Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap perubahan skema pajak untuk mobil listrik (Electric vehicle/EV) dalam regulasi terbaru tidak mengganggu penjualan yang berimbas pada produksi EV nasional.

Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

"Mudah-mudahan kenaikan ini tidak berimplikasi besar pada penjualan yang nanti akhirnya berujung pada produksi mobil listrik di Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan dia, tren adopsi kendaraan listrik di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan mulai memasuki fase pertumbuhan dengan market share hingga 15 persen.

Ia menjelaskan, adanya perubahan kebijakan terkait pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpotensi menambah biaya operasional kendaraan listrik.

“Satu hal yang saya harus kami pastikan, ini dampaknya adalah total biaya kepemilikan itu pastinya akan naik. Total kepemilikan biaya ini akan naik, ya ini yang tadinya sudah tidak ada PKB atau BBNKB setiap tahun ini kan akan ada. Dan ini akan menambah operasional ke depannya," katanya.

Kemenperin berharap, penyesuaian kebijakan tersebut tidak mengganggu minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Stabilitas permintaan dinilai krusial agar tidak berdampak pada kinerja industri, termasuk produksi dalam negeri.

"Tapi yang ini kita harapkan tetap akan stabil karena memang fasilitas ini memang sudah dinikmati oleh kendaraan listrik selama beberapa tahun," katanya.

Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai dapat menjadi faktor pendorong pergeseran preferensi konsumen ke kendaraan listrik, meski arah pasar tetap bergantung pada keputusan konsumen.

“Tentu saja adopsi dari transisi kendaraan dari ICE (Internal Combustion Engine) ke listrik ini masih tetap ke arah target kita," ucapnya.

Adapun langkah yang dilakukan ke depan, Kemenperin masih menunggu keputusan final pemerintah mengenai skema insentif pajak kendaraan listrik. Meski begitu, pihaknya berharap dukungan nonfiskal tetap diberikan guna menjaga keberlanjutan industri.

“Minimal fasilitas nonfiskal masih bisa dinikmati untuk kendaraan listrik," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan aturan baru pajak kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tidak mengubah total pajak, melainkan hanya menggeser skema pemungutan.

"Sebetulnya total (pajak) sama, nggak ada yang berubah. Cuma bergeser saja dari suatu tempat ke tempat lain," kata Purbaya kepada wartawan dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Menkeu menjelaskan pada aturan sebelumnya terdapat bentuk insentif tertentu, seperti subsidi impor atau skema lain. Skema ini yang mengalami penyesuaian pada regulasi baru.

Namun, secara neto, beban pajak kendaraan listrik tetap sama jika dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya.

Ia menjamin perubahan tersebut lebih mencerminkan penyesuaian skema fiskal, bukan penambahan maupun pengurangan total pungutan.

"Net pajaknya nggak ada perubahan dibanding skema yang sebelumnya," jelas Purbaya.

Dalam Permendagri 11/2026 itu, kendaraan listrik kini tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Dengan kata lain, kepemilikan maupun penyerahannya tetap masuk dalam skema pengenaan pajak.

Artinya, mobil listrik secara aturan tetap kena pajak, namun besaran pajak yang dibayar tidak selalu penuh, bahkan bisa nol rupiah, tergantung kebijakan daerah.

Pengenaan pajak itu memang tidak bersifat mutlak. Pemerintah pusat tetap membuka ruang insentif berupa pembebasan atau pengurangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

Besaran insentif tersebut diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Maka dari itu, kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah resmi mengubah skema perpajakan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.

Dalam beleid baru tersebut, kendaraan listrik tidak lagi otomatis memperoleh tarif 0% secara nasional, melainkan diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan, “Pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya, besaran pajak EV kini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, apakah tetap memberikan pembebasan penuh, diskon sebagian, atau mengenakan tarif normal dengan insentif tertentu.

PKB merupakan pajak tahunan atas kepemilikan kendaraan, sedangkan BBNKB dikenakan saat pembelian kendaraan baru atau balik nama. Jika sebelumnya banyak daerah memberi pembebasan penuh bagi EV, maka pada aturan baru nominal pajak dapat mulai muncul sesuai kebijakan daerah masing-masing.

Sebagai ilustrasi, jika sebuah mobil listrik memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp400 juta dan tarif PKB daerah 1 persen, maka pajak tahunannya sekitar Rp4 juta apabila tidak ada insentif. Jika pemerintah daerah memberi diskon 50 persen, maka PKB yang dibayar menjadi sekitar Rp2 juta per tahun. Bila dibebaskan penuh, maka PKB tetap Rp0.

