekonomi yang kuat.

Pemerintah berharap komitmen pendanaan sebesar USD17 miliar tersebut dapat menjadi katalis percepatan pembangunan nasional, memperkuat investasi infrastruktur, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan.

JAKARTA - Kenaikan utang luar negeri (ULN) pemerintah di tengah melemahnya aktivitas pembiayaan sektor swasta dinilai menjadi sinyal tekanan yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Pergeseran struktur utang tersebut menunjukkan peran negara kian dominan dalam menopang pertumbuhan ekonomi ketika dunia usaha memilih menahan ekspansi.

"Di situ sebetulnya jelas secara polanya berarti mengindikasikan adanya tekanan terhadap ekonomi," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).

Faisal menjelaskan penurunan ULN swasta mencerminkan meredupnya gairah bisnis di dalam negeri. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, banyak perusahaan memilih bersikap hati-hati dengan menunda ekspansi dan mengurangi kebutuhan pembiayaan dalam valuta asing.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kontribusi sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika aktivitas dunia usaha melambat, pemerintah terpaksa mengambil peran lebih besar melalui belanja negara untuk menjaga stabilitas dan mendorong roda perekonomian tetap bergerak.

Untuk menutup kebutuhan pembiayaan tersebut, pemerintah meningkatkan penarikan utang baru baik melalui pinjaman luar negeri maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Langkah itu dilakukan guna menutup defisit anggaran sekaligus membiayai berbagai program penyangga ekonomi.

Dana hasil pembiayaan utang digunakan untuk menjalankan kebijakan countercyclical, termasuk menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak perlambatan ekonomi. Sebagian anggaran juga dialokasikan untuk menopang subsidi energi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Namun, Faisal mengingatkan bahwa strategi tersebut menyisakan risiko fiskal jangka panjang. Peningkatan utang yang terjadi bersamaan dengan depresiasi rupiah berpotensi memperbesar beban kewajiban pemerintah pada masa mendatang.

"Sebetulnya, dalam kondisi seperti sekarang, peningkatan utang luar negeri yang dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah secara otomatis akan meningkatkan nilai kewajiban pembayaran utang tersebut di masa mendatang," ujarnya.

Ia menambahkan, pelemahan kurs rupiah akan membuat pembayaran pokok maupun bunga utang luar negeri menjadi lebih mahal dalam denominasi rupiah. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah berpotensi semakin tertekan karena porsi anggaran untuk membayar utang terus meningkat.

Di sisi lain, Bank Indonesia menilai posisi ULN Indonesia hingga April 2026 masih terkendali dan memiliki struktur yang sehat. Total ULN Indonesia tercatat sebesar USD439,8 miliar atau tumbuh 1,9 persen secara tahunan.

Dari jumlah tersebut, ULN pemerintah mencapai USD216,4 miliar atau tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Meski lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen, angka tersebut menunjukkan utang pemerintah masih meningkat ketika utang sektor swasta justru mengalami perlambatan.

Perbedaan tren tersebut menjadi perhatian sejumlah ekonom karena mencerminkan tingginya ketergantungan perekonomian terhadap stimulus fiskal pemerintah. Tanpa pemulihan yang lebih kuat di sektor riil dan dunia usaha, peningkatan utang berisiko mempersempit ruang gerak fiskal negara sekaligus menambah beban keuangan pemerintah pada masa depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan kualitas stok beras nasional tetap terjaga dalam kondisi baik, aman, dan layak salur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan dari total cadangan beras nasional yang mencapai sekitar 5,3 juta ton, hanya 3.619 ton atau sebagian kecil yang mengalami kerusakan, sementara sisanya tetap terjaga kualitasnya melalui pengawasan dan penanganan yang dilakukan pemerintah.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan menanggapi perhatian Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto terkait perlunya percepatan perputaran stok beras agar tidak terjadi penurunan kualitas, terutama untuk beras yang telah tersimpan lebih dari satu tahun.

