Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini bergerak menuju pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam dan iklim.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satuan Tugas tersebut menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta.

Pendekatan itu, kata Raja Juli Antoni, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Inisiatif itu, lanjutnya, dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi.

Ia pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia.

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai sekitar 30 persen pemegang konsesi kehutanan saat ini belum menunjukkan kinerja optimal di tengah menurunnya daya saing usaha yang masih bertumpu pada pemanfaatan kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dirjen PHL) Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi pengelolaan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang memanfaatkan berbagai potensi kawasan hutan secara lebih beragam.

"Itu juga jadi salah satu alasan mengapa kemudian kita ada evaluasi, ada pencabutan dan sebagainya karena stagnan,” kata Laksmi dalam taklimat media, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, model bisnis kehutanan yang selama ini didominasi pemanfaatan kayu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya efisiensi hingga stagnasi pertumbuhan sejumlah produk berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada menurunnya minat investasi untuk kegiatan silvikultur atau budi daya hutan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan produksi kayu.

Menurut Laksmi, salah satu persoalan yang dihadapi sektor kehutanan adalah model pemanfaatan hutan yang masih berorientasi pada satu jenis usaha atau single use. Padahal, kawasan hutan memiliki berbagai potensi lain yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare. Pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan sektor kehutanan saat ini masih berasal dari hasil hutan kayu, sementara hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan belum memberikan kontribusi yang signifikan karena belum berkembangnya insentif dan pasar yang memadai.

"Banyak sekali produk hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan yang tidak benar-benar dimanfaatkan. Karena tidak dimanfaatkan, kadang-kadang tidak tercipta insentif sehingga tidak ada market value-nya," ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemegang konsesi memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, wisata alam, jasa lingkungan, hingga perdagangan karbon.

Menurut dia, pendekatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi setiap hektare kawasan hutan sekaligus menciptakan insentif yang lebih kuat untuk menjaga kelestarian hutan.

Selain membuka peluang usaha baru, multiusaha kehutanan juga diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pemegang konsesi ketika usaha berbasis kayu mengalami penurunan kinerja.

Ia menambahkan agroforestri akan menjadi salah satu tulang punggung pengembangan multiusaha kehutanan, karena dinilai mampu menggabungkan fungsi ekonomi dan pelestarian hutan sekaligus mendukung cadangan pangan dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai langkah untuk mempercepat transformasi tersebut, mulai dari penyederhanaan regulasi operasional, kemudahan perizinan, hingga pembukaan akses pasar.

Selain itu, dia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah insentif bagi pemegang konsesi yang menerapkan multiusaha kehutanan, antara lain berupa penurunan tarif tertentu, bantuan afirmasi untuk sertifikasi, serta dukungan akses pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong penguatan kemitraan antara pemegang konsesi dan masyarakat sekitar hutan untuk memperluas pemerataan manfaat pengelolaan kawasan hutan yang selama ini banyak dikelola korporasi, yang saat ini luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah ingin pemanfaatan kawasan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis hutan.

"Pemanfaatan hutan itu harus adil. Maka tidak boleh sebetulnya pemanfaatan hutan terkonsentrasi hanya ke sebagian orang saja. Jadi masyarakat itu justru harus didorong," kata Laksmi.

Menurut dia, upaya memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan selama ini dilakukan melalui program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare.

Namun, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kawasan konsesi yang dikelola perusahaan.

"Yang 29 juta hektare itu juga kami buat konsepnya bisa berbagi bersama melalui multiusaha kehutanan dan kewajiban melakukan kemitraan," ujarnya.

Laksmi menjelaskan kemitraan tersebut akan dijalankan melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan, mulai dari hasil hutan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, hingga wisata alam.

Menurut dia, masyarakat sekitar hutan memiliki pengetahuan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

"Masyarakat sekitar itu pasti tahu dari dulu yang cocok itu tanaman seperti ini. Itu yang mau kita kapitalisasikan. Local knowledge-nya itu kemudian kita wajibkan konsesi, dia harus punya multiusaha kehutanan, juga harus ada alokasi untuk kemitraan," katanya.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut pemerintah ingin mendorong model pengelolaan hutan yang lebih inklusif, sehingga pemanfaatan kawasan hutan tidak sepenuhnya terkonsentrasi pada korporasi.

