Bisnis.com, JAKARTA — Baru saja para pejuang hunian sempat bernapas lega menikmati tren suku bunga rendah selama enam bulan terakhir, peta perhitungan mendadak berubah.

Angka cicilan yang semula tampak rasional di atas kertas, kini kembali memaksa mereka mengernyitkan dahi. Langkah Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin langsung mengirimkan sinyal siaga.

Di benak banyak orang, ancaman meroketnya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak lagi sekadar kekhawatiran di atas kertas, melainkan sebuah hitung mundur.

Transisi ini datang pada momentum yang ironis. Tepat ketika deretan perbankan berlomba memikat nasabah lewat tawaran bunga promo yang ramah di kantong, kenaikan BI Rate mendadak mengubah lanskap.

Peluang mendapatkan cicilan ringan yang sempat terbuka lebar, kini dibayangi potensi pembengkakan biaya pinjaman. Walaupun efek domino kebijakan moneter ke suku bunga kredit biasanya memakan waktu jeda tiga hingga enam bulan, kepanikan kecil telanjur menjalar.

Para calon pembeli rumah hingga nasabah lama yang tengah waswas menanti datangnya masa bunga floating, kini kembali duduk menghadap kalkulator untuk menghitung ulang sisa daya tahan finansial mereka.

Keresahan itu salah satunya bersemayam di benak Erika. Sebagai karyawan swasta yang sedang mengarungi tahun-tahun awal cicilan KPR berskema bunga berjenjang, dia sadar posisinya saat ini sedang berada di ujung ketenangan sementara.

"Kalau dibilang khawatir, pasti sih. Tapi kebetulan cicilan KPR saya bunga berjenjang, jadi untuk saat ini kenaikan BI Rate belum terasa. Tapi bakal berasa banget kalau bunganya mulai naik sesuai tahapannya, mungkin jadi berat," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Bagi Erika, ancaman itu bersifat berlapis. Naiknya suku bunga hanyalah satu dari sekian tekanan inflasi yang menggerogoti dapur rumah tangganya.

Meroketnya harga bahan bakar minyak, beras, hingga berbagai kebutuhan pokok harian kian menjepit ruang gerak dompetnya. Gaji yang tumbuh stagnan dipaksa berdamai dengan biaya hidup yang berlari kencang.

Demi menyiasati badai sebelum tiba, dia mulai melirik pintu penyelamat klasik yaitu mencari sumber penghasilan tambahan di luar jam kantor.

"Mau tidak mau perlu ada side job untuk menambah pemasukan. Harapannya tentu BI Rate bisa turun lagi ke depan, tapi mungkin itu juga tidak mudah karena kondisi ekonomi dan rupiah masih menghadapi tekanan," katanya.

Erika juga bilang bahwa rumah adalah kebutuhan fundamental. Dia berpesan kepada masyarakat yang memiliki rencana untuk mengambil KPR bahwa mengikat leher dengan utang berdurasi belasan hingga puluhan tahun di tengah iklim suku bunga yang mendidih adalah keputusan besar yang pantang diambil secara tergesa-gesa.

Baginya, kalkulasi KPR bukan sekadar perkara sanggup membayar uang muka dan cicilan bulan pertama.

Jauh di atas itu, ada ketahanan krisis yang wajib dipetakan yakni stabilitas pendapatan harian, proyeksi inflasi keluarga, hingga ketersediaan dana darurat jika skenario terburuk mendadak hadir.

Erika melihat kenaikan BI Rate memang krusial, tetapi kunci utamanya tetaplah pada kesehatan raga finansial sang debitur itu sendiri.

"KPR itu benar-benar komitmen jangka panjang. Sebelum memutuskan ambil KPR, orang harus menghitung kondisi keuangannya dengan sangat detail karena cicilan rumah bisa berjalan belasan sampai puluhan tahun," ujarnya.

Penyakit kronis para calon pembeli rumah, menurut pengamatan Erika, terletak pada ilusi keterjangkauan di garis start.

Begitu kunci diserahterimakan, pengeluaran baru justru bermunculan, mulai dari ongkos hidup dasar, dinamika kebutuhan anak, hingga bantalan dana darurat yang kerap terlupakan.

"Kalau perencanaan keuangannya sudah matang dan kemampuan bayar masih aman, menurut saya keputusan membeli rumah tetap bisa dijalankan," pungkasnya.

Memilih Menunggu

Pada titik ekstrem yang lain, ada kelompok masyarakat yang memilih memarkir mimpiannya rapat-rapat. Reza adalah representasi dari barisan ini.

Ketimbang memaksakan diri mencetak sertifikat hak milik, dia memilih berdamai dengan status sebagai pengontrak rumah. Di atas kertas, ongkos menebus rumah idaman saat ini terlampau jauh meninggalkan kurva kemampuannya.

Dilema Reza makin pelik saat dipertemukan dengan realitas tata ruang. Rumah dengan harga yang masuk akal nyaris selalu terlempar ke kawasan penyangga yang berjarak puluhan kilometer dari tempatnya bekerja.

Membeli rumah murah di pinggiran sama saja dengan menukar uang cicilan dengan biaya transportasi harian yang bengkak, serta mengorbankan waktu yang habis terbuang di jalan.

"Kalau rumahnya murah biasanya jauh dari tempat kerja, tetap harus hitung lagi biaya transportasi dan waktu yang habis di jalan. Jadi belum tentu lebih ringan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengaku sempat mengutak-atik berbagai skenario pembiayaan, termasuk melirik KPR Syariah demi menghindari fluktuasi bunga.

Namun pada akhirnya, dia sadar bahwa hulu persoalannya bukan terletak pada jenis akadnya, melainkan pada kapasitas kantong jangka panjang.