“Di Jawa Timur itu stok totalnya 1,4 juta ton dan 400 ribu ton umurnya lebih dari satu tahun (di gudang). Jadi tolong diperhatikan lagi stoknya. Supaya berputarnya lebih cepat lagi,” kata Titiek Soeharto dalam rapat itu.

Menanggapi itu, Amran mengatakan pemerintah memilih terbuka terkait kondisi stok beras dan langsung mengambil langkah korektif jika ditemukan kualitas yang menurun di lapangan. Ia juga telah meminta Perum Bulog untuk melaporkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan pihak Bulog, ia menyebutkan total stok beras nasional saat ini mencapai 5.305.594 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93.488 ton atau 1,76 persen masuk kategori beras turun mutu yang masih dapat direproses sehingga kualitasnya kembali layak untuk didistribusikan.

Pemerintah juga memastikan tidak terdapat beras kategori B atau beras turun mutu yang harus dilepas (disposal). Sementara beras kategori C yang mengalami kerusakan akibat bencana seperti banjir dan longsor, terutama banjir di Aceh, tercatat sebanyak 3.619 ton.

Mentan mengatakan sebagian kecil beras yang tidak dapat diperbaiki masih dapat dimanfaatkan menjadi tepung beras sehingga tetap memiliki nilai ekonomi.

“Akan tetapi kalau tidak, mungkin 10 persen atau sekitar 9 ribu ton (dari 93.488 ton) bisa dijadikan tepung dan harganya masih bagus. Jadi kita harus jujur dan terbuka," ujar dia.

Ia mengungkapkan pihaknya juga menemukan beberapa kasus beras dengan kualitas kurang baik saat melakukan kunjungan lapangan.

"Kami temukan seperti yang Ibu (Ketua Komisi IV DPR RI) katakan tadi di daerah, kami kunjungan, langsung kami telepon Bulog, diganti hari itu juga, karena kualitas berasnya kurang bagus. Tetapi jumlahnya kecil. Kami minta Bulog waspada dari sekarang," katanya.

Ia menegaskan, kondisi saat ini justru menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi dan cadangan beras nasional. Menurutnya, persoalan kualitas pada sebagian kecil stok tidak dapat dilepaskan dari besarnya volume beras yang berhasil diamankan pemerintah.

"Kita sudah setengah mati kerja. Alhamdulillah ada yang rusak karena berasnya ada. Kalau dulu tidak rusak karena berasnya yang kurang, sehingga beras impor masuk," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi menepis tudingan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat koordinasi setelah rupiah anjlok ke level terendah hingga mencapai Rp18.000 per satu dollar Amerika Serikat (USD). Mensesneg menegaskan, bahwa koordinasi di antara otoritas ekonomi, baik fiskal maupun moneter, terus dilakukan.

Karena itu, dia membantah anggapan bahwa pemerintah tidak memiliki langkah cepat dalam mengembalikan kepercayaan pasar. "Lho, kita rapatnya intens. Pertemuan antara pelaku-pelaku otoritas ekonomi itu intens," kata Mensesneg ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Meskipun belum membuahkan hasil yang signifikan untuk menurunkan pelemahan nilai rupiah, dia memastikan bahwa komunikasi dan upaya stabilisasi adalah proses yang tidak berhenti dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia (BI). Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data

"Bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi. Kan nggak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Prasestyo menjelaskan, bahwa pelemahan rupiah dipengaruhi oleh variabel yang sangat kompleks dan tidak hanya bersumber dari satu faktor saja. Salah satunya masalah fundamental ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap barang impor.

"Naiknya nilai tukar rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita," tuturnya.

"Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh," kata dia melanjutkan.

Terkait potensi rupiah yang disebut bisa menyentuh angka Rp19.000 terhadap Dolar AS, Pras menekankan bahwa solusi utama yang tengah dijalankan saat ini adalah mempererat sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.

"Sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama, apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat berhasil dicapai dengan tetap menjaga kesehatan anggaran negara.Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2026, Menkeu memaparkan kinerja ekonomi nasional pada triwulan I-2026 tumbuh impresif sebesar 5,61% (year-on-year).

"Pertumbuhan ekonomi cepat bukan karena kita mengorbankan fiskal . Tapi karena kita di bawah pimpinan Bapak Presiden bisa memastikan seluruh belanja fiskal dijalankan dengan efisien dan efektif, sehingga dengan uang yang sama pertumbuhan ekonomi kita akan lebih cepat," jelasnyadi Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Angka ekonomi di kuartal pertama tahun 2026 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di kawasan ASEAN sekaligus di kelompok G20.Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang



Menkeu juga memberikan jaminan kepada para pelaku pasar dan investor terkait arah kebijakan keuangan Indonesia, dimana penataan fiskal dilakukan secara rigid, matang, dan penuh perhitungan. Ia juga menjamin bahwa jajaran Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keuangan negara.

Ia menegaskan, capaian ekonomi Indonesia yang tetap tangguh ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan investasi, serta percepatan belanja pemerintah. Di sisi lain, stabilitas harga juga terjaga dengan inflasi nasional di level 3,08 persen, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Optimisme Fiskal di Tengah Warning Sign Ekonomi, Pemerintah Perlu Pulihkan Trust Market



"Perekonomian kita hingga Mei 2026 tetap menunjukkan ketahanan yang solid, didukung permintaan domestik yang kuat, inflasi yang terkendali dan kebijakan fiskal yang responsif, jadi fiskalnya betul-betul terjaga," kata Menkeu.

Hingga akhir Mei 2026, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan untuk menjalankan peran ganda, baik sebagai shock absorber dari gejolak luar maupun sebagai motor penggerak ekonomi. Menkeu menekankan bahwa pendapatan negara tumbuh kuat, sementara belanja negara tetap ekspansif demi melindungi masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi nasional.

Maka rupiah yang melemah bukan hanya sebuah angka di layar perdagangan valuta asing, tetapi lebih pada sinyal yang mengajak bangsa ini untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih jujur dan menyeluruh.

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar sering kali dipandang sebagai urusan para ekonom, bankir, atau pelaku pasar keuangan. Padahal, pergerakan rupiah sesungguhnya menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ketika rupiah melemah, harga barang impor meningkat, biaya produksi naik, harga energi berpotensi terdorong lebih tinggi, dan ruang gerak dunia usaha menjadi semakin sempit.

Karena itu, setiap kali rupiah mencatat rekor pelemahan baru, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya apa yang terjadi di pasar global, melainkan juga apa yang sedang terjadi di dalam negeri.

Dalam dua tahun terakhir, rupiah kehilangan hampir 15 persen nilainya terhadap dolar Amerika Serikat. Dari sekitar Rp15.400 per dolar AS pada akhir 2023, nilai tukar menembus Rp17.500 pada pertengahan Mei 2026 dan berlanjut ke kisaran Rp17.900 pada akhir Mei.

Setiap pelemahan biasanya dijelaskan melalui berbagai faktor eksternal, mulai dari kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, hingga gangguan jalur perdagangan energi global.

Penjelasan tersebut memang memiliki dasar yang kuat. Namun, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, mengapa tekanan yang sama sering kali menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap rupiah dibandingkan mata uang sejumlah negara tetangga?

Pertanyaan ini membawa semua pada isu yang lebih mendasar, yakni kualitas fondasi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar tidak selalu sekadar mencerminkan gejolak jangka pendek.

Dalam banyak kasus, ini juga menjadi cermin yang memantulkan berbagai persoalan struktural yang telah lama ada namun belum terselesaikan secara tuntas. Ketika kondisi global memburuk, kerentanan yang sebelumnya tersembunyi menjadi lebih mudah terlihat.

