Rute ke Kuala Lumpur dirancang untuk memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah, di mana penerbangan akan dikoneksikan menggunakan Batik Air menuju Arab Saudi

Makassar (ANTARA) - Maskapai Lion Air Group berencana membuka rute internasional Makassar-Kuala Lumpur, Malaysia sebagai bagian perluasan layanan dan menjangkau lebih banyak penumpang.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro di Makassar, Senin, mengatakan ada beberapa pertimbangan strategis dari perusahaan sebagai dasar kebijakan, diantaranya terkait konektivitas yang luas ke lebih dari 25 kota tujuan lainnya melalui rute tersebut.

"Rute ke Kuala Lumpur dirancang untuk memberikan opsi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah, di mana penerbangan akan dikoneksikan menggunakan Batik Air menuju Arab Saudi," ujarnya pada konferensi pers pelaksanaan BookCabin Travel Fair 2026.

Selain ibadah, kata dia, rute ini juga ditujukan untuk keperluan wisata dan belanja. Pihak maskapai berharap dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara melalui rute tersebut.

Maskapai juga berupaya memecah konsentrasi pintu masuk internasional yang selama ini didominasi oleh Jakarta, agar perjalanan internasional menuju Makassar bisa lebih cepat dan singkat.

"Kita berharap dapat membawa wisatawan dari berbagai negara seperti India, Tiongkok, Jepang, dan Vietnam melalui Kuala Lumpur langsung ke Makassar tanpa harus transit di Jakarta terlebih dahulu," ujarnya.

Sementara terkait penerbangan internasional Makassar-Jeddah, lanjut dia, tetap berjalan seperti biasa dengan penerbangan sebanyak enam kali dalam seminggu.

Pihaknya mengaku optimistis rute Makassar-Jeddah akan terus berkembang melihat antusiasme masyarakat Sulawesi Selatan memenuhi panggilan ibadah di Arab Saudi.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tengah menyiapkan langkah antisipasi menjaga kualitas udara saat musim kemarau di wilayah Jakarta. Salah satunya dengan memasang alat operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah gedung tinggi di Ibu Kota.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan, teknologi itu disiapkan sebagai langkah intervensi ketika Jakarta mengalami periode panjang tanpa hujan yang berpotensi menurunkan kualitas udara.

“Di gedung-gedung tinggi di Jakarta ini BMKG bekerja sama juga dengan BPBD DKI Jakarta dengan banyak pihak, kita memasang semacam ground-based generator. Jadi ketika Jakarta dua minggu, tiga minggu tidak ada hujan sama sekali itu kan kualitas udaranya akan menurun,” kata Teuku di Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (24/5/2026).

Teuku menjelaskan, alat tersebut akan digunakan untuk melepaskan bahan semai berupa uap air maupun flare khusus saat terdapat potensi awan. Tujuannya, agar hujan dapat turun guna membantu memperbaiki kualitas udara Jakarta.

“Jadi kita akan melepaskan bahan semai apakah itu uap air ataukah flare khusus untuk apabila ada awan dia dapat menghujankan sehingga Jakarta dapat dalam kondisi kualitas udara yang lebih baik,” ujarnya.

Meski demikian, Teuku belum memerinci jumlah maupun lokasi gedung yang telah dipasangi perangkat tersebut. Ia mengatakan detail terkait pemasangan generator akan disampaikan kemudian.

“Kalau detailnya nanti mungkin saya sampaikan,” imbuhnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BMKG menghadapi musim kemarau dan super El Nino 2026 yang diperkirakan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia.

BMKG juga memperkuat operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah untuk mengantisipasi dampak El Nino, mulai dari menjaga tampungan air hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan kualitas tata kelola (governance) dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Memang ini baru diumumkan sehingga menjadi tugas Pak Rosan (CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani) dan tim Danantara untuk melakukan komunikasi sebaik mungkin dalam menjelaskan gagasan ini kepada publik,” kata Dradjad Hari Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Kunci keberhasilan PT Danantara Sumberdaya Indonesia, menurut dia, sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah dan kinerja awal dari lembaga tersebut. Terjadinya resistensi atas kehadiran DSI karena lembaga baru mencoba merespons persoalan lama seperti under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai merugikan negara.

Menurut dia, wajar apabila muncul resistensi dan kekhawatiran dengan hadirnya PT DSI tersebut. Dradjad mengatakan, sebagian pihak yang keberatan kemungkinan berasal dari oknum yang selama ini terlibat dalam praktik under-invoicing maupun transfer pricing.

Untuk itu, Dradjad mengatakan, keberhasilan PT DSI akan sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi pemerintah dan kinerja awal lembaga tersebut.

“Kalau komunikasinya baik dan kinerja awalnya menunjukkan hasil positif, saya rasa kekhawatiran itu pelan-pelan bisa berkurang,” katanya.

Selain komunikasi, ia juga menilai aspek governance dan transparansi menjadi faktor penting untuk membangun kepercayaan publik. Kedua aspek tersebut perlu dikomunikasikan secara aktif dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan cara itu, PT DSI dapat membangun ekosistem yang kondusif dan mendorong kepercayaan pasar.

“Kalau komunikasi lemah, ide yang sebenarnya baik bisa dipersepsikan menyimpang dari tujuan awalnya. Karena itu komunikasi akan memegang peranan yang sangat penting,” ujar dia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Setiap hari, Indonesia menghasilkan jutaan kilogram sampah yang sebagian besar tidak pernah benar-benar selesai ditangani.

Sebagian dibakar di belakang rumah, sebagian hanyut ke sungai dan laut, sementara sisanya menumpuk diam-diam di tempat pembuangan akhir yang kapasitasnya semakin kritis.

Di tengah situasi itu, ada fakta yang mengejutkan bahwa pada 2026, timbunan sampah nasional diperkirakan mencapai 51,8 juta ton, namun sekitar 75 persen di antaranya masih belum terkelola dengan baik.

