Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan bahwa sebanyak 350 karyawan perusahaan manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah operasional perusahaan tutup di tengah berbagai tantangan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan PHK tersebut merupakan bagian dari gelombang tekanan industri manufaktur yang mulai terasa dalam beberapa bulan terakhir.

“Benar telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti Indonesia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tutup total operasional,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (25/5/2026).

Dia mengemukakan perusahaan tersebut kehilangan daya saing akibat kenaikan biaya bahan baku impor dan pelemahan pasar global, lebih lagi di tengah konflik geopolitik yang berkecamuk di Timur Tengah.

Said menyebut bahwa perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Indonesia dan memproduksi alat elektronik seperti kamera itu turut terdampak lesunya permintaan global, sehingga penjualan untuk pasar ekspor ikut terdampak.

Dia juga menggarisbawahi dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dinilai membuat ongkos produksi perusahaan makin tinggi karena transaksi impor yang menggunakan mata uang asing.

“Kalau begini terus, perang terus, harga rupiah ambruk terhadap dolar, ongkos produksi meningkat,” ujar Said.

Kendati terjadi PHK, dia memastikan bahwa serikat pekerja PT Xacti Indonesia telah menyepakati hasil perundingan dengan manajemen perusahaan.

Dalam kesepakatan tersebut, pekerja Xacti Indonesia yang terdampak PHK disebut memperoleh pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Dengan demikian, Said menyebut advokasi PHK di PT Xacti Indonesia yang dilakukan pihaknya telah selesai setelah tercapai kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan.

“Terkecuali nanti ada laporan dari beberapa karyawan yang mungkin yang belum mendapatkan pesangon misalnya, atau belum mendapatkan hak-haknya,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif tidak terjadi di sektor industri. Sebaliknya, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 20 juta orang per Februari 2026.

“Jadi ini juga bisa mematahkan bahwa manufaktur sekarang sedang terjadi PHK di mana-mana, karena sebetulnya dalam data kami, memang harus diakui ada PHK, tapi penciptaan lapangan kerja jauh lebih banyak dibanding PHK yang ada di lapangan,” kata Menperin Agus dalam Peresmian Gedung Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) di Badung, Bali, Jumat (8/5/2026).

Agus menyampaikan industri manufaktur nasional tetap mampu menunjukkan resiliensi dan daya tahan yang kuat di tengah dinamika global.

Menurut dia, ketahanan industri manufaktur juga telah terbukti saat pandemi COVID-19 melanda. Ketika itu, sektor manufaktur menjadi sektor yang mengalami pemulihan paling cepat dibandingkan sektor lainnya.

Menperin Agus memaparkan, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,04 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 4,55 persen.

Selain itu, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 19,07 persen dengan nilai sekitar Rp 1.179 triliun.

“Angka ini sebenarnya bisa menjadi dasar untuk kita mematahkan semua narasi yang mengatakan bahwa industri manufaktur sedang mengalami tahap deindustrialisasi dini,” katanya.

Ia menambahkan, tren kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional dalam empat hingga lima tahun terakhir terus meningkat. Dari sisi investasi, sektor manufaktur pada triwulan I 2026 mencatat kontribusi realisasi investasi sebesar 36,5 persen atau senilai Rp 182 triliun.

Lebih lanjut, di sektor perdagangan luar negeri, Agus menyebut kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor nasional juga terus meningkat. Berdasarkan data BPS pada Januari-Februari 2026, ekspor manufaktur mencapai 83,6 persen dari total ekspor nasional.

“Jadi hanya 14 persen ekspor nasional itu yang bukan manufaktur. Semuanya adalah barang-barang manufaktur. Itu menunjukkan pentingnya sektor kita ini terhadap perekonomian nasional,” ujar Agus.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan produksi melanda sektor manufaktur di tengah gejolak global yang berkepanjangan. Kondisi ini mendorong efisiensi operasional hingga pengurangan tenaga kerja oleh industri.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 8.389 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Maret 2026. Provinsi dengan sebaran industri terbanyak seperti Jawa Barat menjadi penyumbang angka PHK terbesar pada tiga bulan pertama 2026, yakni 1.721 orang atau mencapai 20,51% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menegaskan keyakinannya terhadap ketahanan sektor tekstil dan garmen di Tanah Air, khususnya dari dampak konflik geopolitik berkepanjangan di Timur Tengah yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK.