Salah satu indikator yang menarik untuk dicermati adalah asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Ketika realisasi pasar bergerak jauh di atas angka tersebut, muncul pertanyaan mengenai akurasi perencanaan dan kemampuan membaca perkembangan ekonomi global maupun domestik.

Perbedaan lebih dari Rp1.400 per dolar bukan sekadar selisih angka dalam dokumen anggaran, melainkan sinyal bahwa realitas bergerak lebih cepat dibandingkan proyeksi yang digunakan sebagai dasar kebijakan.

Ketergantungqn Energi

Pada saat yang sama, Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan energi yang cukup besar. Dengan kebutuhan impor minyak yang tinggi, setiap kenaikan harga minyak dunia secara otomatis meningkatkan kebutuhan devisa.

Ketika harga minyak melampaui 105 dolar AS per barel dan impor energi masih menjadi bagian penting dari kebutuhan nasional, tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar menjadi semakin berat.

Situasi ini menunjukkan bahwa isu energi bukan hanya persoalan ketahanan pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas makroekonomi.

Persoalan lainnya adalah struktur ekspor yang belum sepenuhnya bertransformasi menuju produk bernilai tambah tinggi. Selama bertahun-tahun, Indonesia menikmati keuntungan dari ekspor komoditas.

Namun, ketergantungan pada komoditas mentah membuat perekonomian lebih rentan terhadap fluktuasi harga global. Ketika harga komoditas turun atau biaya impor meningkat, kemampuan menghasilkan devisa menjadi terbatas.

Dalam hal ini, hilirisasi bukan sekadar slogan pembangunan industri, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional.

Pemerintah dan Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam. Bank Indonesia telah mengambil langkah melalui kenaikan suku bunga acuan dan berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Kenaikan BI Rate menjadi 5,25 persen serta upaya menarik arus modal asing melalui instrumen keuangan tertentu menunjukkan komitmen menjaga stabilitas rupiah.

Langkah tersebut bahkan berhasil menarik aliran dana portofolio asing dalam jumlah yang signifikan. Namun, kebijakan moneter memiliki keterbatasan yang tidak bisa diabaikan.

Modal yang masuk karena tertarik pada imbal hasil tinggi cenderung bersifat jangka pendek. Ketika kondisi global berubah atau muncul peluang yang lebih menarik di negara lain, modal tersebut dapat keluar dengan cepat.

Sementara itu, kenaikan suku bunga yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar juga dapat meningkatkan biaya pinjaman bagi dunia usaha. Pengusaha UMKM yang mengandalkan kredit modal kerja sering kali menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

Inilah dilema yang dihadapi banyak bank sentral di negara berkembang yakni menjaga stabilitas nilai tukar tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara berlebihan.

Ketidakpastian Geopolitik

Meski demikian, penting pula untuk menjaga perspektif yang seimbang. Pelemahan rupiah bukan fenomena yang sepenuhnya unik. Mata uang berbagai negara berkembang juga mengalami tekanan akibat tingginya suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik.

Namun, jika dibandingkan dalam jangka panjang, laju pelemahan rupiah terlihat lebih curam dibandingkan sejumlah mata uang regional. Fakta ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal memang berperan besar, tetapi faktor domestik turut menentukan tingkat kerentanannya.

Pelajaran yang dapat diambil dari berbagai negara adalah bahwa ketahanan nilai tukar tidak dibangun hanya melalui intervensi pasar atau kebijakan moneter.

Ketahanan tersebut lahir dari kombinasi disiplin fiskal, basis ekspor yang kuat, produktivitas industri yang tinggi, serta kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap impor strategis.

Negara yang berhasil memperkuat aspek-aspek tersebut cenderung lebih mampu menghadapi guncangan global tanpa mengalami pelemahan mata uang yang berkepanjangan.

Karena itu, diskusi mengenai rupiah seharusnya tidak berhenti pada angka kurs harian. Yang lebih penting adalah menjadikan pelemahan rupiah sebagai momentum evaluasi terhadap arah pembangunan ekonomi.

