Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 1.100 warga negara Indonesia (WNI), termasuk mahasiswa di Timur Tengah, turut menjadi petugas haji yaitu tenaga pendukung haji 2026. Pengalaman, pemahaman lapangan, hingga kemampuan bahasa yang fasih menjadi keunggulan mereka dalam memperkuat pelayanan kepada para jemaah haji Indonesia.

Kehadiran tenaga pendukung, atau sering disebut Tepung, menjadi salah satu strategi kunci dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, terutama untuk memperkuat komunikasi dan respons layanan bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Sebanyak 1.100 tenaga pendukung direkrut oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama Konsulat Jenderal RI di Jeddah dan Kantor Urusan Haji. Dari jumlah tersebut, 133 orang merupakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di sejumlah negara Timur Tengah seperti Mesir, Yaman, Yordania, Maroko, Libya, dan Suriah.

Mereka disiapkan melalui bimbingan teknis Petugas Penyelenggara Ibadah Haji di Makkah guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.

Distribusi tenaga pendukung terbagi ke dua wilayah utama. Sebanyak 423 orang ditempatkan di Madinah, sementara 677 lainnya bertugas di Makkah. Peran mereka mencakup penerjemah, penghubung komunikasi, hingga pendukung teknis di berbagai sektor layanan haji.

Konsul Jenderal RI di Jeddah Yusron B. Ambary mengatakan tenaga pendukung akan ditempatkan di hotel jemaah, dapur konsumsi, hingga sektor transportasi dan akomodasi.

"Mereka juga akan bertugas di sekitar wilayah Markaziah untuk memantau jika ada jemaah yang tersesat atau membutuhkan bantuan di jalan," ujar Yusron saat membuka bimbingan teknis bagi tenaga pendukung PPIH di Makkah, Senin (27/4/2026).

Dia juga menekankan filosofi Tepung sebagai simbol kerja keras di lapangan. Para petugas dituntut siap menghadapi situasi dinamis, bekerja cepat, dan tetap menjaga kualitas layanan.

"Tepung itu artinya mereka harus siap berantakan seperti tepung di dapur. Bekerja keras, bahkan lari jika dibutuhkan. Dari proses itu lahir hasil terbaik, yaitu jemaah haji yang mabrur," ujar Yusron.

Selain aspek teknis, kemampuan komunikasi dinilai berperan penting dalam menyelesaikan persoalan di lapangan, termasuk potensi kasus hukum yang melibatkan jemaah.

"Ada tren menarik. Kasus yang dikomunikasikan dengan baik sejak awal biasanya bisa selesai di tempat. Namun, jika sudah masuk sistem hukum, harus mengikuti prosedur yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II PPIH Arab Saudi Budi Agung Nugroho menekankan bahwa seluruh tugas petugas haji merupakan bagian dari ibadah.

"Segala bentuk pelayanan yang memudahkan jemaah dalam beribadah akan bernilai ibadah. Bahkan hal sederhana seperti mengantar makanan atau menunjukkan arah tetap bernilai pahala," kata Budi.

Dia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah Arab Saudi, termasuk kewajiban memiliki dokumen resmi seperti tasreh, visa haji, dan aplikasi Nusuk.

Kesiapan administrasi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional haji 2026.

Penguatan peran tenaga pendukung berbasis mahasiswa dan mukimin mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan haji Indonesia, terutama dalam aspek komunikasi, respons cepat, dan adaptasi di lapangan.

IDXChannel - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk tidak melakukan aksi pamer di media sosial atau flexing saat bertugas. Mereka diminta fokus menjalankan tugas dalam mendampingi jamaah di Tanah Suci.

“Jadi saya berharap teman-teman petugas itu fokus pada tugasnya untuk mendampingi dan menjaga jamaah. Jadi tidak perlu tadi (flexing) segala macam, pamer-pamer kegiatan,” ujar Dahnil di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, Dahnil tetap mendorong petugas memanfaatkan media sosial untuk kepentingan syiar dan edukasi. Menurutnya, penyampaian informasi yang baik dan benar sangat dibutuhkan, baik oleh jamaah maupun keluarga di Tanah Air.

