Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian, terutama pada perlintasan rawan kecelakaan, guna meningkatkan keamanan perjalanan dan melindungi masyarakat.

"Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan dan instruksi secara langsung agar dilakukan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian khususnya pada titik-titik perlintasan yang rawan kecelakaan," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan secara regulasi, pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018.

Menhub menyebutkan data kecelakaan perlintasan sebidang dari tiga tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan.

"Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026," ujar Menhub.

Menurutnya hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Namun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

Dudy menuturkan mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80 persen, terdiri dari sepeda motor sebesar 55 persen, mobil sebesar 45 persen.

Menhub menjelaskan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, keselamatan dibangun setidaknya melalui empat aspek utama. Aspek sarana yaitu pemeriksaan dan perawatan berkala agar seluruh kereta laik secara teknis dan operasional.

Kemudian aspek prasarana meliputi jalur, jembatan, terowongan hingga fasilitas operasi seperti persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik.

Berikutnya aspek sumber daya manusia (SDM) guna memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi, sertifikasi yang masih berlaku; serta aspek kepatuhan terhadap regulasi, standar operasional prosedur (SOP), termasuk kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta atau Gapeka sesuai PP Nomor 61 Tahun 2016.

"(Termasuk) faktor luar seperti mitigasi terhadap cuaca ekstrem, bencana alam dan penanganan perlintasan sebidang pada daerah pemantauan khusus," jelasnya.

Dikatakan seluruh aspek tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian sebagai landasan dalam menjaga keselamatan operasional perkeretaapian nasional.

Lebih lanjut Menhub juga menegaskan pentingnya mematuhi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) karena sebagai pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi.

"Dengan kata lain, Gapeka menjadi pondasi pengendalian operasional perjalanan kereta api nasional," tutur Menhub.

Ketidakpatuhan terhadap Gapeka dapat berdampak serius mulai dari potensi kecelakaan, keterlambatan perjalanan, kerugian operasional dan finansial hingga penurunan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, disiplin terhadap Gapeka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api.

Dudy menyebutkan hingga saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar.

Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," beber Menhub.

Berdasarkan evaluasi, tambah Menhub, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya.

"Dalam kunjungan Presiden di Bekasi pada tanggal 28 April 2026, Presiden telah menyampaikan belasungkawa kepada para korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut," ucap Dudy.

Presiden, lanjut Dudy, juga menyoroti masih banyaknya lintasan kereta api yang belum dijaga dan menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat.

Selain itu Presiden juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang mengingat tingginya kepadatan lalu lintas maupun tingginya kepadatan perjalanan kereta api dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

"Pemerintah bahkan telah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersinergi memperkuat pengembangan perkeretaapian melalui kerja sama strategis guna meningkatkan layanan transportasi, menata kawasan stasiun, serta memperluas konektivitas perkotaan hingga perdesaan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan sinergi itu telah disepakati dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tentang Optimalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perkeretaapian di provinsi itu.

"Kereta api adalah fondasi konektivitas Jawa Barat. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat, memperkuat pariwisata, mempermudah mobilitas pelaku usaha, dan mendorong transportasi yang berkelanjutan,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah lanjutan dari komitmen bersama pada 10 Oktober 2025 untuk memperkuat pengembangan perkeretaapian serta meningkatkan konektivitas antarmoda di seluruh wilayah Jawa Barat yang penting.

Ruang lingkup kerja sama mencakup penguatan identitas layanan kereta api, penataan kawasan stasiun, dan penyusunan kajian strategis guna mempercepat pembangunan ekosistem transportasi berbasis rel di Jawa Barat.

Bobby menegaskan kolaborasi tersebut selaras dengan agenda transformasi KAI dan prioritas pembangunan Jawa Barat yang berfokus pada pemerataan ekonomi serta peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat setempat.