Di tengah lanskap ketenagakerjaan yang sedang rapuh dihantam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, mengambil utang bernilai raksasa terasa seperti keberanian yang terlalu dipaksakan.

"Yang dikhawatirkan bukan hanya soal bunga, kalau di tengah jalan terjadi PHK dan saya kehilangan penghasilan, bingung bayar cicilan rumah gimana, itu yang membuat saya masih memilih mengontrak," ceritanya.

Menyewa rumah diakui Reza bukanlah jawaban ideal untuk hari tua. Akan tetapi, bagi dirinya hari ini, tidur tenang tanpa kejaran utang jauh lebih berharga ketimbang memaksakan diri memiliki atap yang berpotensi meruntuhkan stabilitas hidupnya sendiri.

Bank Tahan Penyesuaian Suku Bunga

Di seberang meja, pihak perbankan mencoba meredam eskalasi kecemasan tersebut. Mereka mengirimkan sinyal penenang bahwa grafik BI Rate bukanlah saklar otomatis yang langsung menyalakan kenaikan bunga kredit pada detik yang sama.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menjelaskan, pergerakan suku bunga acuan memang menjadi kompas pertimbangan.

Meski begitu, menaikkan bunga KPR maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) membutuhkan kalibrasi matang yang melibatkan respons pasar dan kondisi likuiditas internal bank.

"Penyesuaian suku bunga KPR BCA, baik fixed maupun floating, tidak dilakukan serta merta karena tetap perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan kondisi internal bank," ujar Hera kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

BCA juga menyodorkan ragam opsi pengaman lewat skema bunga tetap atau fixed rate berdurasi panjang hingga model berjenjang.

Skema ini dinilai ampuh menjadi jangkar bagi nasabah untuk mengukur napas finansial mereka di masa depan, sekaligus memangkas risiko jantungan akibat manuver bunga mengambang.

Di saat yang sama, perseroan terus menyesuaikan produknya dengan memperkuat kolaborasi bersama para mitra ekosistem perumahan.

Nada serupa disuarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Corporate Secretary BTN Ramon Armando memandang kenaikan BI Rate merupakan langkah preventif sekaligus bijak atau pre-emptive and prudent dari bank sentral demi memagari rupiah, menahan laju inflasi, dan merawat kepercayaan pasar di tengah guncangan global.

Ramon tidak menampik bahwa kebijakan itu secara logis akan memengaruhi biaya dana dan harga jual kredit perbankan.

Akan tetapi, BTN memastikan proses transmisi tersebut akan dikelola secara sangat hati-hati dengan memasang tiga saringan utama yakni ketahanan likuiditas, daya beli masyarakat, serta urgensi ketersediaan rumah bagi publik.

"BTN menilai transmisi kebijakan suku bunga ke sektor perbankan akan tetap dikelola secara terukur, dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas, daya beli masyarakat, serta kebutuhan pembiayaan sektor perumahan," kata Ramon kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Demi mengamankan roda pertumbuhan kredit hingga akhir tahun, BTN memilih bermanuver di kolam yang permintaannya paling tahan banting yaitu perumahan subsidi dan nonsubsidi.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat kinerja pembiayaan griya positif seiring membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya kebutuhan hunian nasional, dengan portofolio mencapai sekitar Rp60 triliun hingga Maret 2026.

Perseroan mengungkapkan bahwa pembiayaan griya ini menjadi salah satu kontributor utama pada pertumbuhan pembiayaan konsumer.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa pembiayaan griya tetap menjadi salah satu fokus utama perseroan mengingat kebutuhan perumahan nasional yang masih tinggi serta potensi pertumbuhan pasar yang besar.

“Segmen griya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan pembiayaan konsumer BSI. Kami melihat kebutuhan hunian masyarakat masih sangat besar, khususnya untuk pembelian rumah pertama. Hal ini sejalan dengan membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional,” kata Erwan.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan pembiayaan griya juga didukung oleh berbagai keunggulan produk yang kompetitif, antara lain angsuran tetap hingga akhir tenor, fasilitas free appraisal, special price pada developer rekanan terpilih, hadiah BSI Emas, serta berbagai program promo lainnya.

Selain memperkuat layanan pada segmen komersial, perseroan terus mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Maret 2026, portofolio FLPP BSI telah mencapai lebih dari Rp5,7 triliun.

Perseroan mencatat tren booking pembiayaan griya masih menunjukkan pertumbuhan yang baik, terutama untuk pembelian rumah pertama dengan kisaran harga Rp500 juta hingga Rp1 miliar.

Permintaan pembiayaan juga berasal dari kebutuhan take over, renovasi rumah, serta kebutuhan hunian lainnya.

Perseroan menyampaikan bahwa saat ini pihaknya berada pada posisi enam besar bank penyalur pembiayaan perumahan nasional dengan kualitas pembiayaan yang sehat.

Perseroan juga optimistis sektor perumahan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar seiring dukungan kebijakan pemerintah melalui Program 3 Juta Rumah serta prospek konsumsi domestik yang terus membaik.

Untuk diketahui, hingga Maret 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp329 triliun. Dari jumlah tersebut, segmen konsumer dan emas menjadi penyumbang terbesar dengan total pembiayaan mencapai Rp184,27 triliun atau tumbuh 17,59 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) segmen konsumer berada pada level sehat di bawah 1,5 persen, mencerminkan prinsip kehati-hatian perseroan dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank Tanah Air masih mencatatkan pertumbuhan pada segmen Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendati secara industri penyaluran kredit sektor ini menunjukkan perlambatan pada awal 2026.

Berdasarkan data Analisis Perkembangan Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), pertumbuhan KPR pada Maret 2026 melambat menjadi 4,5% secara tahunan (year on year/YoY) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 5,0% YoY. Perlambatan ini turut menahan laju kredit konsumsi yang hanya tumbuh 5,8% YoY.