“Tapi kalau untuk syiar, saya pikir kami mendorong mereka. Untuk syiar artinya mengabarkan, mengedukasi, bahkan kami menganjurkan seluruh petugas melakukan edukasi via sosial media, kabar-kabar baik, kemudian memastikan informasi yang baik dan dibutuhkan oleh jamaah itu sampai ke jamaah dan keluarganya,” kata dia.

Dia menambahkan, keluarga jamaah di Indonesia membutuhkan informasi yang menenangkan terkait kondisi anggota keluarganya yang tengah menjalankan ibadah haji.

“Karena keluarga di tanah air butuh informasi-informasi yang menenangkan mereka dan yang menjaga kondisi mereka,” ujar dia.

Sebagai informasi, sebanyak 460 petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diberangkatkan ke Madinah, Jumat (17/4/2026). Keberangkatan ini menjadi gelombang perdana petugas haji untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Para petugas tersebut dilepas dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, dan dijadwalkan terbang ke Madinah, Arab Saudi pada sore hari.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyatakan, seluruh jamaah haji Indonesia 2026 telah mengantongi visa haji. Namun, masih ada ratusan visa petugas haji masih dalam proses penyelesaian.

“Semua jamaah haji sudah keluar visanya, tinggal 325 petugas haji belum keluar visanya,” kata Irfan dalam konferensi pers, di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, persoalan yang tersisa saat ini lebih kepada kendala administratif dalam proses input data yang tengah diverifikasi.

“Kita cek, investigasi, sebagai kendala teknis. Mungkin kita masukkan datanya belum sesuai,” ujar Irfan.

Meski demikian, dia memastikan, pemerintah bergerak cepat menuntaskan hambatan tersebut agar seluruh petugas dapat berangkat sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kita kejar untuk bisa berangkat pada waktu yang ditentukan,” ujar Irfan.

Menurutnya, seluruh kebutuhan dasar jamaah mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan telah disiapkan.

Sementara untuk akomodasi di Makkah, pemerintah menyiapkan 177 hotel yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Jarwal, Misfalah, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah.

Sedangkan di Madinah, kata dia, tersedia 100 hotel yang seluruhnya berada di kawasan Markaziyah.

“Di Madinah ada 100 hotel seluruhnya di wilayah Markaziyah sehingga tidak diperlukan kendaraan untuk berjalan ke Masjid Nabawi,” ujar dia.

Dari sisi konsumsi, pemerintah menyiapkan 51 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah guna melayani kebutuhan makan jamaah selama berada di Tanah Suci.

Dia memastikan layanan transportasi juga telah dipastikan siap, mulai dari bus antar kota hingga bus khusus ibadah.

“Transportasi jamaah juga sudah kita siapkan meliputi bis antar kota baik dari Madinah ke Makkah, kemudian dari Jeddah ke Makkah, maupun nanti dari Makkah ke Madinah ataupun dari Makkah ke Jeddah sebagai rute pulang,” kata dia.

Irfan mengungkapkan, bus Shalawat akan beroperasi selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari pemondokan menuju Masjidil Haram. Pemerintah juga menyiapkan bus Masyair untuk mobilitas jamaah selama puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Dari sektor kesehatan, pemerintah menyediakan 40 klinik di Makkah dan 5 klinik di Madinah. Setiap kelompok terbang (kloter) juga akan didampingi oleh satu dokter dan satu tenaga kesehatan.

“Setiap kloter dari rombongan kita didampingi oleh 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan,” katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam penutupan pendidikan dan pelatihan atau Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M pada Jumat (30/1/2026).

Diklat Petugas Haji 2026 berlangsung selama 20 hari di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, sejak 10 Januari 2026. Adapun, penutupan diklat di ‘barak’ itu akan berlangsung di Markas Komando Daerah TNI Angkatan Udara (Makodau) I Halim, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama para fasilitator dari TNI/Polri beserta seluruh petugas haji menggelar gladi upacara penutupan pada Kamis (29/1/2026) sore. Dalam gladi tersebut, Prabowo akan memberikan arahan kepada para petugas haji yang menyelesaikan diklat.

