Bisnis.com, JAKARTA — Lopes Lara, seorang mantan balerina berusia 29 tahun beralih menjadi pendiri perusahaan teknologi, dan kini telah menggeser Taylor Swift dan Lucy Guo untuk menjadi miliarder wanita mandiri termuda di dunia.

Pengusaha kelahiran Brasil ini meraih gelar tersebut setelah perusahaan pasar prediksinya, Kalshi, mendapatkan putaran investasi baru sebesar US$1 miliar dengan valuasi US$11 miliar, yang meningkatkan perkiraan kekayaan bersihnya menjadi US$1,3 miliar, menurut Forbes.

Hal itu membuatnya melampaui pendiri Scale AI, Lucy Guo, 31, yang sempat memegang gelar tersebut setelah menyalip Swift awal tahun ini. Taylor Swift, 35 tahun, mencapai status miliarder berkat tur Eras-nya pada tahun 2023.

Kylie Jenner sebelumnya dinobatkan sebagai miliarder mandiri termuda di dunia oleh Forbes pada tahun 2019 sebelum majalah tersebut menarik kembali penilaian itu pada tahun 2020, dengan alasan bahwa pemilik Kylie Cosmetics itu diduga telah melebih-lebihkan kesuksesan bisnis kecantikan mereka selama bertahun-tahun.

Namun, bintang Kardashian itu membantah tuduhan tersebut, dan pada Juni tahun itu, Jenner dinobatkan sebagai selebriti dengan bayaran tertinggi tahun itu.

Bagi Lopes Lara, pencapaian ini menandai babak terbaru dalam kariernya yang dimulai jauh dari Silicon Valley.

Dia menghabiskan masa remajanya belajar balet di Sekolah Teater Bolshoi di Brasil, tempat pelatihan yang melelahkan di mana disiplin ditegakkan dengan kegigihan yang tidak pernah dialami kebanyakan orang dewasa.

Hari-harinya diisi dengan kelas akademik di pagi hari hingga pelatihan balet hingga larut malam. Itu adalah "tahun-tahun paling intens dalam hidupnya".

Namun, impian Lopes Lara melampaui balet.

Terinspirasi oleh ibunya yang seorang guru matematika dan ayahnya yang seorang insinyur listrik, dia mengejar kompetisi akademis di luar jam sekolah, memenangkan medali emas di Olimpiade Astronomi Brasil dan medali perunggu di Olimpiade Matematika Santa Catarina, menurut laporan tersebut.

Setelah lulus dan tampil secara profesional di Austria selama sembilan bulan, Lara meninggalkan panggung dan mendaftar di Cambridge untuk mempelajari ilmu komputer.

Di sana, dia bertemu dengan sesama mahasiswa, Tarek Mansour, yang kemudian menjadi rekan pendirinya dan sekarang juga seorang miliarder, yang juga berusia 29 tahun.

Keduanya mengikuti kelas yang sama, magang, dan akhirnya pada tahun 2018, sebuah ide startup selama beberapa kali berjalan pulang larut malam dari tempat magang mereka di Five Rings Capital di New York, di mana mereka menyadari betapa banyak keputusan keuangan yang bergantung pada prediksi peristiwa masa depan tanpa cara langsung untuk melakukan perdagangan berdasarkan hasil tersebut.

Kalshi kemudian lahir dari keresahan tersebut. Perusahaan ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual kontrak yang terkait dengan probabilitas peristiwa di masa depan, pemilihan umum, olahraga, hasil budaya populer, dan banyak lagi.

Diluncurkan pada tahun 2019, tahun-tahun awal perusahaan ini ditandai oleh hambatan regulasi. Para pendiri menghubungi lebih dari 40 firma hukum untuk meminta bantuan dan berulang kali ditolak.

"Langsung setelah lulus kuliah, kami mengambil risiko yang sangat besar. Dua tahun tanpa satu pun produk, tidak ada yang diluncurkan, dan jika kami tidak mendapatkan regulasi, perusahaan akan langsung bangkrut," kata Lara.

Akhirnya, mantan pejabat CFTC Jeff Bandman membantu mereka mendapatkan persetujuan untuk beroperasi sebagai pasar kontrak yang ditunjuk, yang diberikan oleh lembaga tersebut pada November 2020.

Konfrontasi lain terjadi menjelang pemilihan presiden 2024, ketika regulator menolak permintaan Kalshi untuk menawarkan kontrak berbasis pemilihan.

