Dari ketersediaan beras yang mencapai 100.281 ton, hingga akhir bulan diprediksi surplus 12.607 ton karena kebutuhan berkisar 87.674 ton

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan stok beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersedia cukup dan aman bahkan ketersediaan beras di Kabupaten Kudus hingga akhir bulan Desember 2025 surplus.

"Dari ketersediaan beras yang mencapai 100.281 ton, hingga akhir bulan diprediksi surplus sebesar 12.607 ton karena kebutuhan berkisar 87.674 ton," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris saat menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Pendopo Kabupaten Kudus, Sabtu.

Kunjungan tersebut bertujuan memastikan berbagai program strategis di bidang pangan, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), berjalan dengan baik sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Bupati Sam'ani memaparkan capaian sektor pangan di Kabupaten Kudus, mulai dari luas tanam hingga ketersediaan beras yang mengalami surplus.

Untuk luas area tanam tanaman padi di Kabupaten Kudus hingga akhir Desember 2025 diprediksi mencapai 25.612 hektare dari target selama 2025 seluas 33.647 hektare.

Selain mengoptimalkan produksi beras, kata dia, Kabupaten Kudus juga menggerakkan ketahanan pangan dengan penanaman jagung dan tebu.

Ketersediaan jagung hingga bulan ini mencapai 5.343 ton, sedangkan kebutuhan sebesar 4.591 ton, sehingga surplus 753 ton.

Ia mengungkapkan implementasi Program MBG di Kabupaten Kudus telah menunjukkan capaian yang signifikan. Program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga diarahkan untuk membangun kebiasaan positif sejak dini.

"Program MBG sudah berjalan 75 persen. Selain itu, karena para siswa sudah menerima MBG, maka uang saku yang diterima para siswa juga kami arahkan untuk ditabung, ini sebagai bentuk literasi keuangan sejak dini," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kudus yang membuahkan hasil positif.

"Kami berterima kasih kepada Pak Menko, atas keberhasilan menurunkan angka stunting di Kabupaten Kudus, kami menerima insentif fiskal percepatan penurunan stunting," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan Program MBG merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

"Presiden mencanangkan 30.000 lebih SPPG, yang akan memberikan manfaat kepada 82,9 juta anak-anak sekolah. Tujuannya untuk menjamin gizi manusia Indonesia, dengan gizi yang baik, badannya sehat, otaknya cerdas, jadi makin produktif," ujarnya.

Ia juga menegaskan bantuan pemerintah tidak semata-mata bersifat karitatif, tetapi diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat.

"Kami ingin rakyat berdaya, tidak hanya menunggu dibantu. Tentunya pemerintah tetap akan membantu, tapi lebih dari itu, bantuan pemerintah ini agar rakyat berdaya, kreatif dan produktif," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan beras masing-masing 5 kilogram kepada warga sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat. Selain itu, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelaksanaan pasar murah.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

mampu mengolah hingga 2,5 ton sampah per jam, dan menghasilkan produk RDF dalam jumlah besar untuk kebutuhan industri semen

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menganggarkan Rp4,2 miliar untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif sebagai satu langkah strategis mengatasi persoalan sampah non-organik, terutama plastik.

"Fasilitas RDF di kompleks Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo Kudus yang saat ini dalam tahap pemasangan unit mesinnya tersebut diproyeksikan mampu mengolah hingga 2,5 ton sampah per jam, dan menghasilkan produk RDF dalam jumlah besar untuk kebutuhan industri semen," kata Bupati Kudus Sam'ani Intakoris saat meninjau lokasi pembangunan di Jekulo, Kudus, Kamis.

Bangunan RDF tersebut, kata dia, merupakan bukti komitmen Pemkab Kudus dalam penanganan sampah.

TPA Jekulo sendiri beroperasi hampir 35 tahun dan kondisinya sudah overload sehingga mencari solusi pengolahan sampah dari desa, TPS, hingga TPA.

Menurut dia, kunci utama keberhasilan pengolahan sampah adalah pemilahan sejak dari rumah tangga. Sampah organik dan anorganik harus dipisahkan sebelum diolah lebih lanjut. Sampah anorganik nantinya akan dikeringkan, dipres dan dijual sebagai RDF yang akan dimanfaatkan oleh industri semen.