Penguatan kredibilitas fiskal, peningkatan investasi produktif, percepatan transisi energi, pengembangan industri bernilai tambah, serta perluasan basis ekspor merupakan agenda yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

Upaya tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi justru di situlah letak pentingnya konsistensi kebijakan.

Maka rupiah yang melemah bukan hanya sebuah angka di layar perdagangan valuta asing, tetapi lebih pada sinyal yang mengajak bangsa ini untuk melihat kondisi ekonomi secara lebih jujur dan menyeluruh.

Setiap pelemahan menyampaikan pesan tentang kekuatan sekaligus kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Jika pesan itu dibaca dengan bijak, maka tekanan terhadap rupiah dapat menjadi pendorong lahirnya kebijakan yang lebih visioner dan berkelanjutan.

Sebab ekonomi yang tangguh bukanlah ekonomi yang tidak pernah menghadapi badai, melainkan ekonomi yang mampu belajar dari setiap guncangan dan mengubahnya menjadi peluang untuk membangun fondasi yang lebih kokoh bagi masa depan.

*) Prof Perdana Wahyu Santosa* adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Arus lalu lintas Lenteng Agung menuju Depok via Jalan Raya Lenteng Agung masih tersendat, Sabtu (30/5/2026). Ini dikarenakan jalan ambles hanya ditutup pelat besi baja dan belum diperbaiki.

Kepadatan kendaraan terjadi sekitar 110 meter sebelum titik ambles. Jalur tersebut hanya bisa dilalui dua lajur sehingga kendaraan harus sabar menunggu giliran melintas.

Sementara, petugas tengah menambah pelat baja yang dapat menambah lajur yang bisa dilalui kendaraan. Harapannya, lalu lintas di jalur tersebut kembali normal.

Diketahui, jalan ambles terjadi pada Kamis, 28 Mei 2026. Ambles diduga karena kondisi saluran air (hong) yang sudah tua dan mengalami keropos.

"Penyebabnya ada crossing dengan hong ukuran kurang lebih 3 meter. Karena usia, hong tersebut keropos. Akibatnya, terjadi longsoran dengan lebar lubang 3 meter, tinggi 3 meter, dan panjang kurang lebih 16 meter," ujar Kasatpel Sumber Daya Air (SDA) Jagakarsa Sartono, Jumat (29/5/2026).

Sebelum kejadian, pihak SDA bersama Dinas Bina Marga DKI Jakarta telah melakukan survei lokasi pada Kamis, 28 Mei 2026. Bina Marga sempat melakukan perbaikan pada bagian jalan yang bergelombang dan memasang rambu-rambu peringatan.

Namun, karena jalan tersebut merupakan akses vital menuju Depok, rambu-rambu yang dipasang sempat diabaikan pengendara, sehingga lubang tersebut benar-benar ambles pada malam harinya.

JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu memulihkan kepercayaan pasar (market confidence) di tengah berbagai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2027 . Hal tersebut disampaikan Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, dalam Podcast What’s on Economy bersama peneliti INDEF, Salsabila Azkia.

Dalam diskusi tersebut, Eko menyoroti bahwa penyampaian langsung KEM-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo menjadi momentum yang cukup mengejutkan bagi market karena biasanya arah kebijakan fiskal disampaikan menjelang pidato kenegaraan Agustus.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik. Namun demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5% masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini.

Ia menilai capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I sebesar 5,61% masih sangat dipengaruhi faktor musiman seperti Lebaran dan tingginya belanja pemerintah. Prabowo Targetkan Ekonomi Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027



“Kalau melihat capaian hingga saat ini, saya masih mempertanyakan apakah triwulan berikutnya bisa mempertahankan posisi 5,6 persen itu. Kalau cenderung turun, maka baseline pertumbuhan tahun depan menjadi terlalu optimistis,” ujar Eko.

Pada sektor fiskal, Eko mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.

Di sisi lain, Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.

