Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan terhadap sektor manufaktur yang tercermin dari kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 49,1 pada April 2026.

PMI manufaktur merupakan indikator yang menggambarkan kondisi aktivitas industri manufaktur berdasarkan survei terhadap pelaku usaha. Angka PMI di atas 50 menunjukkan sektor manufaktur sedang mengalami ekspansi atau pertumbuhan. Sebaliknya, angka di bawah 50 menandakan kontraksi atau perlambatan aktivitas manufaktur.

Faisal, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan tekanan terhadap manufaktur tidak lepas dari dampak konflik geopolitik global, khususnya perang di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ia menjelaskan sebelum konflik memanas, kondisi manufaktur Indonesia sebenarnya masih cukup baik, dari sisi kinerja industri maupun permintaan domestik.

Namun, ia menyebut konflik di Timur Tengah kemudian memicu kenaikan biaya energi, biaya produksi, serta gangguan rantai pasok global yang berdampak pada industri dalam negeri.

Kondisi tersebut tercermin dari PMI manufaktur yang turun dari level 53,8 pada Februari 2026 menjadi 50,1 pada Maret 2026, lalu masuk zona kontraksi di level 49,1 pada April 2026.

“Tekanannya sudah begitu besar dari biaya produksi dan saya rasa juga karena faktor permintaan,” ujarnya.

Faisal menuturkan selama semester II 2025 hingga Maret 2026, sektor manufaktur masih mampu bertahan karena ditopang permintaan domestik yang kuat meskipun permintaan ekspor melemah.

Namun, menurut dia, tekanan global saat ini tidak hanya memukul sisi produksi, tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat melalui inflasi impor (imported inflation) yang menyebabkan kenaikan harga barang dan bahan baku.

“Imported inflation kemudian juga menggerus daya beli, mempengaruhi permintaan pada April 2026, dan itu tentu saja mengurangi permintaan terhadap barang-barang yang diolah oleh industri manufaktur,” katanya.

Ia menilai pemerintah perlu fokus menjaga konsumsi domestik agar minat dan kemampuan masyarakat untuk berbelanja tetap kuat sehingga dapat menopang permintaan terhadap produk manufaktur.

Selain itu, pemerintah juga disebut perlu menjaga biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan logistik agar tetap kompetitif dan tidak membebani industri.

“Itu yang mesti menjadi fokus karena tekanan manufaktur ini tidak terlepas dari tekanan global. Berarti kebijakan pemerintah memang harus betul-betul menjadi shock absorber dari dampak buruk perang,” ujar Faisal.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi IPB Sahara menekankan perlunya langkah cepat dan terukur dari pemerintah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari dampak konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah.

Menurut Sahara, UMKM Indonesia memang tidak terdampak langsung oleh konflik tersebut, tapi sangat rentan terhadap efek tidak langsung yang merambat melalui kenaikan harga energi, gangguan logistik, dan mahalnya bahan baku impor.

“Dampaknya tidak langsung, tetapi justru di situ letak kerentanannya. Biaya produksi naik, distribusi terganggu, sementara daya beli masyarakat juga melemah,” ujar Sahara dalam diskusi publik CORE Indonesia di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan gangguan pada jalur pelayaran global seperti Selat Hormuz dapat memicu kenaikan biaya logistik dan energi, yang pada akhirnya mendorong inflasi dari sisi harga impor. Kondisi itu, menurut dia, menekan pelaku UMKM yang selama ini beroperasi dengan margin usaha relatif tipis.

Berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki cadangan modal kuat dan akses terhadap instrumen lindung nilai, UMKM dinilai lebih mudah terpukul oleh gejolak eksternal.

Untuk itu, Sahara menilai stabilisasi biaya produksi menjadi langkah paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah.

Ia menambahkan subsidi energi dan bahan baku juga perlu diberikan sebagai kebijakan cepat atau quick wins yang dapat membantu pelaku UMKM bertahan dalam jangka pendek.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menambah beban UMKM melalui kebijakan kenaikan pajak di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Di sisi lain, ia menyebut upaya perlindungan juga perlu menyentuh aspek rantai pasok. UMKM harus didorong untuk mengamankan sumber bahan baku alternatif guna mengurangi ketergantungan pada impor yang rentan terganggu.

Tak hanya dari sisi produksi, Sahara menilai pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat sebagai penopang utama pasar UMKM yang sebagian besar berada di dalam negeri.

Menurut dia, tanpa langkah perlindungan yang memadai, tekanan terhadap UMKM dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional, mengingat besarnya kontribusi dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia.

“UMKM bukan yang paling terdampak langsung, tetapi paling rentan. Kalau tidak dilindungi, efeknya bisa meluas ke perekonomian nasional,” kata Sahara.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global khususnya di kawasan Timur Tengah saat ini.

Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Yustina Retno Widiati menyatakan, konflik Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya, disebabkan adanya hambatan logistik pasca tutupnya Selat Hormuz.

“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” kata dia di Jakarta, Selasa.

Sebagai langkah mitigasi, lanjut dia dalam keterangannya, pemerintah mengambil beberapa upaya antisipasi mengamankan pupuk subsidi petani, diantaranya, pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.

Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Upaya lain meliputi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.

"Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar dia saat webinar "Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional".

Yustina menegaskan di tengah tekanan geopolitik global yang berdampak pada sektor pertanian, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, misalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.

Untuk sektor pertanian terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao.

Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK mencapai 14,45 juta NIK, sedangkan sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.

Perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam proses penyaluran pupuk. Distribusi dilakukan Pupuk Indonesia, yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah.

Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.

”Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” katanya.

Sementara itu SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare memastikan kondisi tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional.

Dari sisi kapasitas produksi, Pupuk Indonesia menempati posisi strategis di tingkat global. Perusahaan ini tercatat sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.

Kapasitas produksi urea mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, melampaui sejumlah produsen besar dunia seperti China dan Qatar. Sementara itu, produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun.

Pada 2026, BUMN tersebut menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan domestik diperkirakan mencapai 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi.

Surplus produksi tersebut, menurut Junianto membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di industri pupuk global.

Meski memiliki kekuatan di sisi produksi dan distribusi, dia menambahkan konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok pasar global, namun untuk Indonesia, dampaknya relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.

Hal ini lanjutnya, tidak terlepas dari ketersediaan bahan baku utama urea, yaitu gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea, bahkan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.

Sementara itu, untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan, perusahaan memperoleh pasokan dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.

Sedangkan untuk sulfur, sebagian pasokan memang berasal dari kawasan Timur Tengah, seperti Qatar dan Kuwait, sehingga Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mendorong perusahaan eksportir untuk berekspansi memperluas ekspornya ke pasar nontradisional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Langkah itu menjadi penting seiring melemahnya permintaan dari pasar tradisional imbas dari konflik di Timur Tengah, maka eksportir diimbau melakukan diversifikasi pasar guna menjaga kinerja penjualan.

Kepala Divisi NIA & Strategic Assignment LPEI Berlianto Wibowo dalam kunjungan kerja di Kabupaten Nganjuk, Jatim, Kamis. menerangkan, LPEI diberi mandat khusus dari pemerintah untuk memberikan dukungan yang tidak tersedia di perbankan komersial, melalui skema National Interest Account (NIA).

NIA menjadi instrumen intervensi negara dalam menjaga keberlangsungan ekspor nasional.

“Mungkin dari Indonesia Eximbank kami menyampaikan detail bahwa salah satu bukti negara hadir memang kita sebut punya mandat khusus. Pemerintah ini memberikan salah satu program yang memang diberikan kepada hanya di Indonesia Eximbank ini berbeda dengan bank komersial,” ujarnya.

LPEI tidak hanya menyediakan pembiayaan bagi eksportir, tetapi juga aktif memberikan pendampingan kepada debitur dan calon debitur melalui edukasi.

Edukasi tersebut mencakup pemahaman kondisi makroekonomi, identifikasi negara tujuan yang terdampak, serta strategi yang dapat ditempuh pelaku usaha untuk bertahan di tengah perubahan.

Berlianto menjelaskan, di tengah kondisi ekspor yang dihantui ketidakpastian, pendekatan edukasi menjadi langkah awal agar pelaku usaha bisa memahami situasi sebelum mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, diskusi rutin dengan para eksportir terus dilakukan guna memperbarui informasi terkait risiko di berbagai negara tujuan.

LPEI juga mendorong diversifikasi pasar sebagai strategi utama menghadapi perlambatan di pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan China. Pelaku usaha didorong menjajaki pasar nontradisional, antara lain Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, hingga Amerika Latin.

“Salah satu program yang memang ber-impact kepada langsung pelaku ekspor adalah bagaimana mereka mendiversifikasi market. Kalau kondisi market sedang tidak baik-baik saja kita punya yang namanya program penugasan khusus ekspor,” tuturnya.

Lebih lanjut, Berlianto mengungkapkan LPEI memiliki sembilan program penugasan khusus ekspor yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha, termasuk bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Melalui Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) UKM, LPEI mendorong peningkatan daya saing produk agar mampu menembus pasar global.

Sebagai informasi, PKE merupakan program yang menyediakan pembiayaan, penjaminan, atau asuransi untuk transaksi atau proyek ekspor yang secara komersial sulit dilakukan, namun dinilai strategis untuk mendukung program ekonomi nasional.

Selain ekspansi pasar, perlindungan terhadap risiko transaksi juga menjadi perhatian utama. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, potensi gagal bayar dari mitra dagang luar negeri menjadi salah satu risiko terbesar bagi eksportir.

