Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menekankan pentingnya kepastian pasokan gas guna menjaga daya saing, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menyampaikan pihaknya menilai keberlanjutan pasokan energi yang kompetitif menjadi faktor kunci agar industri tetap dapat beroperasi optimal, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dirinya mengungkapkan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi industri harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG yang memiliki harga jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar 20,5 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar 15–16 dolar AS per MMBTU atau hampir dua kali lipat dibandingkan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima pelaku industri, realisasi AGIT pada Juni 2026 berpotensi turun hingga di bawah 30 persen.

Menurut Edy, yang menjadi perhatian utama industri bukan hanya persoalan harga, tetapi juga kepastian pasokan energi yang dapat mendukung keberlangsungan operasional pabrik.

Industri keramik yang tergabung dalam ASAKI saat ini menopang investasi besar dan menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” katanya.

ASAKI menilai industri masih dapat menjaga daya saing apabila harga gas rata-rata berada pada kisaran 7–9 dolar AS per MMBTU, setara dengan harga gas industri di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Target tersebut dinilai dapat tercapai apabila AGIT direalisasikan minimal 80 persen dan sisanya dipenuhi melalui LNG.

Senada dengan itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menegaskan bahwa kepastian pasokan gas menjadi kebutuhan mendesak bagi sektor manufaktur. Menurutnya, ketidakpastian pasokan saat ini mulai mengganggu aktivitas produksi industri.

“Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80 persen dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025,” katanya.

Yustinus menyebut informasi yang diterima pelaku industri menunjukkan realisasi AGIT saat ini hanya sekitar 27,5 persen dari alokasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, penggunaan gas di luar AGIT dikenakan tarif sekitar 20 dolar AS per MMBTU per Juni 2026.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri setelah menerima informasi adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat akibat mahalnya gas industri.

Momen terjadi saat Dasco menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (23/6). Dia menelepon Simon sesaat sebelum menyampaikan sambutan di acara tersebut.

"Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, ini saya tadi sudah rancang pidato cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelepon Dirut Pertamina.

Perbincangan dalam telepon itu dilakukan Dasco sambil mendekatkan gawainya ke mikrofon sehingga suara percakapan itu terdengar oleh audiens. Dalam telefon itu, Dirut Pertamina pun menyatakan akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian," kata Simon dalam perbincangan telefon itu.

Dia pun menyampaikan bahwa ada ancaman PHK sebanyak 55.000 karyawan di sejumlah pabrik keramik di Bekasi akibat mahalnya gas industri tersebut. Pihaknya pun memastikan akan mencari jalan keluar mengenai permasalahan tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menilai hilirisasi industri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan Indonesia.

Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Senin menyampaikan, melalui pengolahan komoditas menjadi produk antara maupun produk akhir, Indonesia berpeluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat daya saing di pasar domestik dan global.

Esther mengatakan konsep hilirisasi sangat relevan diterapkan pada berbagai komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao.

Menurutnya, pengolahan komoditas tersebut menjadi produk intermediate maupun produk final akan meningkatkan nilai jual produk dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Saya sepakat dengan konsep hilirisasi industri untuk komoditas perkebunan karena dengan hilirisasi komoditas kopi, coklat dan lain-lain, bisa diolah menjadi produk intermediate bahkan produk final sehingga harganya pun bisa lebih mahal di pasar," ujarnya.

Meski demikian, Esther menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, hilirisasi industri perlu mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain meningkatkan harga dan nilai tambah produk, hilirisasi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, membantu pengentasan kemiskinan, serta menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

"Artinya hilirisasi industri tidak hanya concern pada nilai tambah dan harga produk yang lebih mahal tetapi hilirisasi industri juga harus memberikan benefit pada lingkungan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain," katanya.

Lebih lanjut, Esther menilai penguatan pasar domestik harus menjadi prioritas dalam strategi hilirisasi nasional. Ia mengingatkan Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984 dan pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran penting dalam membangun ketahanan sektor pangan dan komoditas nasional.

Menurutnya, dengan memperkuat pasar domestik, pelaku industri dapat terus meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk sehingga lebih siap bersaing di pasar internasional.

Esther juga menyoroti masih adanya tantangan dalam pengembangan produk hilir komoditas perkebunan Indonesia. Meski Indonesia merupakan produsen berbagai bahan baku unggulan, kualitas sejumlah produk hilir dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk internasional.