Para pejabat Kemenhaj turut dijadwalkan menjadi petugas upacara. Misalnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjadi inspektur upacara, sedangkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan laporan pelaksanaan diklat.

Irfan menjelaskan bahwa pihak protokol kepresidenan telah memeriksa lokasi upacara penutupan diklat. Dia berharap agar penutupan diklat petugas haji pertama yang dilaksanakan di bawah naungan Kemenhaj akan menjadi istimewa karena kehadiran Prabowo.

“Tadi malam, tim dari protokol [kepresidenan] sudah mengecek lapangan,” ujar Gus Irfan di Makodau I, Kamis (29/1/2026).

Gus Irfan menjelaskan bahwa bahwa proses pembinaan petugas haji tidak berhenti setelah diklat resmi ditutup. Terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan, seperti persiapan fisik agar terus bugar saat melayani jemaah haji.

“Setiap hari juga akan dipantau upaya menjaga kebugaran fisik mereka supaya pada saatnya benar-benar fit. Karena masih ada waktu sekitar dua sampai tiga bulan sebelum mereka diberangkatkan,” ujar Irfan.

Para petugas haji juga masih akan menjalani diklat secara daring (online) selama 10 hari sepulang dari barak. Mereka akan mendapatkan pendampingan bina jasmani pada pagi hari, materi kelas seputar tugas pada sore hari, lalu materi Bahasa Arab pada malam hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah petugas haji perempuan mencapai 33% dalam penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M, menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengungkap bahwa keterbatasan jumlah petugas haji perempuan menjadi perhatian dari penyelenggaraan haji selama bertahun-tahun. Pasalnya, sekitar 55% jemaah haji setiap tahunnya adalah perempuan.

Di kelompok jemaah haji lansia pun, jumlah perempuan lebih banyak dari lansia laki-laki. Oleh karena itu, banyaknya jumlah petugas haji perempuan sangat penting bagi para jemaah haji.

“Jumlah petugas haji perempuan tahun ini 33%, jumlah terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaan haji di Indonesia. Tolong tunjukkan kualitas yang baik, pelayanan yang baik untuk tamu-tamu Allah,” ujar Arifatul dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan atau Diklat Petugas Haji 1447 H/2026 M, Rabu (28/1/2026).

Arifatul juga menyebut bahwa keberadaan petugas memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah haji perempuan dan lansia.

Ketika melihat ada petugas haji di sekelilingnya, jemaah haji Indonesia tidak akan sungkan untuk bertanya atau meminta bantuan, apalagi jika terjadi keadaan darurat seperti ada yang sakit.

“Dalam kondisi darurat maka petugas haji harus bisa menentukan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Arifatul menyebut bahwa pentingnya jumlah petugas haji perempuan adalah karena penyelenggaraan haji bukan hanya soal teknis ibadah, tetapi layanan publik yang berkeadilan dan bermartabat.

“Memberikan layanan harus berangkat dari hati, di sana enggak boleh main-main,” ujarnya.

Pemerintah mengusung tema Haji Ramah Perempuan dan Lansia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Oleh karena itu, perlindungan dan pelayanan maksimal bagi seluruh jemaah haji merupakan aspek penting.

“Haji Ramah Perempuan dan Lansia adalah komitmen negara menghadirkan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi seluruh jemaah,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Seleksi ini terbuka bagi umat Muslim Indonesia yang memenuhi syarat.

Pendaftaran seleksi petugas haji 2026 dibuka secara daring melalui laman resmi: https://petugas.haji.go.id mulai 8 Desember 2025 pukul 13.00 WIB. Pendaftaran akan ditutup pada 14 Desember 2025 pukul 23.59 WIB.

Setiap calon hanya boleh mendaftar satu kali dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.

Ada 8 formasi petugas haji yang dibuka, yaitu Akomodasi, Konsumsi, Transportasi, Bimbingan Ibadah, Pelindungan Jemaah, Media Center Haji, Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji (PKP3JH), serta Layanan Jemaah Lansia dan Disabilitas.