Untuk itu, LPEI menyediakan fasilitas trade credit insurance guna melindungi tagihan eksportir dari risiko gagal bayar. Skema ini didukung basis data internal untuk memetakan tingkat risiko di masing-masing negara tujuan.

“Apakah kita perlu, nah yang terakhir kita punya yang namanya tradecredit insurance. Itu kita sebut dengan asuransi bagaimana ketika nanti ada bayar yang gagal bayar itu kita jaga,” terang Berlianto.

Melalui kombinasi edukasi, diversifikasi pasar, dukungan pembiayaan, serta perlindungan risiko, LPEI berupaya menjaga ruang pertumbuhan bagi eksportir nasional di tengah tekanan global.

Pendekatan ini menegaskan peran LPEI yang tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai mitra strategis yang aktif mendampingi pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis yang adaptif dan berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Hal itu guna menjaga efisiensi dan daya saing industri nasional di tengah tekanan global

Jakarta (ANTARA) - Ekonom yang juga Direktur Kebijakan dan Program lembaga kajian Prasasti, Piter Abdullah mengatakan perlu ada langkah memitigasi secara cepat gangguan pasokan dan distribusi bahan baku industri serta energi, akibat eskalasi geopolitik global.

Piter dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan gangguan terhadap pasokan energi maupun bahan baku industri berpotensi meningkatkan biaya produksi dan menekan produktivitas sektor manufaktur.

Oleh karena itu, kata dia, kebijakan untuk memastikan ketersediaan energi bagi industri, termasuk gas industri, serta langkah-langkah untuk menekan struktur biaya produksi seperti evaluasi bea masuk bahan baku dan bahan penolong menjadi penting untuk dirumuskan kementerian dan lembaga terkait.

“Hal itu guna menjaga efisiensi dan daya saing industri nasional di tengah tekanan global,” kata dia.

Di pasar keuangan, kata Piter, kombinasi kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, serta tekanan fiskal harus diantisipasi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Menurutnya, dalam situasi ketidakpastian global yang meningkat, koordinasi kebijakan antara otoritas ekonomi menjadi semakin penting. Kebijakan dari Bank Indonesia, OJK, serta Kementerian Keuangan ditunggu dunia usaha dan pelaku pasar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan.

Lebih lanjut, kata Piter, kebijakan pemerintah yang menahan penyesuaian harga BBM merupakan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Namun keberlanjutan kebijakan tersebut bergantung pada perkembangan harga minyak dunia.

“Apabila kenaikan harga minyak berlangsung hingga akhir tahun, akan semakin sulit menahan harga BBM tidak naik. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan bagian dari respons kebijakan yang wajar, selama diikuti dengan kompensasi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Dewan Ahli atau Board of Experts Prasasti dan pakar energi Indonesia Arcandra Tahar menjelaskan dalam struktur industri energi global, Indonesia tidak memiliki ruang luas untuk menentukan harga minyak secara independen.

“Harga minyak pada dasarnya mengikuti harga pasar. Indonesia membeli di pasar. Produksi domestik baik melalui K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) maupun Pertamina pun dijual dengan mengacu pada harga pasar,” ujarnya.

Saat ini, asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara, kata Arcandra, harga minyak di pasar saat ini berada pada kisaran 90–100 dolar AS per barel. Hal ini menunjukkan peningkatan risiko geopolitik dan ketatnya pasokan energi global.

Menurut Prasasti, berdasarkan data dari pengalaman sebelumnya, penyesuaian harga BBM dapat memberikan dampak signifikan terhadap inflasi. Analisis Prasasti menunjukkan bahwa penyesuaian harga BBM berpotensi menambah sekitar 0,7 hingga 1,8 poin persentase terhadap inflasi, tergantung pada besaran dan waktu penyesuaian.

Prasasti menilai tekanan yang dihadapi perekonomian Indonesia saat ini tidak berasal dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan konvergensi berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya tekanan terhadap fiskal negara, serta perubahan pada neraca eksternal secara bersamaan mempersempit ruang kebijakan ekonomi. Karena itu, Prasasti mengimbau agar kebijakan makro dikelola secara lebih hati-hati di tengah ketegangan geopolitik.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pelaku pasar perdagangan aset kripto dalam negeri, Indodax menyatakan di tengah dinamika geopolitik global saat ini disiplin manajemen risiko sangat penting diterapkan bagi investor aset kripto.

Vice President Indodax Antony Kusuma dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah sejak ketegangan AS-Israel ke Iran pada Sabtu (28/2), membawa dampak pada pasar kripto dunia salah satunya gejolak pada mata uang digital Bitcoin

Berdasarkan data CoinMarketCap, lanjutnya, Bitcoin sempat terkoreksi ke 63.100 dolar AS akhir pekan, lalu melonjak ke 70.000 dolar AS di awal pekan, dan kini bergerak di kisaran 68.000 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar kripto global sekitar 2,33 triliun dolar AS.

