IDXChannel - PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) membagikan dividen tunai sebesar Rp566 miliar untuk tahun buku 2025.

Di mana pemegang saham LSIP berhak mendapatkan dividen Rp83 per saham sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 25 Juni 2026.

Dividen tersebut setara 30 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp1,88 triliun.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp12,16 triliun dengan total ekuitas Rp13,99 triliun.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 7 Juli 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai LSIP:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 3 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 6 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 7 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 8 Juli 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 7 Juli 2026
• Pembayaran Dividen: 24 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) akan segera memberlakukan tarif di Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) Seksi 4 Segmen Sinaksak–Simpang Panei sepanjang 12,55 kilometer.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin mengatakan pemberlakuan tarif tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6938/KPTS/Mn/2026 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif.

“Ruas tol ini memberikan dampak signifikan, terutama dalam memperlancar akses dari dan menuju kawasan wisata Danau Toba,” ujar Dindin dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Sebelum beroperasi secara komersial, ruas tol tersebut telah difungsikan untuk mendukung kelancaran arus kendaraan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 serta arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Selama periode Nataru, ruas tersebut dilalui sebanyak 599.514 kendaraan. Sementara pada masa Lebaran 2026, volume lalu lintas tercatat mencapai 77.098 kendaraan.

Hamawas memastikan ruas tol tersebut telah memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebelum diberlakukan tarif. Perseroan juga menyiapkan berbagai fasilitas operasional, antara lain 16 armada layanan, 32 personel, 30 kamera pengawas (CCTV), dan empat papan informasi digital atau Variable Message Sign (VMS).

Sebelumnya, ruas Sinaksak–Simpang Panei juga telah dinyatakan lulus Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) serta memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Operasi (SLFO) dengan predikat bintang lima untuk aspek pelayanan dan keselamatan.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keselamatan dan etika berkendara di jalan tol, pentingnya kecukupan saldo kartu Uang Elektronik, serta memberikan informasi mengenai manfaat jalan tol dan rencana pemberlakuan tarif Ruas Tol Sinaksak–Simpang Panei,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM — Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatat pertumbuhan sebesar 7,04% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I/2026. Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61% sekaligus menjadikan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatra.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, mengatakan capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap kuat di tengah dinamika dan tantangan ekonomi global.

Menurut BI, pertumbuhan ekonomi Kepri masih ditopang oleh sektor-sektor utama, yakni industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama didorong oleh meningkatnya investasi, kinerja ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi menunjukkan aktivitas usaha dan permintaan domestik di Kepri masih terjaga,” kata Rony saat bertemu awak media, Kamis (25/6/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas sistem keuangan Kepri juga tetap terjaga dan terus mendukung pembiayaan sektor produktif. Hingga April 2026, penyaluran kredit perbankan di Kepri mencapai Rp105,42 triliun atau tumbuh 23,86% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat mencapai Rp107,08 triliun atau meningkat 15,54% (yoy). Fungsi intermediasi perbankan juga dinilai tetap kuat dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang terkendali di level 1,14%.

Kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 8,37% dan rasio NPL yang terjaga di angka 2,62%.

Dari sisi harga, inflasi Kepri pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,92% secara tahunan, meningkat dibandingkan April yang sebesar 3,06%. BI menilai perkembangan tersebut tetap perlu diantisipasi, terutama terkait pergerakan harga pangan, biaya transportasi, serta potensi kenaikan harga energi.

Untuk menjaga stabilitas harga, BI Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat langkah pengendalian melalui berbagai program, di antaranya Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), edukasi belanja bijak, Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI), hingga penguatan ketahanan pangan daerah.

Dorong Mesin Pertumbuhan

Memasuki kuartal II/2026, BI memperkirakan ekonomi Kepri tetap tumbuh kuat meski dengan laju yang lebih moderat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perlambatan dipengaruhi normalisasi aktivitas pertambangan setelah mencatat kinerja tinggi pada tahun sebelumnya.