Ia mencontohkan industri cokelat nasional yang masih menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk dengan kualitas setara cokelat asal Swiss maupun Belgia.

Untuk mendukung keberhasilan hilirisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak yang masuk dalam rantai pasok, Esther mengusulkan empat pilar utama pembangunan sektor pangan dan pertanian berkelanjutan.

Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan yang mendukung dan memungkinkan, karakteristik pasar yang menguntungkan, optimalisasi karakteristik produksi, serta penciptaan mata pencaharian alternatif.

Menurutnya, lingkungan yang mendukung mencakup berbagai faktor seperti kebijakan, regulasi, layanan, kelembagaan, hingga infrastruktur yang mampu menciptakan prasyarat bagi produksi pangan berkelanjutan dan peningkatan kinerja ekonomi.

Esther menambahkan, petani kecil membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan, pendampingan teknis, pembiayaan, teknologi, serta informasi pasar. Dukungan tersebut akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil produksi, dan daya saing komoditas nasional.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah mengambil peran lebih besar dalam menyediakan akses terhadap benih unggul, pupuk berkualitas, teknologi pertanian, serta layanan penyuluhan yang memadai.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi, melalui peningkatan kerja sama pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi bagi masyarakat pengguna di Provinsi Riau.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Jakarta, Jumat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tepat volume.

Pengawasan juga mencakup penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi X-Star bagi konsumen nontransportasi darat, seperti sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan umum.

Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

Menurutnya, karakteristik geografis Riau sebagai jalur utama lintas Sumatera menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan logistik antardaerah yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM.

“Untuk itu, diperlukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik,” papar Wahyudi.

Selain faktor tingginya mobilitas kendaraan, BPH Migas juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Salah satunya melalui penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai atau kendaraan yang tidak laik jalan.

Wahyudi menjelaskan, kendaraan yang kerap disebut sebagai kendaraan "zombie" ditemukan membeli BBM subsidi maupun kompensasi menggunakan QR Code.

“Identitas kendaraan tersebut tidak jelas dan sering berganti-ganti pelat nomor yang disesuaikan dengan QR Code yang didapatkannya untuk membeli BBM subsidi. Kita bisa melakukan pengawasan bersama untuk menindaknya,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Riau juga membuka peluang pertukaran data yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program kerja lanjutan akan disusun secara lebih rinci sebagai tindak lanjut pelaksanaan PKS.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat memberikan manfaat optimal bagi kedua pihak dan dapat dilaksanakan dengan baik. BPH Migas siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap penguatan koordinasi dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan di lapangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pemerintah dan dan BPH Migas. Semoga dari kerja sama ini dapat diperoleh data yang akurat dan menjadikan bahan evaluasi sehingga kita bisa melakukan pengawasan bersama,” pungkasnya.

Kerja sama dengan Provinsi Riau menjadi PKS ke-25 yang dijalin BPH Migas bersama pemerintah provinsi di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi agar manfaat subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam penandatanganan ini, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Erika Retnowati, dan Fathul Nugroho. Selain itu hadir juga, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Ninno Wastikasari.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pelaku industri kreatif perlu memiliki pondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat untuk dapat memenangkan persaingan bisnis pada masa mendatang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pembinaan industri kecil menengah (IKM) sektor kreatif agar mampu menangkap peluang pasar yang semakin berkembang, seiring meningkatnya jumlah konsumen dari kalangan generasi muda yang dinamis dalam menentukan pilihan produk.

Upaya tersebut dilakukan melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) dengan memperkuat kapasitas pelaku usaha sektor fesyen dan kriya agar lebih memahami kebutuhan pasar, serta mampu menyusun strategi bisnis yang tepat.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pelaku industri kreatif perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai perilaku konsumen untuk menghasilkan produk yang relevan dan berdaya saing tinggi.

“Pelaku industri kreatif perlu memiliki pondasi pengetahuan dan riset pasar yang kuat untuk dapat memenangkan persaingan bisnis pada masa mendatang. Oleh sebab itu, Kemenperin melalui BPIFK secara rutin menyelenggarakan workshop Creative Talk sebagai upaya penguatan ekosistem industri kreatif dan peningkatan daya saing pelaku usaha,” kata Menperin.

