Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menawarkan Sustainability Bond Tahap II dengan permintaan investor telah mencapai Rp932,4 miliar, menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap kinerja serta prospek bisnis bank bjb ke depan.

Masa bookbuilding berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif sebesar 5,45 persen hingga 6,05 persen, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon indikatif sebesar 5,70 persen hingga 6,30 persen.

Corporate Secretary bank bjb, Herfinia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menjelaskan bahwa instrumen ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperoleh imbal hasil yang kompetitif, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb dengan total target dana sebesar Rp2 triliun.

Sebelumnya, pada tahap pertama yang diterbitkan pada 2024 dengan nilai Rp1 triliun, obligasi ini mencatatkan minat investor yang sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari target awal.

Dari sisi kualitas kredit, obligasi ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo yang mencerminkan kemampuan Perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.

Kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah memperoleh penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari lembaga independen SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi tersebut, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Obligasi ini selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan secara luas di pasar sekunder.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Bond ini seluruhnya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Hal ini sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bjb menyatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan.

Hingga Desember 2025, sustainable portfolio bank bjb telah mencapai Rp14,3 triliun, yang disalurkan untuk berbagai sektor seperti kegiatan usaha berwawasan lingkungan, pembiayaan UMKM, serta sektor sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain dari sisi pembiayaan, komitmen keberlanjutan juga diterapkan bank bjb dalam operasional perusahaan. Perseroan terus memperkuat pengelolaan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya menuju target Net Zero Emission.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui partisipasi bank bjb dalam Bursa Karbon Indonesia dengan membeli unit karbon SPE-GRK sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi karbon.

bank bjb juga menjadi salah satu bank pada fase pertama yang telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), sebagai langkah untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan.

Berbagai langkah strategis tersebut menegaskan posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya.

Melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, bank bjb optimistis dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp197 triliun sepanjang 2025, setara dengan 22 persen dari total kredit yang disalurkan perseroan.

Kinerja ini, menurut perseroan, menandai penguatan peran dalam mendorong pembiayaan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan risiko jangka panjang.

"Capaian ini mencerminkan komitmen BNI dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan," kata Wakil Direktur Utama BNI Alexandra Askandar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Alexandra menjelaskan bahwa portofolio pembiayaan berkelanjutan BNI disalurkan ke berbagai sektor strategis, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan, hingga pengelolaan air dan limbah.

Sepanjang 2025, perseroan memperkuat implementasi keberlanjutan melalui tiga pilar yang tertuang dalam ESG Blueprint, yakni sustainable finance, corporate sustainability, serta inclusion and resilience.

Ketiga pilar tersebut mengintegrasikan kerangka ESG dengan lima pilar keberlanjutan BNI sebagai fondasi penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) secara menyeluruh di seluruh lini bisnis.

Dari sisi pembiayaan, perseroan terus memperluas portofolio berkelanjutan melalui pengembangan skema sustainability-linked loan (SLL) dan green financing.

Skema ini dirancang untuk mendorong peningkatan kinerja ESG debitur sekaligus mendukung upaya penurunan emisi menuju target net zero emission pada 2060.

Tak hanya itu, komitmen keuangan berkelanjutan lainnya juga tercermin dari penerbitan Sustainability Bond senilai Rp5 triliun pada 2025 yang memperoleh peringkat idAAA, serta Green Bond Rp5 triliun pada 2022.

Dana hasil penerbitan instrumen tersebut dialokasikan untuk pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial sesuai standar nasional dan internasional.

Selain pembiayaan, BNI memperkuat peran advisory kepada debitur dalam proses transisi menuju praktik usaha berkelanjutan.

Perseroan meluncurkan ESG Advisory Playbook untuk subsektor kelapa sawit serta memberikan pendampingan teknis kepada debitur di sektor AFOLU, konstruksi dan real estate, serta transportasi dan logistik untuk penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

Di sisi operasional, BNI menerapkan konsep zero waste to landfill (ZWTL) dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) di lima kantor pusat. Sepanjang 2025, perseroan mendaur ulang 611,5 ton limbah padat atau setara 100 persen dari total limbah padat yang dihasilkan.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya BNI menekan dampak lingkungan dari aktivitas operasional," kata Alexandra.

