JAKARTA - Di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap lulusan yang siap kerja, Pradita University menghadirkan terobosan pembelajaran berbasis industri.

Mahasiswa Program Studi Pariwisata tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga akan menjalani proses pembelajaran langsung di lingkungan operasional hotel selama dua semester melalui konsep living laboratory.

Dalam kesempatan ini Pradita University menggandeng Ascott International Management Indonesia dan Harris Hotel & Convention Serpong.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Rektor Pradita University, Prof. Richardus Eko Indrajit, Country Director of People & Culture PT Ascott International Management Indonesia Albertha Sekundarti, serta General Manager Harris Hotel & Convention Serpong Lut Abader. Penandatanganan ini turut disaksikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Pradita Indonesia, Aida Halim.

Kolaborasi tersebut menjadi implementasi nyata pendekatan Outcome-Based Education (OBE) yang diterapkan Pradita University. Dalam pendekatan ini, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penguasaan teori, tetapi juga dari kompetensi nyata yang dimiliki mahasiswa sesuai kebutuhan industri.

Executive Director Unit Edukasi PT Summarecon Agung sekaligus Ketua Yayasan Pendidikan Pradita Indonesia, Aida Halim, menegaskan bahwa pendidikan tinggi saat ini harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia profesional sejak dini.

“Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyata, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lewat konsep living laboratory, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga merasakan langsung bagaimana industri berjalan sehari-hari," katanya, melalui siaran pers, Selasa (23/6/2026).

Aida menambahkan, ,ahasiswa dapat memahami bagaimana operasional industri berjalan, belajar menghadapi tantangan secara langsung, sekaligus membangun pola pikir profesional sejak dini.

Ia berharap, kolaborasi ini akan dapat membantu melahirkan lulusan yang lebih siap kerja, adaptif terhadap perubahan, dan memiliki kemampuan yang benar-benar dibutuhkan industri,.

Program ini akan mulai diimplementasikan pada September 2026 di Harris Hotel & Convention Serpong. Hotel tersebut dipilih karena memiliki ekosistem operasional yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang komprehensif, mulai dari layanan tamu, pengelolaan acara, hingga operasional bisnis perhotelan secara menyeluruh.

Melalui program Integrated Learning, mahasiswa akan menjalani pembelajaran teori selama dua minggu di kampus dan dua minggu berikutnya di Harris Hotel & Convention Serpong. Skema ini akan berlangsung secara berkelanjutan selama dua semester masa studi.

Model pembelajaran tersebut semakin memperkuat posisi Pradita University sebagai salah satu perguruan tinggi yang mengembangkan konsep living laboratory, yakni menjadikan lingkungan bisnis dan industri sebagai bagian integral dari proses pembelajaran.

Dengan pendekatan ini, kampus tidak lagi menjadi ruang yang terpisah dari dunia kerja, melainkan terhubung langsung dengan ekosistem industri yang sesungguhnya.

Country Director of People & Culture PT Ascott International Management Indonesia, Albertha Sekundarti, menyampaikan bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan industri merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem pengembangan talenta yang berkelanjutan.

“Kolaborasi ini juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi Ascott. Selain mendukung pengembangan pendidikan, kerja sama ini memungkinkan kami berkontribusi secara aktif dalam membangun talenta yang kuat dan berkelanjutan bagi industri perhotelan Indonesia," terangnya.

"Kami memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman operasional, budaya pelayanan, serta praktik terbaik yang kami miliki, sekaligus memperoleh perspektif baru dari dunia akademik. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Ascott dan berharap kemitraan ini dapat terus berkembang menjadi kolaborasi yang berkelanjutan dan berdampak positif,” pungkasnya.

Ke depan, konsep Living Laboratory berbasis Outcome-Based Education akan terus diperluas ke berbagai program studi.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons protes pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, setelah lapak mereka dibongkar pada Senin (18/5/2026) lalu.

Dedi Mulyadi menegaskan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki.

“Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada di posisi yang disukai semua orang. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berpedoman pada ketentuan peraturan,” ujar Dedi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pemerintah memahami para pedagang membutuhkan tempat usaha untuk mencari nafkah. Namun, trotoar tetap tidak boleh digunakan untuk berdagang karena merupakan hak pejalan kaki.