Menurut dia, kreativitas dan inovasi harus berjalan seiring dengan kemampuan membaca kebutuhan pasar yang terus berubah. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menghadirkan produk yang tidak hanya menarik dari sisi desain, tetapi juga sesuai dengan preferensi konsumen.

“Sudah saatnya produk kreatif Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita memiliki banyak perancang dan pelaku industri yang kreatif, inovatif, serta harus adaptif dalam memahami produk yang relevan untuk target pasar yang disasar,” tuturnya.

Sebagai bagian dari program pembinaan industri kreatif, BPIFK menggelar workshop Creative Talk bertema Consumer Behavior: Memahami Konsumen untuk Mengembangkan Bisnis Kreatif pada 11 Juni 2026 di Badung, Bali.

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Mahasaraswati Denpasar dan diikuti pelaku industri kreatif, khususnya sektor fesyen dan kriya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengatakan pemahaman terhadap perilaku konsumen menjadi fondasi penting dalam pengembangan produk maupun penyusunan strategi bisnis.

“Keberhasilan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan kreativitas perancangnya, tetapi juga oleh kemampuan menjawab kebutuhan serta preferensi konsumen. Oleh karena itu, pelaku IKM perlu memahami perubahan perilaku pasar agar dapat menghasilkan produk yang tepat sasaran,” ujar Reni.

Ia menambahkan, melalui program Creative Talk, Kemenperin ingin membantu pelaku IKM lebih dekat dengan pasar sehingga mampu menghasilkan produk yang relevan, bernilai tambah, dan memiliki daya saing tinggi di pasar domestik maupun global.

Kemenperin menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam aspek pengembangan bisnis, pemasaran, hingga perluasan jaringan usaha.

Berbagai studi bisnis global menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pasar dan strategi pengembangan bisnis yang tepat menjadi salah satu faktor utama kegagalan usaha.

Dalam workshop tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai berbagai aspek riset perilaku konsumen, mulai dari identifikasi kebutuhan dan kebiasaan konsumen, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, penyusunan nilai tambah produk, hingga strategi pemasaran yang sesuai dengan target pasar.

Kepala BPIFK Dickie Sulistya Aprilyanto menegaskan pihaknya akan terus menghadirkan program pembinaan yang berfokus pada penguatan kapasitas bisnis, strategi pemasaran, dan peningkatan kualitas produksi bagi pelaku industri kreatif.

“Memahami perilaku konsumen merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun strategi bisnis yang tepat. BPIFK berkomitmen menjadi mitra bagi pelaku industri kreatif untuk meningkatkan kapasitasnya, mulai dari pengembangan produk hingga penyusunan strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan pasar,” ungkap Dickie.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong Jawa Tengah untuk berkembang menjadi hub investasi Asia sekaligus model percepatan investasi nasional.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat mengatakan Jawa Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi wilayah paling kompetitif dalam menarik investasi baru.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan daya saing provinsi tersebut terus menguat, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi di sejumlah kawasan industri serta tingkat efisiensi investasi yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Dorongan tersebut disampaikan dalam audiensi jajaran Apindo dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (18/6).

Lebih lanjut, Bob Azam menilai percepatan pembangunan infrastruktur logistik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Penguatan pelabuhan, pengembangan dry port di Batang dan Kendal, serta integrasi kawasan industri dengan rantai pasok nasional dan global dinilai menjadi faktor penting agar Jawa Tengah mampu menjadi pusat investasi dan logistik berkelas internasional.

Apindo juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan daerah tersebut sebagai pusat investasi, manufaktur, logistik, dan rantai pasok yang mampu bersaing dengan berbagai pusat investasi regional, termasuk Vietnam.

Dalam kesempatan itu, Apindo memaparkan hasil kajian yang menunjukkan Jawa Tengah memiliki sejumlah keunggulan strategis.

Keunggulan tersebut meliputi posisi geografis yang berada di tengah Pulau Jawa, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif dan melimpah, kawasan industri yang terus berkembang, iklim investasi yang kondusif, serta dukungan infrastruktur dan konektivitas yang semakin baik.

Menurut Apindo, di tengah tren relokasi industri global akibat strategi China+1 dan meningkatnya biaya produksi di sejumlah negara tujuan investasi, Jawa Tengah berada pada posisi yang strategis untuk menangkap arus investasi baru dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmennya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menghubungkan kekuatan industri Jawa Barat dan Jawa Timur.