Namun di sisi lain, sejumlah bank masih membukukan pertumbuhan KPR, bahkan mencapai double digit hingga akhir Maret 2026.

Di antara bank-bank yang telah merilis kinerja keuangan kuartal I/2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) masih menjadi bank terbesar dengan penyaluran KPR sebesar Rp329,93 triliun pada awal 2026. Realisasi itu meningkat 5,93% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp311,45 triliun.

Secara rinci, penyaluran KPR subsidi BTN mengalami pertumbuhan sebesar 7,71% YoY menjadi Rp193,55 triliun dari posisi kuartal I/2025 senilai Rp179,70 triliun. Penyaluran KPR nonsubsidi juga terkerek sebesar 5,39% YoY dari Rp106,80 triliun menjadi Rp112,56 triliun hingga akhir Maret 2026.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, capaian positif ini ditopang oleh berbagai langkah transformasi, inovasi, serta dukungan solid pemerintah untuk industri pembiayaan perumahan nasional.

Bagi BTN, Nixon menyebut bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor ini memperkuat kinerja bisnis secara berkelanjutan dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Ini juga menjadi pendorong kami untuk terus memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat,” kata Nixon dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja Kuartal I/2026, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut mencatatkan peningkatan pada segmen KPR. Hingga Maret 2026, KPR BCA mencapai Rp142,40 triliun, tumbuh 5,25% YoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp135,30 triliun.

Kinerja positif di segmen KPR juga terlihat pada bank lainnya. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, yang masing-masing mencatatkan peningkatan sebesar 9,32% dan 5,34% YoY pada kuartal I/2026. Secara nilai, BNI dan Bank Mandiri membukukan penyaluran KPR masing-masing sebesar Rp73,90 triliun dan Rp69,00 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bahkan mencatatkan pertumbuhan double digit. Pada kuartal I/2026, penyaluran KPR BBRI bank only mencapai Rp67,30 triliun, meningkat 11,06% YoY dibandingkan kuartal I/2025 yang sebesar Rp60,60 triliun.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan, penyaluran kredit BRI yang tercatat tumbuh double digit diiringi dengan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Perbaikan kualitas aset tersebut terlihat dari rasio NPL yang membaik secara Quarter on Quarter dari posisi akhir Desember 2025 sebesar 3,07% menjadi 3,01% di posisi Maret 2026.

“Hal ini mencerminkan ekspansi yang sehat dan prudent,” kata Dhanny kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Bank lain yang turut mencatatkan pertumbuhan yakni PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA). Pada periode ini, pembiayaan KPR BSI tumbuh 4,26% YoY menjadi Rp60,51 triliun dan CIMB Niaga naik tipis 0,02% YoY ke posisi Rp41,79 triliun.

Sementara itu, kondisi berbeda ditunjukkan oleh PT Bank Permata Tbk. (BNLI). Bank dengan logo bunga lotus itu mencatatkan penurunan pada segmen KPR sebesar 7,32% YoY menjadi Rp26,60 triliun pada kuartal I/2026. Pada periode yang sama tahun lalu, penyaluran KPR Permata Bank mencapai Rp28,70 triliun.

Apa Faktor Pendorongnya?

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, masih tumbuhnya KPR di sejumlah bank di dorong oleh sejumlah faktor, antara lain adanya dukungan terhadap program pemerintah untuk sektor perumahan, permintaan segmen rumah subsidi masih kuat, hingga pertumbuhan KPR dari basis payroll bank sehingga risiko dapat diminimalisasi.

Selain beberapa faktor tersebut, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menyebut bahwa penurunan suku bunga BI Rate sebanyak 125 basis poin (bps) sejak tahun lalu turut berdampak terhadap penurunan bunga KPR bank.

“Pada akhirnya juga pasti ada dampak penurunan pada bunga KPR, walaupun agak lagging ya, tapi kan setidaknya bunganya turun,” kata Myrdal kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Aktivitas ekonomi yang cenderung membaik turut menjadi faktor pendorong pertumbuhan KPR bank pada periode ini. Selain itu, lanjut dia, kenaikan harga komoditas global juga memberi dampak positif, terutama di daerah yang ekonominya bergantung pada komoditas seperti Sumatra, Kalimantan, dan wilayah Indonesia Timur.

Ketika harga komoditas naik, dia menuturkan bahwa pendapatan masyarakat di daerah tersebut biasanya ikut meningkat, membuat permintaan sektor properti di wilayah tersebut ikut naik.

Prospek Penyaluran KPR

Sejumlah pengamat memiliki pandangan tersendiri mengenai prospek penyaluran KPR hingga akhir 2026. Trioksa misalnya, menilai prospek penyaluran KPR masih bertumbuh tetapi moderat.

“Karena bank akan selektif dalam melakukan ekspansi pembiayaan di tengah potensi kenaikan suku bunga dan tren kenaikan harga minyak yang dapat berdampak pada inflasi,” ungkap Trioksa kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sementara itu, Myrdal memandang bahwa prospek penyaluran KPR hingga akhir tahun ini cukup menantang, imbas kondisi global yang dampaknya mulai terasa di Indonesia, meski secara umum pemerintah masih akan terus menjaga stabilitas dalam negeri.

Dia juga mengharapkan agar BI Rate tidak naik dalam beberapa waktu ke depan, mengingat hal ini dapat mengganggu sektor riil, utamanya properti.