Laksmi menambahkan sebagian konsesi yang telah bertransformasi ke skema multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare lahan untuk kemitraan dengan masyarakat.

Kemitraan tersebut diarahkan antara lain untuk pengembangan agroforestri dengan komoditas yang mendukung cadangan pangan serta sejumlah komoditas strategis lainnya, seperti kopi, cokelat, dan vanila.

Menurut dia, skema kemitraan juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemegang konsesi dan masyarakat di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Empat guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University menawarkan berbagai inovasi pengelolaan sumber daya hayati berkelanjutan melalui orasi ilmiah yang membahas sektor perkebunan, perikanan, akuakultur, dan kehutanan.

Dalam konferensi pers pra orasi ilmiah secara daring di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, para guru besar menyoroti pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, perubahan iklim, ekonomi biru, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Hariyadi memperkenalkan konsep "nexus baru" dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengintegrasikan produktivitas, efisiensi sumber daya, mitigasi perubahan iklim, digital agriculture, ekonomi sirkular, dan pemberdayaan pekebun.

"Konsep nexus baru yang perlu dibangun sebagai kerangka kerja integratif dari produktivitas, ketahanan iklim, circular bioeconomy, pemantauan digital, inklusi sosial ekonomi, dan hasil riset sebagai bukti ilmiah," kata Hariyadi.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Wini Trilaksani menyoroti potensi hasil samping perikanan sebagai sumber biomolekul bernilai tambah yang dapat mendukung ekonomi biru.

Menurut dia, bagian ikan yang selama ini dianggap limbah seperti mata, kulit, tulang, dan gelembung renang dapat diolah menjadi produk pangan fungsional, nutrasetikal, kosmetik, hingga biomaterial.

"Ekonomi biru tidak hanya dibangun dari laut yang menghasilkan komoditas, tetapi dari kemampuan ilmu pengetahuan mengubah setiap fraksi biomassa menjadi nilai," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Agus Oman Sudrajat menjelaskan bahwa kontrol hormonal reproduksi ikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan akuakultur nasional.

Ia menyebut teknologi hormonal mampu mempercepat reproduksi, meningkatkan kualitas benih, mempercepat domestikasi, serta mendukung ketersediaan benih secara berkelanjutan.

Di bidang kehutanan, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Prof. Siti Badriyah Rushayati menegaskan pentingnya jasa lingkungan hutan dalam menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Menurut dia, hutan berperan dalam penyimpanan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, memperbaiki kualitas udara, serta mendukung kesehatan masyarakat melalui konsep healing forest.

"Jasa lingkungan hutan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat," kata Siti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terkait pembiayaan inovatif taman nasional (TN) sebagai upaya transformasi pendekatan konservasi menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi “Nature and Finance” di sela rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut, lanjut Menhut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Guna mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 TN prioritas di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tak lagi mempersoalkan grup K-Pop BTS lebih memilih konser di Gelora Bung Karno (GBK) ketimbang di Jakarta International Stadium (JIS). Menurutnya, selagi konser itu digelar di Ibu Kota maka tetap akan menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Pramono ketika memberikan sambutan dalam acara peresmian Stasiun KRL JIS, Jakarta Utara pada Senin (22/6/2026). Lebih dulu Pramono menyampaikan bahwa dirinya ingin sekali agar JIS dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Saya sungguh berharap bahwa tempat ini betul-betul segera bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin," kata Pramono, Senin (22/6/2026).

Oleh karenanya saat mengetahui BTS akan menggelar manggung di Jakarta, ia mencoba agar konser BTS dapat digelar di JIS. Padahal saat itu ia juga menyakini, para penggemar BTS lebih menginginkan konser berlangsung di GBK.