Menurut dia, Jawa Tengah memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kondisi sosial yang aman dan kondusif, biaya tenaga kerja yang kompetitif, dukungan pendidikan vokasi melalui SMK dan Balai Latihan Kerja (BLK), serta komitmen pemerintah daerah dalam mengawal regulasi, infrastruktur, dan kemudahan berusaha.

Terkait penguatan sektor logistik, Ahmad Luthfi mengatakan revitalisasi pelabuhan telah diajukan kepada pemerintah pusat. Selain itu, pengembangan Dry Port Batang juga telah memperoleh persetujuan sebagai bagian dari penguatan ekosistem investasi di Jawa Tengah.

Sementara itu, Dewan Pakar Apindo Anton J Supit menilai momentum percepatan investasi perlu diperkuat melalui perluasan akses pasar global.

Salah satunya melalui penyelesaian dan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang diyakini dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi sekaligus basis ekspor.

Anton juga mengusulkan pembentukan tim kecil yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bappenas, dan Apindo guna mengawal berbagai agenda strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

Agenda tersebut mencakup pengembangan pelabuhan, penguatan logistik, konektivitas kawasan industri, serta percepatan investasi prioritas.

Menurut dia dengan dukungan kebijakan yang konsisten, perbaikan sistem logistik yang terintegrasi, penguatan rantai pasok industri, serta kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha, Jawa Tengah berpeluang menjadi pusat investasi paling kompetitif di Indonesia.

Selain itu, provinsi tersebut juga bisa menjadi contoh transformasi ekonomi daerah yang mampu menarik investasi global, menciptakan lapangan kerja produktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bank Mega Syariah melihat penguatan dolar AS sebagai salah satu dinamika global yang perlu dicermati.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah memandang, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) tidak mengurangi peluang pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang memiliki fundamental usaha yang kuat dan prospek pertumbuhan yang positif.

Dalam hal ini, perseroan juga tetap optimistis terhadap prospek pertumbuhan pembiayaan komersial sepanjang tahun 2026, di tengah penguatan mata uang AS.

“Bank Mega Syariah melihat penguatan dolar AS sebagai salah satu dinamika global yang perlu dicermati. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi peluang pertumbuhan pembiayaan korporasi. Kebutuhan pembiayaan pada sektor-sektor produktif masih tetap terbuka seiring aktivitas ekonomi yang terus berjalan,” kata Corporate & Business Banking Division Head Bank Mega Syariah Guritno dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis.

Penguatan dolar AS, catat perseroan, menjadi salah satu faktor eksternal yang perlu dicermati, karena berpotensi mempengaruhi biaya usaha, arus kas, serta kebutuhan modal kerja pelaku usaha.

Namun demikian, aktivitas ekonomi domestik yang tetap berjalan dan kebutuhan pembiayaan di berbagai sektor strategis dinilai masih membuka ruang pertumbuhan yang menjanjikan.

Oleh sebab itu, Guritno mengatakan bahwa Bank Mega Syariah tetap fokus mendorong pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki ketahanan tinggi terhadap dinamika ekonomi global.

Pada sisi lain, penguatan dolar AS dinilai dapat menjadi momentum positif bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor. Nilai tukar yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia sekaligus mendorong peningkatan pendapatan perusahaan yang memiliki basis pendapatan dalam valuta asing.

Melihat peluang tersebut, perseroan menyatakan bahwa pihaknya secara aktif menjalin komunikasi dengan nasabah dan calon nasabah yang memiliki basis usaha berorientasi ekspor guna memahami kebutuhan pembiayaan serta rencana ekspansi bisnis mereka.

Selain itu, perseroan juga terus membuka peluang pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki prospek ekspor yang baik dan sejalan dengan strategi bisnis perusahaan.

Meski demikian, Bank Mega Syariah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap penyaluran pembiayaan. Seluruh proses pembiayaan dilakukan melalui asesmen yang komprehensif terhadap profil risiko, kemampuan pembayaran, serta ketahanan usaha nasabah terhadap perubahan kondisi pasar global.

Per Mei 2026, total pembiayaan Bank Mega Syariah tumbuh sebesar 7,20 persen menjadi lebih dari Rp9,9 triliun, dibandingkan posisi Mei 2025 yang sebesar Rp9,3 triliun.