Lopes Lara-lah yang menyarankan untuk menggugat CFTC, sebuah ide yang ditentang oleh para investor. Seorang hakim federal akhirnya memihak Kalshi pada September 2024, mengizinkan kontrak pemilihan legal pertama di AS dalam lebih dari satu abad.

Kemenangan tersebut memicu pertumbuhan yang eksplosif. Kalshi mengatakan volume perdagangan telah meningkat 1000% sejak tahun lalu, melampaui US$1 miliar per minggu dan menarik kemitraan besar dengan perusahaan pialang seperti Robinhood dan Webull, serta perusahaan termasuk Google Finance dan National Hockey League.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek ekonomi pada 2026 dan kondisi likuiditas pasar modal yang bergairah dinilai menciptakan momentum ideal bagi perusahaan untuk melaksanakan initial public offering (IPO).

Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin kuat dengan sentimen potensi pemangkasan suku bunga acuan atau BI Rate pada tahun depan.

Head of Research UOB Sekuritas, Willinoy Sitorus, mengatakan bahwa dari sisi likuiditas, kondisi pasar saat ini sangat mendukung karena ditopang peredaran uang yang stabil dan perbaikan indeks manufaktur selama 4 bulan terakhir.

“Stimulus program juga tetap jalan. Jadi, memang dari sisi ekonomi dan dari sisi likuiditas pasar saham itu juga oke. Kita lihat beberapa minggu ini dari sisi bonds keluar, tetapi ekuitas masuk,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Meski momentum pasar mendukung, Willinoy mengingatkan pentingnya mencermati regulasi yang sedang bergulir, terutama terkait kebijakan free float.

Dia pun menyatakan bahwa regulasi tersebut bertujuan baik guna meningkatkan kualitas pasar dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi publik.

“Regulasi ini bagus buat ke depannya, buat IHSG [indeks harga saham gabungan] tentunya juga supaya memberikan kesempatan buat para investor untuk membeli saham. Jadi free float-nya itu diperbesar,” jelasnya.

Menurutnya, logika dasar investor membeli saham IPO adalah untuk mendapatkan harga yang menarik, dengan harapan harga akan naik setelah diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, jika aksi penawaran umum suatu perusahaan dinilai tidak menarik, investor dinilai akan berpindah.

Willinoy menyimpulkan bahwa investor pada akhirnya ingin mendapatkan keuntungan, baik itu untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Untuk itu, kondisi sentimen pasar harus selalu dicermati oleh emiten yang hendak IPO.

“Balik lagi dari sisi likuiditas itu sangat bergairah. Semestinya dengan adanya sentimen pemangkasan suku bunga pada, menurut saya momentum untuk IPO mestinya oke ke depannya,” pungkasnya.

Tay Hwee Ling, Capital Markets Services Leader Deloitte Southeast Asia, menuturkan bahwa pada tahun depan, calon emiten akan terus memantau perbaikan kondisi pasar modal guna menemukan momentum yang optimal untuk memaksimalkan valuasi dan memanfaatkan likuiditas tertahan.

“Hal tersebut akan memungkinkan investor dan pemegang saham membuka value yang selama ini belum terealisasi,” ucapnya belum lama ini.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menjatuhkan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) terhadap dua emiten yang tercatat di Papan Pemantauan Khusus. Kedua emiten tersebut adalah PT Meta Epsi Tbk (MTPS) dan PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS).

Mengutip pengumuman resmi BEI, Selasa (4/11/2025), suspensi dilakukan karena kedua perusahaan telah berada di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus.

"Suspensi Efek MTPS dilakukan di seluruh pasar, sedangkan suspensi Efek TOPS di Pasar Negosiasi serta melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sehingga TOPS akan disuspensi di seluruh pasar," tulis manajemen BEI.

Penghentian sementara perdagangan saham MTPS dan TOPS tersebut mulai berlaku pada sesi I perdagangan hari ini, Rabu (5/11/2025).

BEI menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta mengimbau seluruh pihak untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi dari masing-masing emiten.

Sebagai informasi, Peraturan Nomor I-X mulai berlaku efektif pada 21 Juni 2024. Emiten yang telah berada di Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari satu tahun dapat disuspensi, kecuali yang hanya memiliki ekuitas negatif, yang masih diberikan pengecualian hingga 30 Juni 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pelaku pasar modal menyampaikan keberatan atas aturan free float terbaru yang diterapkan oleh indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama sejumlah emiten pun telah mengirimkan surat resmi kepada MSCI terkait penyesuaian tersebut.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan, surat tersebut menyoroti laporan terbaru MSCI yang dinilai tidak tepat dalam menilai porsi free float saham di Indonesia.