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan di sektor tekstil pada awal tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tekanan PHK yang masif. Dia mengungkapkan pada periode akhir 2025 hingga awal 2026, sejumlah pelaku industri justru mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pihaknya tengah berupaya merawat optimisme terkait keberlangsungan industri tekstil melalui komunikasi dengan pemerintah guna meminimalkan dampak negatif kondisi global saat ini.

“Kami harus tetap optimistis, berkomunikasi terus dengan pemangku kebijakan, supayaharmful-nya se-minimizemungkin dan bisa segera pulih kembali,” kata Jemmy di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Dari sektor otomotif, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyampaikan bahwa PHK semestinya tidak menjadi opsi utama industri manufaktur saat harga bahan baku naik imbas perang. Pasalnya, kondisi ini berisiko memicu stagflasi, alias pelambatan ekonomi dan peningkatan pengangguran yang terjadi secara bersamaan.

Dia berpandangan stagflasi dapat dihindari dengan kesinambungan upaya antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dia mencontohkan bahwa pengusaha mesti berperan untuk meningkatkan produktivitas dari kenaikan harga bahan baku yang terjadi.

“Sementara peran pemerintah melakukan debirokratisasi, izin-izin dipermudah. Peran pekerja sama juga dengan pengusaha untuk mengantisipasi hal seperti ini,” katanya.

Bob yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak menampik bahwa PHK telah terjadi di sejumlah sektor. Namun, langkah penting yang perlu diambil saat ini adalah penyerapan kembali tenaga kerja ter-PHK melalui kebijakan yang berpihak terhadap industri di dalam negeri.

Dia lantas menggambarkan bahwa belanja pemerintah dapat dioptimalkan di dalam negeri, terutama untuk sektor-sektor yang memiliki efek pengganda. Sektor ini mencakup industri yang memiliki rantai pasok sampai UMKM, yang memberdayakan karyawan dalam negeri, hingga yang berorientasi ekspor.

Dari kalangan buruh, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Suparno menyampaikan bahwa kondisi perang yang berkepanjangan telah berdampak terhadap kondisi buruh di sektor manufaktur. Kondisi ini tak terkecuali bagi anggota FSPMI yang terdiri dari pekerja sektor otomotif dan mesin industri, elektronik dan kelistrikan, manufaktur logam, hingga transportasi.

Menurutnya, perusahaan manufaktur mulai melakukan efisiensi operasional dan ketenagakerjaan imbas tantangan global. Pihaknya pun mendesak agar pemerintah melakukan tindak lanjut secara cermat untuk mencegah dampak lebih dalam terhadap industri, serta menuntaskan kebijakan prioritas terkait kesejahteraan buruh menjelang peringatan hari buruh atau May Day 2026.

“Pemerintah harus segera ambil sikap cepat tentang dampak perang tersebut, bagaimana menyikapi kondisi kaum buruh, juga bagaimana yang sudah dijanjikan agar segera ditepati,” kata Suparno di sela-sela unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026).

Mitigasi PHK Ditempuh

Pemerintah sendiri menyebut telah melakukan mitigasi gelombang PHK melalui peringatan dini dan komunikasi ke tingkat perusahaan. Dampak geopolitik global diyakini dapat diredam melalui kebijakan yang telah ditempuh.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa pemerintah hingga DPR RI telah bersepakat untuk mempertajam dialog dengan mitra pengusaha dan serikat pekerja. Pihaknya juga membuka kanal pengaduan bagi seluruh pihak bilamana terdapat permasalahan PHK.

Dia pun menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu langkah menjaga stabilitas ekonomi. Alhasil, dunia usaha dinilai dapat menjalankan hak dan kewajiban seperti sediakala.

“Sampai hari ini insyaallah baik-baik saja, kebijakannya kan juga oke untuk ekonomi. Artinya ya tidak usah terlalu dikhawatirkan [PHK],” kata Indah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/4/2026).

Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti bahwa risiko pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur terbuka lebar jika situasi konflik di Timur Tengah tak segera membaik.

Dia menilai bahwa sektor makanan dan minuman, terutama di skala UMKM, memiliki posisi paling rentan dalam situasi ini. Kondisi tersebut tak lepas dari posisi pelaku usaha makanan minuman yang cenderung memiliki ruang sempit dalam menyerap kenaikan biaya bahan baku dan produksi dalam waktu lama. Begitu stok habis, mereka langsung terdampak harga baru yang jauh lebih tinggi.

“Ini yang berpotensi menekan keberlanjutan usaha, bahkan membuka risiko pengurangan tenaga kerja jika kondisi berlarut,” katanya ketika dihubungi.