“Kalau misalkan BI ratenya tidak naik, ya kita berharap untuk kredit konsumsi ataupun kredit di sektor properti ini bisa tumbuh lebih dari 7,5% seharusnya. Jadi ya kita berharap kondisinya memang momentum pertumbuhan ekonomi itu terjaga dulu,” pungkas Myrdal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Hingga akhir Maret 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menguasai sekitar 72 persen pangsa pasar KPR subsidi. Total penyaluran mencapai 28.811 unit rumah. Angka ini jauh melampaui bank lain, termasuk bank syariah maupun konvensional.

Bagi masyarakat, terutama yang menghindari skema berbasis bunga, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang semakin diminati. Skema ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip keuangan syariah, dengan akad yang jelas dan transparan.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. “BTN terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR,” ujarnya dikutip Selasa (7/4/2026).

Selama ini, kebutuhan rumah masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Harga properti yang terus meningkat membuat banyak keluarga kesulitan memiliki hunian tanpa dukungan pembiayaan.

Dalam konteks ini, skema KPR subsidi, termasuk yang berbasis syariah, menjadi solusi. Selain cicilan yang lebih terjangkau, kepastian akad juga memberi rasa aman bagi nasabah.

Sejak 1976, BTN telah membiayai lebih dari 4 juta unit rumah. Hingga Maret 2026, penyaluran KPR subsidi BTN saja mencapai Rp 3,65 triliun untuk lebih dari 21 ribu unit rumah.

Di tengah tingginya kebutuhan, pelaku usaha properti dan lembaga keuangan juga dituntut lebih adaptif. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan skema yang mudah dipahami masyarakat.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih cermat sebelum mengambil pembiayaan. Memahami akad, kemampuan membayar, serta jangka waktu cicilan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.

BTN menyatakan akan terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pengembang. Upaya ini diharapkan membuat kepemilikan rumah semakin merata, termasuk melalui skema yang sesuai prinsip syariah.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Syariah Nasional (BSN) mencatat lonjakan signifikan pada produk pembiayaan emas selama keikutsertaannya di ajang BTN Expo.

Dalam waktu kurang lebih satu bulan, pembiayaan emas perseroan meningkat hampir 400 persen, dari sekitar Rp 17 miliar menjadi Rp 50 miliar.

Kinerja tersebut menjadi bagian dari strategi BSN dalam mendorong ekspansi pembiayaan konsumer sepanjang 2026 yang ditargetkan mencapai sekitar Rp 1 triliun.

DOK. Pixabay/Global_Intergold. Ilustrasi emas. Apa prediksi harga emas untuk tahun 2030?

Direktur Consumer Banking BSN, Mochamad Yut Penta, mengatakan peningkatan pembiayaan emas didorong oleh sejumlah faktor, mulai dari fokus pemasaran kepada nasabah existing hingga penguatan kemitraan dengan supplier emas.

“Kami memang masih baru, sehingga strategi utama kami tetap menjadi pemimpin di sektor perumahan, khususnya pembiayaan KPR syariah. Di saat yang sama, kami juga berupaya meningkatkan kualitas finansial melalui diversifikasi portofolio pembiayaan,” kata Penta dalam keterangan tertulis, Minggu (1/2/2026).

Ekspansi non-KPR

Selain mengandalkan pembiayaan perumahan, BSN memperluas portofolionya ke segmen non-KPR, antara lain pembiayaan emas, cicil emas, pembiayaan multiguna, dan multijasa berbasis payroll.

Menurut Penta, pembiayaan emas saat ini menjadi salah satu produk non-KPR yang diprioritaskan perseroan.

Strategi tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam terhadap produk pembiayaan berbasis prinsip syariah.

“Karena itu, kami tidak hanya fokus pada KPR, tetapi juga merambah ke pembiayaan non-KPR, seperti pembiayaan emas dan cicil emas, serta pembiayaan multiguna dan multijasa sesuai prinsip syariah,” imbuhnya.

SHUTTERSTOCK/PAEGAG Ilustrasi KPR syariah.

BSN sendiri sejak 22 Desember 2025 resmi beroperasi sebagai bank umum syariah. Seiring status tersebut, perseroan memperkuat lini bisnis konsumer dengan pendekatan diversifikasi produk.

Target pembiayaan Rp 1 triliun

Untuk tahun 2026, BSN menargetkan total pembiayaan konsumer mencapai sekitar Rp1 triliun. Namun, menurut Penta, target tersebut masih dalam proses pengkajian dan review bersama regulator.

“Untuk pembiayaan non-KPR, kami akan lebih agresif. Namun kami tetap memiliki strategi untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin KPR berbasis prinsip syariah,” katanya.

Di sisi lain, pembiayaan perumahan yang selama ini menjadi core business BSN tetap menunjukkan kinerja positif.

Penta menyebut tren KPR syariah tahun ini masih tumbuh, didorong oleh kinerja KPR subsidi sepanjang tahun lalu yang mencatatkan pertumbuhan terbesar.

Realisasi pembiayaan KPR subsidi tumbuh di atas 20 persen sepanjang tahun lalu. Tingginya minat generasi muda terhadap produk pembiayaan berbasis prinsip syariah disebut turut mendorong pertumbuhan tersebut.

Kuota rumah subsidi naik

Dari sisi strategi pemasaran, BSN menitikberatkan pada penguatan eksistensi dan peningkatan kapasitas.

Pada 2026, BSN memperoleh kuota sekitar 73.000 unit rumah subsidi, meningkat dibandingkan tahun lalu yang mencapai 59.000 unit rumah.

“Strategi paling mendasar adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa BSN sudah fully operation dan layanan kami sudah bisa dinikmati lebih luas. Kami juga memperkuat marketing communication, kapasitas dan efisiensi,” jelas Penta.