Pasar kripto yang beroperasi 24 jam dalam tujuh hari menjadi salah satu indikator paling responsif dalam merefleksikan perubahan sentimen investor.

"Disiplin manajemen risiko serta memiliki perspektif investasi jangka panjang tetap menjadi kunci untuk bersikap rasional dan adaptif menghadapi ketidakpastian global," katanya.

Menurut dia, volatilitas aset kripto yang tinggi tersebut mencerminkan sensitivitas tinggi pasar terhadap perkembangan geopolitik dan risiko makro.

Lonjakan dan koreksi dalam hitungan hari menunjukkan pasar sedang sangat headline-driven, lanjutnya. Dalam situasi seperti itu, sentimen global dan dinamika kebijakan menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan aset berisiko, termasuk saham dan kripto.

Pada fase awal gejolak, investor umumnya bersikap risk-off untuk menjaga likuiditas. Jika ketidakpastian berlanjut, sebagian investor mempertimbangkan aset yang lebih defensif.

Antony mengatakan investor seharusnya menghindari keputusan berbasis fear of missing out (FOMO) atau ikut-ikutan, serta menerapkan diversifikasi portofolio dan manajemen risiko secara disiplin merupakan langkah paling rasional.

Dalam kondisi pasar yang tidak menentu, lanjutnya, diversifikasi portofolio menjadi salah satu pendekatan yang banyak dilakukan, termasuk mengalihkan sebagian eksposur ke aset kripto yang lebih stabil seperti stablecoin Tether (USDT) atau USD Coin (USDC), atau aset kripto berbasis emas seperti Tether Gold (XAUT) yang tengah menguat, sembari tetap menjaga alokasi terukur pada aset utama.

Sejalan dengan itu, ia mengatakan komitmen perusahaan menjaga likuiditas, keamanan sistem, dan transparansi, sekaligus memperkuat edukasi risiko.

Ia mengatakan terus mengedukasi member untuk tetap rasional di tengah kondisi volatilitas pasar selain itu juga mengimbau investor selalu melakukan riset mandiri (Do Your Own Research) dan menjaga manajemen risiko yang ketat.

"Di saat pasar penuh tekanan makro seperti sekarang, strategi investasi bertahap atau Dollar Cost Averaging (DCA) tetap menjadi opsi paling bijak untuk memitigasi volatilitas," kata Antony.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman Rizky Yudaruddin mengingatkan pentingnya kesiagaan dan upaya mewujudkan swasembada energi bagi Indonesia di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global saat ini.

"Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terkait pengayaan uranium ini memunculkan ketidakpastian pasar dan akan memberikan dampak berantai terhadap geopolitik dunia," kata Rizky di Samarinda, Minggu.

Akademisi yang masuk daftar dua persen ilmuwan paling berpengaruh di dunia versi Stanford University itu menyebutkan bahwa eskalasi yang memburuk sangat berpotensi mengganggu jalur perdagangan internasional.

Gangguan khususnya akan berdampak pada kawasan di Laut Merah yang selama ini menjadi urat nadi bagi 70 persen perdagangan global, lanjutnya.

"Jalur perairan strategis tersebut sangat krusial bagi kelancaran distribusi pasokan komoditas energi ke berbagai penjuru dunia," kata akademisi yang pernah meneliti terkait dampak perang dan konflik geopolitik terhadap perilaku investor global.

Lebih lanjut Rizky mengatakan hambatan pada jalur distribusi logistik ini dipastikan akan memukul perekonomian banyak negara akibat tersendatnya rantai pasok.

"Kondisi tersebut tentu memicu lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional secara signifikan," ujar dia.

Meskipun sebagian investor mungkin meraup keuntungan dari kenaikan harga saham, stabilitas sektor energi secara keseluruhan terdampak.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia saat ini pada akhirnya berimbas langsung terhadap stabilitas perekonomian Indonesia.

"Seluruh sektor industri di Tanah Air akan merasakan beban berat karena tingginya ketergantungan nasional terhadap pasokan energi fosil dari luar negeri," kata Rizky.

Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah Indonesia harus merespons situasi tersebut dengan segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret.

Langkah utama yang harus digenjot adalah memaksimalkan potensi industri di dalam negeri guna mencapai target swasembada energi.

Upaya pencapaian swasembada, menurut dia, krusial dan mendesak demi memangkas ketergantungan negara terhadap pasokan energi asing.

Selain mengamankan energi konvensional, akselerasi pengembangan energi hijau atau terbarukan juga harus menjadi fokus utama pemerintah saat ini.