Ia menjelaskan salah satu fokus utama adalah pengembangan identitas layanan yang mendorong peluang layanan baru guna memperkuat pariwisata, mobilitas masyarakat, dan akses ekonomi perkotaan hingga perdesaan.

KAI dan Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan skema layanan yang mempermudah distribusi hasil produksi masyarakat, mencakup petani, pedagang, serta pelaku UMKM lokal untuk memperlancar aktivitas ekonomi setempat.

Pada sisi infrastruktur, penataan kawasan stasiun menjadi prioritas awal dengan fokus di Stasiun Bandung dan Kiaracondong sebelum diterapkan bertahap di stasiun lain sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama.

Dengan jaringan stasiun yang luas, pengembangan layanan kereta api berpotensi meningkatkan konektivitas, membuka akses wisata, memperlancar logistik, serta menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Jawa Barat.

“Penataan kawasan stasiun dengan menata ruang agar lebih ramah pejalan kaki, terintegrasi dengan angkutan umum, dan memberi ruang yang lebih baik bagi UMKM. Stasiun harus mencerminkan wajah Jawa Barat yang modern, nyaman, dan inklusif,” lanjut Bobby.

Perjanjian itu juga mencakup penyusunan berbagai kajian strategis, mulai dari kajian bisnis dan ekonomi transportasi, kajian hukum dan kelembagaan, kajian risiko, hingga arah pengembangan transportasi wisata dan peningkatan prasarana.

Termasuk pula optimalisasi aset KAI dan Pemprov Jabar, penyusunan roadmap perlintasan sebidang, serta rencana peningkatan kapasitas layanan di jalur strategis seperti wilayah Nambo.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kolaborasi itu menjadi bagian penting dari visi pembangunan Jawa Barat 2025–2029, yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dari desa hingga kota.

“Perjalanan hari ini menguatkan kembali nilai peradaban transportasi di Jawa Barat. Kereta api mampu menjangkau wilayah yang luas sambil tetap menjaga landscape dan keindahan alam Jawa Barat,” kata Dedi.

Ia menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan infrastruktur kereta api yang dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai langkah implementasi, KAI dan Pemprov Jabar akan membentuk Joint Working Group untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif melalui penyusunan rencana kerja, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi berkala.

Rencana penataan stasiun dan peningkatan identitas layanan akan tercantum dalam lampiran PKS, sementara rencana kerja penyusunan kajian disepakati dalam waktu enam bulan sejak penandatanganan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas mengungkapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi bertujuan untuk kemandirian perkeretaapian nasional.

"Kemenko IPK berkomitmen menyusun regulasi yang cermat, transparan, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kepentingan publik serta keberlanjutan fiskal negara,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R.M. Manuhutu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Odo menyampaikan bahwa penyusunan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian perkeretaapian nasional dengan menitikberatkan pada sumberdaya manusia.

Kemudian menitikberatkan juga pada penelitian dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta industrialisasi di bidang perkeretaapian yang mandiri dan berteknologi tinggi.

Odo memastikan proses dilakukan tanpa tergesa-gesa agar menghasilkan regulasi yang kuat dan komprehensif.

Kemenko IPK memimpin Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian dan Antar Non Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Perkeretaapian Kecepatan Tinggi secara berkala dan konsisten.

Pembahasan RPP Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi dilakukan melalui penyisiran menyeluruh dari Pasal 1 hingga pasal terakhir.

Sejumlah substansi telah mencapai kesepakatan, antara lain terkait ketentuan umum, penyelenggaraan sarana, perizinan berusaha, standar keselamatan, pengembangan SDM dan iptek, pengembangan industri serta integrasi antarmoda dan kawasan pembangunan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Selain itu, telah disepakati dukungan pemerintah, mekanisme pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan peralihan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur kereta api tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga diperluas ke wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kementerian Perhubungan tengah berencana untuk mengelektrifikasi kereta api di luar Jabodetabek. Bahkan proyek elektrifikasi kereta api rute Padalarang-Cicalengka di Bandung Raya bakal rampung 2027.