“Trotoar bukan untuk pedagang, tetapi untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak pemilik toko juga harus diberikan. Jangan sampai toko tidak terlihat dari depan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyinggung soal bantuan atau kompensasi bagi pedagang terdampak penertiban. Dia menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan agar para pedagang tetap bisa melanjutkan aktivitas usaha tanpa mengganggu fasilitas publik.

“Pertimbangan kemanusiaan tetap ada, sehingga siklus ekonomi mereka harus tetap berjalan sampai mendapatkan pekerjaan atau jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” katanya.

Dirinya mengaku memahami kekecewaan para pedagang. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada seluruh pedagang terdampak.

“Kalau harus memberi bantuan sampai miliaran rupiah tentu tidak mungkin, karena kemampuan keuangan pemerintah juga terbatas,” ucapnya.

Dia memastikan pemerintah daerah akan terus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota agar masyarakat maupun wisatawan merasa nyaman berada di Bandung.

“Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten agar konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Bandung milik kita bersama dan semua orang harus nyaman berada di Bandung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat pada Senin (18/5/2026).

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan menuntaskan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Cicadas, Kota Bandung. Sebelumnya Dedi menantang Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk menuntaskan persoalan PKL yang berlarut-larut di kawasan tersebut.

Sebelum melakukan penertiban, Dedi Mulyadi berdialog dengan Koordinator PKL Cicadas Amang Herman dan sepakat untuk melakukan penataan pedestrian dan membongkar puluhan kios yang bertahun-tahun menjadi penyebab kemacetan dan ketidaktertiban di wilayah tersebut. Tak hanya penertiban, Dedi Mulyadi juga menawarkan solusi pekerjaan bagi para PKL.

“Kita sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar dirapikan nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya,” katanya di Cicadas, Bandung, Senin (18/5/2026).

Menurutnya solusi pekerjaan jauh lebih tepat dibanding wacana relokasi yang tidak mengalami kemajuan signifikan. Dari sisi kebijakan, penataan PKL sebetulnya tidak menuntut adanya kompensasi, namun Dedi mengaku penertiban akan membuat para pedagang kehilangan pekerjaan jika tidak disertai solusi.

“Sekarang saya memberi solusi buat memenuhi isi perut mereka, setelah dibongkar mereka mau kemana supaya tetap punya penghasilan,” ujarnya.

Dengan langkah penertiban ini, maka proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya bisa berjalan, sekaligus wajah pedestrian Kota Bandung turut tertata. Usai berdialog dengan koordinator dan pedagang, Dedi memastikan Satpol PP Provinsi langsung merobohkan kios dengan alat berat agar penertiban cepat tuntas.

Di lokasi, satu unit alat berat turut dikerahkan untuk mempercepat proses penertiban. Sementara itu, sejumlah pedagang tampak memindahkan barang dagangan mereka ke sisi dalam area trotoar untuk menghindari pembongkaran.

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Tulus Arifan mengatakan penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat.

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

Terkait relokasi pedagang, ia memastikan pembahasan sudah dilakukan antara Gubernur Jawa Barat dengan koordinator pedagang mengenai langkah lanjutan bagi PKL terdampak penertiban.

“Sudah berkomunikasi dengan koordinator pedagang dan kami fokus pada penertiban saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin pembongkaran sekitar 50 bangunan liar (bangli) di depan Kampus Poltekkes Kemenkes Bandung, Jalan Prof Eyckman, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

Dedi Mulyadi mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan taman di kawasan tersebut agar kembali rapi dan nyaman digunakan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kini turun tangan menuntaskan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Cicadas, Kota Bandung.

Sebelumnya, KDM—sapaan akrab Dedi Mulyadi—menantang Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk menuntaskan persoalan PKL yang berlarut-larut di kawasan tersebut.

Sebelum melanjutkan penertiban, KDM berdialog dengan Koordinator PKL Cicadas Amang Herman dan sepakat untuk melakukan penataan pedestrian dan membongkar puluhan kios yang bertahun-tahun menjadi penyebab kemacetan dan ketidaktertiban di wilayah tersebut.