"Kami sudah bekerja sama dengan PT Semen Indonesia Gresik. Nanti RDF yang sudah memenuhi kadar airnya akan dibeli dan digunakan untuk pembakaran silo. Proses pembangunan RDF ini sudah mencapai 85 persen. Target kami pertengahan Desember sudah selesai 100 persen dan awal Januari bisa mulai operasi," ujarnya.

Pemkab Kudus juga berkolaborasi dengan beberapa perusahaan, di antaranya PT Pura yang juga memproduksi RDF, serta PT Djarum yang mengolah sampah organik menjadi pupuk.

Ia berharap kerja sama ini bisa menjadi upaya berkelanjutan dalam mengurangi penumpukan sampah.

Terkait kekhawatiran potensi bau tak sedap seperti yang terjadi pada fasilitas RDF di Jakarta, Sam'ani menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak akan terjadi di TPA Tanjungrejo.

"Ini lokasinya sudah di TPA, bukan di tengah pemukiman. Sampah langsung diolah dan dikeringkan cepat, tidak dibiarkan membusuk sehingga tidak menimbulkan bau menyengat," tegasnya.

Bupati juga meminta dukungan media untuk mengampanyekan pemilahan sampah hingga tingkat RT dan desa.

Untuk mendukung operasional pengangkutan, desa didorong memanfaatkan anggaran TKD yang kini menjadi Rp50 juta per desa untuk kebutuhan sarana transportasi sampah.

Sementara itu, volume sampah yang masuk ke TPA Tanjungrejo mencapai 200 ton per hari, dengan luas lahan 5,25 hektare yang tidak pernah mengalami perluasan sejak 1983.

Melalui teknologi RDF, diharapkan terjadi pengurangan sampah secara bertahap dan meningkatkan nilai ekonomi sampah.

"Harapan kami Januari–Februari sudah bisa mulai menyuplai RDF ke PT Semen. Bagaimana pun, sampah harus menjadi sesuatu yang berharga. Masalah harus diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

menyusul informasi keterbatasan alokasi di provinsi lain, hasil pemantauan di sejumlah SPBU di Kudus tidak ada permasalahan

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memastikan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersedia dalam jumlah cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk stok yang dimiliki sesuai alokasi selama setahun.

"Meskipun sebelumnya terjadi antrean di sejumlah SPBU di jalur pantura menyusul informasi keterbatasan alokasi di provinsi lain, hasil pemantauan di sejumlah SPBU di Kabupaten Kudus tidak ada permasalahan," kata Pelaksana harian Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Djati Solechah didampingi Kabid Fasilitas Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Sonhaji di Kudus, Rabu.

Dalam rangka pemerataan, kata dia, saat terjadi antrean panjang, beberapa SPBU memberlakukan pembatasan pembelian dari semula Rp500 ribu menjadi Rp300 ribu. Sedangkan saat ini sudah kembali normal.

Berdasar informasi, kata dia, karena di daerah lain ketersediaan BBM jenis Solar menipis akhirnya truk bersumbu memilih membeli BBM di SPBU Jalur Pantura Pati hingga Kudus, sehingga serbuan tersebut menimbulkan antrean panjang di sejumlah SPBU.

Untuk pengiriman pasokan, imbuh Sonhaji, lancar dan tidak ada permasalahan, sehingga tidak ada laporan terjadi kelangkaan. Apalagi, stok BBM sesuai alokasi selama setahun untuk Kudus juga masih tersedia cukup hingga akhir 2025.

Terlebih, kata dia, SPBU di kawasan perkotaan tentu stok tersedia aman karena SPBU yang diserbu truk bersumbu di Jalur Pantura.

Hasil pantauan di Jalur Pantura Kudus, salah satu SPBU memang terlihat melayani pembelian BBM Solar untuk truk tronton, namun tidak terjadi antrean yang mengular seperti beberapa hari sebelumnya.

Suparno, sopir truk tronton mengakui beberapa hari sebelumnya memang dibatasi maksimal pembelian Rp300.000, namun saat ini kembali normal bisa membeli hingga Rp500.000.