Meski demikian, sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, investasi, dan konsumsi rumah tangga diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, ekonomi Kepri sepanjang 2026 diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,0–6,8%. Namun, prospek tersebut tetap dibayangi sejumlah risiko eksternal seperti ketidakpastian global, gangguan rantai perdagangan, perubahan kebijakan negara mitra dagang, serta fluktuasi harga energi dan komoditas dunia.

Ke depan, BI Kepri menilai penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus dipercepat, terutama melalui pengembangan pariwisata dan peningkatan nilai tambah UMKM agar dampak pertumbuhan semakin merata hingga wilayah kepulauan dan hinterland.

Untuk mendukung hal itu, BI Kepri menyiapkan berbagai program penguatan UMKM dan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain Road to Gebyar Melayu Pesisir (GMP) 2026, QRIS Jelajah Indonesia 2026, hingga Creative and Innovative Riau Island Carnival (CERNIVAL).

“Digitalisasi dan penguatan UMKM diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kepri yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rony.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong swasta untuk ikut ambil bagian dalam menggarap kereta Trans Sumatra sepanjang 478 kilometer (km).

Sebagaimana diketahui, proyek untuk menyambungkan jalur rel dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dudy memastikan bahwa proyek ini tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Harapannya tidak akan membebani APBN, tetapi lebih ke dunia usaha. Harapan juga swasta ikut terlibat, ” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko bidan Perekonomian, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Saat ini, jalur rel aktif di Sumatra berada wilayah Sumatra Selatan yang digunakan untuk mengangkut batu bara. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk mengangkut komoditas tersebut.

Adapun, pengembangan kereta yang fokus pada angkutan barang ini menjadi penting untuk menunjang logistik wilayah Sumatra.

Untuk wilayah Sumatra, rencananya juga akan fokus pada jalur pengangkut batu bara di Sumatra Selatan dan pengembangan jalur kereta api yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan.

Dudy pun sebelumnya telah menyebutkan bahwa China, Rusia, hingga Amerika Serikat (AS) melirik pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.

Dari peluang kerja sama tersebut, Dudy menyebutkan, baru China dan Rusia yang telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pengembangan proyek kereta api, sebagaimana permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Terpisah, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa jaringan kereta api di Sumatra saat ini masih terpisah-pisah dan belum saling terhubung secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem transportasi berbasis rel yang terintegrasi di pulau tersebut.

Dia menyebut, panjang jalur yang akan dikembangkan pada tahap awal itu mencapai sekitar 478 kilometer. Saat ini, KAI tengah menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek.

Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan kebutuhan investasi untuk membangun jaringan rel yang terhubung dari ujung ke ujung Pulau Sumatra diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS.

“Kalau totalnya itu [pembangunan jaringan rel] Sumatra, itu bisa sekitar US$20 miliar sampai dengan US$25 miliar atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mencatat total pembiayaan selama empat bulan pertama pada 2026 mencapai Rp1,5 triliun, atau sudah mencapai 50% dari total pembiayaan sepanjang 2025.

Direktur Utama Samir mengatakan kinerja positif itu didorong oleh pertubuhan portofolio penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa, yakni Pulau Sumatra yang mencapai sekitar 17%.

“Kemudian disusul berikutnya dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Papua, Pulau Maluku, dan yang terbesar masih dari Pulau Jawa sebesar 69%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Dia menegaskan tumbuhnya penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa sejalan dengan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat dan para pelaku UMKM di Indonesia.

Kendati demikian, Handy menekankan bahwa akselerasi pembiayaan tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko kredit yang lebih ketat, melalui penguatan manajemen risiko demi penguatan tata kelola yang semakin baik, dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas aset tetap terjaga.

“Kami berharap Samir mampu menjadi alat bantu ekonomi yang efektif, membantu kebutuhan darurat hingga menjaga arus kas di masa yang sulit bagi masyarakat dan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan yang transparan,” ucapnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan sepanjang 2025 total pembiayaan Samir mencapai Rp2,9 triliun, tumbuh 176% secara tahunan. Sementara itu, untuk total kumulatif, pembiayaan Samir menyentuh Rp7 triliun hingga 31 Mei 2026 yang disalurkan kepada sekitar 2 juta peminjam unik (unique borrower).