Tak hanya penertiban, Dedi Mulyadi juga menawarkan solusi pekerjaan bagi para PKL. “Kita sepakat untuk melakukan penataan, kios-kiosnya dibongkar dirapikan nanti saya beri solusi pekerjaan untuk pedagang kaki limanya,” katanya di Cicadas, Bandung, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, solusi pekerjaan jauh lebih tepat dibandingkan dengan wacana relokasi yang tidak mengalami kemajuan signifikan.

Dari sisi kebijakan, penataan PKL sebetulnya tidak menuntut adanya kompensasi, namun KDM mengaku penertiban akan membuat para pedagang kehilangan pekerjaan.

“Sekarang saya memberi solusi buat memenuhi isi perut mereka, setelah dibongkar mereka mau kemana supaya tetap punya penghasilan,” ujarnya.

Dengan langkah penertiban ini, maka proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya bisa berjalan, sekaligus wajah pedestrian Kota Bandung turut tertata.

Usai berdialog dengan koordinator dan pedagang, KDM memastikan Satpol PP Provinsi langsung merobohkan kios dengan alat berat agar penertiban cepat tuntas.

Di lokasi, satu unit alat berat turut dikerahkan untuk mempercepat proses penertiban. Sementara itu, sejumlah pedagang tampak memindahkan barang dagangan mereka ke sisi dalam area trotoar untuk menghindari pembongkaran.

Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat.

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

Terkait relokasi pedagang, ia memastikan pembahasan sudah dilakukan antara Gubernur Jawa Barat dengan koordinator pedagang mengenai langkah lanjutan bagi PKL terdampak penertiban.

“Sudah berkomunikasi dengan koordinator pedagang dan kami fokus pada penertiban saja,” ujarnya.

Sebelumnya, KDM memimpin pembongkaran sekitar 50 bangunan liar (bangli) di depan Kampus Poltekkes Kemenkes Bandung, Jalan Prof Eyckman, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Selasa (12/5/2026).

KDM mengatakan, penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan taman di kawasan tersebut agar kembali rapi dan nyaman digunakan masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat sinergi penataan kawasan di sekitar Gedung Sate dan Monumen Perjuangan (Monju).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan upaya ini merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menghadirkan ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

Herman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah administratif Kota Bandung, namun memiliki nilai strategis bagi provinsi.

"Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka kami harus berkoordinasi, kulo nuwun. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju akan dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan," katanya, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan, penataan juga mencakup penertiban kawasan, seperti spanduk dan baliho, pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta penguatan aspek keamanan lingkungan.

"Kita ingin kawasan ini menjadi contoh. Sebuah ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau untuk beraktivitas dan bercengkrama," katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen menegaskan komitmen yang sama. Menurutnya kolaborasi akan mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah, penataan infrastruktur, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan kota.

"Termasuk penanganan parkir liar, rekayasa lalu lintas, penataan PKL, serta ketertiban kawasan. Ujungnya tentu pada peningkatan pariwisata. Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata akan meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah," katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai role model penataan kawasan perkotaan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat membangun wajah kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak. "Ini ibu kota, ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” katanya.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemendiktisaintek ) membuka Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) Batch 2 2026. Program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi di bidang hubungan masyarakat dan kerja sama.

Pendaftaran PKL Kemendiktisaintek 2026 dibuka mulai 9 hingga 19 April 2026. Mahasiswa yang berminat dapat mengirimkan berkas persyaratan administratif melalui tautan bit.ly/PKLDiktisaintek_Batch_2026 dengan mencantumkan subjek sesuai posisi yang dilamar. Adapun batas akhir pengiriman berkas adalah 19 April 2026 pukul 23.59 WIB.

Program ini terbuka bagi mahasiswa aktif di perguruan tinggi di bawah naungan Kemendiktisaintek yang memiliki kewajiban mengikuti PKL atau magang. Peserta juga diharapkan memahami isu-isu terkini di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, serta mampu bekerja secara individu maupun tim.

Selain itu, pelamar diutamakan memiliki perangkat kerja pribadi dan berdomisili di wilayah Jabodetabek. Peserta yang lolos seleksi harus bersedia hadir ke kantor minimal tiga kali dalam seminggu selama periode pelaksanaan, yakni Mei hingga Agustus 2026.

Untuk persyaratan administratif, pelamar wajib melampirkan surat pengantar dari perguruan tinggi, KTM dan Kartu Rencana Studi, CV lengkap dengan portofolio, serta surat pernyataan kesediaan mengikuti program hingga selesai.