Untuk memperluas akses layanan, BSN juga mengembangkan Bale Syariah by BSN, layanan digital yang berbagi platform dengan BTN Bale milik induk usaha.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan memperkuat layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah di segmen konsumer.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinar Mas Asuransi Syariah (SMAS) menyampaikan pihaknya telah mulai menggarap produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unit-linked yang bernama Simas Super Cover Syariah.

Direktur Utama SMAS Daniel Armagatlie mengatakan sebelum memisahkan diri (spin off) dari induk usaha PT Asuransi Sinar Mas (ASM), portofolio perusahaan masih ditopang oleh produk asuransi properti syariah, kendaraan syariah, serta pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) syariah.

“Kami baru membuat produk namanya Simas Super Cover, ini model produk asuransi [umum syariah] yang dikaitkan dengan investasi. Ini akan kami jual, mungkin jadi pembeda dengan asuransi lain yang belum ada, ini yang kami akan kembangkan untuk menjadi salah satu produk unggulan,” ucap Daniel seusai peresmian PT Sinar Mas Asuransi Syariah di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Daniel menjelaskan, pengembangan PAYDI dilakukan karena produk tersebut mengombinasikan perlindungan personal accident (PA) dengan unsur tabungan. Pada tahap awal, pemasaran Simas Super Cover Syariah dilakukan secara internal guna membentuk pasar.

Setelah pasar terbentuk, SMAS akan memperluas pemasaran kepada nasabah eksisting maupun calon nasabah baru. Dalam pengembangannya, perusahaan juga menggandeng mitra perjalanan umrah, dan produk tersebut disebut telah mendapat respons positif.

Selain unit-linked, SMAS juga melihat peluang pengembangan produk asuransi penjaminan sukuk hingga kegiatan usaha bulion atau layanan bank emas. Menurut Daniel, inovasi dan diferensiasi menjadi kunci di tengah persaingan industri asuransi syariah.

Ia menilai, ketergantungan pada produk-produk umum seperti properti, pengangkutan, dan kendaraan berpotensi mengaburkan perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah.

“Karena kami sebagai pemain baru di full fledged melawan full fledged yang sudah ada, tentunya butuh sesuatu yang beda. Jadi, kalau sama-sama saja ya kita hanya memastikan bisnis sebelumnya jangan sampai ada yang lepas, ditambah dengan produk-produk baru yang bisa dijual supaya boost pendapatan kontribusi,” kata Daniel.

Sebagai informasi, Unit Usaha Syariah (UUS) PT Asuransi Sinar Mas resmi spin off menjadi PT Sinar Mas Asuransi Syariah setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23 Desember 2025. Per Desember 2025 (unaudited), UUS Asuransi Sinar Mas mencatat kontribusi sebesar Rp168 miliar, dengan surplus underwriting Rp36 miliar, serta rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) sebesar 931,87%

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memperingati Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke-49 pada Rabu (10/12/2025).

Menjelang perayaan tersebut, total penyaluran KPRBTN hingga 8 Desember 2025 telah mencapai sekitar 5,7 juta rumah di seluruh Indonesia.

Capaian ini mencerminkan konsistensi BTN dalam membuka akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu dalam media gathering BTN di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/9/2025).

Selama 49 tahun penyaluran KPR, BTN mencatat total plafon pembiayaan mencapai Rp 504,18 triliun. Dari total tersebut, 5,23 juta unit disalurkan melalui KPR konvensional dan 456.749 unit melalui KPR syariah.

Adapun komposisi penyaluran KPR terdiri dari 4,38 juta unit rumah subsidi dan 1,3 juta unit rumah nonsubsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi bukti peran besar BTN dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“BTN merasa bangga dan bersyukur dapat melayani 5,7 juta keluarga Indonesia dalam 49 tahun terakhir karena pencapaian ini merupakan hasil kerja keras yang konsisten untuk menjadi bank pilihan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan hunian impian mereka," ujar Nixon dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

"Namun, kami tidak ingin berpuas diri karena kami harus terus bekerja untuk jutaan masyarakat lainnya yang belum memiliki rumah ataupun belum mampu merenovasi rumah mereka menjadi lebih layak huni,” imbuh Nixon.

Perjalanan KPR BTN sejak 1974

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Ilustrasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Penyaluran KPR BTN pertama kali dimulai pada 29 Januari 1974, ketika Menteri Keuangan Ali Wardhana menugaskan BTN untuk menjadi penyelenggara KPR guna mendukung program perumahan rakyat.

KPR perdana BTN disalurkan pada 10 Desember 1976 dengan nilai Rp 38 juta untuk 17 unit rumah di Semarang dan Surabaya.

Sejak itu, BTN berkembang menjadi bank pilihan para pembeli rumah pertama. Hingga kini, KPR menjadi bisnis inti BTN dengan kontribusi lebih dari 78 persen terhadap portofolio kredit, serta penguasaan pasar KPR nasional sekitar 40 persen.

“BTN telah berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi nasional melalui sektor perumahan. Posisi BTN sebagai bank pilihan utama untuk pembiayaan rumah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem properti nasional," papar Nixon.

Ia menyebut, dengan lebih dari 8.000 mitra pengembang dan dukungan pemerintah, BTN memainkan peran penting dalam memberikan dampak turunan kepada 185 subsektor ekonomi di Indonesia.

REI: rumah subsidi identik dengan BTN

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai BTN sebagai mitra strategis utama dalam penyediaan rumah rakyat.

Bahkan, kuatnya citra BTN membuat masyarakat menyebut rumah subsidi maupun rumah dengan skema FLPP sebagai “rumah BTN”.

“Saking terkenalnya BTN sebagai bank penyedia perumahan, kalau mau beli rumah subsidi orang mengatakan ‘rumah BTN’. Branding ini sudah melekat sangat lama,” ujar Bambang.