“Dengan persentase 53% merupakan peminjam pria dan selebihnya adalah peminjam wanita untuk berbagai macam tujuan peminjaman termasuk juga diperuntukkan kepada sektor produktif,” beber Handy.

Adapun, saat ini pembiayaan Samir berasal dari 11 lender institusi dan tiga diantaranya dari industri perbankan yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

“Kami selalu ingin membangun kolaborasi lintas lembaga keuangan agar tercipta pembiayaan yang inklusif, hadirnya ekosistem pembiayaan yang lebih stabil dan efisien, serta menumbuhkan tingkat ekonomi bagi masyarakat maupun UMKM secara berkelanjutan,” pungkas Handy.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Selasa (23/6/2026).

Prakirawan BMKG Ina Indah dalam tayangan YouTube yang dipantau dari Jakarta mengatakan, untuk wilayah Sumatra, cuaca di Padang, Bengkulu, dan Jambi diprakirakan berawan tebal. Sementara itu, Palembang berpotensi mengalami kondisi udara kabur.

"Hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung," katanya.

Di Pulau Jawa, cuaca di Yogyakarta diprakirakan berawan, sedangkan Jakarta berawan tebal. Adapun hujan ringan berpotensi terjadi di Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Untuk wilayah Kalimantan, cuaca di Samarinda diprakirakan berawan tebal. Sementara itu, Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin diprediksi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Mataram berpotensi mengalami udara kabur, Kupang diprakirakan cerah berawan, sedangkan Denpasar berpotensi diguyur hujan ringan.

Sementara itu, di Sulawesi, cuaca di Gorontalo dan Manado diprakirakan berawan, sedangkan Makassar dan Kendari berawan tebal.

"Hujan petir berpotensi melanda Palu dan Mamuju," ujar Ina.

Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara, Ternate diprakirakan berawan tebal. Adapun Ambon dan Sorong berpotensi mengalami hujan ringan.

Di Papua, cuaca di Manokwari diprakirakan berawan. Sementara itu, hujan ringan berpotensi mengguyur Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat terjadi di wilayah Jawa Barat.

Kota Padang (ANTARA) - Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mengatakan pengerjaan Jalur Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar), yang sempat terputus akibat dihantam banjir bandang pada November 2025 sudah mencapai 73 persen.

"Per akhir Mei 2026 pengerjaan kawasan Lembah Anai mencapai 73 persen, dan kami targetkan seluruh pekerjaan rampung pada Juli 2026," kata Sekretaris Perusahaan HKI Resnu Aditya Wuladarman di Padang, Senin.

Saat ini ia mengatakan akses Lembah Anai yang menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dan sekitarnya sudah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.

Percepatan penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan para pekerja hingga mempertimbangkan kelancaran mobilitas masyarakat termasuk arus logistik dari berbagai daerah, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM), lanjutnya.

Untuk diketahui, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumbar di akhir November 2025 menyebabkan jalur Lembah Anai putus total. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Hutama Karya langsung bergerak cepat untuk memulihkan akses vital tersebut.

Dengan telah selesainya sejumlah pekerjaan utama, kini HKI fokus melanjutkan penyelesaian 20 titik pengerjaan seperti struktur pendukung, penanganan lereng, pengerasan jalan, saluran, pekerjaan pengaman jalan serta pengerjaan aspal hotmix.

Ia menyampaikan ruas jalan tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung strategis di Sumbar, sehingga perusahaan pelat merah tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan penanganannya pada Juli 2026.

Dengan kembali tersambungnya jalur Lembah Anai, ia mengatakan arus lalu lintas dari Kota Padang menuju Kota Bukittinggi maupun sebaliknya diharapkan pulih sepenuhnya, dan membawa dampak positif bagi masyarakat baik dari sisi perekonomian maupun sosial.

Sementara itu, Ica salah seorang warga dari Kota Bukittinggi tujuan Padang mengatakan percepatan perbaikan Jalur Lembah Anai sangat membantu masyarakat. Sebab, sebelumnya kawasan itu tidak bisa dilalui masyarakat.

