Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang mengimpor minyak dari Brunei Darussalam guna menjaga ketahanan energi nasional.
Opsi itu muncul tatkala Bahlil menggelar pertemuan bilateral strategis dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah.
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di sela-sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/226) waktu setempat.
Menurut Bahlil, penjajakan impor minyak dari Brunei bisa jadi alternatif demi memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak.
Menurutnya, dengan kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari, Indonesia membuka peluang penjajakan impor minyak bumi dari negara tersebut sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.
“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” jelas Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Senin (16/3/2026).
Dia menambahkan, Brunei juga tertarik dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional, yaitu PT Pertamina (Persero) yang memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua.
Oleh karena itu, Menteri Bahlil siap memfasilitasi Brunei untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan plat merah indonesia di bidang energi.
“Kami siap melakukan kerja sama untuk sharing pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia juga mendorong peluang investasi yang lebih luas bagi Brunei melalui kerangka Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC).
Melalui skema ini, Brunei diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah terpencil (remote area) yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur energi.
Kerja sama tersebut juga dirancang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program capacity building, mulai dari sektor hulu migas hingga pelatihan auditor energi terbarukan.
Adapun wacana mengimpor minyak dari Brunei juga muncul seiring upaya pemerintah mengalihkan impor dari Timur Tengah. Hal ini tak lepas dari terganggunya pelayaran di Selat Hormuz buntut perang.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan bahwa impor minyak mentah dari Timur Tengah dan yang melewati Selat Hormuz hanya mencapai 20% hingga 25%.
"Total impor crude kita dari Middle East itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25%. Selebihnya kita ambil dari Afrika, dari Angola, dari Amerika, kemudian dari beberapa negara lain seperti Brasil," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Pemerintah bakal melakukan sejumlah mitigasi.
Apalagi, pemerintah menilai konflik di Timur Tengah belum bisa diprediksi kapan akan selesai. Di satu sisi, harga minyak global pun telah meningkat melebihi asumsi dalam APBN 2026 yang berada di level US$70 per barel.
Kala itu, Bahlil mengatakan pemerintah akan mengalihkan impor dari Timur Tengah ke Amerika Serikat (AS).
"Dalam rangka itu kami mengambil alternatif terjelek, katakanlah ini lambat. Maka apa skenarionya? Skenarionya adalah sekarang ini untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita," tutur Bahlil.