"Kita mengirim surat ke MSCI. Dan saya dengar juga beberapa perusahaan tercatat yang sudah masuk di MSCI sudah mengirimkan surat keberatan terhadap rilis reportnya. Rilisnya MSCI yang terakhir ya," kata Irvan kepada wartawan, di Gedung BEI, Jakarta, Senin, (3/11/2025).

Ia menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan kebijakan MSCI yang hanya diterapkan pada pasar Indonesia. Hingga kini, BEI belum mendapat penjelasan resmi dari MSCI mengenai dasar perubahan tersebut.

"Pertama, kita mempertanyakan kenapa itu hanya untuk Indonesia. Kedua kita akan menjelaskan free float yang dimaksud dan data-data yang kita punya. Ini ada versi free float yang dirilis oleh KSEI. Bagaimana di reportnya dia. Dan juga ada pengumuman free float dari masing-masing emiten juga ada," kata ada.

BEI juga menyoroti klasifikasi "corporate and others" yang digunakan MSCI dalam laporan tersebut. Berdasarkan kajian BEI, kelompok investor yang dikategorikan sebagai "corporate" justru memiliki porsi saham free float lebih besar dibandingkan non-free float. Begitu pula kelompok "others" yang hampir seluruhnya terdiri dari investor dengan saham free float.

Selain itu, BEI tengah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyikapi persoalan ini. Irvan menargetkan surat resmi ke MSCI akan dikirim pekan ini atau awal pekan depan. Setelah itu, BEI akan mengatur jadwal pertemuan dengan pihak MSCI untuk melakukan klarifikasi langsung.

Sebelumnya, pasar saham pada perdagangan Senin, (27/10/2025) jatuh hingga 3,8%. IHSG ambruk seiring dengan informasi yang beredar bahwa MSCI akan memberlakukan ketentuan baru mengenai free float. MSCI mengusulkan dua pendekatan baru, dan akan memilih yang lebih rendah nilainya (lebih konservatif).

Pertama, berdasarkan data kepemilikan yang diungkapkan oleh perusahaan (laporan tahunan, pengajuan resmi, dan siaran pers), serta data dari KSEI (lembaga kliring Indonesia). Dalam pendekatan ini, saham-saham yang tercatat sebagai Scrip (tidak jelas kepemilikannya di data KSEI), dan dimiliki oleh korporasi atau kategori lainnya, akan dianggap bukan free float.

Pendekatan kedua, menggunakan data KSEI, dengan menganggap hanya saham Scrip dan saham milik korporasi sebagai non-free float. Mulai review Mei 2026, MSCI juga akan mengubah cara mereka membulatkan angka free float:

• High float (>25%) dibulatkan ke kelipatan 2,5% terdekat
• Low float (5-25%) dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat
• Very low float (<5%) juga dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat

Dampaknya bagi Indonesia, karena banyak perusahaan Indonesia memiliki kepemilikan besar oleh korporasi atau kelompok tertentu (bukan publik), aturan baru ini bisa menurunkan nilai free float mereka. Akibatnya, porsi saham Indonesia dalam indeks MSCI bisa turun.

Jakarta, CNBC Indonesia — Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait isu penyesuaian perhitungan free float indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang sempat menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke zona merah beberapa waktu lalu.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan pihanya tidak dapat mengintervensi kebijakan internal MSCI karena aturan tersebut merupakan kewenangan mereka sebagai lembaga independen.

"Terkait dengan penentuan yang masuk indeks MSCI, tentu saja kewenangan mereka. Ya bursa tidak bisa ikut campur untuk pengaturan itu," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 secara virtual, Rabu (29/10/2025).

Namun, Iman ingin memastikan aturan tersebut juga berlaku di bursa-bursa negara lain, bukan hanya Indonesia saja. "Kita ingin kesetaraan bahwa apa yang dilakukan oleh MSCI juga diperlakukan ke (bursa) semuanya. Kedua, data KSEI apa yang dibutuhkan oleh MSCI," ungkapnya.

Selanjutnya, dalam waktu dekat, BEI akan mengadakan pertemuan dengan MSCI dan mencari tahu terkait hal yang dapat membantu MSCI perihal kebutuhan data emiten.

"Pertama, kita ingin lihat apakah aturan tersebut berlaku juga semua bursa atau ini hanya spesifik Indonesia. Kedua, kita akan bangun dialog. Mudah-mudahan dengan dialog ini kita tahu sebenarnya concern daripada MSCI menetapkan proposal tersebut," pungkasnya.

