Bisnis.com,JAKARTA — Indonesia dan Brunei Darussalam menjajaki kerja sama di bidang energi seperti ketahanan pasokan minyak hingga peluang kolaborasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Rencana kerja sama bidang energi antara kedua negara ini dibahas dalam pertemuan bilateral antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Deputy Minister (Energy) at the Prime Minister’s Office Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Awang Haji Mohamad Azmi Bin Haji Mohd Hanifah.
Pertemuan tingkat tinggi ini berlangsung di sela-sela Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum (IPEM) di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/226) waktu setempat.
Menurut Bahlil, pertemuan itu membuka babak baru. Apalagi, Brunei selama ini dikenal sebagai salah satu produsen migas utama di Asia Tenggara.
Bahlil mengklaim, delegasi Brunei menyampaikan ketertarikannya untuk mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan diversifikasi pembangkit energi, khususnya yang berasal EBT.
"Brunei melihat Indonesia telah melangkah lebih maju dan terstruktur dalam mengembangkan pembangkit energi dari berbagai macam sumber energi, di mana Brunei memanfaatkan 99% dari gas untuk pembangkit listriknya dan ingin mengurangi porsi pemanfaatan gas untuk pembangkitnya,” kata Bahlil melalui keterangan resmi.
Bahlil menuturkan bahwa Brunei sedang mempersiapkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit nasionalnya hingga 5 kali lipat dari kapasitas eksisting, atau ingin menambah 4 gigawatt (GW) dari kapasitas terpasang yang sekarang sebesar 1 GW.
Namun pembahasan tidak hanya berhenti pada pembangkit listrik. Bahlil menilai, pertemuan ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui diversifikasi pasokan minyak.
Menurutnya, dengan kapasitas produksi minyak Brunei yang mencapai sekitar 100.000 hingga 110.000 barel per hari, Indonesia membuka peluang penjajakan impor minyak bumi dari negara tersebut sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas pasokan energi domestik.
“Penjajakan impor minyak bumi dari Brunei menjadi salah satu opsi strategis yang kita dorong, sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi nasional tetap dalam kondisi aman,” jelas Bahlil.
Dia menambahkan, Brunei juga tertarik dengan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional, yaitu PT Pertamina (Persero) yang memanfaatkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi minyak di sumur-sumur minyak tua.
Oleh karena itu, Menteri Bahlil siap memfasilitasi Brunei untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan plat merah indonesia di bidang energi.
“Kami siap melakukan kerja sama untuk sharing pengalaman dan pengetahuan untuk berbicara teknis, nanti akan saya siapkan dengan senang hati untuk berbagi dan belajar,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia juga mendorong peluang investasi yang lebih luas bagi Brunei melalui kerangka Koridor Ekonomi Indonesia (KEI) atau Indonesian Economic Development Corridor (IEDC).
Melalui skema ini, Brunei diajak untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya di wilayah terpencil (remote area) yang memiliki potensi sumber daya alam namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur energi.
Kerja sama tersebut juga dirancang mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program capacity building, mulai dari sektor hulu migas hingga pelatihan auditor energi terbarukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat bauran energi baru terbarukan (EBT) sepanjang 2025 tumbuh terbatas dibandingkan dengan 2024. Bahan bakar fosil masih mendominasi pembangkitan listrik secara nasional.

Laporan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap bahwa bauran energi hijau di sektor kelistrikan mencapai 16,3% pada 2025, naik 110 basis poin dibandingkan dengan 2024 yang berada di angka 14,65%.

Hingga Desember 2025, total kapasitas terpasang pembangkit EBT di Indonesia telah menyentuh angka 15.630 megawatt (MW).

Penambahan kapasitas pembangkit sepanjang 2025 ini tercatat sebagai yang terbesar dalam kurun 5 tahun terakhir. Secara terperinci, kapasitas tersebut didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang menyumbang sebesar 7.587 MW, disusul oleh bioenergi sebesar 3.148 MW, dan panas bumi sebesar 2.744 MW.