"Tentu senang tidak ada lagi antrean panjang seperti sebelumnya, sehingga pengantaran barang bisa lancar tanpa khawatir dengan ketersediaan BBM di kendaraan," ujarnya ditemui usai mengisi Solar di SPBU Jalan Lingkar Kudus Desa Ngembal, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus total penyaluran BBM jenis Solar hingga akhir Oktober 2025 sebesar 69.243.661 liter, sedangkan sisa kuota sebesar 10.607.339 liter.

Sementara kuota BBM jenis Solar yang diterima selama 2025 sebanyak 79.851.000, sedangkan realisasi penyaluran setiap bulannya bervariasi antara 6 juta liter hingga 69 juta liter.

Selama tiga bulan terakhir penyaluran tertinggi di bulan Oktober 2025 mencapai 69.735.396 liter, sedangkan bulan September 2025 hanya 60.867.583 liter dan bulan Agustus 2025 sebesar 52.056.565 liter.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan hibah permodalan sebesar Rp1,25 miliar kepada kelompok pedagang kaki lima (PKL), UMKM, ekonomi kreatif (ekraf), pariwisata, serta pelaku seni, untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kecil.

Penyerahan hibah yang secara simbolis berlangsung di Kudus, Jateng, Senin, diserahkan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Putri.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus Jadimiko Muhardi Setiyanto di Kudus, Senin, menjelaskan program hibah tahun 2025 merupakan implementasi visi dan misi Bupati-Wakil Bupati periode 2025-2030, serta amanat regulasi daerah terkait penggunaan APBD 2025.

"Total anggaran hibah yang disalurkan mencapai Rp1,25 miliar, diberikan kepada 50 kelompok dengan total 325 anggota," ujarnya.

Bantuan disalurkan melalui tiga organisasi perangkat daerah (OPD), masing-masing mendapat alokasi yang sama per kelompok, yakni Rp25 juta.

Untuk ekonomi kreatif di bawah naungan Disbudpar total bantuan Rp375 juta dengan jumlah kelompok ada 15 kelompok dengan 75 anggota.

Kemudian, untuk pemberdayaan usaha mikro di bawah naungan Dinas Nakerperinkop dan UKM, total bantuan Rp500 juta dengan jumlah kelompok 20 kelompok meliputi 100 anggota.

Kemudian, PKL dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di bawah naungan Dinas Perdagangan mendapatkan bantuan Rp375 juta dengan jumlah 15 kelompok terdiri 150 anggota.

Sedangkan, kelompok PKL penerima hibah berasal dari sejumlah titik, seperti dari Jalan Mangga, Jalan Lukmonohadi, Balai Jagong, pasar-pasar daerah, serta beberapa lokasi di sekitar sekolah.

Bupati Kudus Sam'ani menyebut bantuan modal ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha kecil agar lebih produktif dan kompetitif.

"Salah satu indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah menguatnya UMKM dan ekonomi kreatif. Insya Allah bantuan seperti ini akan terus dilakukan setiap tahun, meskipun volumenya bisa berubah," ujarnya.

Sam'ani menjelaskan pemerintah juga menyiapkan proses pengawasan dan pendampingan.

Wakil Bupati bersama dinas terkait akan melakukan monitoring untuk memastikan bantuan berdampak nyata.

"Nanti, ada klinik UMKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Para penerima bisa mendapat pelatihan kemasan, pemasaran, termasuk pelatihan TikTok dan teknologi informasi (IT) agar produk mereka lebih menarik. Kami juga bantu konsultasi soal higienitas, perizinan PIRT, halal, hingga SNI," ujarnya.

Sam'ani menegaskan kehadiran pemerintah dalam memberikan bantuan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan daya saing usaha kecil.

"Kami ingin para pelaku usaha tidak hanya berjualan, tetapi bisa memasarkan produknya dengan baik, kemasannya menarik, higienis, dan sesuai standar," ujarnya.

Meski dana hibah dianggap belum signifikan terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan, Sam'ani menilai peran UMKM tetap penting sebagai penggerak ekonomi lokal.

Ia menjelaskan sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur pertumbuhan ekonomi Kudus pada angka 78,6 persen, sementara kontribusi UMKM berada di sekitar 4,5 persen.

Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen mendorong UMKM agar dapat memberikan kontribusi lebih besar.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025