Diketahui, pasar saham pada perdagangan kemarin, Senin, (27/10/2025) jatuh hingga 3,8%. IHSG ambruk seiring dengan informasi yang beredar bahwa MSCI akan memberlakukan ketentuan baru mengenai free float.

MSCI mengusulkan dua pendekatan baru, dan akan memilih yang lebih rendah nilainya (lebih konservatif).

Pertama, berdasarkan data kepemilikan yang diungkapkan oleh perusahaan (laporan tahunan, pengajuan resmi, dan siaran pers), serta data dari KSEI (lembaga kliring Indonesia). Dalam pendekatan ini, saham-saham yang tercatat sebagai Scrip (tidak jelas kepemilikannya di data KSEI), dan dimiliki oleh korporasi atau kategori lainnya, akan dianggap bukan free float.

Pendekatan kedua, menggunakan data KSEI, dengan menganggap hanya saham Scrip dan saham milik korporasi sebagai non-free float. Mulai review Mei 2026, MSCI juga akan mengubah cara mereka membulatkan angka free float:

• High float (>25%) dibulatkan ke kelipatan 2,5% terdekat
• Low float (5-25%) dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat
• Very low float (<5%) juga dibulatkan ke kelipatan 0,5% terdekat

Dampaknya bagi Indonesia, karena banyak perusahaan Indonesia memiliki kepemilikan besar oleh korporasi atau kelompok tertentu (bukan publik), aturan baru ini bisa menurunkan nilai free float mereka. Akibatnya, porsi saham Indonesia dalam indeks MSCI bisa turun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pabrikan otomotif BYD dikabarkan telah mengajukan rencana penarikan kembali (recall) kepada otoritas China untuk mengatasi potensi masalah keselamatan pada dua seri kendaraan berbeda yang totalnya mencapai 115.783 unit.

Lalu bagaimana dampaknya dengan unit mobil BYD di Indonesia?

Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/10/2025), memastikan bahwa seratus ribu lebih kendaraan yang ditarik itu tidak ada satu pun yang dijual di pasar Indonesia.

"Kami memastikan model dan tipe pada program tersebut bukan merupakan model yang dijual di Indonesia," kata Luther.

Penarikan tersebut, menurut Luther, dilakukan untuk menghindari potensi kejadian yang tidak diinginkan serta bagian dari komitmen mereka terhadap keselamatan dan menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan.

Dilaporkan Carnewschina, Jumat (17/10/2025) waktu setempat, penarikan kembali ini dimulai setelah investigasi kerusakan oleh China State Administration for Market Regulation (SAMR) yang bertujuan untuk memperbaiki berbagai masalah, mulai dari malfungsi pengontrol motor penggerak hingga kekurangan segel baterai.

Penarikan pertama menargetkan sebanyak 44.535 unit kendaraan seri Tang 2015 yang diproduksi antara 28 Maret 2015 dan 28 Juli 2017.

Masalah itu bermula dari masalah desain dan pemilihan komponen pada pengontrol motor penggerak, yang dapat menyebabkan fungsi pelepasan muatan aktif yang tidak normal selama penggunaan. Dalam kasus ekstrem, hal ini dapat mengakibatkan papan sirkuit terbakar dan kegagalan mode penggerak listrik murni kendaraan, sehingga menimbulkan risiko keselamatan.

Diler resmi BYD dikabarkan akan memperbarui perangkat lunak untuk kendaraan yang terdampak, serta mengubah metode pelepasan muatan menjadi pelepasan muatan motor untuk menghilangkan bahaya keselamatan.

Selanjutnya, penarikan kedua menargetkan 71.248 unit kendaraan listrik murni Yuan Pro yang diproduksi antara 6 Februari 2021 dan 5 Agustus 2022.

Penarikan itu mengatasi cacat produksi di mana paking segel baterai mungkin tidak terpasang dengan benar, yang mengakibatkan penurunan kinerja segel. Mengarungi air dengan kecepatan tinggi dalam waktu lama dapat mengakibatkan masuknya air ke dalam baterai, sehingga merusak insulasinya.

Dalam skenario ekstrem, hal ini dapat menyebabkan penurunan daya baterai dan menimbulkan bahaya keselamatan. Untuk mengatasi hal ini, diler resmi BYD akan menggunakan segel khusus untuk memperkuat casing baterai kendaraan yang terdampak agar fungsi kedap airnya pulih dan menghilangkan risiko keselamatan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu tembus level 36,000 pada 2035. Perkiraan Purbaya tersebut bukanlah mengawang-awang namun memperhitungkan fundamental dan ekspektasi perekonomian nasional.