Selain itu, kontribusi dari sumber energi lain juga terus berkembang, di antaranya tenaga surya sebesar 1.494 MW, gasifikasi batu bara sebesar 450 MW, angin sebesar 152 MW, serta pemanfaatan sampah sebesar 36 MW, dan sumber lainnya sebanyak 18 MW.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan capaian bauran EBT pada 2025 telah melampaui target dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), meski secara persentase masih di kisaran belasan persen.

“Kalau khusus di ketenagalistrikan, itu [bauran EBT] tercapai 16,3%. Itu di atas RUKN yang hanya menargetkan 15,9%,” ujar Eniya di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penambahan kapasitas pembangkit listrik EBT pada 2025 cukup besar. Namun, terdapat tambahan 7 gigawatt (GW) pembangkit dari gas dan batu bara.

“Sebenarnya penambahan EBT kita ini cukup besar di 2025, tetapi kalau dikonversi menjadi persentase, karena ada penambahan 7 GW dari gas dan batu bara, maka persentasenya menjadi turun,” kata Bahlil dalam konferensi pers.

Bahlil menegaskan bahwa capaian ini diraih di tengah tantangan global yang tidak menentu. Sebagai catatan, capaian bauran EBT dalam program transisi energi atau secara keseluruhan mencapai 15,75% per akhir 2025.

“Sesungguhnya saya mau sampaikan bahwa 2025 ini adalah tahun yang penuh cobaan dan dinamika. Ada suka duka yang cukup luar biasa. Namun, bagi kami, setiap ada tantangan justru di situlah harus ada kehadiran kita dalam rangka menunjukkan apa yang menjadi target dari Bapak Presiden,” paparnya.

Tantangan global dalam lanskap adopsi energi terbarukan turut diakui oleh Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA) Francesco La Camera.

Langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menarik negaranya dari komitmen iklim global telah memaksa aliran dana miliaran dolar untuk transisi energi dan adopsi iklim ke negara berkembang terhenti. Di Indonesia, inisiatif transisi energi yang dimotori negara maju Just Energy Transition Partnership (JETP) harus kehilangan AS sebagai salah satu donor potensial.

IRENA yang turut ditinggalkan AS pun harus memutar otak mencari alternatif pembiayaan. Bagaimanapun, Negeri Paman Sam merupakan salah satu kontributor dana terbesar.

“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” ujarnya, dikutip dari Antara.

La Camera menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena keduanya merupakan kawasan dengan pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.

“Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.

Ia mengakui bahwa potensi keluarnya AS amat disesalkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama yang penting bagi IRENA.

“Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.

Indonesia Tertinggal dari Ekonomi Besar Lain di Asean

Selain tambahan energi bersih yang masih tertinggal dibandingkan dengan fosil pada 2025, tingkat adopsi EBT Indonesia ternyata juga lebih rendah daripada negara-negara ekonomi besar lainnya di Asia Tenggara.

Data BloombergNEF menunjukkan bahwa dari enam ekonomi utama di kawasan, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, Indonesia mencatat rasio terendah penambahan energi bersih. Dalam periode 2016–2025, Indonesia menambah lebih dari 7 GW pembangkit fosil untuk setiap 1 GW pembangkit energi bersih.

Di antara enam negara ini, Singapura menempati posisi terdepan sebagai negara dengan tingkat adopsi energi bersih tertinggi, yakni sebesar 100% dari total tambahan kapasitas listrik dalam kurun 2016–2025. Vietnam menyusul di peringkat kedua dengan tingkat adopsi 64% dan Thailand 57%.

Sementara itu, tingkat adopsi energi hijau Malaysia mencapai 45% dari total tambahan listrik dalam periode tersebut, sedangkan Filipina 28% dan Indonesia hanya 12%.

BloombergNEF mencatat tenaga surya menjadi teknologi EBT dominan di Asia Tenggara, dengan penambahan kapasitas diproyeksikan terus meningkat hingga 2030. Pertumbuhan tersebut didorong oleh lelang proyek di Filipina dan Malaysia, kebijakan net metering Vietnam, serta proyek ekspor listrik surya dari Indonesia ke Singapura.