Persyaratan Umum

1. Mahasiswa aktif di perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek

2. Memiliki mata kuliah wajib untuk mengikuti PKL/magang dari perguruan tinggi masing-masing

3. Menguasai program dan isu terkini seputar pendidikan tinggi, sains, dan teknologi

4. Dapat bekerja secara individu ataupun dalam tim

5. Diutamakan memiliki alat kerja pribadi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

6. Diutamakan berdomisili di area Jabodetabel dan siap datang ke kantor minimal 3 kali seminggu selama periode Mei-Agustus 2026

Persyaratan Administratif

1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi dan ditujukan kepada subtansi hubungan masyarakat Kemendiktisaintek dengan menyertakan posisi PKL yang dilamar

2. KTM dan Kartu Rencana Studi yang melampitkan mata kuliah PKL/KKL/Job Training/dll

3. CV yang memuat pas foto terbaru serta portofolio sesuai dengan bidang yang dilamar (dalam format PDF atau link untuk video dan animasi)

4. Surat kesediaan diri untuk mengikuti program PKL hingga selesai dan menjalankan semua tugas dengan baik yang ditandatangani di atas materai

Formasi dan Persyaratan

1. Jurnalis/Penulis Artikel

- Memiliki kemampuan dalam penulisan siaran pers dan bverita sesuai kaidah jurnalistik

- Menguasai kemampuan analis berita dan isu

, perencanaan komunikasi, dan evaluasi komunikasi

- Memiliki kemampuan fotografi untuk membuat foto berita

2. Media Relation Officer

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

- Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai EYD

- Menguasai bahasa asing (Inggris)

- Memiliki pengalaman dalam organisasi

3. Social Media Specialist dan Copy Writer

- Memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan berbagai platform media sosial

- Memiliki keterampilan copywriting untuk konten media sosial

- Menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai EYD

- Memiliki kemampuan analisis media sosial

4. Perancang Grafis

- Menguasai berbagai program desain, diutamakan Adobe Illustrator, Corel Draw, photoshop, Canca, dll

- Menguasai dan mampu mengaplikasikan prinsip dasar desain visual

- Mampu membuat visualisasi dari pesan yang ingin disampaikan

5. Videografer dan Editor

- Menguasai teknik-teknik dasar fotografi dan videografi

- Menguasai berbagai program editing video diutamakan Adobe Premier Pro, Capcut, After Effect, dll

6. Konten Kreator

- Memiliki pengalaman dalam membuat video kreatif

- Memiliki passion di media sosial, diutamakan TikTok

- Memiliki kemampuan dalam teknik pengambilan gambar dan proses editing sederhana

- Mengikuti perkmebangan atau tren terkini di media sosial

7. Pengelola Perpustakaan Digital

- Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan menguasai bahasa Indonesia sesuai EYD

- Memahami seputar perpustakaan digital

- Mampu bekerja dalam tim

- Memiliki pengalaman berorganisasi

- Menguasai bahasa asing (Inggris)

- Jurusan perpustakaan

- Memahami pengelolaan koleksi

- Memahami klasifikasi dan katalogisasi sederhana

- Mengetahui sistem penomoran buku

8. Pengelola Kerja Sama

- Menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai EYD

- Menguasai Microsoft Offcie

- Menguasai berbagai program desaiun diutamakan Photoshop dan Canva

- Menguasai dan mampu mengaplikasikan prinsip dasar desain visual

- Memiliki pengetahuan/pengalaman terkait konten-konten laman (konten untuk website) akan menjadi nilai tambah.

Demikian informasi magang yang dibuka Kemendiktisaintek.Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) mengerahkan lebih dari 100 personel dari Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP untuk berjaga di kawasan Pasar Tanah Abang. Petugas itu berjaga secara bergantian untuk memantau ketertiban di kawasan tersebut.

"Kalau kemarin Dishub kita tempatkan ada 40-an orang. Kalau Satpol PP antara 50 sampai 70. Bergantian," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Pengawasan ini dilaksanakan agar para pedagang tidak membandel dengan berjualan di trotoar jalan atau pedestarian. Arifin menyadari tanpa kehadiran petugas, biasanya pedagang seenaknya berjualan di trotoar.

