Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan alat bukti dan satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025 ke Kejari Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan tersangka yang dilimpahkan yaitu mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto (HS).

"Tim Penyidik pada Jampidsus melaksanakan penyerahan Tersangka HS dan Barang Bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, sebelum pelimpahan ini, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jakarta dan menemukan dokumen serta barang bukti elektronik.

Adapun, Anang menjelaskan kasus bermula ini bermula saat PT Toshida Indonesia (TSHI) memiliki persoalan terkait perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI sekitar Rp130 miliar.

Kemudian, PT TSHI melalui pemiliknya Laode Sinarwan memutar otak untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan itu. Salah satu upayanya yakni bertemu dengan Hery Susanto dengan tujuan mengoreksi penetapan Kemenhut terhadap PT TSHI.

Kala itu, Hery Susanto selaku anggota Komisioner Ombudsman periode 2021—2026 telah menyanggupi permintaan PT TSHI. Bantuan itu salah satunya melakukan pemeriksaan awal terhadap Kemenhut dengan modus seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat.

Hery kemudian mengatur sedemikian rupa agar penetapan Kemenhut RI terhadap PT TSHI yang harus membayar uang denda dinilai keliru.

Ombudsman pun mengoreksi permasalahan PNBP dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah itu, Hery bertemu dengan pihak PT TSHI berinisial LO pada April 2025.

Tujuannya yakni meminta agar Ombudsman bisa menemukan masalah administrasi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak–Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) yang dituangkan dalam keputusan Kemenhut. Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

Setelah serangkaian pemeriksaan Kemenhut selesai, anak buah Laode berinisial LKM diperintahkan oleh Hery untuk menyampaikan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada pihak PT TSHI yang seharusnya bersifat rahasia.

Selain itu, LKM juga dititipkan pesan bahwa putusan hasil pemeriksaan Ombudsman bakal mengintervensi Kemenhut RI sehingga menguntungkan PT TSHI.

"Dalam proses melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI tersebut, HS mengatur sedemikian rupa sehingga disimpulkan dalam LHP Ombudsman bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI terhadap PT. TSHI yang harus membayar uang sebesar Rp130 miliar tersebut adalah keliru dan dikoreksi oleh Ombudsman," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Bareskrim Polri membongkar sindikat impor handphone ilegal dari China senilai sekitar Rp235 miliar setelah menyita puluhan ribu unit ponsel dari sejumlah lokasi di Jakarta hingga Jawa Timur.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menutup kebocoran penerimaan negara.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan di enam lokasi berbeda yang mencakup gudang, ruko, hingga kantor yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan barang impor ilegal di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jawa Timur. Salah satu lokasi yang digeledah adalah kantor PT Tepat Sukses Logistik (TSL) di Komplek Ruko Surya Inti Permata Juanda, Blok B, Gedangan, Sidoarjo, Selasa (21/4/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita puluhan ribu unit ponsel berbagai merek serta belasan ribu suku cadang dengan total nilai sekitar Rp235 miliar.

“Yang pertama adalah merek iPhone sebanyak 56.557 unit dengan nilai valuasinya adalah Rp225.208.000.000. Kemudian yang kedua juga telah disita HP Android berbagai merek sebanyak 1.625 unit dengan nilai valuasinya sebesar Rp5.387.500.000. Ketiga adalah sparepart HP berupa baterai, charger, kabel, dan lain-lain sebanyak 18.574 pieces. Jadi totalnya adalah 76.756 pieces dengan total nilai sebesar Rp235.089.800.000,” paparnya.

Selain menyita puluhan ribu ponsel, penyidik Bareskrim Polri juga menemukan ribuan produk impor ilegal lain berupa pakaian bayi dan mainan anak-anak yang tidak memiliki label Standar Nasional Indonesia (SNI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan kedua produk tersebut seharusnya wajib memenuhi standar keamanan sesuai aturan Kementerian Perindustrian sebelum diperdagangkan.

Namun, penyidik menemukan barang-barang tersebut sudah lebih dulu dijual bebas melalui platform belanja daring meski belum memenuhi persyaratan administratif dan keamanan di Indonesia.

“Selain barang bukti berupa HP, penyidik juga menemukan adanya produk lain berupa pakaian bayi dan mainan anak-anak, yang ini oleh Permenperin diberlakukan SNI-nya secara wajib, dan telah difaktakan oleh penyidik bahwa belum dilengkapinya SNI pada produk pakaian bayi ini,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil gelar perkara yang telah berlangsung, penyidik telah menetapkan dua tersangka utama berinisial DCP alias P dan SJ. Keduanya dinilai bertanggung jawab atas masuknya barang-barang ilegal dan tidak memenuhi standar keamanan tersebut ke Indonesia.