Angka itu bukan sekadar statistik lingkungan, melainkan gambaran tentang pola hidup modern perlahan menciptakan ancaman baru bagi kesehatan, kota, hingga masa depan pembangunan Indonesia.

Oleh karena itulah, ketika pemerintah mulai menegaskan langkah lebih keras terhadap pengelolaan sampah nasional, persoalan ini tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan kebersihan semata, melainkan pertaruhan besar tentang kualitas hidup generasi mendatang.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendali Lingkungan Hidup, mulai menunjukkan keseriusan lebih besar dalam menghadapi persoalan tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat, menegaskan negara akan menggunakan berbagai instrumen dan kewenangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih serius dan berkelanjutan.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi “Masa Depan Pengelolaan Sampah dan Limbah Padat Indonesia: Membangun Tata Kelola yang Berkelanjutan” yang digelar secara daring oleh Great Institute di Jakarta, belum lama ini.

Pesan yang disampaikan pemerintah sebenarnya menunjukkan satu hal penting bahwa persoalan sampah, kini telah berubah menjadi agenda strategis nasional.

Selama bertahun-tahun, isu sampah sering hanya muncul ketika banjir terjadi, gunungan sampah viral di media sosial, atau ketika tempat pembuangan akhir mengalami kebakaran dan longsor. Padahal dampaknya jauh lebih luas daripada sekadar persoalan visual lingkungan yang kotor.

Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari sumber air, merusak ekosistem laut, memperburuk kualitas udara, hingga meningkatkan ancaman penyakit bagi masyarakat.

Kualitas pembangunan

Dalam jangka panjang, persoalan sampah juga mempengaruhi kualitas ekonomi perkotaan, sektor pariwisata, kesehatan publik, bahkan produktivitas masyarakat. Karena itu pengelolaan sampah sesungguhnya berkaitan langsung dengan kualitas pembangunan sebuah negara.

Menteri LH mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan 63,54 persen sampah nasional dapat terkelola pada 2026 dan meningkat menjadi 100 persen pada 2029.

Target tersebut tentu bukan pekerjaan ringan, mengingat Indonesia memiliki tantangan geografis, kepadatan penduduk, dan kemampuan pengelolaan daerah yang sangat beragam.

Namun, menariknya, pemerintah mulai menekankan bahwa solusi persoalan sampah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pendekatan hilir, seperti tempat pemrosesan akhir atau sekadar memperbanyak armada pengangkut sampah.

Pendekatan lama terbukti belum cukup menyelesaikan persoalan karena hanya memindahkan sampah dari satu titik ke titik lain.

Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat di tingkat hulu menjadi kunci utama. Rumah tangga dipandang sebagai titik paling penting dalam sistem pengelolaan sampah nasional.

Ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik sebenarnya terlihat sederhana. Namun jika dilakukan secara luas dan konsisten, dampaknya dapat mengurangi beban lingkungan secara signifikan.

Di banyak negara, keberhasilan pengelolaan sampah justru dimulai dari kebiasaan kecil masyarakat sehari-hari.

Kesadaran memilah sampah, membawa tas belanja sendiri, mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, hingga membangun budaya daur ulang menjadi fondasi penting sebelum teknologi pengolahan sampah diterapkan dalam skala besar.

Konsultan Regional Indonesia/Malaysia Dicenter for Energy, Ecology and Development, Dwi Sawung, menambahkan sekitar 75 persen persoalan pengelolaan sampah justru berada di tingkat kabupaten dan kota. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun sistem yang efektif dan konsisten.

Banyak kota besar di Indonesia masih belum mengelola sampah dengan baik, sehingga memunculkan berbagai persoalan lingkungan baru.

Jakarta mulai menunjukkan perkembangan lebih baik karena pemilahan sampah sudah mulai dilakukan dari hulunya, meski daerah-daerah sekitar Jakarta masih menghadapi tantangan serupa.

Fakta itu memperlihatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal teknologi atau anggaran, melainkan juga tentang kepemimpinan daerah, tata kelola kota, pendidikan lingkungan, dan kedisiplinan sosial masyarakat. Kota yang bersih biasanya lahir dari kombinasi antara kebijakan yang tegas dan budaya masyarakat yang sadar menjaga ruang hidup bersama.

Rencana aksi

Forum diskusi yang digelar di Jakarta itu juga menunjukkan bahwa persoalan sampah, kini semakin dipandang sebagai isu lintas sektor.

Forum tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, pemerintah daerah, praktisi energi terbarukan, aktivis lingkungan, hingga kalangan industri untuk membahas masa depan pengelolaan sampah Indonesia.

Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa diskusi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi yang akan disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.

Langkah ini penting karena pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kehadiran berbagai pembicara dari sektor energi, biomassa, industri semen, perguruan tinggi, hingga peneliti limbah juga menunjukkan bahwa sampah, kini mulai dipandang bukan hanya sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi energi dan memiliki nilai ekonomi.

Meski demikian, teknologi pengolahan sampah secanggih apa pun tidak akan cukup tanpa perubahan budaya masyarakat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, hingga rendahnya kesadaran memilah sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah.

Karena itu, persoalan sampah sesungguhnya adalah cermin tentang bagaimana sebuah bangsa memperlakukan lingkungan hidupnya sendiri.

Negara yang berhasil menjaga kebersihan biasanya bukan hanya memiliki teknologi modern, tetapi juga masyarakat yang disiplin dan pemerintah yang konsisten menjalankan aturan.

Indonesia memang masih menghadapi jalan panjang menuju sistem pengelolaan sampah yang ideal. Namun, meningkatnya perhatian pemerintah, keterlibatan banyak pihak, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa perubahan perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih baik.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan lingkungan global yang semakin besar, langkah memperbaiki tata kelola sampah bukan lagi sekadar pilihan tambahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas hidup dan masa depan generasi mendatang.