Ia menyebut sejarah panjang antara REI dan BTN, yang masing-masing telah berkiprah 53 tahun dan 49 tahun, menjadi fondasi kuat kerja sama sektor perumahan nasional.

Dok. Shutterstock Ilustrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

“Jadi memang kami saling mendukung dan bahu-membahu untuk mengembangkan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ucapnya.

Meski demikian, Bambang menekankan bahwa persaingan penyaluran KPR kini semakin ketat dengan hadirnya banyak bank lain yang menawarkan produk pembiayaan rumah. Menurut dia, peningkatan kualitas layanan BTN menjadi kebutuhan mendesak.

“Harapan REI kepada BTN tentu komitmen yang lebih kuat, khususnya untuk membantu sektor perumahan. Layanannya perlu terus ditingkatkan agar konsumen bisa mendapatkan KPR bersubsidi dengan proses pengajuan yang sederhana dan lebih cepat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa percepatan proses layanan KPR akan menjadi faktor kunci keberhasilan BTN dalam mendukung target pemerintah membangun 3 juta rumah dalam beberapa tahun ke depan.

“Dengan proses yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien, target pemerintah sebanyak 3 juta rumah bisa lebih mudah tercapai,” tutur Bambang.

Apersi: BTN ekspansif sasar pekerja informal

Ketua Umum Apersi Junaidi Abdillah menuturkan bahwa perbankan, terutama BTN, dan para pengembang merupakan sektor yang tidak terpisahkan dalam penyaluran rumah rakyat, termasuk KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Terlebih, tahun 2025 menjadi tahun yang menantang seiring pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Junaidi mengapresiasi langkah ekspansif BTN yang menyasar pekerja sektor informal.

“Saya melihat BTN kini kian ekspansif. BTN bergerilya ke pelosok desa, menyasar pekerja sektor informal, mulai tukang cukur, pedagang bakso, hingga ojek online, yang selama ini sulit tersentuh layanan perbankan. Ini sudah dibuktikan dengan akad kredit BTN untuk pekerja informal di sejumlah proyek anggota Apersi,” ungkap Junaidi.

Kementerian PUPR Ilustrasi perumahan.

Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menunjukkan, sepanjang 2025, Apersi membangun 66.147 rumah subsidi, atau sekitar 29,88 persen dari total penyaluran KPR FLPP nasional sebesar 221.395 unit.

Dengan capaian tersebut, Apersi menjadi penyumbang terbesar kedua penyaluran KPR FLPP nasional.

Dalam periode 2022 hingga 14 November 2025, Apersi telah menyalurkan 219.631 rumah subsidi dengan total KPR FLPP sebesar Rp 26,3 triliun di 5.416 perumahan yang tersebar di 311 kabupaten/kota.

Sebanyak 130.514 unit di antaranya merupakan KPR FLPP yang disalurkan BTN, atau 59,42 persen dari total KPR FLPP yang terserap anggota Apersi selama 2022–2025.

“Penyaluran KPR FLPP oleh Apersi dilakukan bersama bank-bank penyalur mitra BP Tapera, salah satunya BTN. Karena itu, sebanyak 3.100 anggota Apersi di sisa waktu Desember ini siap bekerja keras mewujudkan target KPR FLPP nasional tahun ini yang mencapai 350.000 unit,” ujar Junaidi.

Data penyaluran KPR nasional 2025

Industri perbankan Indonesia pada 2025 masih menyisakan tantangan di segmen pembiayaan perumahan, meski kredit secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan moderat.

Menurut survei Bank Indonesia (BI) kuartal III 2025, saldo bersih tertimbang (SBT) permintaan kredit baru terus positif (82,33 persen), dengan prakiraan naik lebih jauh pada kuartal IV 2025 menjadi 96,40 persen.

Namun, ketika dikaji secara spesifik pada KPR, pertumbuhan justru melambat. Per Maret 2025, KPR tercatat tumbuh 8,89 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), jauh menurun dibandingkan periode sebelumnya.

SHUTTERSTOCK/PIC SNIPE Ilustrasi kredit pemilikan rumah (KPR), pembiayaan perumahan.

Pada Oktober 2025, data BI menunjukkan pertumbuhan KPR hanya 6,8 persen (yoy), turun dari 7,2 persen di September 2025.

Menurut OJK, porsi KPR terhadap total kredit nasional tetap stabil di kisaran 10 persen, sehingga segmen ini tetap menjadi kontributor penting terhadap kredit konsumsi dan properti.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan bahwa secara umum industri perbankan tetap solid hingga akhir 2025, dengan likuiditas dan permodalan yang sehat serta risiko kredit yang relatif terkendali.

Pada saat yang sama, OJK juga memperkuat dukungan kebijakan untuk memperluas akses pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kprhijrah.id merupakan new delivery channel untuk akuisisi dan pemasaran produk KPR iB Hijrah Bank Muamalat.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalankan strategi digitalisasi layanan pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah melalui platform kprhijrah.id untuk mendongkrak pertumbuhan pembiayaan pada segmen ini.

Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi mengatakan bahwa volume pembiayaan atau booking KPR iB Hijrah hingga September 2025 tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan posisi yang sama tahun lalu.

“Peningkatan tersebut juga sejalan dengan number of account (NOA) KPR iB Hijrah yang melonjak hampir tiga kali lipat dalam periode yang sama,” kata Ricky dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun Bank Muamalat bekerja sama dengan PT Solusi Rumah Hijrah Indonesia (Hunian Indonesia) untuk menghadirkan layanan digital pengajuan KPR iB Hijrah melalui platform kprhijrah.id.

Dengan layanan digital ini, perseroan memastikan bahwa proses yang dilalui nasabah menjadi lebih mudah, cepat, aman dan sesuai prinsip syariah.