Dengan capaian tersebut, BNI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat penerapan ESG dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai bagian integral dari strategi jangka panjang, guna menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa himpunan bank milik negara atau Himbara masih mendominasi penyaluran kredit hijau di Tanah Air. Meski demikian, bank swasta nasional dan bank pembangunan daerah (BPD) mulai memperlihatkan tren kenaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KE PBKN) OJK, Dian Ediana Rae, mengemukakan bank-bank jumbo memiliki kontribusi penyaluran kredit hijau terbesar.

Catatan Bisnis memperlihatkan bahwa penyaluran pembiayaan hijau bank-bank besar mencapai ratusan triliun per September 2025, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang mencapai Rp159 triliun; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mencapai Rp90,8 triliun; dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menembus Rp103 triliun pada pengujung kuartal III/2025.

“Saat ini sebagian besar penyaluran kredit hijau didominasi oleh bank-bank besar, khususnya Himbara. Namun, tren positif mulai terlihat pada bank swasta nasional dan BPD yang mulai mengembangkan portofolio hijau serta produk berorientasi ESG [environmental, social and governance], meskipun skalanya masih terbatas,” kata Dian dalam jawaban tertulis kepada media, dikutip Senin (24/11/2025).

Adapun total penyaluran Kredit Berkelanjutan (KUBL) sepanjang 2024 mencapai Rp2.074 triliun, atau sekitar 26,24% dari total kredit nasional. Portofolio ini didominasi oleh sektor UMKM (69,01%), diikuti oleh Keanekaragaman Hayati (16,59%) dan Kegiatan Berwawasan Lingkungan (3,34%).

Dian mengatakan data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berkelanjutan masih berakar pada sektor produktif rakyat dan kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan alam.

“Ini adalah sebuah potensi besar untuk dikembangkan menjadi green lending yang lebih terarah dan berdampak,” paparnya.

Bisnis.com,HUMBANG HASUNDUTAN — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menargetkan portofolio pembiayaan proyek-proyek hijau meningkat hingga mencapai 25%-30% hingga 2030.

Direktur Operasional dan Keuangan SMI, Aradita Priyanti mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan portofolio pembiayaan hijau untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2030.

Adapun, sampai dengan September 2025 portofolio pembiayaan proyek hijau atau climate related project SMI telah mencapai 20,9%.

"Kami ada roadmap untuk portofolio pembiayaan hijau dan sampai 2030 kami berupaya untuk meningkatkan menjadi 25% hingga 30%," kata Aradita di Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Selasa (11/11/2025).

Dia menjelaskan, dari 20,9% portofolio pembiayaan hijau SMI, masih didominasi oleh proyek energi terbarukan yakni sekitar 15,7%. Kemudian, disusul proyek air minum dan sanitasi dengan kontribusi sebesar 2,0%, energi baru 1,6% dan transportasi 1,6%.

Salah satu bentuk dukungan SMI dalam proyek hijau ialah melalui pembiayaan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Sion di Sumut. PT SMI memberikan fasilitas pembiayaan sebesar US$21,2 juta kepada PT Citra Multi Energi (CME) untuk proyek pembangkit senilai US$30,8 juta tersebut.

Di sisi lain, Aradita mengungkapkan bahwa portofolio pembiayaan SMI untuk proyek dari sektor coal fired hanya sebesar 9%. Dia menjelaskan bahwa pembiayaan pada sektor coal fired memang terus menurun. Hal ini sejalan dengan dilakukannya moratorium pembiayaan pada proyek-proyek energi fosil.

"Sejak 2018, PT SMI telah melakukan moratorium untuk proyek-proyek yang terkait dengan batu bara. Portofolio [pembiayaan non-renewable] yang ada sekarang adalah portofolio sebelum moratorium," jelasnya.

Komitmen untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan, khususnya untuk proyek-proyek hijau juga ditegaskan oleh Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah. Dia memastikan portofolio pembiayaan hijau SMI akan terus meningkat ke depannya.

"Kita setiap tahun menargetkan pembangunan proyek renewable sekitar 5 GW. Jadi bukan hanya proyek pembangkit listrik minihidro saja," ujarnya.

Selain itu, dia menyatakan tidak menutup kemungkinan SMI juga ke depannya akan menjajaki peluang pembiayaan pada proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL).

"Potensinya sangat besar sekali untuk PSEL ini dan kita akan mencoba berkolaborasi," ucap Reynaldi.

Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pembangunan PSEL. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 109/2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Aturan ini ditetapkan sebagai langkah strategis mengatasi darurat sampah nasional sekaligus mendukung ketahanan energi. Dalam pertimbangannya, pemerintah mencatat bahwa timbulan sampah di Indonesia pada 2023 mencapai 56,63 juta ton per tahun. Namun, sekitar 60,99% di antaranya belum terkelola dengan baik.