Selain surya, Asia Tenggara diproyeksikan menambah 12,1 GW kapasitas energi angin pada 2026–2030 dengan kebutuhan pembiayaan aset mencapai US$19,6 miliar. Vietnam diperkirakan menjadi penyumbang terbesar, disusul Filipina, Thailand, dan Laos melalui skema lelang, tender, dan perdagangan listrik lintas negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) Imam Gunadi mengatakan penarikan Amerika Serikat (AS) dari sejumlah organisasi internasional di sektor energi bersih (EBT) memunculkan kegelisahan pasar global, namun dampaknya terhadap emiten EBT di Indonesia cenderung terbatas dan tidak bersifat langsung.

Tekanan sentimen tersebut tercermin pada pergerakan saham emiten energi baru terbarukan (EBT) sehari setelah pengumuman penarikan diri AS. Pada penutupan perdagangan Rabu (8/1/2027), saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) ditutup turun 1,67%. Saham PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA), yang memiliki portofolio proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), tergerus 9,71%.

Sementara itu, saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), yang tengah bertransformasi dari energi fosil ke energi bersih, merosot 10,42%. Adapun saham PT Barito Renewable Energy Tbk. (BREN), yang memiliki portofolio pembangkit listrik panas bumi dan energi angin, turun 0,52%.

Pada perdagangan berikutnya, Jumat (9/1/2026), sebagian saham EBT menunjukkan pemulihan. Saham PGEO menguat 1,27% ke Rp 1.195, OASA naik 2,15% ke Rp 380, dan TOBA menguat 1,16% ke Rp 870. Namun, saham BREN masih melanjutkan koreksi sebesar 0,79% ke Rp 9.475.

"Koreksi harga saham yang terjadi lebih merefleksikan respons jangka pendek investor terhadap perubahan sentimen global, bukan perubahan mendasar pada prospek bisnis emiten EBT domestik. Secara struktural, proyek-proyek EBT di Indonesia tetap berjalan karena ditopang kebutuhan energi nasional dan kebijakan transisi energi dalam negeri," ujar Imam kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai peta jalan pengembangan pembangkit listrik nasional, termasuk target peningkatan bauran energi bersih yang saat ini masih didominasi energi fosil.

Pemerintah juga menjamin pembelian listrik dari pembangkit EBT melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari Pembangkit Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan.

Khusus untuk energi bersih berbasis limbah, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang menjadi dasar pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Skema tersebut didukung oleh Danantara melalui penyediaan pendanaan, antara lain lewat penerbitan Patriot Bond.

Imam menambahkan, keluarnya AS dari organisasi energi bersih global tidak secara signifikan mengganggu akses pendanaan emiten EBT di Indonesia. Pendanaan proyek EBT nasional, menurut dia, lebih banyak bersumber dari perbankan domestik, badan usaha milik negara, serta kerja sama jangka panjang dengan offtaker seperti PT PLN (Persero).

"Selama proyek memiliki kepastian kontrak dan arus kas, minat pendanaan tetap terjaga. Dengan demikian, isu global ini lebih berpengaruh pada sentimen jangka pendek, sementara fundamental emiten EBT Indonesia relatif tetap solid," tandasnya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menjelaskan soal relevansi penggunaan istilah energi baru terbarukan (EBT) dibandingkan dengan energi bersih (clean energy) di Indonesia.

Eddy menyampaikan bahwa clean energy merupakan istilah yang digunakan untuk menghasilkan energi bersih sejak dari hulu sampai dengan hilir. Istilah ini memang sudah digunakan di beberapa forum internasional dibandingkan dengan EBT.

"Yang dilihat sebagai clean energy adalah rangkaiannya dari awal sampai akhir, dari hulu sampai ke hilir itu betul-betul bersih" ujar Eddy dalam acara Diskusi Media bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2025; Solusi Paradoks Energi Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan' di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, kata Eddy, proses menghasilkan energi di Indonesia masih menyisakan karbon. Oleh sebab itu, penggunaan renewable energy alias EBT ini masih relevan digunakan di Tanah Air.