Copyright © ANTARA 2026

Kadang, masa depan pangan justru ditentukan oleh hal-hal yang tampak sederhana, seperti kadar air dalam gabah, ventilasi gudang, atau ketepatan pengawasan suhu penyimpanan

Jakarta (ANTARA) - Ketika berbicara mengenai ketahanan pangan nasional, sebenarnya ada satu persoalan yang kerap luput dari perhatian publik, yakni bagaimana gabah hasil panen petani disimpan, setelah dipetik dari sawah.

Padahal, di sinilah nasib kualitas pangan nasional sering kali ditentukan. Sebagus apa pun produksi pertanian meningkat, semuanya bisa kehilangan makna, ketika penyimpanan tidak dikelola dengan baik.

Gabah yang rusak, berjamur, atau membusuk bukan hanya merugikan petani, melainkan juga menjadi ancaman nyata bagi stabilitas cadangan pangan negara.

Momentum ulang tahun ke-59 Perum Bulog pada 10 Mei 2026 menjadi pengingat penting bahwa tantangan ketahanan pangan Indonesia tidak lagi sekadar soal meningkatkan produksi beras, tetapi juga bagaimana mengelola hasil panen dalam jumlah besar secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

Tercatat, Bulog, kini menghadapi pengalaman baru karena harus mengelola Cadangan Beras Pemerintah hingga mencapai sekitar 5 juta ton pada akhir April 2026. Jumlah itu jauh melampaui kapasitas pengelolaan sebelumnya yang selama ini berada di kisaran 1,5 hingga 2 juta ton.

Besarnya cadangan beras pemerintah sebenarnya menunjukkan optimisme baru terhadap produksi pangan nasional. Namun, di balik capaian tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai kesiapan sistem penyimpanan nasional.

Sebab, penyimpanan gabah bukan hanya persoalan teknis menaruh hasil panen di gudang. Penyimpanan adalah bagian penting dari rantai ketahanan pangan yang menentukan apakah hasil kerja keras petani benar-benar bisa bertahan hingga sampai ke meja makan masyarakat.

Selama ini, persoalan penyimpanan gabah sering dianggap sederhana, padahal dampaknya sangat luas. Gabah yang disimpan dalam kondisi lembap dapat memicu pertumbuhan jamur dan bakteri.

Suhu yang tidak stabil membuat kualitas menurun. Serangan hama menyebabkan kehilangan hasil panen yang tidak sedikit. Bahkan, cuaca ekstrem dan musim hujan dapat memperburuk keadaan ketika gabah yang baru dipanen belum memiliki fasilitas pengeringan yang memadai.

Di banyak daerah, petani masih menghadapi keterbatasan ruang penyimpanan. Tidak sedikit yang harus menyimpan gabah di tempat seadanya dengan ventilasi minim dan perlindungan yang buruk terhadap kelembapan.

Kondisi ini membuat gabah mudah rusak sebelum sempat dijual atau diproses lebih lanjut. Ketika kualitas menurun, harga jual ikut jatuh, dan pada akhirnya petani kembali menjadi pihak yang paling rentan menanggung kerugian.

Penyimpanan gabah

Masalahnya menjadi semakin kompleks karena persoalan penyimpanan gabah tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga kualitas, ekonomi, dan regulasi. Dari sisi kualitas, gabah rentan mengalami pembusukan, terkontaminasi jamur, hingga terserang hama selama penyimpanan.

Dari sisi ekonomi, biaya penyimpanan yang tinggi membuat petani sering bergantung pada pihak ketiga. Ketergantungan ini menciptakan posisi tawar yang lemah, karena petani harus membayar biaya tambahan sambil menghadapi risiko kerusakan hasil panen.

Persoalan regulasi pun belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai. Standar penyimpanan sering kali belum jelas dan belum merata diterapkan di berbagai daerah. Akibatnya, petani tidak memiliki acuan yang kuat mengenai cara penyimpanan yang aman dan efisien.

Dalam banyak kasus, petani juga masih sangat bergantung pada fasilitas pemerintah, tanpa memiliki kontrol penuh terhadap proses penyimpanan gabah mereka sendiri.

Padahal, di era perubahan iklim seperti sekarang, sistem penyimpanan pangan justru menjadi semakin penting. Perubahan pola musim membuat masa panen tidak lagi mudah diprediksi.

Curah hujan yang datang tiba-tiba dapat meningkatkan kadar air gabah dan mempercepat kerusakan jika tidak segera ditangani.

Situasi ini membuat kebutuhan terhadap teknologi penyimpanan dan pengeringan menjadi jauh lebih mendesak dibanding sebelumnya.

Oleh karena itu, gagasan mengenai terobosan cerdas penyimpanan gabah sebenarnya bukan sekadar urusan pergudangan, melainkan bagian dari strategi besar menjaga ketahanan pangan nasional. Penyimpanan yang baik memungkinkan pasokan beras lebih stabil sepanjang tahun.

Negara memiliki ruang untuk mengelola cadangan secara lebih aman. Harga pangan dapat dijaga agar tidak bergejolak ekstrem. Dan yang paling penting, hasil panen petani tidak cepat kehilangan nilai ekonominya.

Sistem logistik pangan

Langkah-langkah dasar yang disampaikan dalam catatan tersebut sebenarnya terlihat sederhana, tetapi justru sangat menentukan. Gabah harus dipastikan bersih dari kotoran, memiliki kadar air sekitar 14–15 persen, serta disimpan dalam wadah yang bersih dan tidak berbau.

Gudang dan silo harus memiliki ventilasi serta sistem pengeringan yang baik. Pengawasan suhu dan kualitas juga harus dilakukan secara berkala untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri.

Namun, tantangan terbesar sesungguhnya bukan pada pengetahuan teknisnya, melainkan pada bagaimana membangun sistem yang mampu diterapkan secara luas dan merata.

Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, Bulog, koperasi, perguruan tinggi, sektor swasta, hingga komunitas petani. Indonesia membutuhkan model penyimpanan gabah yang tidak hanya modern, tetapi juga sesuai dengan kondisi lokal di berbagai daerah.