Sementara itu, berdasarkan paparan SMI, per September 2025 akumulasi komitmen pembiayaan mencapai Rp254,27 triliun dan akumulasi nilai proyek yang dibiayai Rp1.149 triliun.

"Dampak akumulasi proyek yang telah kita biayai telah menyerap 10,7 juta tenaga kerja. Yang paling penting, kami juga ikut berpartisipasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, nilainya kurang lebih Rp1.135 triliun atau 0,5% terhadap PDB Indonesia," ujar Reynaldi.

Dia menyebutkan akumulasi komitmen pembiayaan dan investasi SMI itu disalurkan ke sejumlah proyek, seperti pembangunan jalan dan jalan tol sepanjang 4.521 kilometer, proyek ketenagalistrikan 7,9 Gigawatt, proyek irigasi 218 juta m3 aliran air.

Kemudian, proyek transportasi (242 rel kereta api, pelabuhan 3,1 juta TEUs), kawasan industri 14.208 m2, proyek telekomunikasi (590 tower dan 6.407 fiber optics), pariwisata 13,74 Ha area pariwisata, dan beberapa proyek lainnya.

"Fokus SMI ialah membiayai proyek-proyek di bidang infrastruktur yang memberikan multiplier effect ke masyarakat atau daerah," ungkapnya.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable finance mencapai Rp 310 triliun, tumbuh 8,7% secara tahunan. Dari jumlah tersebut, portofolio hijau perseroan teratat tumbuh 12% secara tahunan mencapai Rp 159 triliun.

"Pertumbuhan portfolio hijau ini menjadikan Bank Mandiri sebagai green market leader di industri perbankan dengan pangsa pasar lebih dari 35% antara empat bank besar nasional di Indonesia," kata Direktur Risk and Management PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Danis Subyantoro dalam paparan kinerja keuangan kuartal III yang digelar secara virtual, Senin (27/10).

Ia menjelaskan, pertumbuhan pembiayaan hijau ditopang oleh pembiayaan produk ekoefisien yang naik 40% menjadi Rp 13,2 triliun, energi terbarukan yang tumbuh 29% menjadi Rp 13 triliun, serta transportasi bersih yang meningkat 35% menjadi Rp 9,7 triliun.

Danis mengatakan, Bank Mandiri akan terus memperluas produk dan layanan berbasis ESG, seperti Sustainability Linked Loan, Green Loan, Corporate in Transition Financing, dan Social Loan. Pembiayaan tersebut akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya alam hayati, penggunaan lahan berkelanjutan, energi terbarukan, dan produk ekoefisien.

Hingga September 2025, kredit Bank Mandiri secara bank only tercatat mencapai Rp 1.384 triliun, tumbuh 11,6% secara tahunan (yoy).

Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Toto Priyambodo menjelaskan, strategi ekspansi kredit BMRI difokuskan pada pertumbuhan berbasis ekosistem dan penguatan pembiayaan ke berbagai segmen ekonomi di seluruh wilayah. Bank juga terus memperluas jangkauan layanan melalui optimalisasi kanal digital seperti Livin’ by Mandiri dan Kopra, guna meningkatkan efisiensi dan inklusi pembiayaan.

Secara sektoral, penyaluran kredit diarahkan pada sektor-sektor yang prospektif dan tangguh seperti pemerintahan, perkebunan, infrastruktur, energi, serta sektor yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional, termasuk UMKM.

Ia juga menyampaikan, realisasi penyaluran kredit dari penempatan dana pemerintah sebesar Rp 50 triliun telah mencapai 74% dari total dana tersebut. Ia menegaskan, seluruh penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pelaporan yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyaluran kami fokuskan pada segmen UMKM dan industri padat karya, serta sektor strategis lainnya seperti perkebunan, ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, energi terbarukan, layanan kesehatan, manufaktur, dan kawasan industri,” ujar Toto.

Menurut Toto, penyaluran kredit yang terarah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja. Penempatan dana pemerintah juga memperkuat fungsi intermediasi Bank Mandiri dengan menjaga struktur likuiditas dan efisiensi biaya dana (cost of fund), mengingat sumber pendanaan berasal dari pemerintah dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibanding rata-rata pasar.

“Terkait potensi tambahan penempatan dana, Bank Mandiri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional sekaligus menjaga ruang ekspansi usaha yang berkelanjutan,” kata Toto.