Outstanding pembiayaan komersial Bank Mega Syariah mencapai lebih dari Rp5,7 triliun. Secara tahun kalender berjalan (year to date/ytd), angka tersebut tumbuh sebesar 13,22 persen dibandingkan posisi Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp5,17 triliun.

Kinerja pembiayaan komersial ini ditopang oleh dua sub-segmen utama, yaitu pembiayaan korporasi dengan porsi sebesar 43,76 persen dari total pembiayaan bank atau lebih dari Rp4,4 triliun, serta Business Banking dengan kontribusi sebesar 13,86 persen atau senilai lebih dari Rp1,4 triliun pada Mei 2026.

Guritno mengatakan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi kontributor utama pertumbuhan pembiayaan korporasi Bank Mega Syariah.

Kedua sektor tersebut dinilai memiliki fundamental yang kuat, kebutuhan yang relatif stabil, serta prospek pertumbuhan yang positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Di samping itu, perseroan melihat peluang pembiayaan pada infrastruktur, komoditas, perdagangan, transportasi dan logistik, serta berbagai sektor jasa lainnya yang memiliki prospek usaha yang baik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian memproyeksikan penguatan nilai tukar rupiah masih berpotensi berlanjut ke kisaran Rp17.500 per dolar AS seiring meningkatnya kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia.

“Saya memperkirakan rupiah masih berpotensi menguat menuju kisaran Rp17.500 per dolar AS pada pekan depan. Pasar mulai melihat bahwa otoritas ekonomi Indonesia bersedia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memulihkan kepercayaan investor,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih rinci, Fakhrul memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.450 hingga Rp17.650 per dolar AS dengan kecenderungan menguat.

Menurutnya, penguatan rupiah saat ini bukan semata-mata didorong oleh sentimen jangka pendek, melainkan mulai ditopang oleh perbaikan ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.

Selama beberapa bulan terakhir, rupiah mengalami tekanan yang cukup besar akibat kombinasi faktor eksternal dan meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan domestik. Namun, sebagian besar faktor tersebut kini mulai menunjukkan perbaikan.

Fakhrul mencatat terdapat tiga langkah penting yang saat ini menjadi fondasi penguatan rupiah, salah satunya komitmen kuat otoritas moneter terhadap stabilitas nilai tukar melalui kenaikan suku bunga secara kumulatif sebesar 75 basis poin (bps).

Langkah tersebut memberikan sinyal yang jelas kepada pasar bahwa stabilitas rupiah menjadi prioritas utama dan membantu meningkatkan daya tarik aset keuangan Indonesia.

Kedua, penyesuaian harga BBM khususnya Pertamax mulai memperbaiki persepsi pasar terhadap kondisi fiskal Indonesia.

Meskipun langkah ini merupakan kebijakan yang tidak populer, langkah tersebut menunjukkan adanya keberanian pemerintah untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna menjaga keberlanjutan APBN.

Ketiga, efisiensi dan penyesuaian anggaran program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dibaca pasar sebagai sinyal bahwa disiplin fiskal kembali menjadi prioritas.

“Pasar selama beberapa bulan terakhir menunggu bukti bahwa Indonesia bersedia melakukan normalisasi fiskal. Kini sinyal tersebut mulai terlihat. BI sudah bergerak melalui kenaikan suku bunga, sementara pemerintah mulai melakukan penyesuaian fiskal. Kombinasi inilah yang menjadi fondasi penguatan rupiah,” jelas Fakhrul.

Ia juga mencatat, respons pasar terhadap perubahan kebijakan tersebut mulai terlihat cukup nyata. Pada pekan lalu, catat Fakhrul, rupiah menjadi mata uang dengan penguatan terbesar kedua di Asia setelah won Korea Selatan.

Apabila proses normalisasi fiskal terus berlanjut dan konsistensi kebijakan tetap terjaga, Fakhrul melihat peluang rupiah menjadi salah satu mata uang dengan penguatan terbaik di kawasan pada pekan ini cukup terbuka.

Selain faktor domestik, ia menilai perkembangan geopolitik global juga berpotensi memberikan tambahan momentum positif bagi rupiah.

Menurutnya, membaiknya hubungan Amerika Serikat dan Iran serta meningkatnya peluang tercapainya kesepakatan yang lebih permanen akan membantu menurunkan premi risiko global, memperbaiki sentimen pasar negara berkembang, serta mengurangi tekanan terhadap harga energi dunia.