"Ketegangan geopolitik dan militer di kawasan Timur Tengah ini diprediksi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama," katanya.

Menyadari hal tersebut, Rizky mengamati banyak negara yang kini juga berlomba mewujudkan kemandirian energi bagi kepentingan nasional mereka.

"Kesiapsiagaan energi ini menjadi kunci agar aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan tangguh di tengah gejolak pasar dunia," kata Rizky.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Konflik geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS) kian memanas. Aksi saling blokir yang dilancarkan kedua negara turut memengaruhi perekonomian global.

Sejak pemerintahan Joe Biden, AS mulai gencar melakukan pembatasan ekspor teknologi chip ke China. Kemudian, Trump memperburuk suasana dengan pemberlakuan tarif tinggi ke barang-barang impor dari China.

Tak tinggal diam, China membalas perlakuan AS dengan membatasi akses logam tanah jarang (LTJ) yang krusial untuk pengembangan senjata dan peralatan militer lainnya. AS juga balik mengancam pemblokiran lebih luas untuk barang-barang yang menggunakan software buatan AS ke China.

Menghadapi ancaman bertubi-tubi dari AS, China makin gencar mengembangkan kemandirian teknologi, agar tak lagi bergantung ke negara kekuasaan Trump.

Terbaru, media China CCTV melaporkan rencana pemerintahan Xi Jinping dalam 5 tahun ke depan untuk 'melawan' ancaman dari Trump, yakni memperkuat pasar domestik agar tak lagi tertekan oleh kebijakan AS.

Lebih spesifik, China akan meningkatkan kapasitas kekuatan domestik di sektor sains dan teknologi, menurut laporan yang disiarkan CCTV pada Kamis (23/10) waktu setempat.

Laporan itu dirilis pasca pertemuan tertutup Komite Pusat Partai Komunis China selama 4 hari. CCTV sendiri merupakan media nasional yang dibekingi pemerintah China.

Perincian awal dari proposal yang disetujui menempatkan penekanan besar pada pengembangan 'kekuatan produktif berkualitas baru' yang mengacu pada bidang-bidang maju seperti chip dan kecerdasan buatan (AI).

Rencana tersebut juga menekankan pentingnya membangun sistem industri modern dan memperkuat inovasi di teknologi-teknologi inti, dikutip dari BusinessTimes, Jumat (24/10/2025).

Hal ini menunjukkan keseriusan Beijing untuk menggenjot produktivitas dan mencapai kemandirian hakiki dalam menghadapi krisis populasi usia produktif dan ancaman pelarangan ekspor dari negara-negara Barat.

Lebih lanjut, proposal juga menegaskan kembali janji untuk memperkuat konsumsi domestik dan memperluas investasi. Secara tegas, China berkomitmen untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi pembangunan pasar nasional.

Para ekonom telah lama memandang peningkatan permintaan domestik sebagai hal yang krusial untuk menyeimbangkan kembali perekonomian China.

Fokus yang makin intensif pada teknologi ini dibangun di atas strategi yang sebelumnya telah ditetapkan pada 2020 silam. Sebagai informasi, rencana 5 tahunan dari pemerintahan Xi Jinping terakhir diumumkan setelah masa jabatan pertama Trump.

Dorongan tersebut makin mendesak, karena Washington kini mengupayakan pelarangan besar-besaran ke China, menargetkan sektor yang lebih luas, mulai dari chip hingga farmasi. Selain itu, Washington juga memberikan sanksi kepada makin banyak perusahaan China.

Tekanan Bertubi-tubi ke China

China berada di bawah tekanan untuk mengubah model pertumbuhannya. Pasalnya, negara dengan kekuatan manufaktur terbesar ini menghadapi kenaikan tarif dari AS dan penolakan dari mitra dagang lainnya atas banjir ekspor China.

Ekspor neto menyumbang porsi yang makin besar dari ekspansi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sementara konsumsi tercatat menurun.

Seiring meningkatnya hambatan perdagangan, China perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membantu menyerap kelebihan kapasitas manufakturnya dan memecahkan rekor deflasi.

Para analis dan investor akan menganalisa rencana 5 tahunan Xi Jinping secara menyeluruh, yang diperkirakan akan dibahas pada pertemuan legislatif tahunan pada Maret 2026. Hal ini penting untuk mencari komitmen fiskal spesifik yang dapat mendukung rencana tersebut.

"Yang terpenting adalah seberapa tegas para pembuat kebijakan akan melaksanakan tujuan-tujuan ini," kata Michelle Lam, ekonom China di Societe Generale, dengan mencontohkan peningkatan pembayaran pensiun.

Meskipun rencana ini berfokus pada jangka panjang, pemberitahuan tersebut juga mengirimkan sinyal kuat untuk jangka pendek, dengan janji bahwa kebijakan makro akan diperkuat pada waktu yang tepat untuk mendukung perekonomian.