"Bahkan sengaja pada waktu ngebid urusan BTS, walaupun saya tahu pasti ARMY itu milih di GBK, saya untuk menaikkan tempat ini saya pura-pura aja ngebid (JIS)," ucap dia.

Dirinya bahkan sempat diingatkan oleh anaknya agar tidak mencampuri urusan lokasi konser BTS. Kini Pramono pun mendukung konser BTS digelar di GBK sebab gelaran tersebut akan menambah pemasukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Padahal anak saya udah bilang 'Bapak udahlah jangan ikut-ikut urusan BTS, pasti semuanya ARMY pengen di GBK', dan alhamdulillah bagi Pemerintah DKI Jakarta maupun di GBK maupun di JIS sama aja, yang penting pajaknya masuk ke Jakarta," sambungnya.

Ia menyebut agenda konser grup K-Pop asal Korea Selatan itu yang semula hanya berlangsung dua hari, kini akan digelar pada 26,27 dan 29 Desember 2026. "Apalagi sekarang BTS nambah satu hari. Saya terima kasih buat ARMY karena saya dilapori bahwa yang ngebid untuk war BTS itu luar biasa," tuturnya.

BOGOR - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui perubahan kepengurusan Yayasan Bangun Ekosistem Bahari. Dengan legalitas baru ini, yayasan yang fokus pada pelestarian laut dan pemberdayaan nelayan ini siap menjalankan tiga program prioritas yakni, perikanan berkelanjutan, penguatan ekonomi pesisir, dan konservasi habitat laut.

Yayasan Bangun Ekosistem Bahari kini resmi mengantongi pengakuan hukum penuh dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Nomor AHU-AH.01.06-0063337 yang diterbitkan pada 11 Juni 2026. Langkah ini menandai babak baru bagi yayasan yang selama nyaris dua tahun bergerak di garis depan pelestarian ekosistem bahari.

Perubahan signifikan terjadi dalam struktur kepengurusan yayasan yang berkedudukan di Kota Bogor ini. Pergantian susunan pengurus tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pembina Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris Rida Widyati, di Kota Bogor pada 9 Juni 2026.

Kini, Dewan Pembina diketuai oleh Abdul Halim, sementara Dewan Pengurus dipimpin Ratna Widiasari dengan didampingi Sekretaris Aydul Fikri Ramadhani dan Bendahara Muhamad Yusuf. Adapun posisi Pengawas dipegang oleh Lim Ping Ming selaku Ketua.

Pembina Yayasan Bangun Ekosistem Bahari Abdul Halim menegaskan pembaruan kepengurusan ini bukan sekadar formalitas administratif.

"Perubahan ini dilakukan secara resmi dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, demi memastikan seluruh aktivitas yayasan berjalan dengan tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan," ujarnya, Kamis (18/6/2026).

Lihat video: Sampah Kiriman Cemari Laut Marunda Kepu, Nelayan Terancam Rugi



Abdul Halim juga menekankan seluruh aktivitas, program, dan kerja sama yang mengatasnamakan Yayasan Bangun Ekosistem Bahari wajib berada dalam koordinasi kepengurusan yang telah tercatat resmi di Kementerian Hukum. "Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yayasan memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas, demi menjaga kepercayaan publik serta mitra yang telah bersama kami," ucapnya.

Berdiri sejak 1 Juli 2024, yayasan ini telah menorehkan berbagai program nyata di lapangan. Mulai dari pelatihan literasi keuangan bagi istri nelayan, pendidikan karakter untuk anak-anak pesisir, pengelolaan limbah hasil laut berbasis ekonomi sirkular, hingga restorasi ekosistem melalui penanaman mangrove.

“Dengan status hukum yang tetap yayasan berkomitmen memperkuat tiga pilar strategis. Pertama, perikanan berkelanjutan yang menjamin ketersediaan stok ikan jangka panjang. Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir agar nelayan tak lagi terjerat kemiskinan. Ketiga, konservasi habitat laut melalui perlindungan ekosistem kritis seperti terumbu karang dan padang lamun,” tegasnya.