“Apabila proses perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran terus bergerak ke arah yang positif, maka momentum penguatan rupiah dapat menjadi semakin kuat. Risiko geopolitik yang menurun biasanya akan mendorong investor kembali masuk ke aset-aset emerging markets, termasuk Indonesia,” kata Fakhrul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong penguatan konsumsi susu masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan daya saing demi menciptakan generasi Indonesia Emas 2045.

"Mari kita selamatkan bangsa kita, dengan menyelamatkan generasi kita. Mari promosikan terus untuk minum susu setiap hari," kata Hanif ditemui dalam Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu.

Dia menyoroti rendahnya konsumsi susu masyarakat Indonesia yang rata-rata baru setara satu sendok per hari dan perlu segera ditingkatkan.

Hanif menilai peningkatan konsumsi susu menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang sehat dan produktif.

Dia konsumsi susu nasional saat ini masih berkisar 16,2 hingga 16,8 liter per kapita per tahun atau setara sekitar satu sendok susu per orang setiap hari.

Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk mendukung pertumbuhan tulang, perkembangan otak, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ia mengatakan susu mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B12, dan vitamin D yang dibutuhkan tubuh.

Ia menekankan ketersediaan gizi yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas generasi produktif yang akan menjadi penggerak pembangunan nasional pada masa mendatang.

Hanif menegaskan peningkatan konsumsi susu harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh lapisan masyarakat.

"Segera gelorakan semangat minum susu. Wajib, karena sampai hari ini baru satu sendok (konsumsi susu), kita tidak mau kehilangan satu pun generasi kita setiap harinya. Bangun iklim, hilirisasi," katanya.

Menurutnya, upaya tersebut tidak boleh berhenti pada peringatan Hari Susu Nusantara, melainkan harus diwujudkan dalam perubahan pola konsumsi masyarakat sehari-hari.

Ia mengingatkan Indonesia sedang menikmati bonus demografi sehingga penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat strategis bagi masa depan bangsa.

Karena itu, edukasi mengenai pentingnya konsumsi susu perlu terus diperluas agar kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi semakin meningkat.

Melalui peringatan Hari Susu Nusantara 2026, Hanif berharap gerakan minum susu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

dibandingkan dengan potensi teknis energi surya Indonesia yang sangat besar, pemanfaatannya masih di bawah satu persen. Artinya, ruang pertumbuhan ke depan masih sangat luas

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mendorong percepatan adopsi energi surya, melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sektor industri guna memperkuat daya saing nasional.

Mada Ayu dalam keterangan diterima Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa periode 2026–2028 merupakan momentum penting bagi percepatan adopsi PLTS di sektor industri.

Menurut dia, pemanfaatan energi surya di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, terutama dari sektor manufaktur yang saat ini menjadi pengguna terbesar PLTS atap nasional.

"Namun jika dibandingkan dengan potensi teknis energi surya Indonesia yang sangat besar, pemanfaatannya masih di bawah satu persen. Artinya, ruang pertumbuhan ke depan masih sangat luas," ujar Mada.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Green Energy Solutions Forum for Manufacture Owners yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/6) yang menghadirkan pelaku industri, pemilik manufaktur, serta pemangku kepentingan energi terbarukan untuk membahas strategi peningkatan daya saing industri melalui energi surya.

Lebih lanjut, disampaikan dia, kombinasi dukungan kebijakan, peningkatan kuota PLTS atap, percepatan permintaan dari sektor industri, serta tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan menjadi faktor utama yang mendorong adopsi energi surya semakin cepat dalam beberapa tahun ke depan.

AESI menilai bahwa tuntutan Environmental, Social and Governance (ESG), transparansi jejak karbon dalam rantai pasok global, serta implementasi penuh Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa sejak awal 2026 semakin mempertegas bahwa energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi industri yang ingin mempertahankan akses pasar internasional.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyempurnaan regulasi, memperkuat standar kualitas dan bankability proyek, serta menjadi jembatan antara industri, regulator, BUMN terkait dan pelaku usaha surya guna mempercepat transformasi energi nasional.

Sementara itu CEO Trivigo Kunadi Setiadi, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi industri untuk mempercepat transisi menuju energi hijau.