Prabowo: Rakyat Tidak Bermimpi Hidup Kaya Raya, tapi Bisa Hidup Layak



Diskusi juga menyoroti meningkatnya belanja untuk program prioritas pemerintah, termasuk program MBG dan berbagai agenda strategis lainnya. Menurut Eko, struktur APBN saat ini mulai bergerak menjadi lebih program-driven dengan porsi anggaran yang besar diarahkan untuk program prioritas nasional.

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran program prioritas dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah dan mengurangi alokasi bagi sektor lain, termasuk transfer daerah, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.

“Concern ke depan adalah bagaimana memastikan program ini optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” jelasnya.

Dalam pembahasan mengenai market confidence, Eko menilai tekanan terhadap IHSG dan nilai tukar Rupiah mencerminkan tingginya sensitivitas market terhadap arah kebijakan pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian pasar adalah rencana pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia.

Menurutnya, secara semangat kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi dan tata kelola ekspor nasional. Namun karena diumumkan secara mendadak dan belum dipahami sepenuhnya oleh market, kebijakan tersebut memunculkan efek kejut yang berdampak negatif terhadap pasar keuangan.

Eko juga menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi kebijakan yang berubah-ubah atau bersifat trial and error. Menurutnya, kredibilitas kebijakan sangat penting dalam membangun kepercayaan investor dan pelaku ekonomi.

Pada sektor moneter, Eko menjelaskan bahwa kenaikan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% menunjukkan bahwa Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi capital outflow.

Menurutnya, stabilitas ekonomi merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan growth,” ujar Eko.

Pada bagian akhir diskusi, Eko menekankan bahwa tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah memulihkan trust atau kepercayaan publik dan market terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai berbagai kebijakan baru pemerintah sebenarnya memiliki semangat perbaikan tata kelola dan kedaulatan ekonomi, tetapi perlu didukung komunikasi yang baik, strategi yang terencana, serta implementasi yang kredibel.

“Kalau trust-nya dapat, insyaallah mau bikin kebijakan apa saja bisa berjalan. Trust itu harus dibangun dari tata kelola yang baik, strategi yang terencana, dan komunikasi kebijakan yang cukup,” tutup Eko.

JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dinilai mencerminkan tekanan yang lebih luas pada perekonomian nasional. Kondisi tersebut berdampak simultan terhadap sektor fiskal, moneter, dan sektor riil yang saling berkaitan.

Pakar ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, menilai situasi ekonomi saat ini tidak bisa dikatakan aman karena adanya tekanan berlapis di berbagai sektor. "Kalau mau dibilang aman-aman saja, mestinya tidak ada kegelisahan. Faktanya ada tekanan terhadap fiskal, moneter, dan sektor riil," ujar dia dalam Podcast To The Point Aja di kanal YouTube SindoNews dikutip pada Jumat (22/5/2026).

Ia menjelaskan, depresiasi rupiah berdampak langsung pada meningkatnya beban subsidi energi, naiknya biaya impor, serta tekanan harga barang akibat tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor. Selain itu, beban utang luar negeri juga meningkat dengan total mencapai sekitar Rp9.920 triliun.

Dari sisi moneter, intervensi yang dilakukan otoritas untuk menjaga stabilitas nilai tukar turut menggerus cadangan devisa. Sepanjang Januari hingga April 2026, devisa tercatat terkuras sekitar USD8,4 miliar atau rata-rata USD2,1 miliar per bulan.

"Artinya secara moneter kita tertekan, cadangan devisa tergerus, dan pada saat yang sama likuiditas di pasar juga tersedot," katanya.

Tekanan tersebut berdampak pada sektor riil yang mulai menunjukkan perlambatan aktivitas produksi. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang berada di bawah level ekspansi.

Noorsy menambahkan, fenomena meningkatnya pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) serta tingginya rasio kredit bermasalah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menunjukkan adanya kehati-hatian yang tinggi dari perbankan dan pelaku usaha.