Para ekonom secara umum memperkirakan pertumbuhan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang seiring Beijing mencari model ekspansi baru yang lebih stabil.

Guncangan Ekonomi China

Para pembuat kebijakan kemungkinan menargetkan pertumbuhan tahunan rata-rata di kisaran 4,5%-4,8% untuk periode 2026-2030, menurut analisis dari berbagai perusahaan, termasuk Macquarie Group dan Standard Chartered.

Perekonomian China berada di jalur yang tepat untuk tumbuh rata-rata 5,5% per tahun selama periode 5 tahun yang berakhir pada 2025, menurut perkiraan pemerintah sebelumnya.

Tantangan utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengeluaran rumah tangga China yang masih lemah, hanya mencapai sekitar 40% dari PDB tahun lalu. Angka tersebut hampir tidak berubah dari level 2019, sebelum pandemi menghentikan tren peningkatan yang sebelumnya terjadi.

Robin Xing dari Morgan Stanley telah menganjurkan reformasi kesejahteraan sosial skala penuh selama beberapa tahun, dengan alasan dapat mengurangi kelebihan tabungan rumah tangga yang diperkirakan mencapai 30 triliun yuan (Rp69.000 triliun).

Xing memperkirakan langkah tersebut dapat meningkatkan porsi konsumsi swasta terhadap PDB sebesar 1,6 poin persentase pada 2030 mendatang.

Para ekonom di UBS, termasuk Ning Zhang, menyarankan agar pemerintah dapat mengambil langkah awal yang lebih sederhana, yakni menetapkan target resmi yang eksplisit untuk porsi konsumsi terhadap PDB, menurut laporan Bloomberg.

Jakarta, CNBC Indonesia - Meski tak seperti perang terbuka, Perang Dunia III (PD3) dianggap sudah berjalan. Sebagian pihak menganggap perang ini berjalan dengan terselubung dan tersebar dalam berbagai bentuk.

Setidaknya hal itu disampaikan oleh peneliti Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional Rusia sekaligus anggota Dewan Urusan Internasional Rusia (RIAC), Dmitry Trenin.

Perang dunia telah dimulai. Hanya saja, tidak semua orang menyadarinya," ujar Trenin dalam analisis terbarunya yang pertama kali diterbitkan oleh majalah Profile, seperti dikutip dari RT, Minggu (19/10/2025).

Trenin menilai bahwa fase pra perang global bagi Rusia dimulai sejak 2014, bagi China sejak 2017, dan bagi Iran sejak 2023.

Dalam pandangannya, sejak saat itu dunia telah memasuki babak konflik baru yang semakin intensif. Bentuknya bukan sekadar adu kekuatan militer, melainkan konflik menyeluruh yang mencakup sabotase ekonomi, agitasi sosial, serta destabilisasi internal negara-negara lawan.

Trenin juga menyoroti keterlibatan langsung negara-negara NATO, seperti Inggris dan Prancis, dalam serangan terhadap target Rusia melalui dukungan mereka kepada Ukraina. "Ukraina hanyalah alat. Brussels sedang mempersiapkan perang yang lebih luas," katanya.

Ia menilai perang global ini dipicu oleh ketakutan Barat terhadap kebangkitan kekuatan baru seperti Rusia dan China, yang dianggap sebagai ancaman terhadap dominasi geopolitik dan ideologi Barat.

"Ini bukan sekadar pertarungan geopolitik, ini adalah perang eksistensial bagi Barat. Globalisme tidak mentolerir alternatif," ujarnya.

Trenin mendorong Rusia untuk tidak lagi bersikap defensif. Ia menekankan pentingnya mobilisasi nasional yang cerdas, penguatan sektor teknologi, ekonomi, hingga demografi, serta konsolidasi dengan mitra strategis seperti Belarus dan Korea Utara. Dalam analisisnya, kerapuhan dalam kesatuan Uni Eropa harus menjadi celah taktis bagi Rusia.

Ia juga menyebut bahwa kembalinya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Gedung Putih memberi ruang taktis untuk mengurangi tekanan militer AS terhadap Rusia, namun mengingatkan bahwa kebijakan luar negeri AS tetap pada dasarnya bersifat konfrontatif.

Dalam pernyataan yang lebih tajam, Trenin bahkan menyebut bahwa jika eskalasi tak dapat dihindari, maka Rusia harus siap melakukan serangan preemptif, termasuk dengan senjata nuklir jika diperlukan.

"Pencegahan harus aktif. Jika perlu, kita harus siap menggunakan cara khusus dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya," kata dia.

Menurutnya, kemenangan dalam konflik ini tidak diukur dari pendudukan wilayah, melainkan dari keberhasilan menggagalkan rencana musuh. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa perang saat ini mencakup seluruh lini: dari militer hingga narasi informasi.

