Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperluas peran perguruan tinggi dalam mendukung percepatan program perumahan rakyat. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta kampus-kampus aktif terlibat dalam penyusunan tata ruang hingga riset perumahan.

Brian menjelaskan, Presiden menginstruksikan agar perguruan tinggi, khususnya fakultas planologi dan arsitektur, terlibat langsung membantu pemerintah daerah dalam merancang tata kota dan tata ruang.

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026), sebagai bagian dari strategi nasional mempercepat penyediaan hunian layak.

“Bagaimana fakultas planologi, arsitek di setiap kampus itu bisa membantu kepala-kepala daerah sehingga tata ruang, tata kota dari setiap wilayah… menjadi tempat praktiknya mahasiswa, tempat penelitiannya dosen-dosen,” ujarnya.

Dengan pendekatan ini, kampus tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan wilayah.

“Sehingga membantu kepala daerah untuk mengelola kotanya oleh kampus setempat,” tambahnya.

Dorong Konsep Kampus Berdampak

Keterlibatan langsung perguruan tinggi ini juga menjadi bagian dari implementasi konsep kampus berdampak, yakni memastikan aktivitas akademik memiliki kontribusi nyata terhadap masyarakat.

Mahasiswa akan mendapatkan ruang praktik langsung di lapangan, sementara dosen dapat mengembangkan penelitian yang aplikatif dan solutif.

“Sehingga dengan itu diharapkan ini ‘kampus berdampak’ bisa terwujud,” kata Brian.

Selain tata ruang, Presiden juga meminta kampus memperkuat riset terkait permasalahan perumahan, mulai dari aspek teknis hingga kebijakan.

Brian menyebut, riset tersebut akan dikoordinasikan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Bagaimana kampus-kampus melakukan riset, kajian penanganan permasalahan perumahan… apa-apa yang bisa membantu memudahkan untuk mengatasi permasalahan perumahan,” jelasnya.

Ketika ditanya apakah kajian mencakup analisis dampak lingkungan (Amdal), Brian menegaskan bahwa seluruh aspek akan menjadi bagian dari penelitian kampus.

“Iya tentu, keseluruhannya bagian dari itu,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penjelasan soal Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang disorot Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu faktor yang dianggap menghambat penyaluran Kredit Perumahaan Rakyat (KPR).

Menanggapi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa SLIK bukanlah daftar hitam alias blacklist dan tidak berfungsi sebagai alat penilaian baik atau buruknya seseorang dalam mengakses pembiayaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa SLIK merupakan sistem informasi yang berisi data pinjaman, riwayat pembayaran, dan profil kredit debitur. Data ini bersifat netral dan informatif, digunakan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) untuk membantu analisis risiko sebelum memberikan kredit.

Lebih lanjut, Dian menyebut bahwa informasi SLIK hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan.

"Analisis kredit umumnya menggunakan prinsip 5C [Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition] sebagai contoh karakter calon debitur, legalitas, arus kas, dan kemampuan membayar calon debitur di masa depan serta disesuaikan dengan kebijakan dan risk appetite masing-masing LJK," tutur Dian dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

Dengan demikian, meskipun debitur memiliki riwayat kredit yang tidak sepenuhnya lancar, LJK tetap dapat memberikan pinjaman baru selama hasil analisisnya memenuhi syarat kelayakan kredit.

Peran SLIK dalam Pembiayaan Tepat Sasaran

OJK juga menekankan bahwa SLIK berperan penting dalam menjaga agar pembiayaan nasional, termasuk program perumahan rakyat, berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Data SLIK digunakan dalam berbagai program pembiayaan pemerintah, antara lain Kredit Program Perumahan (KPP) dan program 3 juta rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 13 Tahun 2025, disebutkan bahwa calon debitur penerima KPP harus memenuhi syarat tidak memiliki informasi negatif berdasarkan hasil pemeriksaan melalui trade checking, community checking, dan bank checking melalui SLIK atau LPIP.

OJK memastikan koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian PKP, BP Tapera, dan perbankan untuk memastikan kebijakan pembiayaan seperti FLPP tetap berjalan sesuai ketentuan dan meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Sebelumnya, Purbaya menilai masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran FLPP, termasuk pembatasan yang berasal dari sistem SLIK. Menurutnya, hal itu membuat serapan program berjalan lebih lambat dari target.