Dalam menjalankan misi besarnya, Yayasan Bangun Ekosistem Bahari tidak bergerak sendiri. Mereka didukung penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta bermitra dengan lembaga internasional bergengsi seperti USAID, UNDP, dan Sustainable Fisheries Partnership (SFP).

“Dengan legalitas yang kini telah diperbarui, yayasan menyatakan siap menjalankan program-program strategis di bidang kelautan dan lingkungan hidup secara lebih terstruktur dan profesional.

Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan sumber daya laut Indonesia yang lebih adil, lestari, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan kecil,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi di Indonesia guna menjaga fungsi ekologis dan perlindungan kawasan.

“Pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi. Ini bukan komersialisasi kawasan konservasi. Fungsi ekologis taman nasional tetap menjadi prioritas, sementara skema pembiayaan, kemitraan, jasa lingkungan, filantropi, maupun instrumen pasar harus menjadi alat pendukung untuk memperkuat perlindungan kawasan dan spesies,” kata Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah Indonesia pun, lanjut dia, membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut diarahkan untuk menyusun kerangka, strategi, dan instrumen pembiayaan inovatif bagi pengelolaan taman nasional dan konservasi spesies ikonik pada periode 2026–2030.

Beberapa taman nasional yang menjadi perhatian antara lain Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, dan Rinjani, serta lanskap spesies ikonik di Aceh dan Jambi.

Adapun sejumlah instrumen yang sedang dijajaki antara lain pembiayaan berbasis karbon, foster sponsorship untuk satwa liar, skema one company one species, species bond, pembayaran jasa lingkungan, serta bentuk kemitraan lainnya.

Wamenhut Rohmat mengatakan, seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies, kapasitas polisi kehutanan dan ranger, sistem pemantauan, serta manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan, termasuk masyarakat hukum adat.

Selain itu, Wamenhut juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengembangan pembiayaan inovatif.

Setiap dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, investor berdampak, maupun mitra teknis harus dilakukan secara terbuka, kredibel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mendorong pembiayaan iklim yang kredibel, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional.

Upaya tersebut, lanjut Rohmat, juga sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai salah satu tulang punggung pengendalian emisi gas rumah kaca.

“Melalui penguatan kawasan konservasi, perlindungan hutan alam, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan gambut dan mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indonesia menunjukkan bahwa komitmen iklim diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali mengonservasi hutan dan memberdayakan masyarakat melalui program Pesraman Agung.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan program Pesraman Agung hadir sebagai model pemberdayaan berbasis konservasi hutan lindung yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara menyeluruh di kawasan Hutan Bambu Sandan, Tabanan, Bali.

"Program ini dirancang untuk membuktikan bahwa konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan," jelasnya.

Melalui kolaborasi yang melibatkan 17 pemangku kepentingan mulai dari unsur pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta, program ini sukses memberikan dampak nyata bagi masyarakat penjaga hutan di sekitar kawasan.

"Kami percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa transisi energi yang berkelanjutan harus inklusif dan menyentuh untuk kehidupan nyata masyarakat," ujarnya.

Bernadus melanjutkan salah satu keberhasilan utama program ini adalah terwujudnya akses air yang berkeadilan bagi masyarakat.

Sebanyak 55 kepala keluarga kini menikmati akses air bersih, sementara 86 petak lahan pertanian seluas 74 hektare mendapatkan akses irigasi yang memadai.

Inovasi teknologi berupa hybrid water pump system dan pompa hidran menjadi tulang punggung sistem pengelolaan air yang berkelanjutan dan menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses.

Pada aspek lingkungan, Hutan Bambu Sandan telah berkontribusi dalam penyerapan karbon hingga 42.875,81 ton CO2.

Program ini juga melakukan penanaman dan pengayaan vegetasi melalui ratusan bibit bambu dan pohon buah untuk mendukung pemulihan ekosistem hutan lindung.

Sebanyak 253 petani turut merasakan manfaat dari program adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim yang dijalankan secara terpadu.