"Waktu untuk ilusi telah berakhir. Kita berada dalam perang dunia. Satu-satunya jalan ke depan adalah melalui tindakan yang berani dan strategis," tutup Trenin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang ditengahi AS berada di bawah tekanan besar. Ini terjadi setelah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tekadnya untuk "mengamankan pembebasan semua sandera.

Mengutip AFP, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz memperingatkan militer akan "melanjutkan pertempuran" jika Hamas gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang tewas. "Hamas melanggar ketentuan perjanjian. Kami bisa saja kembali berperang di Gaza," ujarnya dikutip Times of Israel, dikutip Jumat (17/10/2025).

Ancaman Israel ini muncul setelah Hamas, meskipun menyatakan komitmennya pada perjanjian, kesulitan untuk menyerahkan semua jasad sandera yang tersisa. Hamas mengatakan proses penyerahan jasad "mungkin membutuhkan waktu".

Kelompok itu menjelaskan bahwa beberapa jenazah korban tewas terkubur di terowongan yang hancur akibat pendudukan. Sementara yang lain berada di bawah puing-puing bangunan yang dibom dan dihancurkan.

Di bawah perjanjian gencatan senjata yang dipelopori oleh Presiden AS Donald Trump, Hamas telah membebaskan 20 sandera yang selamat dan mengembalikan jasad sembilan sandera yang diketahui meninggal. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina dari penjara dan menghentikan kampanye militer di Gaza yang dilancarkan setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Sejauh ini, masih ada 19 jasad sandera yang belum ditemukan, terkubur di bawah reruntuhan di samping sejumlah besar warga Palestina. Turki telah mengerahkan puluhan spesialis bantuan bencana untuk membantu pencarian jasad, sebagai respons terhadap permintaan bantuan dari Hamas untuk menemukan jenazah sandera yang terkubur.

Di sisi lain, keluarga sandera Israel yang tewas marah atas ketidakmampuan Hamas menyerahkan sisa-sisa jasad orang yang mereka cintai."Kami menuntut agar Israel segera menghentikan implementasi setiap tahap perjanjian lebih lanjut selama Hamas terus secara terang-terangan melanggar kewajibannya," ujar salah satu asosiasi keluarga sandera kepada AFP.

Presiden Trump sendiri, yang semula menyerukan kesabaran, menyatakan frustrasinya dengan perilaku kelompok itu sejak pertempuran dihentikan. Trump sebelumnya bersikeras Hamas "benar-benar sedang menggali" untuk menemukan jasad sandera.

Namun, ia kemudian mengeluarkan ancaman di Truth Social, merujuk pada penembakan warga sipil Palestina baru-baru ini. Ia menuding Hamas dibalik aksi itu.

"Jika Hamas terus membunuh orang di Gaza, yang bukan merupakan Kesepakatan, kami tidak punya pilihan selain masuk dan membunuh mereka," klaimnya.

Perang telah menciptakan bencana kemanusiaan di Gaza, dengan PBB mendeklarasikan kelaparan pada Agustus. Serangan Israel menyebabkan 67.000 warga Gaza tewas.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa penyakit menular "lepas kendali" (spiralling out of control) mewabah di sana. Hanya 13 dari 36 rumah sakit di wilayah itu yang berfungsi sebagian.

"Baik meningitis, diare, penyakit pernapasan, kita berbicara tentang pekerjaan yang sangat besar," kata Direktur Regional WHO untuk Kesehatan PBB, Hanan Balkhy, kepada AFP di Kairo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan cerita di balik pertemuan delapan negara muslim dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela acara Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhir September 2025.

Pertemuan yang digelar di New York itu dilakukan untuk menyepakati solusi penyelesaian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina di Gaza. Indonesia, kata Prabowo, dihubungi langsung oleh Trump untuk hadir dalam pertemuan itu.

"Indonesia dianggap sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, jadi kami diundang. Dan beliau memaparkan rencananya. Kami meninjau rencana itu, kami berdiskusi. Rencana itu memberi kami harapan," kata Prabowo dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).

Dari hasil pertemuan itu, Prabowo menceritakan, para pemimpin negara muslim dunia, yang terdiri dari Qatar, Jordan, Turkey, Pakistan, Indonesia, Egypt, United Arab Emirates dan Saudi Arabia puas dengan rencana penyelesaian konflik yang Trump ajukan.

"Beberapa pemimpin Arab lainnya berkata bisa menerima rencana ini, menyukainya, memberi kami harapan," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, Trump saat itu juga telah memberikan jaminan kepada delapan pimpinan negara muslim tentang resolusi konflik ini kepada pihak Israel.