"Ya memang seperti di beberapa tempat gitu, memang terkadang kalau pengawasan agak kurang, ya coba-coba kayak gitu (pedagang kembali lagi). Kita sih pengennya semua ikut peran tanggung jawablah," ucapnya.

Menurutnya penertiban itu agar membuat kawasan Tanah Abang lebih tertata rapih dan tertib, agar bisa meningkatkan daya tarik pengunjung. Karena kesemrawutan di Tanah Abang justru akan membuat pengunjung malas untuk datang berbelanja di sana.

"Kalau kumuh, kotor, ya kan, buat jalan juga susah dan sebagainya itu, ya orang juga akan malas entar datang lagi ke Tanah Abang gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kesemrawutan itu dibiarkan, yang mendapatkan kerugiannya tanpa terasa juga para pedagang yang ada di situ gitu kan," kata dia.

Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, Pemkot Jakpus juga mensiagakan petugas PPSU di kawasan tersebut. Ia bahkan mengintruksikan langsung kepada PPSU agar secara rutin melakukan penyapuan di area pasar Tanah Abang.

“Karena nyapu di situ tuh kelihatannya memang harus lebih sering jamnya, karena kan aktivitasnya terlalu tinggi ya, sehingga sering kali sampah lebih cepat berserakan,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempersilakan anak buahnya untuk melakukan penertiban terhadap di kawasan Pasar Tanah Abang , Jakarta. Penertiban itu menyasar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan juru parkir (jukir) liar.

Namun, Rano meminta penertiban itu dilakukan secara humanis dengan tetap memberikan ruang bagi pedagang. Sebab, momentum bulan Ramadan ini jadi kesempatan para pedagang untuk meraup keuntungan.

"Saya juga bilang sama Satpol PP kita tertibkan boleh, tapi kasih ruanglah karena kita tahu misalnya Pasar Tanah Abang sekian tahun sepi kosong, pedagang mengeluh," kata Rano saat ditemui di Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).

Rano menyadari ketika bulan Ramadan, banyak pedagang dadakan yang berjualan di pinggir jalan menggunakan mobil maupun gerobak. Hal itu membuat terganggu kelancaran arus lalu lintas hingga menimbulkan kesemrawutan di kawasan tersebut.

"Ini sekarang lagi momen-momen, nah memang begitu waduh yang namanya jualan pakai mobil pakai gerobak, akhirnya jalan nggak enak," ujar dia.

Dia tetap mengimbau pedagang agar tidak berjualan di titik krusial yang menimbulkan kesemrawutan. Jika imbauan tersebut diabaikan, pihaknya akan dilakukan penindakan.

"Ya kita imbau aja, yuk kita atur yuk gimana caranya. Kalau seminggu dua minggu nggak bisa, terpaksa harus kita tindak, kan gitu," ujarnya.

BEKASI - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendapatkan ancaman dari seorang warga yang membawa sebilah golok. Peristiwa itu terjadi saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara.

Video tersebut pun viral di media sosial (medsos). Dari rekaman video, awalnya petugas berompi Satpol PP hendak menertibkan sebuah tempat penyimpanan kelapa berbentuk kotak berbahan besi.

Barang tersebut terdiri di pinggir jalan atau tepatnya di depan sebuah ruko. Saat proses pembongkaran sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria berbaju merah tidak terima dengan apa yang dilakukan petugas.

Ia meminta agar petugas tidak membongkar tempat penyimpanan kelapa tersebut. "Woy, woy jangan yang ini," kata pria berbaju merah, Minggu (8/2/2026).

Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan pria tersebut. Hingga akhirnya sang pria yang tak berambut itu masuk ke dalam ruko dan keluar membawa senjata tajam jenis golok.

Pria tersebut mengancam seorang petugas yang sebelumnya bersitegang dengan dia. Menghadapi ancaman tersebut, petugas itu terpaksa mundur menuju wali kota ketika golok diacungkan ke arahnya.

"Awas pak, awas pak wali, amankan itu (orangnya)," ucap perekam video.

Tri Adhianto tampak sempat menjauh ketika pria tersebut datang ke arahnya sambil membawa golok. Sang pria pembawa golok akhirnya diberi pengertian oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro terkait penertiban yang dilakukan Pemkot Bekasi.

