#30 tag 24jam
BEI Delisting 18 Emiten pada November 2026, Ini Daftarnya
Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghapus pencatatan (delisting) saham 18 perusahaan tercatat yang berlaku efektif pada 10 November 2026. [479] url asal
#pasar-modal #suspensi-saham #perusahaan-pailit #delisting-saham #bursa-efek-indonesia #penghapusan-pencatatan-saham #regulasi-pasar
(Kompas.com - Money) 11/04/26 22:58
v/188623/
JAKARTA, KOMPAS.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan menghapus pencatatan (delisting) saham 18 perusahaan tercatat. Penghapusan ini akan berlaku efektif pada 10 November 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah para emiten dinilai telah memenuhi kriteria delisting sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham.
"Sehubungan dengan telah terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana tersebut pada Peraturan Bursa Nomor I-N, maka Bursa memutuskan Penghapusan Pencatatan Efek (Delisting) kepada Perusahaan Tercatat yang efektif tanggal 10 November 2026,” tulis BEI dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Salah satu emiten yang menjadi sorotan dalam daftar tersebut adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.
Alasan delisting: pailit dan suspensi berkepanjangan
BEI menjelaskan, delisting dilakukan terhadap perusahaan yang mengalami kondisi negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan.
Selain itu, saham perusahaan yang mengalami suspensi perdagangan dalam waktu lama juga dapat dihapus dari bursa.
Dalam ketentuan, suspensi minimal 24 bulan dapat menjadi dasar evaluasi, sementara dalam kasus ini sejumlah emiten bahkan telah disuspensi lebih dari 50 bulan.
Secara umum, 18 emiten tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yakni perusahaan berstatus pailit dan perusahaan dengan suspensi berkepanjangan.
Daftar emiten yang dinyatakan pailit
Berikut tujuh emiten yang akan delisting karena berstatus pailit:
- PT Cowell Development Tbk (COWL)
- PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
- PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
- PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
- PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
- PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
- PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)
Daftar emiten suspensi lebih dari 50 bulan
Sementara itu, 11 emiten lainnya akan delisting karena mengalami suspensi perdagangan lebih dari 50 bulan:
- PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
- PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
- PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
- PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
- PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
- PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
- PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
- PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
- PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
- PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
- PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
BEI telah menetapkan tahapan sebelum penghapusan pencatatan efektif dilakukan. Proses diawali dengan pengumuman pada 10 April 2026.
Selanjutnya, perusahaan diwajibkan melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) sebagai bentuk perlindungan terhadap investor publik.
Periode buyback berlangsung mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Setelah itu, delisting akan resmi berlaku pada 10 November 2026.
BEI juga mengimbau manajemen emiten untuk segera menyampaikan keterbukaan informasi terkait rencana buyback agar proses berjalan transparan dan tertib.
Kewajiban emiten tetap berlaku
Meski telah diputuskan delisting, BEI menegaskan bahwa kewajiban emiten tidak serta-merta berakhir.
Perusahaan tetap harus memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan tercatat hingga tanggal efektif penghapusan saham dari bursa.
"Perusahaan Tercatat yang telah diputuskan delisting tetap memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat, sampai dilakukannya efektif delisting sebagaimana ditetapkan oleh Bursa" tulis BEI.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Duduk Perkara 1.900 Eks Karyawan Pabrik Kertas BUMN Tertua Gugat Menkeu Purbaya
Mantan karyawan PT Kertas Leces menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebesar Rp1.900 di PN Jakarta Pusat, menuntut tanggung jawab moral negara atas hak gaji dan pesangon yang tertunda. [686] url asal
#kertas-leces #gugatan-karyawan #purbaya-yudhi-sadewa #pengadilan-negeri-jakarta-pusat #perusahaan-pailit #hak-pekerja #simbol-keadilan-sosial #pabrik-kertas-tertua #eco-label #produksi-kertas-daur-ula
(Bisnis.Com - Terbaru) 23/10/25 07:30
v/12916/
Bisnis.com, JAKARTA — Kisah kebangkrutan perusahaan kertas raksasa sejak zaman Belanda, PT Kertas Leces (Persero) menempuh babak baru.
Kali ini, setelah dibubarkan sejak 2023, 1.900 orang mantan karyawan perusahaan pelat merah itu menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam gugatan yang teregister dengan nomor perkara 716Pdt.G/2025/PN.JKT.PST itu, Purbaya digugat hanya sebesar Rp1.900.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Selasa (21/10/2025), gugatan ini dilayangkan Paguyuban Karyawan Aliansi Karyawan Bersatu PT Kertas Leces, mewakili ribuan pekerja yang telah 13 tahun menunggu pembayaran gaji dan pesangon, pascaperusahaan milik negara tersebut dinyatakan pailit.