Bernadus menambahkan program Pesraman Agung juga mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat melalui pengembangan kerajinan dan anyaman bambu, wisata edukasi, pertanian, serta peternakan.

Pemanfaatan material bekas perusahaan seperti palet kayu dan pelet sampah turut memperkuat prinsip ekonomi sirkular dalam program ini.

Selain itu, program ini secara aktif mendorong pelestarian nilai budaya Bali sekaligus melahirkan kader-kader penggerak lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Hingga saat ini, lebih dari 200 orang telah memanfaatkan kawasan Hutan Bambu Sandan sebagai lokasi edukasi, konservasi, dan penelitian, menegaskan posisi program ini sebagai model rujukan pemberdayaan berbasis lingkungan di Bali.

"Melalui Program Pesraman Agung, PLN Indonesia Power terus memperkuat perannya sebagai pelopor transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan komitmen perusahaan terhadap prinsip ESG (Environmental, Social, dan Governance)dan SDGs (Sustainable Development Goals)," sebut Bernadus.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG SELATAN - Kondisi kawasan konservasi Situ Rompong kian memprihatinkan. Situ yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu luasnya terus menyusut ekstrem dari awalnya 12,56 hektare kini tinggal sekitar 1,7 hektare.

Total luas awal 12,56 hektare itu terdiri dari 6,01 hektare luasan air serta 6,5 hektare berupa sempadan. Kawasan tersebut tercatat sebagai aset negara sebagaimana disebut dalam Peta Rempoa tahun 1928 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3114. Namun kini di sekelilingnya, Situ Rompong kian dihimpit banyak bangunan.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelamatan Situ Rompong berupaya agar fungsi Situ dikembalikan sebagaimana awalnya. Berbagai langkah telah tempuh, termasuk terakhir menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR. Terbaru, mereka yang tergabung dalam Aliansi Warga Situ Rompong Bersatu untuk menggelar aksi demo di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan (BPN) Kota Tangsel, Kamis (11/6/2026).

Dalam tuntutannya, warga meminta Kejaksaan melakukan pengusutan atas dugaan maladminsitrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga dugaan korupsi atas alih fungsi lahan di kawasan Situ Rompong. Warga menilai, terdapat kejanggalan dalam penerbitan sejumlah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area itu hingga berujung sengketa yang menyebabkan 4 warga menjadi tersangka penyerobotan lahan.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," kata kuasa hukum warga, Bambang Pujo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Mereka juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa mengecek kembali keabsahan SHGB yang terlanjur sudah diterbitkan pada tahun 2023 silam hingga memicu polemik.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tangsel, Ronny Bona Tua Hutagalung mengatakan, pihaknya menjamin bahwa semua pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti. Asalkan semua pelaporan ditempuh sebagaimana ketentuannya.

"Jangan khawatir, karena sampai dengan saat ini ada 40 aduan yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tangsel, dan semuanya diselesaikan dengan baik dan benar. Tidak ada yang tebang pilih, saya pastikan," tegas Ronny.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Tangsel, Seto Apriyadi menyatakan akan segera membentuk tim bersama di mana di dalamnya melibatkan warga sekitar, pemerintah provinsi hingga kementerian Pekerjaan Umum (PU) selaku pemilik kawasan konservasi untuk menangani persoalan ini.

"Kita di sini sepakat pak, saya mau buat tim. Saya tidak mau gegabah terhadap case ini, bapak-bapak nanti akan saya ajak dalam tim kami," sebut Seto.

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Badan Kerja Sama Internasional Jerman atau Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menyiapkan dana investasi senilai 20 juta euro untuk memperkuat konservasi laut di beberapa negara termasuk Indonesia pada 2026-2031.

“Kami akan bermitra dengan negara penggerak pertama dari perjanjian Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ) termasuk Indonesia,” kata Commission Manager Living High Seas GIZ Indonesia dan ASEAN Yuliana Cahya Wulan di sela peringatan Hari Laut Sedunia dan Segitiga Terumbu Karang di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu.

