Jakarta (ANTARA) - Para pedagang thrifting meminta pemerintah menyusun peta jalan yang jelas dan terukur setelah pelarangan impor pakaian bekas ilegal, agar pelaku usaha dapat beradaptasi dan menjalankan kegiatan ekonomi mereka.

“Kami berharap pemerintah memberi kesempatan melalui skema pembatasan yang terukur dan aturan main yang jelas,” kata aktivis usaha thrifting dari Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) Oscar Pendong dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Oscar menegaskan pelaku usaha thrifting bukan anti-lokal, melainkan bagian dari ekosistem UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari penjualan pakaian layak pakai. Ia menyebut banyak pedagang thrifting juga menjual produk lokal yang belum banyak dikenal masyarakat.

“Kami siap bekerja sama dengan produsen lokal. Faktanya, banyak pedagang thrifting juga menjual produk lokal yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat,” ujar dia, saat melakukan pertemuan dengan Kementerian UMKM di Jakarta.

Oscar menambahkan para pedagang meminta pemerintah tidak mengambil langkah pelarangan total terhadap praktik penjualan pakaian layak pakai tanpa disertai peta jalan yang jelas.

Jika ke depan diperlukan pembatasan yang lebih ketat, mereka berharap kebijakan diterapkan secara bertahap agar pelaku usaha memiliki ruang untuk beradaptasi dan tidak mengalami penutupan mendadak.

Ia juga mendorong adanya pengaturan yang transparan terkait aktivitas thrifting agar para pedagang dapat membayar pajak dan berkontribusi pada penerimaan negara.

Menurut dia, satu kontainer pakaian impor yang ditata secara sah dan sesuai ketentuan berpotensi menghasilkan pemasukan ratusan juta rupiah di tingkat bisnis.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mendorong rebranding Pasar Senen, yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan barang bekas impor, agar dapat bertransformasi menjadi sentra produk lokal.

Ia juga mendorong para pedagang thrifting untuk mulai beralih memperdagangkan produk dalam negeri yang berkualitas.

“Mereka pada dasarnya adalah pengusaha UMKM yang perlu kita bina dan berdayakan. Mereka justru siap bekerja sama dengan brand lokal,” kata Temmy.

Mengutip data GRPB, Temmy menyebut terdapat sekitar 984.000 pedagang thrifting di seluruh Indonesia. Angka itu mencerminkan skala ekonomi yang signifikan bila ekosistemnya ditata dengan tertib serta diarahkan untuk memperkuat produk lokal dan kepatuhan terhadap regulasi.

Ia mengatakan bahwa kementeriannya tetap mendukung upaya penertiban terhadap impor ilegal, khususnya pakaian bekas. Namun, pemerintah juga perlu menghadirkan solusi agar para pedagang tetap dapat menjalankan usaha secara tertib dan berdaya.

Kementerian UMKM menegaskan komitmen untuk mengawal transformasi Pasar Senen melalui kemitraan yang adil, pembinaan kapasitas usaha, peningkatan kualitas kurasi produk, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran.

Pendekatan ini menempatkan perlindungan konsumen, pemberantasan impor ilegal, dan pemberdayaan UMKM sebagai satu tarikan napas kebijakan.

Melalui langkah transformatif dan kolaboratif, Pasar Senen diharapkan menjadi etalase kebanggaan produk Indonesia yang tertib, sehat, kompetitif, dan menyejahterakan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperingatkan tren masuknya impor baju bekas dalam bentuk ballpress berisiko merusak industri tekstil dan garmen domestik.

Purbaya pun menekankan keinginannya untuk menerbitkan praktik ilegal tersebut. Kendati demikian, dia mengungkapkan ternyata banyak pedagang baju thrifting yang menolak rencananya tersebut.

"Saya juga monitor TikTok untuk melihat apa sih respons masyarakat. Rupanya banyak juga pedagang itu ya, hidup dari situ ya, pedagang thrifting, marah-marah sama saya," ungkap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku paham posisi pedagang kecil yang hidup dari jual-beli baju bekas impor. Hanya saja, dia menekankan perbedaan tujuan ekonomi mikro dan makro. “Itu mereka mencari keuntungan jangka pendek aja. Dia untung, tapi industri mati," kata Purbaya.

Purbaya pun menyinggung konsekuensi ekonomi makro apabila pasar domestik terus dibanjiri produk asing, yaitu pangsa pasar dalam negeri yang sebagian besar dipenuhi permintaan domestik akan dikuasai pihak luar, sehingga kesempatan penguatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja berkurang.