Terlebih, Anggota Komisi XII DPR ini menegaskan bahwa Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah. Alhasil, Indonesia tidak akan benar-benar lepas dari penggunaan energi dari fosil

"Kita tetap akan menggunakan fosil, kita tidak mungkin lepas dari fosil. Jadi nanti akan ada perimbangan antara pemanfaatan energi terbarukan dengan fosil," imbuhnya.

Meskipun begitu, Eddy menegaskan bahwa pemerintah memastikan untuk mengurangi karbon dengan teknologi "carbon capture storage".

Melalui metode ini, karbon yang dihasilkan oleh pembangkit energi di Indonesia bakal ditangkap dan disimpan di dalam bumi dengan prosedur yang relatif aman.

"Nah, ini yang juga merupakan salah satu pengembangan teknologi yang bisa bermanfaat untuk Indonesia agar ke depannya kita tetap bisa menjaga sustainability, kita bisa menjaga keberlanjutan dari pembangunan kita ke depannya," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin mengungkap bahwa penggunaan istilah EBT maupun Clean Energy menjadi penting.

Sebab, apabila semangat pemerintah sudah mengarah kepada pembangkit energi yang benar-benar bersih maka penggunaan EBT sudah tidak lagi relevan, khususnya untuk pemberitaan di media.

"Tetapi kalau memang sudah tidak relevan lagi, memang perlu kemudian kita membiasakan diri untuk menyebut istilah atau memberi istilah baru terkait ini," tutur Maria.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kapasitas pembangkit listrik terpasang mencapai 107 gigawatt (GW) per Oktober 2025. Dari jumlah tersebut, porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 15,47 GW atau 14,4%.
Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, realisasi tersebut menggambarkan porsi besar mesin energi yang menopang populasi 280 juta penduduk Indonesia.
"Dan mencerminkan skala komitmen kita dalam menyediakan energi listrik bagi rumah tangga, industri dan pusat ekonomi baru di Indonesia," ucap Tri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (13/11/2025).
Terkait porsi EBT, Tri menuturkan masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yakni sebesar 7,1%. Lalu diikuti oleh biomassa 3%, panas bumi 2,6%, surya 1,3%, bayu 0,1%, dan EBT lainnya sekitar 0,3%.
Menurut Tri, data ini menggambarkan atau mengingatkan bahwa, Indonesia memiliki sumber daya EBT yang besar. Namun, masih membutuhkan percepatan untuk dapat berdiri sejajar dengan negara-negara maju yang telah mengembangkan EBT dalam rangka menuju transisi energi.
Di sisi lain, Tri mengamini bahwa struktur dalam sistem pembangkit masih menunjukkan ketergantungan pada energi fosil, khususnya PLTU batu bara. Menurutnya, PLTU hingga kini masih menjadi pemikul beban dasar (base load) yang beroperasi 24 jam untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional.
"Sistem tenaga listrik yang kita tidak bisa serta-merta meninggalkan PLTU, tetapi perannya untuk menjaga keandalan ini cukup signifikan, sehingga masih membutuhkan sekali PLTU ini," imbuh Tri.

Produksi Listrik

Lebih lanjut, Tri mengungkapkan produksi listrik oleh PT PLN (Persero) dan Produsen listrik independen (IPP) telah mencapai 290 Terawatt Hour (TWh) per Oktober 2025.
Perinciannya, produksi dari PLTU batu bara mencapai 193,22 TWh atau 66,52%, gas 47,46 Thw atau 16,34%, EBT 37,48 TWh atau 12,9%, dan BBM+BBN 12,3 TWh atau 4,23%.
"Apabila kita telusuri tern bulanan dari Januari hingga Oktober, kontribusi batu bara relatif tetap, mencerminkan peran besar base load yang selama ini menjadi penopang kelistrikan nasional," ucap Tri.
Dia menambahkan bahwa dominansi yang stabil ini menjadi pengingat bahwa upaya untuk menurunkan intensitas emisi harus diperkuat dengan percepatan cofiring biomassa.
Adapun dia memproyeksi produksi listrik PLT dan IPP sampai dengan Desember 2025 dapat mencapai 354 TWh. Perinciannya, PLTU batu bara mencapai 235,32 Thw atau 66,54%, gas 59,01 TWh atau 15,69%, EBT 44,79 TWh atau 12,67%, dan BBM+BBN 14,52 TWh atau 4,1%.
Proyeksi produksi listrik tersebut naik 4,42% dibanding dengan produksi listrik pada 2024 yang sebesar 339 TWh.