Pemerintah memastikan seleksi PPIH tersebut bebas gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apapun.

Dikutip dari laman resminya, Minggu (7/12/2025), berikut informasi mengenai jadwal seleksi, syarat umum, dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh pendaftar:

Persyaratan Seleksi PPIH Arab Saudi 2026

Syarat Umum

• Warga Negara Indonesia dan beragama Islam.
• Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah atau puskesmas.
• Tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan.
• Berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji.
• Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik, serta tidak menjadi tersangka dalam proses hukum pidana.
• Memiliki identitas kependudukan yang sah.
• Mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung atau instansi asal (ASN, Non-ASN, TNI, POLRI, dan instansi lainnya).
• Mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi gawai berbasis Android atau iOS.
• Diutamakan mampu berkomunikasi dalam Bahasa Arab dan/atau Bahasa Inggris.
• Tidak sedang menjalani tugas belajar.
• Pasangan suami-istri dilarang mendaftar sebagai PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada tahun yang sama.
• Tidak pernah menjadi petugas PPIH Kloter dan Arab Saudi lebih dari tiga kali sejak tahun 2022.

Syarat Khusus

1. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun saat mendaftar.

2. Pelaksana Bimbingan Ibadah

• Usia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun saat mendaftar.
• Telah menunaikan ibadah haji.
• Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji.

3. Pelaksana Media Center Haji

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 57 tahun saat mendaftar.
• Bekerja di media konvensional atau media ormas dengan sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) atau pegawai humas di kantor Kemenag/Kemenhaj dengan sertifikat kehumasan.
• Media ormas harus terdaftar di Dewan Pers (terverifikasi administratif dan faktual).
• Maksimal dua peserta per unit kerja humas atau media yang boleh mendaftar.

4. Pelaksana PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Jemaah Haji)

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun saat mendaftar.
• Tenaga medis/paramedis wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek SIP.
• Non-medis wajib memiliki sertifikat keahlian kegawatdaruratan.

5. Pelaksana Pelindungan Jemaah

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun saat mendaftar.
• Berasal dari unsur TNI/POLRI
• Berpangkat tertinggi Mayor (TNI) atau Komisaris Polisi (POLRI).

6. Pelaksana Layanan Jemaah Lansia dan Penyandang Disabilitas

• Usia minimal 25 tahun dan maksimal 50 tahun saat mendaftar.
• Diutamakan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman menangani lansia dan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan resmi dari instansi terkait atau surat keterangan resmi dari instansi atau lembaga terkait
• Diutamakan memiliki kemampuan komunikasi dalam bahasa yang ramah disabilitas.

Jadwal Seleksi PPIH Arab Saudi 2026

• 6 Desember 2025: Pengumuman seleksi, calon peserta diminta menyiapkan dokumen.
• 8 Desember 2025 pukul 13.00 WIB: Pendaftaran daring dibuka.
• 14 Desember 2025 pukul 23.59 WIB: Batas akhir unggah dokumen.
• 16 Desember 2025 pukul 23.59 WIB: Batas akhir verifikasi dokumen oleh operator Siskohat Pusat.
• 18 Desember 2025 pukul 09.00 WIB: Pelaksanaan seleksi CAT dan wawancara.

Bagi Anda yang berminat dengan lowongan kerja petugas hai 2026 dan memenuhi persyaratan, bisa mendaftar secara daring melalui laman https://petugas.haji.go.id mulai Senin (8/12/2025).

Informasi lebih lanjut mengenai seleksi petugas haji 2026 bisa dilihat di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia akan membuka Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Pendaftaran lowongan kerja petugas haji ini dibuka pada 22–28 November 2025 melalui laman resmi haji.go.id/petugas.

Seleksi ini bertujuan menjaring calon petugas yang akan mendampingi dan melayani jemaah haji Indonesia, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi.