Pembangunan silo modern, misalnya, perlu diiringi dengan penguatan akses petani terhadap fasilitas tersebut. Teknologi pengering gabah perlu dibuat lebih terjangkau. Sistem pembiayaan penyimpanan juga harus dirancang agar tidak membebani petani kecil.

Bahkan, dalam jangka panjang, Indonesia perlu mulai memikirkan sistem logistik pangan yang terintegrasi, dari sawah hingga gudang penyimpanan nasional.

Hal yang menarik, isu penyimpanan gabah sesungguhnya mengajarkan satu hal penting bahwa ketahanan pangan tidak selalu ditentukan oleh hal-hal besar yang terlihat megah di permukaan.

Kadang, masa depan pangan justru ditentukan oleh hal-hal yang tampak sederhana, seperti kadar air dalam gabah, ventilasi gudang, atau ketepatan pengawasan suhu penyimpanan.

Dalam konteks itulah, ulang tahun ke-59 Bulog seharusnya tidak hanya dipandang sebagai perayaan institusi, tetapi juga momentum evaluasi nasional mengenai kesiapan sistem pangan Indonesia menghadapi masa depan.

Ketika produksi meningkat dan cadangan pangan bertambah besar, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh hasil panen itu tetap aman, berkualitas, dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat besar, tetapi potensi itu hanya akan benar-benar menjadi kekuatan apabila didukung sistem penyimpanan yang kuat dan modern. Sebab dalam dunia pangan, kehilangan hasil panen, setelah panen sering kali sama berbahayanya dengan gagal panen itu sendiri.

*) Entang Sastraatmadja adalah anggota Dewan Pakar DPN HKTI

Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) menggelar forum Ngkaji Pendidikan bertajuk “Membaca? See the Unseen” di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya Yogyakarta, Sabtu (9/5/2026). Kegiatan inidihadiri sekitar 500 guru dan pegiat pendidikan dari berbagai daerah seperti Kalimantan Selatan, Bontang, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, hingga Bali.

Berbeda dari seminar pendidikan pada umumnya, forum ini tidak dipenuhi pembahasan kurikulum , administrasi sekolah, atau strategi pembelajaran teknis. Yang dibicarakan justru sesuatu yang lebih mendasar: manusia, kesadaran, dan kemampuan melihat hal-hal yang selama ini tidak tampak di ruang kelas.

Muhammad Nur Rizal, pendiri GSM sekaligus dosen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam paparannya membuka kegelisahan yang selama ini diam-diam dirasakan banyak guru. ”Sekolah bertambah, tetapi kemampuan berpikir tidak tumbuh,” katanya. 20 Negara yang Penduduknya Paling Rajin Baca Buku, Ini Posisi Indonesia

Menurut data BPS, jumlah sekolah dari 100 ribuan (1970), naik menjadi 200 ribuan (2000) dan menjadi 300 ribuan (2020). Jumlah universitas dari kurang lebih 10–20 PT (1950-an), naik menjadi 1171 (1993) dan melesat diatas 4000 kampus (2022).

Jumlah mahasiswa juga meningkat dari 200 ribuan (1975), hari ini meningkat pesat menjadi 9.9 juta (2025). Sementara jumlah lulusan sarjana melonjak drastis, dari hanya 30.000-50.000 (1980-an), naik ke 1,3 juta-an (2025).

Namun di tengah ledakan kuantitas tersebut, kualitas berpikir tidak tumbuh secara sebanding. Data PISA 2022 yang dipublikasikan OECD pada 2023 menunjukkan skor Indonesia masih tertinggal sekitar 100-120 poin dari rata-rata OECD dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains. Mayoritas siswa Indonesia juga belum mencapai kompetensi minimum dalam tiga bidang tersebut.

Sementara itu, data PIAAC OECD (2014–2015) menunjukkan kemampuan literasi mayoritas lulusan sarjana di Jakarta masih setara dengan lulusan SMP di Jepang atau negara-negara Skandinavia. Temuan ini memperlihatkan bahwa lamanya seseorang bersekolah tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas berpikirnya.

Rizal juga menyoroti rapuhnya struktur mental peserta didik sebagai akibat dari lingkungan belajar yang tidak melatih ketahanan berpikir. Laporan OECD menunjukkan siswa Indonesia mengalami tingkat perundungan lebih tinggi dibanding banyak negara lain (41% Indonesia vs 23% OECD), sekaligus memiliki growth mindset yang jauh lebih rendah (29% Indonesia vs 63% OECD).

Fenomena inilah yang kemudian Rizal ungkapkan sebagai “Schooling Without Learning”. Sekolah berjalan, tetapi belajar tidak benar-benar terjadi. Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Rizal tidak memulai dari teori pendidikan konvensional.

Ia mengajak peserta memahami konsep entropi dalam hukum kedua termodinamika: bahwa segala sesuatu yang dibiarkan akan bergerak menuju ketidakteraturan. Es mencair. Bangunan rusak. Sistem runtuh. Dan menurut Rizal, pendidikan pun dapat mengalami hal serupa.

Ketika proses belajar berjalan otomatis tanpa refleksi dan kesadaran, sekolah perlahan berubah menjadi sistem yang sibuk menghasilkan kepatuhan, tetapi gagal membangun manusia yang sadar. Manusia dilatih sekadar menjadi “mesin pengulang”.

Ia kemudian mengaitkannya dengan teori dua sistem berpikir dari Daniel Kahneman: Sistem 1 yang cepat, otomatis, impulsif, dan berjalan seperti autopilot; serta Sistem 2 yang lambat, reflektif, dan sadar.