Elektrifikasi jalur kereta api Padalarang-Cicalengka merupakan masterplan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga tahun 2030. Proyek elektrifikasi sepanjang 42 Km itu ditargetkan rampung pada 2027. Saat ini jalur tersebut masih aktif beroperasi dan dilayani Kereta Api Commuter Bandung Raya.

"Harapannya nanti masyarakat Jabar, khususnya di Bandung, yang semula jarak tempuh 40 Km ditempuh 2 jam, bisa hanya 1 jam," ungkap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangannya dikutip Senin (27/10/2025).

Selain Padalarang-Cicalengka, KAI tengah berencana untuk melanjutkan elektrifikasi dari Cikarang hingga Cikampek.

Foto: Rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru seri Commuter Line Indonesia (CLI)-125 memasuk peron di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Rangkaian kereta rel listrik (KRL) baru seri Commuter Line Indonesia (CLI)-125 memasuk peron di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa (3/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Selain itu, jalur Padalarang-Cicalengka sepanjang 40 kilometer serta relasi Cikampek hingga Jawa Timur menjadi wilayah potensial untuk pengembangan elektrifikasi berikutnya," ungkap Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam kesempatan berbeda.

Terakhir rencananya elektrifikasi bakal dilakukan di Jawa Tengah. Salah satu jalur kereta api di Jawa Tengah yang dilirik untuk dielektrifikasi adalah relasi Semarang - Batang - Pekalongan serta arah timur menuju Demak.

"Pola perjalanan pekerja di Jawa Tengah cukup dinamis. Dengan adanya sistem commuter line, mobilitas tenaga kerja dapat terlayani dengan lebih baik sekaligus mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan raya," ungkap Executive Vice President (EVP) of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangannya.

3 Rencana Rute KRL Baru:

• Padalarang-Cicalengka di Jawa Barat
• Cikarang-Cikampek di Jawa Barat
• Demak-Semarang-Batang-Pekalongan di Jawa Tengah

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional (Daop) 2 Bandung (PT KAI) buka suara soal rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Cipatat-Padalarang yang saat ini statusnya masih nonaktif.

Manajer Humas KAI Daop 2 Bandunf, Kuswardojo mengatakan pihaknya menyambut baik rencana reaktivasi jalur KA Cipatat-Padalarang yang merupakan bagian dari jalur KA Bogor-Sukabumi-Bandung. Tetapi pihaknya belum dapat memastikan kapan reaktivasi tersebut dimulai.

"Kalau soal reaktivasi itu ada pada ranahnya pemerintah, dalam hal ini DJKA (Direktorat Jendral Perkeretaapian) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sejauh ini, belum ada detail terkait rencana reaktivasi tersebut," kata Kuswardojo saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa (14/10/2025).

Meski begitu, KAI Daop 2 Bandung tetap menyambut baik rencana reaktivasi tersebut. Apalagi, jalur KA Cipatat-Padalarang sangat ditunggu oleh masyarakat untuk dihidupkan lagi.

"Tapi, KAI sebagai operator, dalam hal ini KAI Daop 2 Bandung, akan siap mengoperasikan jika nantinya reaktivasi sudah selesai dilakukan," jelasnya.

Jalur Cipatat-Padalarang merupakan jalur lintas selatan Jawa yang menjadi bagian dari jalur KA Bogor-Sukabumi-Bandung. Bahkan, jalur ini menjadi bagian dari jalur pertama dari Jakarta menuju Bandung, sebelum tergantikan oleh jalur KA Jakarta-Bandung via Cikampek-Purwakarta.

Meski begitu, jalur Bogor-Sukabumi-Bandung sempat mati suri di 2013. Pada tahun yang sama, sejatinya jalur Bogor-Sukabumi, bahkan hingga Cianjur kembali aktif dengan menggunakan KA Pangrango atau Siliwangi.