Menurut dia, dukungan regulasi yang semakin terbuka, harga teknologi panel surya yang semakin terjangkau, serta tuntutan pasar global terhadap jejak karbon produk Indonesia menjadi kombinasi yang jarang terjadi dalam satu waktu.

"Ada tiga hal yang jarang sekali bergerak bersamaan, dan ketiganya sedang bergerak sekarang. Regulasi semakin mendukung, harga teknologi semakin kompetitif dan tekanan pasar global terhadap jejak karbon semakin nyata. Ketika ketiga faktor ini sudah sejajar, menunda keputusan justru menjadi kerugian yang kita pilih sendiri," ujar Kunadi.

Ia menjelaskan tekanan biaya energi kini menjadi salah satu tantangan terbesar sektor manufaktur. Pada industri tekstil, misalnya, biaya listrik dapat menyumbang hingga 15–25 persen dari total biaya produksi.

Di tengah persaingan ekspor yang semakin ketat, efisiensi energi menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi margin usaha dan kemampuan perusahaan memenangkan pasar internasional.

"Pabrik tidak bangkrut dalam semalam karena tagihan listrik. Namun margin akan terus menyempit dari tahun ke tahun sampai suatu saat perusahaan menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi kompetitif. Energi menjadi fondasi utama daya saing industri," tegas Kunadi.

Ia juga menepis anggapan bahwa investasi energi surya masih terlalu mahal. Menurutnya, banyak pelaku industri masih berfokus pada nilai investasi awal tanpa melihat manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh perusahaan.

"Pertanyaan yang benar bukan berapa biaya pemasangannya, tetapi berapa biaya yang harus ditanggung jika kita tidak melakukannya. Dengan kondisi teknologi dan skema pembiayaan saat ini, banyak proyek dapat mencapai pengembalian investasi dalam empat hingga enam tahun, sementara manfaat penghematan bisa dinikmati hingga puluhan tahun berikutnya," jelasnya.

Kunadi mengingatkan bahwa energi hijau kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan faktor penentu akses pasar dan keberlangsungan bisnis di masa depan.

"Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, penggunaan energi surya di sektor industri tidak lagi menjadi pembeda, melainkan standar minimum. Perusahaan yang bergerak lebih cepat akan menikmati keuntungan kompetitif yang sulit dikejar oleh mereka yang terlambat. Waktunya bukan besok, bukan tahun depan, tetapi sekarang," pungkas Kunadi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus mengalami penguatan dan saat ini kembali berada di bawah level Rp18.000 per dolar AS, pascakenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) menjadi 5,5 persen.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa investor asing merespons positif penguatan bauran kebijakan, yakni kenaikan BI-Rate serta penguatan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN).

“Hal ini tercermin dari meningkatnya aliran masuk modal asing ke instrumen SRBI pasca lelang SRBI pada 10 Juni 2026. Aliran masuk modal asing juga mulai kembali terjadi di pasar SBN, terutama pada tenor pendek dan menengah,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Ramdan menambahkan bahwa bank sentral Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik guna mendukung aliran masuk modal asing.

Selain itu, BI juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri (offshore) serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik secara konsisten dan terukur.

Pada Selasa (9/6) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan, BI memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) sehingga kini berada pada level 5,5 persen.

Sejalan dengan itu, suku bunga deposit facility dan lending facility juga dinaikkan masing-masing sebesar 25 bps sehingga menjadi 4,50 persen dan 6,25 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah telah melebihi proyeksi bank sentral sehingga Dewan Gubernur BI melalui Rapat Mingguan pada Selasa memutuskan untuk menaikkan BI-Rate.

Dalam siaran persnya, BI juga mengumumkan langkah-langkah penguatan stabilisasi rupiah di antaranya kenaikan struktur suku bunga SRBI untuk seluruh tenor, pemberian insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai bagi investor asing, pembukaan kembali window lelang instrumen repo bagi perbankan, serta peningkatan intensitas operasi moneter, baik rupiah maupun valas.

Adapun BI belum lama ini telah menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps pada RDG Bulanan pada 19-20 Mei 2026.

Kenaikan BI-Rate pada Mei 2026 menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di level 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI sebelumnya telah memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Selanjutnya, BI dijadwalkan kembali melaksanakan RDG Bulanan pada 17-18 Juni 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN Dony Oskaria memaparkan tiga pilar utama transformasi ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia.