Menurut Rizal, pendidikan hari ini terlalu sering melatih sistem pertama: hafalan, pengulangan, jawaban tunggal, serta kepatuhan tanpa refleksi. Akibatnya, manusia terbiasa menjawab cepat, tetapi tidak terbiasa memahami pikirannya sendiri. “Padahal, masa depan pendidikan seharusnya adalah melatih kesadaran,” demikian salah satu pesan utama yang disampaikan Rizal dalam forum tersebut.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Rizal memperkenalkan konsep “Saklar Kognitif”, yakni kemampuan manusia untuk mengamati pikirannya sendiri atau metakognisi. Konsep itu dijelaskan melalui tiga tahap.

Pertama, Interrupt (menghentikan respons otomatis). Kedua, Observe (mengamati proses berpikir sendiri). Ketiga, Reconstruct (memperbarui cara berpikir dan bertindak secara sadar). Dalam forum tersebut, konsep itu tidak diposisikan sekadar sebagai metode belajar, melainkan sebagai fondasi kesadaran manusia.

Ngkaji Pendidikan GSM Sebut Pendidikan Kehilangan Fondasi Kemanusiaan

Bagi banyak peserta, forum tersebut terasa sangat personal. “Ngkaji Pendidikan adalah kompas pendidikan bagi kami para guru Indonesia,” ungkap Rivai, seorang guru muda dari Yogyakarta.

Aji, seorang profesional yang turut hadir dalam forum tersebut, menyebut Ngkaji Pendidikan sebagai ruang yang langka dan unik, yang sulit ditemukan saat ini. Menurutnya, forum ini bukan sekadar tempat transfer materi, tetapi juga transfer energi, makna, dan harapan baru bagi siapa pun yang hadir di dalamnya.

Ia menilai Ngkaji Pendidikan mampu membangun imajinasi konstruktif. Peserta tidak hanya memahami persoalan pendidikan secara intelektual, tetapi juga menemukan makna terdalam melalui pengalaman batinnya masing-masing.

Agus Taufiq

Politisi Muda dan inisiator @KebijakanKita

PENDIDIKAN yang sejatinya menjadi ruang pembebasan untuk membentuk peradaban, kini mengalami krisis eksistensial. Alih-alih menjadi ruang pembebasan, institusi pendidikan lambat laun berubah menjadi "ruang" komersial, di mana ilmu pengetahuan dan peserta didik direduksi tak lebih dari sekadar konsumen.

Tujuan luhur pendidikan bergeser secara fundamental; yang semula dari kebudayaan akademik yang mengutamakan kedalaman intelektual dan pembangunan karakter, menjadi budaya pragmatis yang semata-mata mengejar profit dan efisiensi korporasi. Lantas apa yang sebenarnya sedang mengganggu tujuan pendidikan kita?

Paradoks Pengangguran Terdidik

Kencangnya arus industrialisasi global telah memaksa pendidikan untuk tunduk pada logika pasar. Keberhasilan pendidikan formal kini diukur secara sempit dari seberapa cepat lulusannya terserap sebagai tenaga kerja. Pendidikan diartikan menjadi sekadar pabrik pencetak buruh yang siap pakai. Logika semacam ini justru memicu krisis di institusi pendidikan, yakni maraknya penutupan program studi yang dinilai minim prospek komersial.

Disiplin ilmu esensial yang menjadi pilar nalar peradaban, seperti sejarah, sastra, filsafat, dan humaniora, kini berada di ambang kepunahan karena dianggap membebani perguruan tinggi dan hanya menghasilkan pengangguran terdidik semata. Publik seolah didikte untuk menyepakati generasi yang cakap mengoperasikan mesin dan kecerdasan buatan, namun buta terhadap etika, empati, dan akar kemanusiaannya sendiri.

Ironisnya, kepatuhan pada dikte pasar ini justru melahirkan kenyataan yang pahit. Alih-alih mengentaskan kemiskinan, sistem ini justru menciptakan pengangguran terdidik. Dari total jutaan pengangguran di Indonesia, angka pengangguran dari kalangan sarjana dan diploma menempati proporsi yang mengkhawatirkan, yakni menembus angka di atas 1 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berbagai kajian dari data ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 30% pekerja muda terdidik di Indonesia terpaksa bekerja di sektor yang sama sekali tidak relevan dengan latar belakang keilmuannya, seringkali dengan upah rendah di bawah standar kelayakan (International Labour Organization, 2023).

Ketika akses pendidikan bermutu hanya bisa dibeli oleh kelompok bermodal, dan lulusannya pun tak mendapat jaminan kelayakan hidup, pendidikan kehilangan daya magisnya sebagai alat pemberdayaan dan justru menjadi arena alienasi baru.

Mengembalikan Khittah Pendidikan

Menutup mata dari realitas transformasi global dan kebutuhan industri tentu merupakan sebuah kenaifan. Kolaborasi antara dunia akademik dan industri adalah keniscayaan strategis. Namun, membiarkan hukum permintaan dan penawaran mendikte total arah pendidikan adalah langkah menuju kehancuran sosial.

Pendidikan memiliki tugas yang melampaui untung-rugi perusahaan; ia bertanggung jawab untuk mendewasakan nalar kritis warga negara dan merawat keberadaban. Sebagai upaya melawan dominasi pasar tersebut, pemerintah dan institusi pendidikan wajib mengambil langkah yang berani dan tegas.

Pertama, indikator kualitas institusi tidak boleh lagi menyusut pada seberapa besar angka serapan tenaga kerja di industri, melainkan harus dinilai dari seberapa jauh peran lulusan dalam mengurai problematika sosial dan lingkungan hidup.

Kedua, solusi atas ketidaksesuaian kompetensi di dunia kerja bukanlah penyusutan disiplin ilmu humaniora atau sains murni, melainkan penerapan kurikulum interdisipliner. Sekat-sekat keilmuan wajib dijembatani; mahasiswa eksakta perlu dipertajam nurani dan kepekaan sosialnya, sementara mahasiswa humaniora harus diperkaya dengan literasi digital mutakhir.