Tersangka DCP disebut berperan sebagai pemasok barang-barang bekas yang tidak dilengkapi SNI, sementara SJ memiliki peran sebagai pihak yang mendistribusikan barang-barang tersebut.

Ade menegaskan modus operandi yang dijalankan oleh para tersangka tersebut di antaranya adalah melakukan praktik under invoicing, underaccounting, hingga undeclared untuk menghindari kewajiban bea cukai atau kepabeanan.

Lebih lanjut, Ade Safri menyebut bahwa para pelaku juga memanfaatkan eksistensi PT TSL sebagai perusahaan holding di Sidoarjo, Jawa Timur, guna melancarkan aksi mereka hingga memanfaatkan sejumlah perusahaan cangkang lain yang terletak di Jakarta.

Ia menegaskan PT TSL merupakan perusahaan holding yang menggunakan sejumlah perusahaan cangkang untuk mengurus dokumen impor handphone ilegal. Satgas penegakan hukum juga akan menelusuri dan mengembangkan kasus tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab atas impor ilegal tersebut.

Berdasar hasil penyidikan pula, ribuan unit ponsel genggam yang dipasok secara ilegal dari China tersebut masuk ke tanah air tanpa dokumen sah yang melekat, lewat kargo udara di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Ade Safri menegaskan Bareskrim Polri berkomitmen mengusut kasus ini secara tuntas dari hulu hingga hilir, termasuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dan membuka peluang penetapan tersangka baru.

“Kami tim penyidik berkomitmen penyidikan atas penanganan perkara a quo akan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Kami pastikan akan tuntas untuk menangani perkara ini untuk menjangkau dari hilir ke hulu semua pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tidak pidana yang terjadi,” tutupnya.

Kedua tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana perdagangan, perindustrian, telekomunikasi, perlindungan konsumen, hingga pencucian uang, antara lain Pasal 106 dan/atau Pasal 111 juncto Pasal 47 ayat 1 serta Pasal 113 juncto Pasal 57 ayat 2 UU 7/2014 tentang Perdagangan, Pasal 120 UU 3/2014 tentang Perindustrian, Pasal 67 UU 20/2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pasal 52 juncto Pasal 32 ayat 1 UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat 1 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 607 ayat 1 huruf A dan B UU 1/2023 KUHP tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah 14 lokasi di Jakarta, Jawa Barat hingga Kalimantan dalam kasus dugaan korupsi kelola tambang terkait Samin Tan.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan dari 14 lokasi itu pihaknya telah menyita dokumen terkait perkara, kendaraan hingga alat berat di lokasi.

"Dari hasil penggeledahan dan penyitaan, saat ini sudah dikumpulkan beberapa barang bukti, baik itu berupa dokumen maupun juga alat bukti elektronik, juga beberapa alat berat di lokasi tambang, kendaraan-kendaraan," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2026).

Kemudian, dia merincikan 14 lokasi yang digeledah itu 10 lokasi berada di Jakarta. Perinciannya, kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), kantor yang terafiliasi hingga sejumlah kediaman Samin Tan dan saksi dalam perkara ini.

Di samping itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kalimantan Tengah dan satu lokasi di Kalimantan Selatan.

"Penggeledahan sudah selesai, tinggal dirincikan nanti, dikompilasi, dikumpulkan dulu, didata, nanti kemudian diajukan penyitaan," imbuhnya.

Adapun, Anang menambahkan bahwa penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara Samin Tan.

"Yang jelas, tim penyidik tidak hanya memproses pidananya, tetapi akan asset recovery-nya untuk pemulihan kerugian negara pasti ada. Dan salah satu kegiatan ini melakukan penggeledahan dan penyitaan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan tambang terkait Crazy Rich Samin Tan periode 2016-2025.

Dalam hal ini, Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal selama 207-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Namun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum mengungkap pihak regulator yang diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sejumlah barang bukti terkait dengan penggeledahan rumah eks Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024.

Syarief mengemukakan barang bukti yang telah disita dari penggeledahan itu berupa dokumen maupun barang bukti elektronik [BBE] terkait perkara sawit itu.

"Ada beberapa, ada dokumen, ada barang bukti elektronik. Itu adalah memang yang kita perlukan," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Secara terperinci, Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis (29/1/2026). Adapun, Syarief juga mengemukakan penggeledahan juga dilakukan di luar kota.

"Tidak [di Jakarta saja], ada yang di luar kota]," imbuhnya.

Selain menggeledah, Syarief menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dalam perkara ini. Namun demikian, dia belum bisa mengungkap sosok saksi yang sudah diperiksa tersebut

"Saksi ya ada lah, 10 orang sampai 20 orang ada," pungkasnya.