"Dengan dibukanya akses jalan Lembah Anai kami sangat terbantu. Sebab, kalau tidak kendaraan harus berputar ke Sitinjau Lauik dan jaraknya lumayan jauh," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) mencatat progres penanganan pascabencana di kawasan Lembah Anai yang menjadi jalan Lintas Sumatra telah mencapai 73% per akhir Mei 2026.

Sekretaris Perusahaan HKI, Resnu Aditya Wuladarman mengatakan mengingat sisa pengerjaan yang masih ada, maka ditargetkan seluruh pekerjaan rampung pada Juli 2026.

"Saat ini akses Lembah Anai telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, memulihkan jalur penghubung strategis Padang–Bukittinggi," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan untuk sejumlah pekerjaan utama telah diselesaikan, meliputi pengalihan aliran air, normalisasi sungai, proteksi badan jalan, pekerjaan borepile di beberapa titik terdampak, penimbunan badan jalan, perkuatan lereng, pekerjaan saluran, serta proteksi pondasi Jembatan Margayasa.

Dengan rampungnya pekerjaan-pekerjaan tersebut, ujar dia, HKI kini memfokuskan upaya pada penyelesaian struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, serta pekerjaan pengaman jalan.

Dia menyatakan percepatan penyelesaian dilakukan dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan. HKI terus berupaya mempercepat penyelesaian penanganan Lembah Anai dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, kualitas pekerjaan, serta kelancaran mobilitas masyarakat.

Menurutnya dengan telah selesainya sejumlah pekerjaan utama, HKI kini fokus melanjutkan penyelesaian 20 titik pengerjaan dengan scope pengerjaan seperti, struktur pendukung, penanganan lereng, perkerasan jalan, saluran, pekerjaan pengaman jalan serta pekerjaan aspal hotmix.

Resnu menambahkan, akses Lembah Anai saat ini telah dibuka penuh selama 24 jam untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan volume lalu lintas yang melintasi kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang.

Dia mengatakan dengan tersambungnya kembali akses Lembah Anai secara penuh, mobilitas masyarakat di Sumatra Barat dapat berjalan lebih lancar. Ruas ini memiliki peran penting sebagai jalur penghubung strategis, sehingga HKI berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan ini pada Juli 2026, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Dia bilang untuk pembukaan akses secara penuh turut mendorong peningkatan volume lalu lintas di kawasan tersebut, terutama pada periode libur panjang. Oleh karena itu, dengan tersambungnya kembali Lembah Anai, arus lalu lintas dari Padang menuju Bukittinggi maupun sebaliknya diharapkan pulih sepenuhnya dan membawa dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi perekonomian maupun sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menyelesaikan pekerjaan hot tap pada proyek pipa gas West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping.

Penyelesaian tahapan krusial tersebut membuka jalan bagi pengaliran gas bumi Natuna untuk kebutuhan domestik, setelah selama ini seluruh produksinya dimanfaatkan untuk pasar ekspor.

Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan hot tap menandai kesiapan proyek memasuki tahap akhir sebelum gas mulai dialirkan ke sistem kelistrikan nasional, khususnya di Batam dan Sumatra.

“Keberhasilan ini menunjukkan PLN EPI mampu menjalankan mandat dari Menteri ESDM untuk membangun dan mengoperasikan pipa WNTS-Pemping dalam rangka memastikan pasokan gas yang andal, efisien, dan berkelanjutan, khususnya untuk sistem kelistrikan di Sumatra dan Batam,” ujar Rakhmad melalui keterangan resmi, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan, proses hot tap merupakan teknik penyambungan pipa baru ke jaringan pipa utama yang tetap beroperasi tanpa menghentikan aliran gas. Pada proyek ini, pekerjaan dilakukan pada jaringan yang mengalirkan gas sekitar 300 juta kaki kubik per hari dengan tekanan mencapai 1.096 psi di kedalaman laut 29 meter.

Rakhmad menyebut, pekerjaan tersebut berhasil dilakukan tanpa kebocoran, meski memiliki tingkat risiko teknis yang tinggi karena dilakukan pada pipa aktif di bawah laut.

Setelah penyelesaian hot tap, proyek akan memasuki tahap commissioning dan pengaliran gas tahap awal dengan volume sekitar 25 juta kaki kubik per hari untuk mendukung kebutuhan sistem kelistrikan Batam.