Hal ini lah yang pada akhirnya membuat terjadi gencatan senjata di Gaza pada 10 Oktober 2025, diikuti dengan pelepasan para sandera di kedua belah pihak secara berkelanjutan.

"Sekarang kita memiliki gencatan senjata. Bantuan kemanusiaan mulai masuk. Para sandera telah dibebaskan. Saya kira beberapa jenazah masih harus ditemukan. Jadi, ya, saya akan mengatakan masih ada harapan bahwa kita bisa mewujudkannya," kata Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku terus menyampaikan komitmen Indonesia untuk menciptakan solusi dua negara, supaya perdamaian di kawasan Timur Tengah itu tercipta.

"Kita selalu menyerukan penghentian kekerasan dan dimulainya dialog damai. Indonesia mendukung penuh solusi dua negara yang adil dan damai bagi rakyat Palestina dan Israel," ucap Prabowo.

"Saya percaya bahwa tidak akan ada perdamaian sejati tanpa keadilan. Dan kita harus berani menyuarakan kebenaran itu di forum-forum internasional," tegasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menekankan perdamaian tidak bisa dipaksakan, harus dibangun dengan kesabaran, diplomasi, dan empati. Indonesia akan terus memainkan peran konstruktif, baik melalui PBB maupun kerja sama bilateral.

"Dan Indonesia masih bersedia menjadi bagian dari upaya itu. Jika dibutuhkan pasukan penjaga perdamaian, kami mengatakan bahwa kami siap mengirim pasukan penjaga perdamaian. Jadi, saya pribadi merasa optimistis. Saya berharap hal ini dapat terlaksana," paparnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tentara Israel membunuh sedikitnya sembilan warga Palestina yang mencoba kembali ke rumah mereka di utara Kota Gaza dan selatan Khan Younis di tengah gencatan senjata yang belum lama dimulai.

Mengutip Al Jazeera, Rabu (15/10/2025), kejadian tersebut merupakan pelanggaran besar pertama yang terjadi sejak gencatan senjata dimulai.

Adapun jumlah korban tewas tersebut naik dari laporan sebelumnya yang menyebutkan sedikitnya lima warga Palestina dilaporkan tewas akibat tembakan pasukan Israel.

Menurut sumber medis diRumah Sakit Al-Ahli Arab, kelima korban tewas merupakan warga diDistrik Shujayea, salah satu kawasan padat penduduk yang menjadi lokasi operasi militer Israel selama berbulan-bulan terakhir. Informasi ini dikonfirmasi oleh jurnalis Al Jazeera yang melaporkan bahwa suara tembakan terdengar sejak pagi hari ketika warga mencoba mendekati wilayah yang dikuasai militer Israel.

Militer Israel mengakui bahwa pasukannya melepaskan tembakan. Dalam pernyataannya, pihak militer menyebut tembakan itu dilakukan "untuk menghilangkan ancaman" dari sejumlah orang yang mendekati posisi pasukan mereka di utara Gaza.

"Pasukan menembak ke arah tersangka yang melintasigaris kuning," demikian pernyataan militer Israel, merujuk pada batas wilayah yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Jumat lalu.

Menurut Israel, individu-individu tersebut dianggap melanggar perjanjian karena mendekati posisi militer yang seharusnya menjadi zona penyangga.

Insiden ini memunculkan pertanyaan serius tentang apakah gencatan senjata yang baru disepakati itu akan bertahan.

Perjanjian antara Hamas dan Israel mencakup penghentian semua serangan serta pertukaran tahanan, di mana Israel akan membebaskan sekitar 2.000 warga Palestina sebagai imbalan atas pemulangan seluruh tawanan Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Tahap pertama perjanjian tersebut juga mengaturpenarikan bertahap pasukan Israeldari garis depan menuju garis kuning yang disebut sebagai zona penempatan ulang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Gaza, termasuk Shujayea, masih dikuasai militer Israel.

Peta yang dibagikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan bahwa sekitar58% wilayah Gaza tetap berada di bawah kendali Israel.

Sementara itu, selain ketegangan dengan Israel, dinamika internal di Gaza juga mengancam kelangsungan gencatan senjata. Isupelucutan senjata Hamas, yang menjadi syarat utama Israel, masih menjadi titik paling sensitif. Hamas sejauh ini belum memberikan komitmen pasti mengenai hal itu.

Ketegangan juga meningkat antara Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya yang beroperasi di Gaza. Beberapa di antaranya dituding mendapatkan dukungan diam-diam dari Israel untuk melemahkan Hamas.

Pemerintah di Gaza yang dikuasai Hamas melaporkan pada Minggu lalu bahwa27 orang tewas, termasukdelapan anggota Hamas, dalam bentrokan antara milisi bersenjata dari sebuah klan lokal dengan pasukan keamanan Hamas. Media Palestina juga menyebut bentrokan lanjutan terjadi pada Selasa.