Bisnis.com, JAKARTA - Malam di Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat kini tak lagi temaram. Dulu, ketika senja jatuh di balik perbukitan, warga hanya mengandalkan sinar rembulan dan lampu minyak yang berasap. Kini, rumah-rumah kayu di lereng gunung itu memancarkan cahaya kuning lembut hasil aliran air yang diolah menjadi listrik oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Anggi.

“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya anak-anak bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan lampu,” ujar Elias Inyomusi, salah satu warga Anggi.

Ia masih mengingat masa gelap dulu. “Kami bikin api, pasang gelegar dari rotan, isi minyak tanah, baru bakar. Itu yang kami pakai belajar,” kenangnya. Kini, anak-anak tak lagi belajar di bawah cahaya sumbu minyak, melainkan di bawah lampu pijar yang menyala tanpa henti.

Bagi warga Anggi, listrik bukan sekadar cahaya ia adalah simbol perubahan. “Dengan lampu seperti ini, anak-anak kami bisa belajar, pintar, bersaing dengan distrik lain. Terima kasih, kami tetap NKRI,” kata Piti Inyomusi, matanya berbinar.

Pembangunan PLTMH Anggi adalah bagian dari program strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proyek ini menjadikan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang seluruh listriknya bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).

Ratusan kilometer dari Papua Barat, di Desa Bandar Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cerita serupa juga sedang ditulis oleh cahaya.

Di teras rumah papan sederhananya, Ruslam (52) duduk sambil tersenyum lega. Untuk pertama kalinya, rumahnya terang benderang tanpa suara dengung genset. “Sebelumnya saya pakai genset. Enam jam satu liter bensin, jadi jam sepuluh malam sudah gelap lagi,” katanya.

Dulu, anak-anaknya belajar dengan lampu redup, sementara sang istri harus berhenti menjahit karena bahan bakar habis. Kini, listrik mengubah segalanya. “Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, saya bisa istirahat dengan tenang,” ucapnya haru.

Momen paling berkesan datang ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyalakan langsung kWh meter di rumahnya. Seketika lampu menyala terang dan sorak gembira warga pecah di udara malam. “Bagi kami, ini bukan sekadar penerangan, tapi awal kehidupan baru,” ujar Ruslam.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Listrik Desa (Lisdes) menjadi penopang utama perubahan di dua ujung negeri itu. Melalui kedua program inilah pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan energi: menghadirkan listrik bagi semua tanpa terkecuali.

“Program Lisdes ini wujud nyata arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh desa di Indonesia menikmati listrik paling lambat tahun 2029-2030,” ujar Menteri Bahlil saat kunjungan ke Musi Banyuasin (16/10/2025).

Saat ini, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum menikmati listrik. Karena itu, Program Lisdes 2025 menargetkan 1.285 lokasi baru, dengan pembangunan 4.770 kilometer jaringan tegangan menengah, 3.265 kilometer jaringan tegangan rendah, dan gardu berkapasitas 94.040 kVA.

Bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan PLN, solusi disiapkan melalui PLTS komunal dan PLTS individual dengan baterai. Sementara BPBL menyasar 215.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi agar dapat menikmati listrik gratis, lengkap dengan instalasi rumah tangga dan token perdana Rp100.000.

Listrik kini bukan hanya tanda kemajuan, tetapi cermin kehadiran negara. Dari deru air di Pegunungan Arfak hingga senyum Ruslam di Musi Banyuasin, cahaya yang sama menyala: cahaya harapan, cahaya keadilan.

“Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun tapi masih ada desa gelap?” tanya Bahlil lirih kala mengenang masa kecilnya di kampung tanpa listrik. Kini, di bawah terangnya lampu-lampu sederhana, cita-cita itu perlahan menjadi nyata.