Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan alat bukti dan satu tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025 ke Kejari Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan tersangka yang dilimpahkan yaitu mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto (HS).

"Tim Penyidik pada Jampidsus melaksanakan penyerahan Tersangka HS dan Barang Bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, sebelum pelimpahan ini, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan dua ahli. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jakarta dan menemukan dokumen serta barang bukti elektronik.

Adapun, Anang menjelaskan kasus bermula ini bermula saat PT Toshida Indonesia (TSHI) memiliki persoalan terkait perhitungan PNBP oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI sekitar Rp130 miliar.

Kemudian, PT TSHI melalui pemiliknya Laode Sinarwan memutar otak untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan itu. Salah satu upayanya yakni bertemu dengan Hery Susanto dengan tujuan mengoreksi penetapan Kemenhut terhadap PT TSHI.

Kala itu, Hery Susanto selaku anggota Komisioner Ombudsman periode 2021—2026 telah menyanggupi permintaan PT TSHI. Bantuan itu salah satunya melakukan pemeriksaan awal terhadap Kemenhut dengan modus seolah-olah berawal dari pengaduan masyarakat.

Hery kemudian mengatur sedemikian rupa agar penetapan Kemenhut RI terhadap PT TSHI yang harus membayar uang denda dinilai keliru.

Ombudsman pun mengoreksi permasalahan PNBP dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar kepada negara. Setelah itu, Hery bertemu dengan pihak PT TSHI berinisial LO pada April 2025.

Tujuannya yakni meminta agar Ombudsman bisa menemukan masalah administrasi dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak–Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PNBP IPPKH) yang dituangkan dalam keputusan Kemenhut. Atas perbuatannya itu, Hery pun diberikan imbalan uang sejumlah Rp1,5 miliar.

Setelah serangkaian pemeriksaan Kemenhut selesai, anak buah Laode berinisial LKM diperintahkan oleh Hery untuk menyampaikan draf Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman kepada pihak PT TSHI yang seharusnya bersifat rahasia.

Selain itu, LKM juga dititipkan pesan bahwa putusan hasil pemeriksaan Ombudsman bakal mengintervensi Kemenhut RI sehingga menguntungkan PT TSHI.

"Dalam proses melakukan pemeriksaan kepada Kementerian Kehutanan RI tersebut, HS mengatur sedemikian rupa sehingga disimpulkan dalam LHP Ombudsman bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan RI terhadap PT. TSHI yang harus membayar uang sebesar Rp130 miliar tersebut adalah keliru dan dikoreksi oleh Ombudsman," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Ombudsman, Hery Susanto ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025. Pasalnya, Hery baru sepekan menjabat sebagai Ketua Ombudsman.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini dilatarbelakangi oleh persoalan perhitungan PNBP oleh Kemenhut terkait PT TSHI.

Kemudian PT TSHI mencari solusi dengan meminta bantuan Hery selaku komisioner ombudsman. Hery berperan membuat surat rekomendasi untuk mengoreksi persoalan PT TSHI.

Surat itu merekomendasikan agar PT TSHI bisa melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Hery diduga menerima uang Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI.

"Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan yaitu Saudara HS ya, menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dilansir laman resmi Ombudsman, sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman periode 2026-2031, dia merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR RI pada Januari 2026.

Pria kelahiran di Cirebon pada 9 April 1975 itu, menempuh pendidikan doktoral di Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.

Rekam jejak kariernya bisa dikatakan cukup menoreh. Dia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019 dan Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014.

Selain itu, Hery pernah menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada periode 2016–2021. Dirinya juga berpengalaman menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2017–2022.

Hery dikenal aktif memberikan dukungan penguasaan kelembagaan Ombudsman melalui revisi Undang-Undang Ombudsman. Tak hanya itu, dirinya dikenal aktif melakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi multipihak melalui pendekatan Eptahelix guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Harta Kekayaan Hery Susanto Rp4,1 miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hery Susanto untuk tahun 2025 mencapai Rp4,1 miliar. Pada laporan ini, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Ombudsman.

Secara rinci, dia memiliki harta berupa tanah dan bangunan seluas 150 m2/70 m2 di Jakarta Timur merupakan hasil sendiri senilai Rp1,8 miliar, serta tanah dan bangunan 106 m2/121 m2 di Kab/Kota Cirebon senilai Rp550 juta. Total dari aset ini Rp2,35 miliar.

Pada aset transportasi dan mesin, Hery mempunyai motor Vespa LX Inget 125 tahun 2022 seharga Rp50 juta dan mobil Chery Micro tahun 2025 senilai Rp545 juta. Harta ini merupakan hasil sendiri dengan total Rp595 juta.

Kemudian harta bergerak lainnya Rp685 juta, kemudian kas dan setara kas Rp539 juta. Dia tidak memiliki surat berharga, harta lainnya, maupun utang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga menerima Rp1,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan angka tersebut terungkap dari proses pengusutan kasus nikel.

"Ada penerimaan uang untuk saat ini saja kami bisa mendeteksi sekitar Rp1,5 miliar," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia mengemukakan, penerimaan itu terjadi sekitar 2025. Kala itu, Hery Susanto masih menjabat sebagai salah satu komisioner ombudsman.

"Ya, jadi itu pada saat yang bersangkutan sebagai komisioner. Ini kejadian di tahun 2025, ya. Tahun 2025," imbuhnya.

Adapun, Syarief menjelaskan kasus ini dilatarbelakangi oleh persoalan perhitungan PNBP oleh Kemenhut terkait PT TSHI.

Kemudian PT TSHI mencari solusi dengan meminta bantuan Hery selaku komisioner ombudsman. Perannya, Hery telah membuat surat rekomendasi untuk mengoreksi persoalan PT TSHI. Surat itu merekomendasikan agar PT TSHI bisa melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar.

Atas perbuatannya itu, Hery dipersangkakan Pasal 12 huruf a, 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP yang baru.

"Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," pungkasnya.