"Menjadi petugas haji bukan sekadar tugas, tetapi amanah, pelayanan, dan ibadah.
Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung dalam pelayanan jamaah haji Indonesia," tulis akun Instagram @kemenhaj.ri, Jumat (21/11/2025).

Pendaftaran dilakukan secara daring dan dibuka untuk dua kelompok, yakni PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi. Formasi yang tersedia meliputi:

Formasi PPIH Kloter:

• Ketua Kloter
• Pembimbing Ibadah Haji Kloter

Formasi PPIH Arab Saudi:

• Layanan Akomodasi
• Layanan Konsumsi
• Layanan Transportasi
• Layanan Bimbingan Ibadah
• SISKOHAT

Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia
• Beragama Islam
• Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah)
• Tidak sedang hamil (untuk perempuan)
• Berkomitmen penuh dalam pelayanan jemaah haji
• Memiliki integritas dan rekam jejak baik
• Tidak sedang menjalani tugas belajar
• Mampu mengoperasikan komputer dan/atau aplikasi berbasis Android/iOS
• Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
• Tidak sedang menjadi tersangka hukum
• Pasangan suami-istri tidak boleh mendaftar pada tahun yang sama di PPIH Kloter dan Arab Saudi
• Mendapat izin tertulis dari instansi (untuk ASN atau pegawai instansi)

Selain syarat-syarat di atas, yang menjadi PPIH dapat berasal dari:

• Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang berasal dari Kementerian Haji dan Umrah, kementerian/lembaga; atau
• unsur masyarakat dari organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan tidak menjadi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi sebanyak 3 (tiga) kali terhitung sejak tahun 2022.

Persyaratan Khusus Berdasarkan Formasi

1. Ketua Kloter

• ASN Kementerian Agama (Kemenag)
• Usia 30–58 tahun
• Minimal setingkat Eselon IV atau golongan III/c atau fungsional Ahli Muda
• Pendidikan minimal S1 (Strata 1)
• Diutamakan yang sudah menunaikan ibadah haji

2. Pembimbing Ibadah Kloter

• Usia 35–60 tahun
• Sudah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji
• Pendidikan minimal S1

3. Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

• Usia 25–57 tahun saat mendaftar

4. Pelayanan Bimbingan Ibadah

• Usia 35–60 tahun
• Sudah menunaikan ibadah haji
• Memiliki sertifikat pembimbing ibadah haji

5. Pelaksana SISKOHAT

• Usia 25–57 tahun
• ASN/operator Siskohat di Kemenag Pusat/Wilayah/Kabupaten/Kota minimal 3 tahun
• Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat dan mengolah data
• Diutamakan pernah ikut bimtek Siskohat (dibuktikan dengan sertifikat/piagam)

Jadwal Rekrutmen Petugas Haji 2025

Tahap Pertama – Tingkat Kabupaten/Kota:

• Pengumuman pembukaan seleksi: 20 November 2025
• Pendaftaran peserta: 22–28 November 2025
• Batas akhir unggah dokumen: 28 November 2025 (23.59 WIB)
• Verifikasi dokumen Siskohat Kab/Kota: 2 Desember 2025 (23.59 WIB)
• CAT Tahap 1: 4 Desember 2025 (09.00 WIB)
• Pengumuman hasil seleksi tahap 1: 5 Desember 2025 (16.00 WIB)

Tahap Kedua – Tingkat Provinsi:

• Verifikasi dokumen Siskohat Kanwil: 8 Desember 2025 (23.59 WIB)
• CAT dan Wawancara Tahap 2: 11 Desember 2025 (09.00 WIB)
• Pengumuman hasil seleksi tahap 2: 12 Desember 2025 (16.00 WIB)

Kementerian Haji dan Umrah memastikan, seleksi PPIH bebas gratifikasi dan tidak ada pungutan biaya apa pun.

Informasi lainnya silakan menghubungi Kantor Kementerian Haji Kab/Kota atau Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi setempat.

NIK hanya dapat digunakan untuk satu kali pembuatan akun/pendaftaran.

Informasi lebih lanjut mengenai lowongan kerja petugas haji 2026 bisa dilihat di sini.