Menanggapi video tersebut, Tri menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan imbauan kepada pedagang sebelum melakukan penertiban ini. "Tentu sudah ada imbauan sebelumnya petugas jadi kami minta untuk dapat melakukan secara persuasif," katanya.

Terkait ancaman golok, bagi Tri hal itu tidak terlalu mengkhawatirkan buatnya. Ia lebih mengkhawatirkan ketika pelanggaran yang dilakukan masyarakat justru sengaja dibiarkan.

"Saya bukan khawatir kepada goloknya tetapi khawatir jika masyarakat sering melanggar peraturan dan ini akan menjadi kebiasaan. Lama-lama jadi pembiaran, akhirnya para pelanggar merasa dirinya paling benar," tuturnya.

Ia menyebut kemarahan yang muncul dari pria berbaju merah itu merupakan bentuk akumulasi, yang pada akhirnya dilakukan penindakan. Sebab, selama ini mereka dengan nyaman tidak dilakukan penindakan padahal telah melanggar aturan.

“Nah kemarahan inilah bentuk akumulasi pembiaran selama bertahun-tahun ketika enggak pernah ditindak,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan sarana usaha dan modal sebesar Rp570 juta bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah wilayah di Kudus.

Bantuan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jateng ini diserahkan secara simbolis di Lapangan Tenis Indoor Angga Sasana Krida, Rabu (31/12/2025). Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari dalam Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan (PKPK).

Penyaluran bantuan mencakup pengadaan 80 unit tenda baru senilai Rp4 juta per unit yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta estetika lapak para pedagang. Selain sarana fisik, bantuan tersebut juga meliputi pemberian tambahan modal usaha yang menyasar 500 PKL untuk memperkuat perputaran arus kas dan mendukung keberlanjutan operasional bisnis mereka.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng yang sudah memberikan bantuan untuk pengembangan pelaku UMKM di Kudus, khususnya di kalangan PKL. Menurut Sam’ani, mereka adalah penggerak utama ekonomi lokal di tingkat kecamatan.

Pemkab berharap bantuan sarana dan prasarana yang diterima oleh para pedagang kecil tersebut dapat meningkatkan kualitas dagangan yang dijajakan.

"Kami ingin para pelaku usaha tidak hanya berjualan, tetapi juga mampu memasarkan produknya dengan baik, kemasannya menarik, higienis, dan sesuai standar. Jaga kualitas makanan, gunakan perlengkapan seperti masker dan celemek, serta ikut serta mengelola sampah dengan baik," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/1/2026).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Kudus Risdiyanto mengatakan bahwa penyaluran dana CSR ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung penuh program pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Ia berharap bantuan ini dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas.

"Bank Jateng berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kudus. Melalui bantuan ini, kami ingin memastikan para pelaku UMKM dan PKL memiliki sarana yang memadai dan permodalan yang sehat agar usaha mereka dapat terus tumbuh secara berkelanjutan," ujar Risdiyanto.

Plh. Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Djati Solechah, menambahkan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap ekonomi akar rumput. Dengan dukungan ini, diharapkan para PKL di Kudus dapat semakin bersemangat dalam mengembangkan usahanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat timbulan sampah sisa perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta mencapai 415 meter kubik atau setara 91,41 ton. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 132 ton.

Penanganan sampah dilakukan di sejumlah titik utama perayaan, antara lain kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman–MH Thamrin dan sekitarnya, Sarinah, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD dan Bursa Efek Indonesia, Monas dan seluruh Jalan Medan Merdeka, Patung Pemuda Membangun, Lapangan Banteng, serta kawasan Istiqlal dan sekitarnya.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan proses pembersihan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sejak malam hingga dini hari. Meski jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) meningkat dan hujan ringan sempat turun sehingga pembersihan harus banyak dilakukan secara manual menggunakan sapu dan pengki. Basahan hujan membuat sampah menempel di jalan dan membuat berat sampah bertambah karena mengandung air.

“Ribuan petugas kebersihan kami kerahkan dengan dukungan armada pengangkut sampah agar Jakarta kembali bersih sebelum aktivitas warga dimulai. Mejelang Subuh tuntas semua, Jakarta kembali kinclong,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/1/2026).