Masuknya gas Natuna diproyeksikan memperkuat pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN di Sumatra dan Batam, terutama untuk PLTGU Tanjung Uncang berkapasitas 135,29 megawatt (MW) serta pembangkit milik PT Energi Listrik Batam (ELB) berkapasitas 109,4 MW.

PLN EPI juga telah menandatangani perjanjian jual beli gas dengan West Natuna Exploration Limited untuk pasokan hingga 111 juta kaki kubik gas per hari pada periode 2027–2037.

Menurut Rakhmad, pemanfaatan gas bumi akan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digunakan untuk menopang kebutuhan listrik di wilayah tersebut.

“Selain pasokan gas dari WNEL, PLN EPI mengharapkan adanya pasokan gas tambahan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi primer bagi pembangkit PLN dan PLN Batam. Selain lebih efisien dan bersumber dari dalam negeri, penggunaan gas juga lebih bersih dibandingkan BBM,” ujarnya.

Selain menopang sektor ketenagalistrikan, pembangunan pipa WNTS-Pemping juga dinilai strategis untuk memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan industri, logistik, dan investasi nasional.

Rakhmad menilai, ketersediaan pasokan gas yang andal dan efisien akan menjadi fondasi penting bagi pengembangan sektor manufaktur hingga ekonomi digital yang membutuhkan pasokan energi berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pasokan gas untuk mendukung proses commissioning tersebut.

“InsyaAllah minggu depan commissioning. Paralel saat ini tim SKK Migas sedang menyiapkan gas untuk commissioning-nya agar gas dari Natuna untuk pertama kalinya dapat mengalir ke Republik Indonesia, yang sudah ditunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya,” kata Djoko.

Bisnis.com, PADANG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut secara umum kondisi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di wilayah Sumatra masih tangguh di tengah dinamika ekonomi.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto mengatakan secara regional, BPR/BPRS di Provinsi Lampung memiliki kondisi perbankan yang baik, bahkan secara bisnis dinilai layak menjadi bank umum.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Seiring dengan itu, jumlah BPR/BPRS yang didirikan di Sumbar juga cukup banyak. Selain di Sumbar, pertumbuhan BPR/BPRS juga terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Kami tidak memiliki data detail terkait kondisi permodalan maupun bisnis BPR/BPRS di wilayah Sumatra. Namun, untuk Sumatra Barat memang tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Sejak LPS berdiri hingga 31 Mei 2026, sebanyak 25 BPR/BPRS di Sumbar telah dicabut izin usahanya," kata dia di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan pencabutan izin usaha yang terjadi di Sumbar sejauh ini didominasi oleh kasus fraud perbankan, bukan semata-mata karena persoalan bisnis.

Artinya, kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil tidak sepenuhnya memberikan dampak terhadap kondisi perbankan di Indonesia, termasuk perbankan daerah.

Jimmy menyampaikan bahwa jika melihat sejarah berdirinya LPS pada era krisis moneter dan membandingkannya dengan kondisi saat ini, situasi ekonomi pada 2026 masih terkendali. Hal itu terlihat dari adanya BPR/BPRS di Lampung yang mampu tumbuh dengan baik.

"Jadi kondisi di era sekarang lebih aman dan baik. Artinya tidak separah pada kondisi 1998 lalu," sebutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk 25 BPR/BPRS di Sumbar yang dicabut izinnya, klaim penjaminan simpanan yang dibayarkan LPS kepada nasabah mencapai Rp120,87 miliar dari total simpanan Rp123,78 miliar. Nilai tersebut dihitung setelah memperhitungkan batas maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

Menurutnya, tingkat rekening yang dijamin penuh oleh LPS pada BPR/BPRS di Sumbar nyaris mencapai 100%. Dari total 778.000 rekening, sebanyak 99,99% telah dijamin oleh LPS.

Kinerja tersebut, lanjut Jimmy, berada di atas target Undang-Undang LPS yang mensyaratkan cakupan minimal 90% dari total deposan. Angka itu juga melampaui rule of thumb dari International Association of Deposit Insurers (IADI) atau Asosiasi Internasional Penjamin Simpanan yang menetapkan cakupan minimal 80% deposan.