“Kita deteksi bareng-bareng apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di SLIK, dan kita pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demand-nya akan naik kencang,” ujar Purbaya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membahas pemutihan kredit macet masyarakat.

Ara menjelaskan bahwa usulan pemutihan kredit macet itu dilakukan guna meningkatkan akses pembiayaan perbankan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sekarang bagaimana ada suatu langkah yang strategis, kalau perlu saya usulkan bagaimana misalnya ada pemutihan buat rakyat kecil yang terkendala SLIK OJK sampai nilai berapa. Karena itu membantu rakyat, kemudian mereka bisa mendaftarkan kepada rumah subsidi, mengajukan kredit," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Selasa (14/10/2025).

Dalam laporannya, Ara mengaku telah mengantongi restu dari Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa. Di mana, pihaknya dijadwalkan untuk dapat bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada pekan depan.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah percaya diri bahwa program perumahan rakyat, khususnya rumah subsidi, dapat memberikan efek multiplier secara langsung terhadap sektor riil sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit rumah pada tahun 2025, di mana kebijakan tersebut diproyeksikan dapat membuka lapangan kerja baru.

"Pak Prabowo sudah kasih 350 ribu (kuota FLPP) tahun ini. Logikanya kalau Jawa Timur itu nomor 2 (jumlah penduduk) sesudah Jawa Barat. Jadi saya yakin akan ada perkembangan yang luar biasa karena 1 rumah subsidi yang kerja 5 orang. Tadi kita sudah hitung, kalau ada sekitar 15% saja rakyat Indonesia dari Jawa Timur, 15% dikali 350.000 itu kurang lebih 45.000 atau sampai 50.000 rumah subsidi, yang kerja 5 orang sudah 250.000 orang yang bekerja di Jawa Timur," kata Ara, sapaan Maruarar, di sela-sela acara "Sosialisasi Program Kredit Perumahan" di Surabaya, Kamis (16/10/2025).

Ara menambahkan, bukan hanya menyerap tenaga kerja sebanyak ratusan ribu orang, program rumah subsidi juga dapat menggerakkan sektor riil di sekitar wilayah proyek pembangunan.

Beberapa di antaranya seperti pelaku usaha toko bangunan, toko perancangan, pejabat pembuat akte tanah atau notaris, dan lembaga perbankan.

"Belum lagi toko bangunan, belum lagi ibu-ibu yang jualan warung di dekat perumahan yang sedang dibangun, belum lagi barang industri semen, paku, keramik yang akan menghidupkan ekonomi, belum lagi perbankan, belum lagi asuransinya ya, belum lagi notarisnya, belum lagi pegawai kontraktor, developer," kata Ara.

Politikus Partai Gerindra ini juga menjelaskan, tarif bunga untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang dipatok juga tetap (fixed), dengan besaran 5%.

Menurutnya, besaran bunga untuk KPR tersebut sangat membantu rakyat yang masih membutuhkan kebutuhan papan.

Ara juga mengungkapkan rencana pemerintah pusat untuk membangun rumah subsidi di Surabaya dengan model bangunan rumah susun.

Alasan program rumah subsidi di Surabaya direalisasikan dengan proyeksi rumah susun karena harga lahan yang cukup mahal.

"Saya sudah koordinasi. Mudah-mudahan di Surabaya kita juga bisa bangun rumah subsidi, tetapi yang high risk, yang rusun ke atas. Kenapa? Karena di Surabaya tanahnya sudah mahal. Jadi, kita mau kerja sama nanti bagaimana skema pembiayaannya, skema lahan, teknis, kemudian legal dan pengisian supaya tepat sasaran," ujar dia.

Sementara, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan urusan perumahan merupakan sesuatu yang mendasar, dan menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Berbagai skema insentif untuk meringankan membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan terhadap perumahan yang terjangkau dan ini diharapkan mendapatkan dukungan dari semua pihak," ucap AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat ini berharap, penambahan kuota FLPP tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah rakyat, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan.

"Mari kita kawal terus dan tentunya selain kita berharap mengentaskan kekurangan rumah, tapi juga bisa menggerakkan ekonomi dengan membuka lapangan pekerjaan yang baik untuk semua," katanya.