Ricky mengatakan, Bank Muamalat terus berinovasi untuk mendigitalisasi layanan dan memberikan solusi yang menguntungkan bagi nasabah.

Dengan kemudahan akses dan kecepatan proses, nasabah dapat mewujudkan keinginan memiliki rumah impian sekaligus sebagai langkah strategis untuk investasi jangka panjang.

“Kprhijrah.id merupakan new delivery channel untuk akuisisi dan pemasaran produk KPR iB Hijrah Bank Muamalat. Layanan terbaru ini kami peruntukkan bagi nasabah existing, calon nasabah baru maupun Walk in Customer (WiC),” kata Ricky.

Dengan pengajuan KPR melalui kprhijrah.id, Bank Muamalat memberikan pengalaman yang seamless kepada nasabah mulai dari pengajuan awal hingga monitoring proses secara realtime. Hal ini juga memberikan fleksibilitas bagi nasabah dengan mobilitas yang tinggi.

Menurut perseroan, terobosan ini sekaligus memungkinkan Bank Muamalat dapat menjangkau lebih banyak nasabah di berbagai wilayah, termasuk yang belum memiliki akses ke kantor cabang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Indonesia belum mampu menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar di dunia.

Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report, ekonomi syariah Indonesia menempati peringkat ketiga, bersaing dengan Arab Saudi dan Malaysia sebagai tiga ekonomi syariah terbesar di dunia.

Besarnya pangsa ekonomi syariah Indonesia

Sektor modest fashion atau busana muslim Indonesia sudah menjadi nomor satu di dunia. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan pariwisata ramah muslim.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan, permintaan pakaian muslim mencapai sekitar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 289 triliun.

Di industri makanan-minuman halal, Indonesia menjalankan kewajiban halal secara luas dengan nilai ekonomi, termasuk produksi dan value chain, sekitar 109 miliar dollar AS atau Rp 1.000 triliun.

Di sektor keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, aset sektor keuangan syariah mencapai Rp 3.030,73 triliun per Juli 2025. Dari jumlah tersebut, total aset perbankan syariah tercatat senilai Rp 965,15 triliun.

Terus meningkat, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia

Adapun, pangsa pasar atau market share perbankan syariah juga terus meningkat dan kini telah mencapai 7,41 persen dari seluruh aset perbankan per Juli 2025.

SHUTTERSTOCK/YURIY K Ilustrasi keuangan syariah, ekonomi syariah.

Meskipun meningkat, jumlah tersebut masih tertinggal dari negara lain.

Sebagai contoh, perbankan syariah di Malaysia dan Qatar mencatat market share masing-masing mencapai 29 persen dan 27 persen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, secara keseluruhan pangsa pasar sektor keuangan saat ini mencapai 11,63 persen dari total sektor ekonomi Indonesia.

Angka tersebut tidak hanya terdiri dari perbankan syariah tetapi juga dari industri keuangan non bank hingga pasar modal syariah seperti sukuk dan reksa dana syariah.

Di sisi lain, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan literasi keuangan syariah tercatat sebesar 46,17 persen sementara inklusi atau sesuatu yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah baru tercatat senilai 13,41 persen.

"Ini menunjukkan bahwa kesiapan masyarakat dengan pemahamannya yang dalam dan keinginan untuk menggunakan keuangan syariah itu besar sekali, tetapi keberadaan dan akses dari produk keuangan dan lembaga-lembaga jasa syariah harus ditingkatkan," kata dia dalam acara Indonesia Islamic Finance Summit 2025, Senin (3/11/2025).

Inklusi dan literasi keuangan syariah masih terbatas

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menuturkan, secara persentase inklusi dan literasi industri keuangan syariah mungkin masih relatif terbatas.

Namun demikian, wanita yang karib disapa Kiki itu bilang, mengingat banyaknya jumlah masyarakat Indonesia, pesentase tersebut menjadi signifikan karena mewakili data banyak orang.

Dengan potensi tersebut, dukungan para pemangku kepentingan dan pelaku industri menjadi penting untuk memajukan industri syariah.

"Jadi tidak mungkin sektor jasa keuangan syariah itu besar sendiri kalau tidak dia mendukung ekonomi syariahnya, jadi merupakan satu ekosistem," kata dia.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi bank.

Tantangan pengembangan perbankan syariah

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan, industri keuangan syariah masih menghadapi tantangan mendasar.

Dian mengatakan, tantangan industri keuangan syariah tersebut bersifat struktural, persepsi, dan operasional.

"Terkait dengan struktur industrinya, banyak lembaga keuangan syariah masih pada skala permodalan yang rendah," kata dia dalam agenda yang sama.

Ia menambahkan, kondisi tersebut yang membuat daya saing lembaga keuangan syariah kurang memadai.

Lebih lanjut, pada sektor perbankan syariah kebijakan spin off atau pemisahan unit usaha syariah (UUS) diharapkan dapat memperkuat struktur industri.

Ia juga berharap dalam satu hingga dua tahun ke depan akan muncul 3 sampai 4 bank syariah besar lainnya yang skalanya bisa sama dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kinerja perbankan syariah nasional

Sebelumnya, Direktur Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK Nyimas Rohmah mengatakan, pembiayaan perbankan syariah tercatat senilai Rp 671 triliun hingga Agustus 2025.

Angka tersebut naik 8,13 persen (yoy) secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 671 triliun.

Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 7,37 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 757 triliun per Agustus 2025.

Thinkstockphotos.com Ilustrasi Keuangan Syariah.

Ia menambahkan, market share perbankan syariah tersebut masih didominasi oleh peningkatan aset dari 14 Bank Umum Syariah sebesar 67,6 persen.

Sementara 29,4 persen berasal dari 19 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional. Sisanya sebanyak 2,56 persen berasal dari 173 BPR Syariah yang ada di seluruh Indonesia.