"Jadi penjamin yang diberi LPS sudah sangat baik, cakupannya nyaris 100%," ungkapnya.

Jimmy mengatakan untuk perbankan umum di Sumbar, dari total 10,32 juta rekening, sebanyak 98,78% telah dijamin oleh LPS. Dengan demikian, cakupan penjaminan pada BPR/BPRS di Sumbar lebih tinggi dibandingkan perbankan umum.

"Saya berharap kondisi BPR/BPRS ke depannya bisa terus membaik. Kami tidak ingin ada BPR/BPRS ada yang dicabut izin usahanya lagi ke depannya, karena kami sangat mendukung terus tumbuhnya perbankan ini," tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto merespons artikel media asing The Economist berjudul "Archipelagoing fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini ramai dibicarakan di media sosial.

Prabowo kemudian merespons sejumlah kritikan dalam artikel tersebut dalam tulisan yang diterbitkan The Economist pada 10 Juni 2026.

Dalam balasannya, Prabowo menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan menilai kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo dikutip dari situs The Economist pada Senin (15/6).

Prabowo mengatakan setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut.

Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," ujar Prabowo.

Dalam tulisannya, Prabowo juga menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya heran melihat begitu mudahnya orang mengkritik program makan bergizi gratis," ujar Prabowo.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki tantangan serius terkait masalah gizi, termasuk tingginya angka stunting pada anak-anak.

Prabowo mengatakan sulit baginya mengabaikan fakta bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Selain itu, jutaan ibu hamil dan balita juga belum mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Ia menegaskan MBG bukan kebijakan yang radikal karena lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," ujar Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung bagaimana sering muncul kesalahpahaman dalam pembahasan mengenai agenda ekonomi pemerintahannya yang lebih luas.

"Ketika sebagian pengkritik melihat adanya intervensi yang berlebihan, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjebak pinjaman berbunga tinggi, dan keluarga di pedesaan yang harus membayar mahal untuk barang bersubsidi," ujar Prabowo.

Ia mengatakan sistem lama lebih banyak menguntungkan perantara, sedangkan produsen tetap berada dalam posisi lemah.

Ia pun memilih jalan berbeda, yakni memberdayakan produsen dengan memperpendek rantai pasok, memperluas akses kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.

Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk bersubsidi.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyederhanakan 145 aturan terkait distribusi pupuk menjadi satu Peraturan Presiden, sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan lebih dari 77 ribu pompa air untuk mendukung produktivitas pertanian dan menaikkan harga pembelian gabah guna melindungi pendapatan petani.

"Saat ini, nilai tukar petani telah mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Ini bukan teori ekonomi yang abstrak. Ini adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan rakyat membutuhkan hasil dan membutuhkannya dengan cepat. Ia pun telah meminta kepolisian dan TNI membantu memberikan hasil nyata kepada rakyat, mulai dari rehabilitasi wilayah Sumatra pasca-banjir besar, pembangunan jembatan, hingga mendukung ketahanan pangan.

Bersambung ke halaman berikutnya... 

Prabowo mengakui Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang tidak ringan akibat perang dan ketegangan geopolitik yang memicu gejolak di pasar energi, pangan, dan keuangan dunia.

Meski demikian, ia menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh.

Prabowo menyebut Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 pada kuartal I 2026.

Prabowo lalu mengatakan selama bertahun-tahun Indonesia tumbuh sekitar 5 persen dan itu belum cukup. Ia pun menargetkan pertumbuhan 8 persen.

Prabowo mengatakan pemerintahannya tidak akan mencapainya dengan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bagi dia, puas dengan kondisi saat ini berarti stagnasi dan itu bukan jalan yang akan pemerintahannya pilih.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

Prabowo juga menyinggung tudingan kemunduran demokrasi yang belakangan muncul terhadap pemerintahannya.

Ia menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi dan akan tetap menjadi negara demokrasi.

"Saya terpilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia melalui pemilu yang bebas dan adil, dan saya merasa terhormat menerima suara lebih banyak dibandingkan pemimpin mana pun di dunia," ujar Prabowo.