Ia juga menyoroti, akar persoalan tidak terletak pada individu pejabat, melainkan pada sistem ekonomi yang dinilai belum sehat dan cenderung berpihak pada korporasi besar.

"Bukan persoalan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Poinnya adalah sistem. Anda ganti aktornya seperti apa pun, kalau sistemnya tidak diperbaiki, hasilnya akan sama," tegas dia.

Lebih lanjut, ia memproyeksikan nilai tukar rupiah masih berpotensi tertekan hingga menyentuh kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per dolar AS, melampaui asumsi makro pemerintah di level Rp16.500–Rp16.800 per dolar AS.

Tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi faktor eksternal dan musiman, seperti kebutuhan devisa untuk musim haji serta repatriasi dividen korporasi ke luar negeri yang mencapai USD4,26 miliar. Di sisi lain, kebijakan suku bunga tinggi turut menyerap likuiditas ke instrumen seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Noorsy menekankan perlunya reformasi struktural, termasuk penguatan sektor produksi dalam negeri, pengurangan ketergantungan impor, serta konsistensi kebijakan untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

JAKARTA - Kementerian Kesehatan memberikan tanggapan terkait pengajuan uji materiil UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan oleh Dharma Pongrekun ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tanggapan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman.

Dalam keterangan yang diberikan Aji mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan akan mempelajari terlebih dahulu poin apa saja yang menjadi tuntutan pengajuan materi oleh Dharma Pongrekun. “Kami pelajari dulu tuntutannya,” singkat Aji saat dihubungi SindoNews, Jumat (15/5/2026).

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut terkait sikap serta apa yang akan dilakukan Kementerian Kesehatan atas pengajuan uji materi tersebut.

Sebelumnya, Dharma Pongrekun secara resmi telah mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ke Mahkamah Konstitusi. Uji materiil itu secara resmi telah diajukan melalui Tim kuasa hukum yang terdiri dari beberapa advokat pada Rabu, 13 Mei 2026.

Di antaranya adalah Ishemat Soeria Alam, Faisal Miza, Alfin Sulaiman, Bill Joseph Lintang, Arfi Azhari, Stevallen Arminius, Fitri Darnilah, Rigel Abner Rumlawang dan Junus Fanni Nababan.

Ada beberapa pasal yang diajukan uji materiil oleh Dharma Pongrekun. Yaitu Pasal 353, 394, 395, 400, dan 446. Dalam pasal 353 ayat (2) huruf g yang memuat frasa “kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri” dalam penetapan status KLB (Kejadian Luar Biasa) dan Wabah dinilai memberikan diskresi kepada menteri dalam menetapkan status tersebut tanpa adanya parameter yang jelas.

Tidak hanya itu, frasa tersebut juga membuat substansi pemberlakuan menjadi terbuka dan tidak memiliki batasan. Tidak adanya batasan tersebut bisa saja berpotensi membuat pemohon sewaktu-waktu dijadikan objek KLB atau wabah dan membuka ruang penafsiran sepihak melalui frasa “kriteria lain” oleh otoritas eksekutif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kesewenang-wenangan.

Selanjutnya pasal yang diajukan uji materiil adalah Pasal 394 yang mewajibkan setiap orang untuk “mematuhi semua kegiatan penanggulangan KLB dan Wabah”, tanpa adanya batasan yang jelas, standar pelaksanaan, maupun mekanisme perlindungan hak bagi setiap individu.

Pasal tersebut dinilai berpotensi melahirkan tindakan koersif, termasuk intervensi medis tanpa persetujuan yang bebas. Kondisi ini secara nyata mengancam integritas tubuh dan rasa aman Pemohon.

Pasal berikutnya adalah pasal 395 ayat (1) yang mencantumkan frasa “harus segera melaporkan” yang bersifat imperatif dan memaksa, tanpa adanya parameter kondisi yang jelas maupun perlindungan terhadap hak privasi dan data kesehatan dari pelapor.

