#30 tag 24jam
Tarif Trump Dongkrak Penerimaan, Defisit Anggaran AS Susut 17%
Tarif impor Trump mengurangi defisit AS 17% pada awal 2026, meski ada sengketa hukum. [321] url asal
#tarif-trump #defisit-as #penerimaan-tarif #defisit-anggaran #bea-masuk #customs-duties #penerimaan-negara #kebijakan-tarif #defisit-federal #pemangkasan-pajak #undang-undang-pajak #sengketa-hukum #eko
(Bisnis.Com - Ekonomi) 12/02/26 11:05
v/134262/
Bisnis.com, JAKARTA - Penerimaan tarif impor mendorong defisit anggaran Amerika Serikat (AS) menyusut 17% dalam empat bulan pertama tahun fiskal 2026, di tengah sengketa hukum atas kebijakan Presiden Donald Trump tersebut.
Melansir Bloomberg pada Kamis (12/2/2026), defisit anggaran AS tercatat turun menjadi US$697 miliar untuk periode hingga Januari, dibandingkan US$840 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut setara 17%. Jika disesuaikan dengan perbedaan kalender, defisit tahun fiskal 2026 sejauh ini menyusut 21%.
Kinerja anggaran ditopang oleh pertumbuhan penerimaan yang lebih cepat dibandingkan belanja. Penerimaan negara naik 12%, sementara belanja hanya meningkat 2%. Penerimaan dari bea masuk atau customs duties mencapai US$124 miliar pada periode Oktober hingga Januari, melonjak sekitar 304% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sebelumnya pada Rabu, Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan penerimaan tarif berpotensi menurunkan defisit federal hingga US$3 triliun dalam 10 tahun ke depan, dengan asumsi seluruh tarif yang berlaku per 20 November tetap dipertahankan tanpa perubahan selama periode tersebut.
Namun, tambahan penerimaan dari tarif dinilai belum cukup untuk menutup berbagai kebijakan lain dalam program ekonomi Trump yang justru memperlebar defisit. CBO merevisi naik proyeksi total defisit 10 tahun sebesar US$1,4 triliun, dengan memasukkan dampak pemangkasan pajak dari undang-undang utama Partai Republik yang disahkan pada Juli tahun lalu, serta sejumlah asumsi baru lainnya.
Kebijakan tarif Trump sendiri terus diwarnai perdebatan hukum dan politik sejak tahun lalu. Mahkamah Agung AS tengah mengkaji gugatan yang berpotensi membatalkan banyak tarif tersebut, terkait pertanyaan apakah Trump memiliki kewenangan untuk memberlakukannya melalui instrumen darurat ekonomi.
Pemerintah menyatakan akan menggunakan mekanisme lain, meski lebih rumit, untuk kembali memberlakukan sebagian tarif jika kalah dalam perkara tersebut.
Sementara itu, data anggaran terbaru juga menunjukkan penurunan penerimaan pajak korporasi bruto, seiring pemangkasan beban pajak perusahaan yang diatur dalam undang-undang pajak tahun lalu.
Penerimaan pajak korporasi turun menjadi US$125 miliar dalam empat bulan terakhir, dari US$146 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
KPK Sebut Pejabat KPP Madya Jakut 'Sunat' Bayar Pajak dari Rp75 Miliar jadi Rp15,7 Miliar
KPK ungkap suap pejabat KPP Jakut yang pangkas pajak PT WP dari Rp75 miliar jadi Rp15,7 miliar, dengan fee Rp4 miliar. Kasus melibatkan kontrak fiktif. [272] url asal
#pajak-bumi-dan-bangunan #suap-pajak #kpp-madya-jakarta-utara #pemangkasan-pajak #kasus-suap-pajak #pt-wanatiara-persada #kekurangan-bayar-pajak #kpk-suap-pajak #pembayaran-pajak #fee-suap-pajak #kontr
(Bisnis.Com - Terbaru) 11/01/26 14:57
v/99761/
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap untuk memangkas kekurangan bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada yang seharusnya Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Pemangkasan dilakukan oleh pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarya Utara.
Pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab, kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.
Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan kode "all in" juga bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar.
"Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2026).
Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran bayar menjadi Rp15,7 miliar, disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus.
PT WP membuat kontrak fiktif jasa konsultasi dengan PT Niogayo Bisnis Konsultan (PT MBK) milik Abdul Kadim Sahbudin agar seolah-olah pengeluaran dana perusahaan sebesar Rp4 miliar tercatat untuk konsultasi.
Setelah memperoleh Rp4 miliar, PT NBK mencairkan uang yang kemudian ditukarkan ke dalam mata uang Dolar Singapura. Uang kemudian disalurkan oleh Abdul kepada Agus dan Askob selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara.
"Dari penerimaan dana tersebut, pada Januari 2026, AGS dan ASB mendistribusikan uang kepada sejumlah pegawai di lingkungan Ditjen Pajak dan pihak-pihak lainnya," ungkap Asep.
PM Jepang Takaichi Berencana Pangkas Pajak Demi Tingkatkan Konsumsi Masyarakat
PM Jepang Sanae Takaichi akan memulai pembicaraan minggu ini mengenai pemangkasan pajak yang komprehensif untuk mendukung investasi dan konsumsi rumah tangga. [288] url asal
#pm-jepang #sanae-takaichi #pajak #pemangkasan-pajak #ekonomi-jepang #konsumsi-rumah-tangga
(IDX-Channel - Economics) 18/11/25 08:49
v/41450/
IDXChannel - Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi akan memulai pembicaraan minggu ini mengenai pemangkasan pajak yang komprehensif untuk mendukung investasi dan konsumsi rumah tangga, sekaligus mencari sumber pendapatan baru untuk menjaga disiplin fiskal.
Menurut laporan Nikkei pada Selasa (18/11/2025), Partai Demokrat Liberal yang berkuasa dan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, akan memulai diskusi penuh mengenai reformasi pajak tahun fiskal mendatang, dengan pemangkasan pajak bahan bakar menjadi pilar utama.
Enam partai telah sepakat untuk menghapuskan pajak tambahan gas pada 31 Desember 2025 dan pajak tambahan solar pada 1 April 2026. Kebijakan tersebut menjadi sebuah langkah yang diperkirakan memangkas pendapatan pemerintah pusat dan daerah sebesar 1,5 triliun yen (USD9,7 miliar).
Untuk mengimbangi kekurangan tersebut, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengurangi keringanan pajak R&D perusahaan dan insentif pajak terkait gaji, serta menaikkan pajak bagi individu kaya.
Takaichi juga menjajaki insentif pajak baru untuk belanja modal domestik dan relokasi bisnis regional, serta memperluas pengurangan pajak penghasilan untuk meringankan biaya hidup.
Rencana pemangkasan pajak tersebut muncul sehari setelah laporan ekonomi Jepang yang terkontraksi pada kuartal kuartal III-2025 dengan produk domestik bruto turun 1,8 persen secara year-on-year (yoy), lebih rendah dari ekspektasi penurunan 2,5 persen.
Angka tersebut berbalik negatif dari kenaikan 2,3 persen pada kuartal sebelumnya. Secara kuartalan, PDB menyusut 0,4 persen, sedikit lebih rendah dari ekspektasi penurunan 0,6 persen dan kebalikan dari pertumbuhan 0,5 persen yang terlihat pada kuartal sebelumnya.
Penurunan PDB sudah diperkirakan secara luas, karenaekonomiJepangbergulat denganinflasiyang tinggi, belanja swasta yang lesu, dan eksportir utama yang menghadapi tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) yang tinggi.
Meskipun Jepang dan AS telah mencapai kesepakatan perdagangan, perusahaan-perusahaan Jepang, terutama industri otomotif negara itu, tetap dikenakan bea masuk perdagangan AS.
(Febrina Ratna Iskana)
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)