Menurut Purbaya, hitung-hitungan IHSG mencapai 36.000 dapat dilihat dari siklus bisnis di Indonesia secara historis. Pada 2001, sejak IHSG ada di level 300-an, kemudian naik menjadi 2.500 pada 2008. Sempat turun ketika krisis 2008 dan naik lagi menjadi 6.500 pada 2018.

"Kalau saya pelajaran dari siklus bisnis kita yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu, dari mulai dia mulai naik sampai di ujung siklus itu, dia hanya 4 sampai 6 kali," jelasnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, dalam Squawk Box, dikutip Senin (13/10/2025).

Saat ini IHSG berada di posisi 8.000, salah satunya didorong oleh Purbaya Effect, dan berpotensi terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi dulu juga saya nggak percaya 4 sampai 6 kali masuk nanti 26.000 sampai juga kayaknya seperti itu deh behavior ekonomi dan pasar saham kita. Jadi kalau kita bisa ciptakan siklus bisnis yang ekonomi yang tumbuh terus sampai 10 tahun Harusnya dia 4 sampai 6 kali kalau saya kemarin sekarang," kata Purbaya.

"Mungkin awalnya Rp7.000, kalau 4 kali sudah Rp28.600, Rp42.000 kan jadi antara itu, jadi bukan suatu yang mustahil kalau kita siapkan pertumbuhan ekonomi yang kontinyu dan tinggi," tambahnya.

Hipotesis Purbaya soal laju IHSG dalam jangka panjang didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dia perkirakan bisa mencapai 6% dan menuju 8%.

"Kalau kita ciptakan pertumbuhan ekonomi atas 6% gambarnya akan beda bukan karena goreng-goreng yang naiknya, tapi karena fundamental ekonomi yang naik, sehingga perusahaannya jadi besar dibanding sebelumnya. Sehingga nilainya di pasar pun naik sesuai dengan perkembangan size dari perusahaan itu itu yang terjadi sebetulnya," pungkasnya.

Namun, dibalik optimisme Purbaya terhadap IHSG ada kemarahan terselip terkait iklim pasar modal Indonesia yang disebutnya banyak penggoreng saham.

Ia menilai praktik goreng menggoreng saham yang selama ini dianggap menjegal pertumbuhan pasar modal dalam negeri.

"Itu (saham gorengan) yang mencegah atau menghalangi pertumbuhan kapital market kita dengan maksimum. Karena orang takut, mereka pikir yang bisa masuk ke pasar saham adalah orang yang canggih betul, yang punya teman penggoreng dan lain-lain," ucapnya dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia TV di Squawk Box, pada Jumat (10/10/2025).

Menurut pengamatannya selama berkecimpung industri keuangan, praktik goreng menggoreng saham lazim terjadi di pasar modal Indonesia. Namun oknum yang melakukan praktik ini, meskipun sudah ditangkap, ternyata tidak dihukum.

"Kalau saya amatin selama beberapa puluh tahun di pasar modal, itu saham sering banyak yang digoreng. Cuman kalau ada yang ditangkep pun, nggak pernah dihukum," katanya.

Purbaya pun yakin kalau praktik goreng saham diberantas, investor akan berani masuk ke pasar saham Indonesia dan membuat pasar modal menjadi maju.

"Kalau itu (praktik goreng saham) dihilangkan mestinya akan banyak investor retail atau yang lain-lain yang berani masuk ke pasar saham. Itu akan menggembungkan pasar saham dengan signifikan," katanya.

Purbaya juga mengungkapkan indikator yang bisa dilihat untuk mengukur perkembangan pasar modal adalah berapa banyak pelaku gorengan saham yang bisa dihukum oleh otoritas BEI dan OJK.

"Apa indikatornya, kita lihat aja nanti berapa orang yang dihukum oleh bursa atau OJK dalam setahun, dua tahun ke depan kalau nggak ada berarti mereka nggak ngapa-ngapain," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa kalau tidak ada tindakan tegas untuk para penggoreng saham, Purbaya akan membebankan pajak bagi BEI.

"Saya di pasar modal waktu itu juga tahu siapa yang main tapi biasanya ada yang dapat itu nggak selalu sulit mereka deteksi kalau mereka mau jadi saya lihat kesulitan mereka dari situ kalau nggak ada yang ditindak, ya udah nggak ada hasilnya apa-apa, mungkin mereka saya pajakin bursanya," ucap Purbaya.