Ketiga, pemerintah wajib hadir sebagai pelindung yang memberikan afirmasi serta subsidi penuh bagi disiplin ilmu mendasar yang mungkin tak memikat pasar, tetapi esensial sebagai fondasi intelektual bangsa.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sepatutnya menjadi alarm untuk kembali meresapi visi pembebasan Ki Hadjar Dewantara. Melalui napas Sekolah Rakyat dan Taman Siswa, pendidikan sejak awal diwariskan sebagai jalan pencerahan, alat perlawanan terhadap ketidakadilan, serta jembatan kesetaraan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar privilege bagi kelompok elite.

Pada masa kini, agenda negara semacam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang layak diapresiasi sebagai langkah nyata menekan angka stunting fisik dan kesenjangan nutrisi. Kendati demikian, investasi masif untuk gizi raga ini berisiko tidak optimal jika negara justru membiarkan wabah "stunting intelektual” yakni kondisi mengkerdilkan daya kritis anak bangsa akibat terjebak dalam sistem pendidikan yang berorientasi komersial.

Pada akhirnya, diperlukan evaluasi struktural yang mendalam untuk mempertanyakan esensi pendidikan kita saat ini: apakah sistem tersebut dirancang untuk membentuk subjek yang otonom dan berdaulat secara intelektual, atau murni memproduksi tenaga kerja mekanis demi menyokong sistem ekonomi pasar.

Upaya mengembalikan khittah pendidikan mengharuskan kita membebaskan ilmu pengetahuan dari belenggu komersialisasi, serta memposisikannya kembali sebagai instrumen pencerahan menuju tatanan masyarakat yang adil.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan kualitas 5,2 juta ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional tetap terjaga melalui pengelolaan optimal guna menjamin ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan masyarakat.

"Jadi kepala gudang kita itu punya namanya SOP, standar operasional prosedur. SOP-nya itu ada yang namanya SOP pemeliharaan harian gudang, mingguan, bulanan bahkan sampai dengan pemeliharaan triwulan," kata Rizal di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan itu saat berbincang bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam peninjauan langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dia menjelaskan setiap hari, petugas gudang melakukan pembersihan, pengecekan kondisi beras serta langkah preventif seperti penyemprotan untuk menghindari potensi gangguan hama dan menjaga kebersihan lingkungan gudang.

Untuk mengatasi hama seperti kutu, Bulog rutin melakukan fumigasi setiap tiga bulan sekali dengan metode khusus agar hama mati tanpa merusak kualitas beras yang disimpan.

Selain itu, pengendalian hama tikus juga dilakukan melalui sistem pengawasan dan tindakan pencegahan berlapis guna memastikan beras tetap aman selama masa penyimpanan di gudang Bulog.

"Nah itu sudah ada standardnya. Setiap hari contoh yang harian saja, setiap kepala gudang dengan anak buahnya itu pagi harus buka gudang sambil bersihkan, kemudian kalau perlu spraying-spraying. Kemudian nanti mengecek kira-kira ada nggak indikasi hama dan lain sebagainya," beber Rizal.

Selan itu, apabila ditemukan penurunan mutu beras setelah penyimpanan lebih dari enam hingga delapan bulan, Bulog melakukan proses reprocessing untuk memperbaiki kualitas melalui pemolesan dan pembersihan kembali.

Tak hanya itu, Bulog juga bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam mengembangkan teknologi penyimpanan agar beras dapat bertahan lebih dari dua tahun dengan kualitas tetap terjaga baik.

"Nah ini teknologinya akan kita terapkan untuk di gudang-gudang baru yang ada nanti, ada di Morotai dan lain sebagainya seperti itu. Mudah-mudahan nanti gudangnya lebih modern dan lebih baik," ucap Rizal.

Bulog menegaskan seluruh beras yang disimpan di gudang merupakan beras milik pemerintah sebagai cadangan pangan nasional, bukan berasal dari pihak swasta maupun kepentingan komersial lainnya.

Beras yang dikelola tersebut mencakup beras premium dan medium yang disiapkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk stabilisasi harga dan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan survei perbaikan muara perikanan yang dangkal pascabencana Aceh, yang mana langkah ini dilakukan sebagai respons atas permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf beberapa waktu lalu.

“Kami menindaklanjuti permintaan Gubernur Aceh terkait perbaikan sedimentasi muara sungai dan muara perikanan yang dangkal,” kata Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Permana Yudiarso, di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya, Gubernur Aceh dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKPA) 2027, Kamis (23/4/2026), meminta pemerintah pusat dalam hal ini KKP mempercepat penanganan kuala di daerah Aceh yang dangkal guna mencegah banjir berulang.

Permana menjelaskan, kedatangan pihaknya juga bagian dari respons atas surat yang sebelumnya dikirim pemerintah Aceh kepada KKP terkait kondisi muara yang mengalami pendangkalan dan berdampak pada aktivitas nelayan.

​​​​​​​

Ia menyebutkan, tim KKP bakal berada di Aceh selama tiga hari untuk melakukan survei terhadap 13 pelabuhan perikanan yang direncanakan menjadi lokasi penanganan pendangkalan.

Adapun 13 pelabuhan tersebut meliputi Lampulo Kota Banda Aceh, Idi Kabupaten Aceh Timur, Lambada Kabupaten Aceh Besar, Kuala Tari dan Kuala Peukan Baro Kabupaten Pidie, Kuala Meureudu dan Kuala Panteraja Pidie Jaya.

Kemudian, pelabuhan Kuala Peudada Kabupaten Bireuen, Kuala Pusong Kota Lhokseumawe, Kuala Krueng Mane Aceh Utara, Kuala Anak Laut Aceh Singkil, Kuala Ujung Baroh Aceh Barat, serta Kuala Ujong Serangga Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan pentingnya penanganan muara secara menyeluruh, mengingat Aceh memiliki garis pantai luas dengan ketergantungan tinggi masyarakat pada sektor kelautan.

“Kita punya 50 lebih muara, Aceh ini dikelilingi laut. Penduduk sekitar enam juta, dan 25 persen berprofesi di laut. Selama ini nelayan kesulitan melaut karena harus menunggu air pasang,” katanya.