Ia mengatakan dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada perpecahan politik yang permanen dan kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik yang berkepanjangan.

"Apakah Indonesia harus meniru polarisasi, kepahitan, dan kebuntuan yang semakin terlihat di sebagian negara Barat hanya untuk membuktikan dirinya cukup demokratis? Kami memilih jalan yang berbeda," ujar Prabowo.

Prabowo percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kebuntuan.

Ia mengatakan sejarah tidak akan menilai Indonesia berdasarkan seberapa elegan mempertahankan status quo.

"Sejarah akan menilai kami berdasarkan apakah kami mampu menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi rakyat," ujar Prabowo.

[Gambas:Photo CNN]

Ia mengakui ada sejumlah kesalahan dan tindakan individu yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip maupun niat dia, sehingga memunculkan persepsi negatif di luar negeri, termasuk tudingan kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya.

Namun, menurut dia, Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari sejumlah insiden yang terpisah.

"Indonesia seharusnya dinilai bukan dari insiden terpisah atau karikatur yang disederhanakan, melainkan dari kekuatan institusinya, keterbukaan masyarakatnya, dan kesejahteraan rakyatnya," ujar Prabowo.

"Indonesia tidak takut terhadap pengawasan," sambungnya.

Menurut dia, pengkritik akan meminta pertanggungjawaban pemerintahannya dan memang itulah yang dianggap seharusnya mereka lakukan. Prabowo kemudian mengatakan kalau dia menghargai media.

"Mungkin saya adalah presiden Indonesia pertama yang menjalani wawancara terbuka selama empat jam tanpa naskah, bukan sekali, melainkan dua kali," ujar Prabowo.

Ia paham kepemimpinan dalam demokrasi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit secara langsung.

"Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun. Inilah jalan yang kami pilih," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengungkapkan bahwa jaringan kereta api aktif nasional saat ini telah mencapai sekitar 6.927 kilometer (km) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

“Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dudy menyampaikan hal ini dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat sistem logistik nasional, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan raya.

Penumpang kereta api secara umum pun terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8%, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

Lebih lanjut, Dudy menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api nasional akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang makin terbuka di berbagai daerah.

Di Sumatra, perkeretaapian diarahkan untuk mendukung angkutan barang dan mobilitas masyarakat, sementara di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua difokuskan untuk memperkuat distribusi komoditas unggulan serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong antara lain pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatra, pengembangan kereta api logistik di Kalimantan, penyelesaian pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare, serta pengembangan layanan kereta api perkotaan di berbagai wilayah.

Di Pulau Jawa, pengembangan juga mencakup peningkatan kapasitas layanan perkotaan, elektrifikasi jalur, serta pengembangan jaringan kereta semi cepat dan kereta cepat.

Menurutnya, penguatan jaringan perkeretaapian akan mendukung pemerataan pembangunan dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, pelabuhan, bandara, hingga destinasi pariwisata.

“Kami juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha, operator, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan perkeretaapian nasional dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” katanya.

Di samping rencana pengembangan tersebut, Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menunjukkan, terdapat 2.233 kilometer jalur kereta api nonaktif di Indonesia.

Rencana reaktivasi kembali jalur tersebut juga masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030. Dalam dokumen itu, pemerintah menargetkan sedikitnya 13 jalur kereta api nonaktif di Pulau Jawa dapat direaktivasi secara bertahap.

Ekspansi jaringan terbesar direncanakan terjadi di luar Jawa. Di Sumatra, pemerintah menargetkan panjang jaringan rel mencapai 2.900 kilometer dari posisi eksisting sekitar 1.854,4 kilometer. Sementara itu, pembangunan jalur kereta di Kalimantan ditargetkan mencapai 1.200 kilometer, di Sulawesi mencapai 734 kilometer, dan Papua sekitar 100 kilometer.

Untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali, pemerintah menargetkan total jaringan rel mencapai 5.590 kilometer. Saat ini, panjang jalur aktif di kawasan tersebut tercatat sekitar 4.921 kilometer.