"Dalam satu negara yang sedang melakukan transformasi tentu akan ada respons, baik positif maupun negatif. Tetapi yang paling penting adalah pemahaman masyarakat mengenai proses transformasi yang sedang dijalankan secara fundamental oleh pemerintah," kata Dony dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, berbagai program strategis yang saat ini dijalankan pemerintah bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang dirancang secara menyeluruh.

Saat ini, tutur Dony, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi utama menuju negara maju.

Menurutnya, tidak ada negara yang dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Karena itu, pemerintah menjalankan berbagai program mulai dari pencetakan sawah baru, pembangunan jaringan irigasi, pengendalian alih fungsi lahan pertanian, hingga reformasi tata niaga pupuk.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan pembelian gabah petani dan kapasitas penyimpanan pangan nasional melalui Bulog guna mendukung target swasembada pangan.

Selain pangan, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi sebagai pilar kedua transformasi ekonomi nasional.

Dony mengatakan negara maju harus memiliki kemandirian energi agar tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah mengembangkan energi baru dan terbarukan, memperluas program biodiesel B50, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional, serta melakukan eksplorasi sumber energi baru.

"Kalau sebuah negara ingin berdaulat dan menjadi negara maju, maka harus memiliki ketahanan energi. Karena itu kita mengembangkan energi baru terbarukan, menambah storage BBM, melakukan eksplorasi cadangan energi baru, dan menjalankan program B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi," ujar Dony.

Pemerintah juga mendorong pengembangan jaringan distribusi gas rumah tangga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Pilar ketiga yang dinilai paling menentukan adalah penguatan sumber daya manusia.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama karena negara maju hanya dapat dibangun oleh masyarakat yang sehat, cerdas, dan produktif.

Ia menyoroti angka stunting nasional yang masih berada di kisaran 22 persen sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi.

"Semua negara yang maju dan berkelanjutan itu memiliki sumber daya manusia yang kuat dan cerdas. Karena itu pemerintah melihat persoalan stunting sebagai isu yang sangat mendasar. Saat ini angka stunting kita masih sekitar 22 persen. Ini tantangan besar yang harus kita selesaikan," katanya.

Selain itu, pemerintah juga membangun sekitar 200 sekolah rakyat, mengembangkan sekolah unggulan, serta mendistribusikan smart board ke berbagai sekolah guna meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Tidak, tidak akan berdampak seperti itu. Karena kan pemakaian Pertamax ini kan kelas menengah ke atas. Bukan untuk industri, bukan untuk transportasi massal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meyakini kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi.

Menurut Dony di Jakarta, Rabu, penyesuaian harga BBM nonsubsidi tersebut dilakukan sesuai mekanisme pasar global dan telah melalui proses bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak, tidak akan berdampak seperti itu. Karena kan pemakaian Pertamax ini kan kelas menengah ke atas. Bukan untuk industri, bukan untuk transportasi massal,” ujarnya.

Diketahui per 10 Juni 2026, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green (RON 95) meningkat dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Ia menyampaikan bahwa penyesuaian harga tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan tetap berada di bawah nilai keekonomian yang seharusnya.

​​​​​“Memang mandatnya kalau Pertamax itu harus mengikuti harga pasar. Kalau tidak nanti masa ditanggung terus-terusan. Karena itu kan untuk kelas menengah ke atas. Tetapi itu pun sebetulnya kita hanya 50 persen dari harga real-nya,” ujar Dony.

Lebih lanjut, dirinya juga sependapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kenaikan harga Pertamax minim dampak terhadap inflasi.

Menurutnya, pengguna BBM nonsubsidi mayoritas berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas sehingga tidak berpengaruh terhadap sektor-sektor yang menjadi penentu inflasi.

“Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menkeu. Jadi tidak akan berdampak terhadap inflasi. Tidak usah terlalu khawatir. Kita harus optimistis dan tenang,” katanya lagi.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan upaya menciptakan keadilan.

“Bahwa memang di undang-undangnya juga untuk yang nonsubsidi itu mengikuti harga pasar. Kalau enggak nanti, masa orang yang kaya ditanggung sama masyarakat yang di bawah, kan enggak boleh? Ini kan masalah fair aja,” ujarnya.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

“(Dampak ke inflasi) Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026