Eko Novriansyah Putra, kuasa hukum para penggugat mengatakan, nilai gugatan yang hanya Rp1 per orang, atau Rp1.900 secara keseluruhan, dimaksudkan bukan untuk nominal, melainkan simbol pertanggungjawaban moral negara terhadap nasib ribuan buruh BUMN pertama yang pailit secara hukum tetap di Indonesia.
Eko menjelaskan, PT. Kertas Leces (Persero) yang sempat menjadi perusahaan kertas terbesar di Asia Tenggara, resmi pailit berdasarkan Putusan PN Niaga Surabaya No. 01/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby jo. 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby, 25 September 2018. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung No. 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 pada 28 Maret 2019.
“Pascaputusan, hakim pengawas dan tim kurator menetapkan 14 sertifikat tanah seluas kurang lebih 74 hektar di Probolinggo sebagai boedel pailit dengan nilai estimasi sekitar Rp700 miliar. Namun, hingga kini Kementerian Keuangan belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada kurator, padahal telah ada penetapan Hakim Pengawas dan surat resmi S-934/KN.5/2019. Keterlambatan ini menyebabkan hak pekerja senilai Rp145,9 miliar tidak dapat dibayarkan,” jelasnya.
Menurut Eko, tindakan pejabat publik yang menunda pelaksanaan putusan hukum termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, serta bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 21 huruf (b) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Selain itu penundaan pelaksanaan putusan hukum juga dinilai berseberangan dengan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa hak atas upah pekerja harus didahulukan dari tagihan negara
“Negara tidak boleh diam ketika pekerjanya sendiri dizalimi oleh birokrasi. Gugatan Rp1 ini adalah simbol bahwa keadilan sosial masih bisa diperjuangkan melalui jalur hukum, dan butuh niat baik dari Menteri Keuangan,” pungkasnya.
SEJAK ZAMAN BELANDA
Kertas Leces adalah pabrik kertas tertua di Indonesia setelah pabrik Kertas di Padalangan. Pabrik kertas di Leces telah berdiri sejak masa penjajahan Belanda, yakni pada 1939, dengan nama N.V Papierfabriek Letjes.
Beroperasi pada 1940, pabrik ini memiliki kapasitas produksi 10 ton per hari berupa kertas cetak berbahan baku jerami yang diproses dengan penyodaan.
Setelah Indonesia merdeka, pabrik ini dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia pada 1959. Dua tahun kemudian, status perusahaannya diubah menjadi perusahaan negara dengan nama PN Kertas Leces. Pada 1982, status perusahaan kembali diubah menjadi persero.
Setelah itu, pabrik ini mengalami perkembangan pembangunan empat tahap selama 1960-1986 sehingga menjadi pabrik kertas dan pulp yang terintegrasi.
PERFORMA PRODUKSI
Pabrik Kertas Leces mencapai performa terbaiknya dengan kapasitas produksi mencapai 640 ton per hari dan menghasilkan berbagai jenis kertas berkualitas, seperti HVS, HVO, kertas foto kopi, kertas koran, hingga kertas industri.
Bahkan, Kertas Leces telah mampu memproduksi kertas dengan memanfaatkan kertas daur ulang dan limbah tebu sebagai bahan bakunya. Ini adalah upaya Kertas Leces menuju perusahaan dengan eco-label.
Kertas Leces berkomitmen menjaga kondisi lingkungan sekitarnya dengan meminimalkan proses-proses kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, berbagai proses produksi juga dikontrol menggunakan komputer berteknologi tinggi untuk menjamin kualitas produksi yang stabil dan maksimal.
BERHENTI BEROPERASI
Pabrik Kertas Leces pertama kali berhenti beroperasi pada Mei 2010 lantaran Perusahaan Gas Negara (PGN) menghentikan pasokan gasnya. Penyebabnya, Kertas Leces menunggak tagihan sebesar Rp41 miliar.
Kertas Leces sebenarnya berkomitmen untuk mengangsur tunggakan dengan permintaan agar pasokan gas alam tidak disetop. Akan tetapi, PGN bersikap tidak kompromi karena disemprit BPK.
Kertas Leces menanggung beban yang semakin berat lantaran harga gas bahan bakar dan serah kayu (pulp) bahan baku yang mahal.
Upaya lain yang ditempuh adalah meminta suntikan modal dari pemerintah sebesar Rp440 miliar. DPR telah menyetujuinya, namun pencairan dari pemerintah tak semudah membalik tangan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)