"Pertumbuhan ini juga diikuti oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta tren efisiensi dan profitabilitas yang semakin positif," imbuh dia.

Data OJK menunjukkan, aset industri perbankan syariah tercatat sebesar Rp 979 triliun hingga Agustus 2025. Capaian tersebut tumbuh 8,15 persen (yoy).

Peta jalan perbankan syariah nasional

Industri perbankan syariah nasional telah memiliki Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027.

Dalam peta jalan tersebut, terdapat dua fokus besar yang menjadi arah transformasi perbankan syariah ke depan.

1. Peningkatan ketahanan dan daya saing

Pertama, peta jalan tersebut mencakup peningkatan ketahanan dan daya saing industri. Upaya ini dilakukan melalui konsolidasi industri, penguatan resiliensi, inovasi produk, peningkatan efisiensi, serta penerapan tata kelola syariah yang kuat dan transparan.

2. Penguatan dampak sosial-ekonomi

Shutterstock Ilustrasi

Kedua, pengembangan perbankan syariah akan difokuskan dengan penguatan dampak sosial-ekonomi.

Perbankan syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang besar.

Melalui optimalisasi instrumen Islamic social finance (keuangan sosial syariah) seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, bank syariah dapat memperluas inklusi keuangan, mendukung UMKM yang unbankable, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kesiapan ekosistem hingga kapasitas lembaga, kunci pertumbuhan ekonomi syariah

Ekonom sekaligus Ketua Center of Sharia Economics Development of Institute for Development of Economics and Finance (CSED INDEF Nur Hidayah menjelaskan, meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia dan potensi ekonomi syariah yang sangat besar, posisi Indonesia masih tertinggal dibanding negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia.

"Penyebab utamanya bukan pada aspek demand atau minat masyarakat, tetapi pada kesiapan eksositemnya (ecosystem readiness)," kata dia kepada Kompas.com.

Ia menjelaskan, ekosistem ekonomi syariah Indonesia masih menghadapi beberapa kendala seperti fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi lintas sektor (antara otoritas keuangan, industri riil, dan pendidikan), serta masih terbatasnya inovasi produk dan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Selain itu, sektor riil halal seperti industri makanan, pariwisata, dan fashion belum sepenuhnya terintegrasi dengan sektor keuangan syariah, sehingga dampaknya terhadap perekonomian nasional belum maksimal.

"Kita sering mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar karena mayoritas penduduknya muslim. Namun potensi besar tanpa orkestrasi sistemik hanyalah retorika," terang dia.

Menurut Nur, tantangan ekonomi syariah Indonesia bukan pada jumlah umat, tetapi pada kapasitas kelembagaan dan visi kebijakan.

Selama ini, ekonomi syariah masih ditempatkan sebagai subsistem, bukan pada arus utama (mainstream) dari strategi ekonomi nasional.

Pendekatan ekonomi syariah lebih sektoral daripada struktural.

Akibatnya, regulasi, insentif, dan kebijakan fiskal kita belum sepenuhnya berpihak pada penguatan ekosistem syariah yang produktif.

Ia menceritakan, Malaysia berhasil menjadi tolok ukur (benchmark) bukan karena lebih banyak umat Islam, tetapi karena sejak awal membangun arsitektur ekonomi syariah secara terintegrasi.

Hal itu berasal dari riset, regulasi, hingga industri halal yang terhubung langsung dengan keuangan syariah.

"Di Indonesia, kita masih sibuk memperdebatkan definisi dan kurang fokus pada desain sistem dan keberlanjutan," tutup dia.

Faktor tolong-menolong jadi daya tawar produk keuangan syariah

Meskipun belum bisa menjadi negara nomor satu di dunia, ekonomi syariah Indonesia tetap memiliki daya tarik untuk masyarakat.

Perencana keuangan Robby Christy mengatakan, faktor yang membuat orang tertarik layanan keuangan syariah adalah asas yang digunakan untuk tolong menolong, tanpa riba, transparan, dan prinsip bagi hasil.

SHUTTERSTOCK/METAMORWORKS Ilustrasi logo halal.

"Keunggulannya biayanya jelas di awal, tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil," kata dia ketika dihubungi Kompas.com.

Namun demikian, layanan keuangan syariah kadang dianggap hanya dapat digunakan oleh masyarakat muslim. Hal ini membuat orang non muslim kadang enggan menggunakan layanan syariah.

"Padahal kita tahu pusat syariah global ada di Inggris, jadi ini yang menjadi salah kaprah di Indonesia," imbuh dia.

Lebih lanjut, Robby juga menerangkan bahwa penggunaan layanan keuangan syariah sebenarnya tidak jauh berbeda.

Pertama, masyarakat perlu menentukan terlebih dahulu tujuan keuangannya. Beberapa jenis tujuan yang bisa difasilitasi oleh keuangan syariah misalnya untuk pembiayaan rumah, pembiayaan kendaraan, atau modal kerja.

"Dari situ baru kita melihat produk keuangan syariah yang relevan dengan kebutuhan kita, seperti KPR Syariah, KPM Syariah, hingga kartu kredit syariah juga ada saat ini," ungkap dia.

Sebagai informasi, pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang menempatkan ekonomi syariah sebagai prioritas.

Strategi itu mencakup perluasan pasar keuangan syariah, pengoptimalan bullion bank, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, dan digitalisasi sistem halal.

Pemerintah juga telah memfasilitasi empat kawasan industri halal (KIH) di Cikarang, Jawa Barat Serang, Banten Bintan, Kepulauan Riau dan Sidoarjo, Jawa Timur; serta telah berdiri Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) sebagai sentral keuangan syariah nasional.