Selain itu, Mualem juga menyoroti dampak pendangkalan muara terhadap risiko banjir di kawasan permukiman. "Kalau muara sungai dangkal, air bisa meluap ke pemukiman. Ini juga jadi keluhan nelayan sejak masa kampanye,” ujarnya.

Tak hanya itu, Mualem juga berharap pemerintah pusat dalam hal ini KKP untuk dapat menangani persoalan abrasi yang terjadi di wilayah Aceh secara komprehensif.

“Kami berharap penanganannya bisa dilakukan menyeluruh, termasuk masalah abrasi,” demikian Mualem.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Artono

Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan

Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor

DUNIA pendidikan kita hari ini sedang berada dalam paradoks yang ganjil. Di satu sisi, teknologi digital menjanjikan efisiensi dan kecepan yang luar biasa. Papan tulis kayu (white board) telah berganti menjadi Google Classroom, dan pengumpulan tugas kini hanya berjarak satu ketukan dari jari-jari via WhatsApp.

Namun, di balik kecepatan yang diagung-agungkan itu, sebuah ancaman sunyi dan senyap sedang mengintai, yaitu runtuhnya kedalaman pemahaman murid. Kita sedang menyaksikan lahirnya budaya "asal kumpul", tidak lewat dateline dimana substansi ilmu seringkali dikorbankan demi mengejar notifikasi centrang biru dua kali.

Dahulu, mengerjakan tugas adalah sebuah ritual intelektual. Ada proses membaca buku di perpustakaan, merangkum dengan tangan, dan mengetik sehingga bergulat dengan logika kalimat. Kini, ritual itu telah tereduksi menjadi proses teknis copy-paste atau, yang lebih canggih, meminjam otak buatan melalui Generative AI.

Fenomena ini bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar. Berdasarkan survei Digital Education Council 2024, sebanyak 86% murid/mahasiswa global menyatakan telah menggunakan AI untuk keperluan studi. Higher Education Policy Institute (HEPI) UK (2025), survei terhadap 1.041 mahasiswa di Inggris menunjukkan melaporkan bahwa 92% mahasiswa telah menggunakan AI, dan 88% memanfaatkannya dalam tugas akademik.

Kecepatan yang Menipu

Masalah nyata yang dihadapi bukan lagi soal akses informasi, melainkan integritas proses belajar. Dengan bantuan AI, seorang murid bisa menghasilkan esai sejarah sepanjang tiga halaman tanpa benar-benar membaca satu pun bab di buku paketnya.

Bagi mereka, tujuan utama sekolah bukan lagi untuk paham, melainkan untuk selesai. Indikator keberhasilan pendidikan secara perlahan bergeser dari "apa yang masuk ke kepala" menjadi "apa yang masuk ke server guru".

Contoh konkretnya sering ditemui dalam tugas-tugas analisis. Seorang guru memberikan tugas untuk menganalisis dampak perubahan iklim. Dalam lima menit, murid mengirimkan jawaban yang bahasanya sangat tertata, akademis, bahkan menggunakan istilah-istilah yang mungkin belum pernah diajarkan di kelas.

Namun, ketika murid tersebut ditanya secara lisan mengenai poin-poin yang ia tulis, ia sering kali terbata-bata atau bahkan tidak mengerti arti dari kata-kata yang ia "kumpulkan" sendiri. Inilah yang disebut sebagai "Kiamat Pemahaman" dalam tulisan ini yaitu sebuah kondisi di mana teks hadir secara digital, tetapi pemahamananya sangat minim.

Mata Rantai yang Putus: Beban Administrasi Guru

Celah (gap) terbesar dalam digitalisasi ini terletak pada interaksi antara guru dan murid. Teknologi memang mempercepat proses pengumpulan, tetapi ia gagal mempercepat kapasitas otak manusia untuk memberikan umpan balik (feedback) yang berkualitas.

Di banyak sekolah, seorang guru bisa memegang lebih dari sepuluh kelas dengan total ratusan murid. Setiap hari, ponsel mereka dibanjiri ratusan notifikasi tugas masuk.Terlebih jika sudah mendekati date line dalam pengumpulan tugas tersebut. Akibatnya terjadi beban administrasi digital yang masif.

Bayangkan seorang guru yang memegang ratusan murid dari sepuluh kelas berbeda. Setiap hari, ponselnya dibanjiri ratusan notifikasi tugas. Karena kejaran target sistem rapor digital, guru seringkali hanya sempat melihat siapa yang mengumpul dan siapa yang tidak.

Tugas yang masuk hanya diberi skor angka misalnya 80 atau 90 tanpa satu pun catatan perbaikan atau apresiasi terhadap alur berpikir murid. Tanpa feedback, proses pendidikan kehilangan ruhnya.

Murid merasa bahwa kualitas jawaban mereka tidak penting selama mereka tidak terlambat mengumpul. Gap antara "tugas yang terkirim" dan "ilmu yang terserap" pun semakin lebar karena tidak ada dialog edukatif yang terjadi di ruang digital tersebut.

Solusi: Menggeser Paradigma "Centang Biru"

Kita tidak bisa memusuhi teknologi, namun kita bisa mengubah cara kita memvalidasi pengetahuan. Untuk menyelamatkan generasi dari pendangkalan berpikir, diperlukan langkahlangkah solutif yang konkret.

Pertama, Redesain Bentuk Tugas. Guru harus mulai meninggalkan tugas yang jawabannya bisa ditemukan dengan mudah di mesin pencari. Tugas harus bersifat kontekstual dan personal. Alih-alih bertanya "Apa itu demokrasi?", lebih baik bertanya "Bagaimana praktik demokrasi di lingkungan RT-mu?". Jawaban berbasis realitas lokal jauh lebih sulit dipalsukan oleh AI.