Oleh sebab itu, dia menyatakan akan menindak tegas kasus impor baju bekas ballpress dan memperluas pengawasan ke pelaku yang paling vokal membela praktik yang merugikan kepentingan nasional.

“Siapa yang paling keras protesnya, itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya [impor baju bekas ballpress]. Ini udah banyak komentar-komentar kan, mereka harus hati-hati. Saya lihat satu-satu, nanti saya perintahkan orang Bea Cukai untuk memeriksa mereka satu-satu," ungkapnya.

Dukungan Pelaku Industri Tekstil

Komitmen pemberantasan impor baju bekas balpres memberikan harapan baru bagi para pelaku industri tekstil. Pasalnya, peredaran barang impor ilegal, termasuk baju bekas, ini dinilai menjadi salah satu penyebab industri tekstil tertekan.

“Banyaknya pabrik yang tutup dan PHK salah satu penyebabnya adalah importasi ilegal selain importasi dumping,” ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Redma menilai penindakan terhadap barang impor ilegal, termasuk baju bekas, selama ini belum efektif. Menurutnya, baju bekas impor masih mudah ditemukan di pasaran. Bahkan, baju baru impor ilegal dalam bentuk balpres juga makin marak.

Menurutnya, penegakan hukum menjadi kunci utama pemberantasan impor ilegal, termasuk peran Bea Cukai sangat krusial dalam menjaga pintu masuk barang impor. Namun, langkah perbaikan tidak akan berjalan efektif selama masih ada oknum di dalam lembaga tersebut yang terlibat dalam praktik curang.

Redma juga menilai pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem kepabeanan agar lebih ketat dan transparan.

“Semua kontainer harus masuk AI scanner untuk mencocokkan dengan dokumennya, hal ini akan meniadakan jalur merah-jalur hijau yang selama ini jadi permainan oknum Bea Cukai,” kata Redma.

Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta agar pemerintah memberantas jalur pemasok dan importir besar baju bekas yang masuk ke Indonesia. Pasalnya, maraknya baju bekas selundupan telah merugikan negara hingga Rp1 triliun per tahun.

Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 (Permendag No. 40/2022) melarang impor baju bekas, bukan perdagangan baju bekas (thrifting) yang beredar dalam negeri.

“Jadi, yang harus diberantas adalah jalur pemasok dan importir besar, bukan pedagang pasar yang hanya menjual barang yang sudah beredar di dalam negeri,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakannya menutup peredaran barang-barang impor baju bekas atau balpres menuai banyak penolakan dari para pedagang thrifting.

"Saya juga monitor TikTok untuk lihat apa sih respons masyarakat, rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang thrifting, marah-marah sama saya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Merespons itu, Purbaya menilai para pedagang thrifting sebetulnya hanya mencari keuntungan dalam jangka pendek dan justru mematikan pula industri tekstil di dalam negeri bila terus mengedarkan balpres pakaian bekas ilegal.

Sebaliknya, bila impor balpres ilegal itu ditutup, dan mendorong para pedagang thrifting itu menjual pakaian yang diproduksi oleh industri di dalam negeri, mereka ke depan akan memperoleh pendapatan yang lebih menjanjikan di masa depan.

"Kalau saya ubah aja jadi barang-barang dalam negeri aja dengan aturan yang pas dia bisa dagang itu pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup dia juga mungkin bisa usaha lain karena ada yang beli, karena daya beli masyarakat kita bagus, ketika banyak kerjaan di mana-mana." paparnya.

Sebagaimana diketahui praktik por pakaian jadi tanpa label merek yang diimpor asal China semakin mengkhawatirkan. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut, maraknya barang tanpa label merek atau unlabeled terbukti telah menggerus daya saing industri tekstil nasional dan membuat puluhan perusahaan gulung tikar.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan. Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," ujar Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Danang menjelaskan fenomena impor pakaian jadi tanpa label merek bukan hal baru di Indonesia. Barang-barang tersebut biasanya datang dari China tanpa merek, lalu diberi label baru oleh importir setelah tiba di Tanah Air.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang baru dari Cina masuk Indonesia tanpa brand, kemudian importir di sini memasang brand di situ merek-merek," ujarnya.

Menurut Danang, praktik tersebut sudah lama terjadi dan pernah dilaporkan pihaknya ke pemerintah. "Ya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM waktu jaman masih Mas Teten ya. Sebenarnya sudah kita laporkan gitu," kata dia.