Selain Indonesia, lanjut dia, negara mitra organisasi dari Pemerintah Federal Jerman itu adalah Senegal, Brazil dan Mikronesia.

Ia menjelaskan nilai investasi dalam proyek Living High Seas itu rencananya mulai dikucurkan pada 2026 dalam bentuk dukungan teknis dan lainnya melalui program International Climate Initiatives sebagai bagian komitmen awal negara itu dalam mendukung berlakunya perjanjian BBNJ.

Melalui BBNJ, ujar dia, kerja sama konservasi mulai bergeser dari negosiasi menuju implementasi nyata, salah satu fokusnya memperkuat upaya konservasi laut termasuk pengembangan wilayah konservasi laut (Marine Protected Area/MPA).

Untuk proyek tersebut, pihaknya akan fokus pada instrumen pengelolaan (Area Base Management Tools/ABMT) termasuk di dalamnya MPA.

Ada beberapa upaya yang akan dilakukan dalam proyek Living High Seas itu yakni membantu negara mitra termasuk Indonesia dalam mengumpulkan data ilmiah terutama di kawasan BBNJ yaitu di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau di luar batas 200 mil laut (laut lepas).

Ia menjelaskan data tersebut penting mengingat wilayah laut itu menjadi rentan karena semua bisa mengakses termasuk eksploitasi dari kapal-kapal besar yang beroperasi tanpa pengawasan.

Selain mengumpulkan data, lanjut dia, juga terkait membangun kapasitas negara mitra termasuk Indonesia dalam menentukan wilayah konservasi keanekaragaman hayati dan wilayah untuk pemanfaatan berkelanjutan.

Meski fokus BBNJ berada di laut lepas, upaya konservasi laut diperkirakan akan berdampak positif terhadap perairan di Indonesia termasuk Bali.

Sementara itu, Country Director GIZ Indonesia dan ASEAN Hans Bruns Ludwig menjelaskan kemitraan dengan Indonesia telah berlangsung selama 50 tahun.

Selama setengah abad, lanjut dia, kemitraan telah menandai kemajuan signifikan dari awalnya pengembangan kapasitas teknis dalam kesehatan, pendidikan, sosial hingga berkembang terkait perubahan iklim, penanganan kebencanaan, hingga pembangunan ekonomi.

Kedua negara, imbuh dia, juga saling berbagi pengalaman dan belajar mengingat Indonesia memiliki bonus demografi penduduk usia muda dengan total populasi mencapai 280 juta jiwa, sedangkan negaranya mencapai 80 juta jiwa.

“Jadi tantangannya bagi pemerintah, masyarakat itu sangat besar tidak hanya meningkatkan pendapatan tapi juga bagaimana memastikan ketersediaan pangan masyarakat,” katanya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) bakal digelar konser dan lomba game mobile pada Sabtu (6/6/2026) hingga Minggu, 7 Mei 2026. Maka itu, masyarakat diimbau menghindari kawasan SUGBK untuk menghindari kemacetan.

Informasi tersebut diunggah akun Instagram resmi milik kepolisian @tmcpoldametro pada Jumat, 5 Mei 2036. Disebutkan, kawasan SUGBK bakal ramai kegiatan masyarakat selama dua hari tersebut.

Di antaranya konser EXO, Indonesian Open 2026 PUBG Mobile Grand Finalis, Konser Raisa, Indofest 2026, dan Konser JKT48. Maka itu, antusiasme masyarakat yang akan datang dan kapasitas kantong parkir yang ada diperkirakan sangat tinggi, sehingga berpotensi terjadinya peningkatan arus lalu lintas di kawasan SUGBK.

"Diperkirakan akan terjadi peningkatan volume kendaraan dan kepadatan arus lalu lintas yang signifikan di sekitar lokasi," tulis admin sebagaimana dilihat pada Sabtu (6/6/2026).

Polisi mengimbau masyarakat menghindari kawasan SUGBK atau mencari jalur alternatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan kemacetan panjang di kawasan Senayan. Masyarakat juga diimbau beralih menggunakan transportasi umum jika hendak menuju lokasi acara.