Kedua, Kembalikan Ujian Lisan atau Refleksi Langsung. Di tengah banjirnya tugas digital, verifikasi manual menjadi sangat mahal harganya. Guru perlu meluangkan waktu untuk sesi tanya jawab singkat guna memastikan bahwa apa yang tertulis di layar memang berasal dari pemikiran murid.

Di era digital, file terkirim dan pesan terbaca sering dianggap keberhasilan, padahal belum tentu menunjukkan pemahaman. Kehadiran ChatGPT dan AI lain bermanfaat jika digunakan bijak, tetapi berbahaya jika hanya menjadi jalan pintas tanpa proses berpikir.

Di sisi lain, beban administrasi guru membuat penilaian sering berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Jika terus terjadi, sekolah dapat melahirkan generasi yang rajin mengumpulkan tugas tetapi lemah memahami masalah nyata. Karena itu, pendidikan harus kembali menempatkan pemahaman, karakter, dan berpikir kritis sebagai tujuan utama, sementara teknologi hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti nalar manusia.

Ketiga, Kualitas di atas Kuantitas. Kurikulum pendidikan kita perlu melonggarkan beban materi agar guru memiliki ruang bernapas untuk memberikan umpan balik yang mendalam. Satu tugas yang dikomentari secara kritis jauh lebih mendidik daripada 10 tugas yang hanya dinilai dengan angka tanpa makna.

Digitalisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat kapasitas manusia, bukan untuk menggantikan proses berpikirnya. Kita harus berhenti merayakan statistik "100% murid sudah mengumpulkan tugas" jika kenyataannya sebagian besar dari mereka hanya melakukan "jasa titip" jawaban dari internet. Pendidikan adalah tentang menyalakan api rasa ingin tahu, bukan sekadar mengisi kotak sampah digital dengan file-file tanpa pemahaman.

JAKARTA - Kualitas udara Jakarta pada Minggu (3/5/2026) kemarin dilaporkan menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan informasi melalui laman IQAir. Merespons hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan menangani persoalan tersebut.

Salah satu caranya untuk memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota, dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Dengan kehadiran PLTSa menurutnya bisa menghasilkan listrik hingga sekitar 120 megawatt.

"Salah satu yang utama adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, kalau nanti sudah selesai kurang lebih akan menghasilkan sampai dengan 120 megawatt," ucap Pramono kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, salah satu yang penyumbang polusi di Jakarta adalah perusahaan yang masih mengandalkan batubara sebagai keberlangsungan industrinya. Oleh karenanya, bila proyek PLTSa telah rampung, ia akan meminta perusahaan tersebut mengurangi penggunaan energi berbasis batu bara.

"Kalau (PLTSa) sudah selesai, saya akan minta salah satu sumber utama dari polusi di Jakarta itu kan masih adanya industri yang menggunakan pembangkit listrik tenaga batubara," ucap Pramono.

Selian itu, polusi dari emisi kendaraan bermotor juga menjadi fokus untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta. Salah satu strategi yang disiapkan dengan menambah jumlah armada bus listrik.

"Bahkan dalam program ke depan saya menargetkan tahun 2030 Jakarta sudah betul-betul semua mobil busnya, EV busnya atau bus listrik yang jumlahnya kurang lebih 10.000 akan kami wujudkan," beber Pramono.

Ia menyebut, jumlah bus listrik saat ini berjumlah 460 unit. Tahun selanjutnya pengadaan bus listrik tentunya akan ditambah secara signifikan.

"Sekarang kita sudah sampai dengan tahun ini sudah 460-an dan tahun depan pengadaan untuk bus listrik dalam porsi yang lebih besar," tuturnya.

Tantangan kita sekarang adalah bagaimana Bulog disiplin menjaga kualitas beras

Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyoroti pentingnya menjaga kualitas beras di tengah melimpahnya cadangan beras nasional yang kini telah menembus lebih dari 5,1 juta ton.

Sudaryono saat diwawancarai di Palembang, Kamis, mengatakan fokus pemerintah saat ini tidak lagi semata pada peningkatan produksi, melainkan memastikan pengelolaan stok dilakukan secara disiplin agar beras tetap layak konsumsi saat didistribusikan.

“Tantangan kita sekarang adalah bagaimana Bulog disiplin menjaga kualitas beras. Tadi saya sudah cek langsung sampai ke bagian dalam, saya tusuk-tusuk karungnya, alhamdulillah tidak ada kerusakan, tidak lembab, dan tidak ada kutu,” katanya.

Menurutnya, peningkatan produksi beras nasional yang signifikan berdampak pada keterbatasan kapasitas gudang penyimpanan. Sejumlah gudang Bulog di berbagai daerah dilaporkan mulai penuh.

Bahkan di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Selatan, pemerintah harus menyewa fasilitas tambahan seperti penggilingan padi untuk menampung hasil panen.

“Gudang kita sudah tidak cukup, sehingga harus menyewa tempat lain. Ini menunjukkan produksi meningkat, tetapi juga menuntut kesiapan infrastruktur penyimpanan,” jelasnya.

Sudaryono menyebut Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan gudang baru karena merupakan sentra produksi pangan utama di wilayah Sumatera.

Saat ini, cadangan beras di provinsi tersebut tercatat sekitar 98 ribu ton dan diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir masa panen raya pada Mei 2026.

Ia memastikan stok beras di Sumatera Selatan dalam kondisi aman, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun program bantuan pangan pemerintah.

“Selama panen masih berlangsung, stok akan terus bertambah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan beras,” jelasnya

Untuk mengantisipasi lonjakan produksi sekaligus menjaga stabilitas harga, pemerintah tengah membangun sekitar 100 unit gudang dan fasilitas pengolahan beras baru di berbagai daerah, kata Sudaryono.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Renato Horison mengatakan provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi pembangunan lima gudang baru dalam rencana tersebut.

“Sumatera Selatan mendapatkan jatah lima gudang baru karena memang menjadi sentra produksi pangan nomor satu di Sumatera dan termasuk lima besar secara nasional,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026