Ia menambahkan, penurunan timbulan sampah tidak terlepas dari kebijakan pelarangan kembang api, kondisi cuaca, serta konsep perayaan tahun baru yang lebih sederhana dan bermakna. DLH juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas kebersihan yang tetap bekerja menjaga wajah kota.

Tak lupa, Asep mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menjaga kebersihan dengan mengurangi sampah serta membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan. “Kesadaran warga ini sangat membantu dan menjadi kunci terciptanya perayaan yang tertib, nyaman, dan bersih,” katanya.

Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta sendiri digelar dengan pendekatan reflektif melalui doa bersama sebagai wujud empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Menurut Asep, semangat kepedulian dan kebersamaan tersebut sejalan dengan upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan nilai kemanusiaan di ruang-ruang publik Jakarta.

Kudus, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan hibah permodalan sebesar Rp1,25 miliar kepada kelompok pedagang kaki lima (PKL), UMKM, ekonomi kreatif (ekraf), pariwisata, serta pelaku seni, untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendorong pertumbuhan usaha kecil.

Penyerahan hibah yang secara simbolis berlangsung di Kudus, Jateng, Senin, diserahkan Bupati Kudus Sam'ani Intakoris dan Wakil Bupati Bellinda Putri.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus Jadimiko Muhardi Setiyanto di Kudus, Senin, menjelaskan program hibah tahun 2025 merupakan implementasi visi dan misi Bupati-Wakil Bupati periode 2025-2030, serta amanat regulasi daerah terkait penggunaan APBD 2025.

"Total anggaran hibah yang disalurkan mencapai Rp1,25 miliar, diberikan kepada 50 kelompok dengan total 325 anggota," ujarnya.

Bantuan disalurkan melalui tiga organisasi perangkat daerah (OPD), masing-masing mendapat alokasi yang sama per kelompok, yakni Rp25 juta.

Untuk ekonomi kreatif di bawah naungan Disbudpar total bantuan Rp375 juta dengan jumlah kelompok ada 15 kelompok dengan 75 anggota.

Kemudian, untuk pemberdayaan usaha mikro di bawah naungan Dinas Nakerperinkop dan UKM, total bantuan Rp500 juta dengan jumlah kelompok 20 kelompok meliputi 100 anggota.

Kemudian, PKL dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di bawah naungan Dinas Perdagangan mendapatkan bantuan Rp375 juta dengan jumlah 15 kelompok terdiri 150 anggota.

Sedangkan, kelompok PKL penerima hibah berasal dari sejumlah titik, seperti dari Jalan Mangga, Jalan Lukmonohadi, Balai Jagong, pasar-pasar daerah, serta beberapa lokasi di sekitar sekolah.

Bupati Kudus Sam'ani menyebut bantuan modal ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha kecil agar lebih produktif dan kompetitif.

"Salah satu indikator peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah menguatnya UMKM dan ekonomi kreatif. Insya Allah bantuan seperti ini akan terus dilakukan setiap tahun, meskipun volumenya bisa berubah," ujarnya.

Sam'ani menjelaskan pemerintah juga menyiapkan proses pengawasan dan pendampingan.

Wakil Bupati bersama dinas terkait akan melakukan monitoring untuk memastikan bantuan berdampak nyata.

"Nanti, ada klinik UMKM di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah. Para penerima bisa mendapat pelatihan kemasan, pemasaran, termasuk pelatihan TikTok dan teknologi informasi (IT) agar produk mereka lebih menarik. Kami juga bantu konsultasi soal higienitas, perizinan PIRT, halal, hingga SNI," ujarnya.

Sam'ani menegaskan kehadiran pemerintah dalam memberikan bantuan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan daya saing usaha kecil.

"Kami ingin para pelaku usaha tidak hanya berjualan, tetapi bisa memasarkan produknya dengan baik, kemasannya menarik, higienis, dan sesuai standar," ujarnya.

Meski dana hibah dianggap belum signifikan terhadap struktur ekonomi secara keseluruhan, Sam'ani menilai peran UMKM tetap penting sebagai penggerak ekonomi lokal.

Ia menjelaskan sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur pertumbuhan ekonomi Kudus pada angka 78,6 persen, sementara kontribusi UMKM berada di sekitar 4,5 persen.

Namun demikian, pemerintah tetap berkomitmen mendorong UMKM agar dapat memberikan kontribusi lebih besar.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025