Untuk BBNKB, misalnya tarif daerah 10 persen dari dasar pengenaan, maka kendaraan listrik dengan nilai Rp400 juta berpotensi terkena sekitar Rp40 juta saat pembelian baru jika tanpa insentif. Jika diberi diskon 50 persen, maka biaya menjadi sekitar Rp20 juta. Jika pembebasan penuh diberikan, maka BBNKB menjadi Rp0.

Pada segmen roda dua, jika motor listrik memiliki nilai jual Rp30 juta dan tarif PKB 1 persen, maka pajak tahunannya sekitar Rp300 ribu tanpa insentif. Jika diskon 50 persen, maka menjadi Rp150 ribu.

Pemerintah juga tetap memberi ruang insentif bagi kendaraan listrik lama dan kendaraan hasil konversi. Dalam Pasal 19 ayat (2) disebutkan kendaraan listrik produksi sebelum 2026 dapat memperoleh pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB. Sedangkan Pasal 19 ayat (3) mengatur kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil ke listrik juga dapat menerima insentif serupa.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun berjalan dan akan digunakan pemerintah daerah sebagai acuan menetapkan tarif final di masing-masing wilayah. Karena itu, nominal riil pajak kendaraan listrik dapat berbeda antara Jakarta, Jawa Barat, Bali, atau provinsi lain.

Pemerintah resmi mengubah pola insentif kendaraan listrik nasional setelah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat.

Melalui aturan ini, kendaraan listrik berbasis baterai tidak lagi otomatis menikmati pembebasan pajak secara penuh, melainkan hanya diberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Perubahan tersebut menandai berakhirnya fase “gratis pajak” yang selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan penjualan mobil dan motor listrik di Indonesia. Dengan skema baru ini, besaran insentif ke depan akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah, kapasitas fiskal masing-masing wilayah, serta aturan pelaksana yang diterbitkan setelah beleid nasional berlaku.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 disebutkan bahwa pengenaan PKB dan BBNKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa tersebut menunjukkan bahwa insentif tetap tersedia, tetapi tidak lagi berbentuk pembebasan menyeluruh yang bersifat otomatis dan permanen.

“Terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 19 ayat 1.

Artinya, kendaraan listrik kini masuk fase transisi dari model stimulus agresif menuju skema pajak yang lebih selektif. Pemerintah tetap memberi dukungan terhadap pengembangan ekosistem EV (electric vehicle), namun pada saat yang sama mulai menata ulang ruang fiskal daerah.

Selama periode sebelumnya, banyak provinsi dan daerah memberikan relaksasi penuh PKB kendaraan listrik. Kebijakan itu bertujuan mempercepat adopsi kendaraan rendah emisi, menarik investasi industri baterai dan otomotif, serta mendukung target penurunan emisi karbon nasional. Insentif tersebut juga membuat total biaya kepemilikan kendaraan listrik lebih kompetitif dibanding kendaraan berbahan bakar minyak.

Namun dengan aturan baru, konsumen harus mulai memperhitungkan kemungkinan munculnya beban pajak tahunan maupun biaya balik nama, tergantung keputusan masing-masing daerah. Jika pemerintah daerah memilih hanya memberikan diskon sebagian, maka biaya kepemilikan kendaraan listrik berpotensi naik dibanding periode sebelumnya.

Permendagri juga memberi kepastian bahwa kendaraan listrik dengan tahun pembuatan sebelum 2026 tetap dapat menerima insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, kendaraan hasil konversi dari mesin berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik juga memperoleh perlakuan serupa. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan pasar kendaraan listrik yang sudah terlanjur tumbuh dan memberi insentif pada industri konversi kendaraan nasional.

"Kendaraan listrik tahun pembuatan sebelum 2026 dan kendaraan hasil konversi tetap dapat diberikan insentif sesuai ketentuan yang berlaku," bunyi Pasal 19 ayat (2).

Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 tidak hanya mengatur kendaraan listrik, tetapi juga menjadi dasar baru penghitungan nilai jual kendaraan bermotor, pajak kendaraan berbahan bakar konvensional, kendaraan air, hingga alat berat. Dengan demikian, beleid ini menjadi acuan strategis bagi daerah dalam menetapkan kebijakan pajak kendaraan sepanjang tahun berjalan.

Bagi masyarakat yang berencana membeli mobil atau motor listrik, faktor lokasi domisili kini menjadi semakin penting. Besaran insentif, tarif pajak, dan biaya administrasi dapat berbeda antarprovinsi. Karena itu, konsumen disarankan memantau aturan turunan di wilayah masing-masing sebelum mengambil keputusan pembelian.