Frasa dalam pasal tersebut menunjukkan sifat kewajiban imperatif yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Padahal dalam perspektif hak asasi manusia, tindakan pelaporan seharusnya ditempatkan sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat memaksa, sehingga secara konstitusional patut dimaknai sebagai “berhak untuk melaporkan”.

Kemudian, Pasal 400 yang melarang setiap orang untuk “menghalang-halangi” pelaksanaan penanggulangan KLB dan Wabah dengan frasa yang kabur dan multitafsir, tanpa ada definisi dan batasan yang jelas serta bersifat redundan (mengulang) dengan diaturnya kewajiban untuk mematuhi tindakan penanggulangan KLB dan Wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 394 UU Kesehatan.

Apalagi, pasal tersebut dikaitkan dengan ancaman sanksi pidana berupa denda yang bersifat eksesif dalam Pasal 446 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah menciptakan kondisi yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil.

Terakhir, adalah Pasal 446. Ancaman pidana denda sebanyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) yang diatur dalam Pasal a quo sebagai bentuk pemidanaan terhadap pelanggaran Pasal 400, tanpa disertai dengan diferensiasi tingkat kesalahan dan tanpa mematuhi asas lex certa.

Keberlakuan norma-norma tersebut secara langsung telah mencederai hak konstitusional Pemohon atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman, termasuk kedaulatan atas tubuh, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Norma-norma tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan overcriminalization, tetapi juga membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun otoritas administratif. Maka dari itu, Pemohon berada dalam posisi rentan terhadap kriminalisasi atas tindakan yang masih berada dalam wilayah kebebasan individu atau dalam ruang ketidakpastian interpretasi hukum.

Oleh karena itu, keseluruhan ketentuan a quo secara nyata maupun potensial telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, baik dalam bentuk ancaman terhadap hak atas rasa aman dan integritas tubuh, maupun hilangnya kepastian hukum yang adil.

Di sisi lain, rangkaian norma di atas juga dinilai bertentangan dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan prinsip negara hukum, Pasal 28A mengenai hak untuk hidup, Pasal 28D ayat (1) terkait jaminan kepastian hukum yang adil, Pasal 28F mengenai hak atas informasi, Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi dan rasa aman, Pasal 28H ayat (1) mengenai hak atas kesehatan dan kesejahteraan, serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan jaminan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun serta larangan perlakuan diskriminatif.

JAKARTA - Pengamat ekonomi menilai anggapan yang mengaitkan kenaikan utang negara dengan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN modern.

Pakar sekaligus Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengatakan bahwa dalam tata kelola anggaran negara modern, utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu saja, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara keseluruhan.

Utang Pemerintah Tembus Rp9.920 Triliun, Purbaya: Kita Paling Hati-hati di Dunia



“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026. Angka ini setara dengan 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dilihat dari komposisinya, utang tersebut terdiri atas Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78%.

Prabowo Tak Paksa Anak Orang Kaya yang Tidak Butuh MBG



Menurut Ronny, realisasi utang tidak dapat dikaitkan hanya dengan satu program. Secara teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing, bukan project-based debt sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Karena itu, menurutnya, penyebutan bahwa utang naik akibat MBG merupakan penyederhanaan yang tidak presisi secara akademik.

“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.

Ronny juga menekankan bahwa investasi pada gizi anak merupakan salah satu bentuk belanja negara yang produktif dalam teori pembangunan modern. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama produktivitas jangka panjang suatu negara.

Ia mengatakan, anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.

“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” terangnya.

Ronny menambahkan, biaya terbesar bagi sebuah negara bukanlah memberi makan anak-anak, melainkan membiarkan satu generasi tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang buruk. Sebab, dampaknya akan jauh lebih mahal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.

Selain aspek gizi, ia menilai program MBG juga memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.

“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” imbuhnya.

Karena itu, Ronny menilai perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program, bukan mempertanyakan keberadaannya. “Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” pungkasnya.