Kemudian di September 2020, jalur Cianjur-Cipatat kembali aktif dengan ditandainya pengoperasian KA Siliwangi rute Sukabumi-Cianjur-Cipatat. Sedangkan KA Pangrango menjadi Bogor-Sukabumi.

Rencananya, KA Siliwangi bakal diteruskan hingga Stasiun Padalarang. Namun karena alasan gradien yang sangat curam dan rawan longsor di jalur Cipatat-Padalarang, hingga kini, jalur tersebut masih belum aktif kembali dan para penumpang KA Siliwangi harus berakhir di Stasiun Cipatat. Untuk meneruskan perjalanan menuju Stasiun Padalarang, penumpang harus menggunakan transportasi lain menuju stasiun tersebut, seperti angkot, ojek, atau bus lintas Sukabumi-Bandung.

Tentunya, reaktivasi jalur Cipatat-Padalarang ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena lalu lintas di sekitar Padalarang sudah cukup padat hingga seringkali kemacetan terjadi.

Banyak hal disebut-disebut menjadi alasan jalur ini ditutup. Alasan yang paling sering disebut adalah gradien yang curam dan radius lengkung yang kecil/tajam.

Dilansir dari dokumen Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) di Jawa Tahun 2025, radius lengkung minimum di jalur Cipatat-Padalarang adalah 150 meter, sama dengan beberapa petak jalan lain di Daop 2 Bandung, seperti Nagreg-Lebakjero dan Bumiwaluya-Cipeundeuy.

Sementara itu, lereng penentu curam berada di petak Padalarang-Tagogapu, yakni sebesar 40 per mil. Angka ini lebih besar dibanding semua jalur lintas pegunungan di Daop 2, bahkan lebih curam dibandingkan petak Nagreg-Lebakjero yang terkenal karena seringnya lokomotif kereta api selip ketika melalui petak ini.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk mempercepat reaktivasi beberapa jalur KA di Jawa Barat yang kini telah nonaktif, terutama di wilayah Bandung Raya, di mana salah satunya yakni Cipatat-Padalarang.

Hal ini diungkapnya saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pada Jumat (3/10/2025) lalu.

"Pemprov Jabar memiliki komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya mereaktivasi kereta api," kata Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (10/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Kereta Rel Listrik atau Commuter Line ternyata bukan hanya dirancang untuk kawasan Jabodetabek. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga tahun 2030, merancang KRL juga dibangun di Bandung. Akhirnya masterplan ini benar-benar akan diwujudkan.

Kemenhub sepakat akan melakukan elektrifikasi jalur Padalarang-Cicalengka. Ini menyusul pertemuan antara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Untuk jalur Padalarang-Cicalengka adalah upaya kami melakukan elektrifikasi dengan dukungan BUMN. Untuk jalur lain, hal yang sama juga sedang diupayakan," kata Dudy dalam keterangannya di Bandung, Jumat lalu (10/10/2025).

Proyek elektrifikasi sepanjang 42 Km itu ditargetkan rampung pada 2027. Saat ini jalur tersebut masih aktif beroperasi dan dilayani Kereta Api Commuter Bandung Raya.

"Harapannya nanti masyarakat Jabar, khususnya di Bandung, yang semula jarak tempuh 40 Km ditempuh 2 jam, bisa hanya 1 jam," bebernya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, terutama di sektor perkeretaapian. Selain elektrifikasi jalur Padalarang-Cicalengka, Dedi juga meminta jalur KA Non Aktif Sukabumi-Cianjur diaktifkan lagi.

"Pemprov Jabar memiliki komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya mereaktivasi kereta api. Yang sudah disepakati tadi oleh Kemenhub dan PT KAI jalur dari Padalarang ke Cicalengka, kemudian ada jalur yang akan segera direaktivasi, termasuk jalur di Cianjur, Sukabumi, Bogor sampai Jakarta," tuturnya.