IDXChannel – PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berkomitmen menerapkan rencana aksi dalam transisi energi dan pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan. Tak sekadar konsep, penerapan energi hijau di kawasan industri mineral terintegrasi dan berfasilitas lengkap dari hulu hingga hilir tersebut dilakukan secara bertahap.

Sebagai bentuk komitmen, hingga kini IMIP telah mengoperasikan 502 unit kendaraan listrik ramah lingkungan di dalam kawasan manufaktur tersebut.

Langkah ini sekaligus mendukung target Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai net zero emission (nol emisi) pada 2060 mendatang.

Di kawasan IMIP, penggunaan dump truk, loader, ekskavator, forklift dan mobil wisata listrik semakin menggantikan operasional kendaraan berbahan bakar minyak. Seperti diketahui, dalam proses produksi, industri hijau mengutamakan upaya efisiensi, efektivitas dan pelestarian lingkungan hidup.

Deputy Operational Director PT IMIP, Yulius Susanto, merinci data terbaru jumlah kendaraan listrik yang sudah beroperasi dalam kawasan sampai medio Desember 2025, yakni sudah 502 unit.

"Dump truck listrik milik Tsingshan Group ada 206 unit, alat berat loader listrik 85 unit, ekskavator dan forklift berjumlah 81 unit, mobil penyapu jalan dan truk ringan 19 unit. Sementara milik PT DSI (salah satu tenant di kawasan IMIP) sebanyak 50 unit dump truck listrik, 25 unit loader Listrik. Juga 25 unit forklift listrik PT QMB dan 12 unit kendaraan listrik milik PT BTR," ujar Yulius Susanto, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, truk listrik itu menjadi kendaraan operasional pengangkut yang setiap unitnya mampu memuat material hingga 30 ton. Konversi ke kendaraan bertenaga listrik ini memberi efek baik bagi lingkungan.

"Ini menjadi upaya bersama, berkontribusi secara positif dalam strategi pengurangan emisi nasional, sekaligus sebagai roadmap industri hijau di kawasan IMIP," kata dia.

Ke depan, Yulius berharap, penggunaan unit kendaraan listrik terus bertambah. Target hingga akhir 2025 mencapai 400 unit, dan jumlahnya telah melampaui proyeksi awal. Kendaraan listrik juga nantinya akan dimanfaatkan pekerja dalam kawasan, seperti bus penjemputan dan lainnya.

"Karena karyawan hanya dari halte ke tempat kerja. Semoga bisa dipakai ke depannya. Kalau kita ke China, penggunaan mobil listrik itu sudah 60 sampai 70 persen,” ucap Yulius.

Dia mengungkapkan, IMIP sudah menggagas penggunaan kendaraan listrik sejak 2023 melalui Tsingshan Group. Beberapa tenant yang ada juga turut andil mewujudkan industri hijau berkelanjutan. Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, tenant-tenant mulai beralih ke alat berat listrik. Bukan hanya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar, tetapi juga meminimalisasi emisi karbon dan CO2.

Yulius mengatakan, truk listrik dibekali kekuatan baterai yang jika diisi penuh, mampu menempuh jarak hingga 300 kilometer dan memuat material hingga 30 ton.

"Penggantian alat-alat berat dan truk bertenaga listrik ini mampu memberikan efek yang sangat baik untuk lingkungan. Ini upaya Bersama. Kami berkomitmen untuk berkontribusi secara positif dalam strategi pengurangan emisi nasional dan menjadi roadmap industri hijau di kawasan IMIP,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) . Luhut mengatakan, pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah, alias hilirisasi di Morowali dimulai. Luhut mengaku tidak mudah untuk mencari investor yang mau menggarap proyek hilirisasi.

Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya China yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan mewujudkan hilirisasi nikel.

"Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (1/12/2025).

Luhut mengatakan, setelah melalui pembahasan mendalam, ia mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden. Dijelaskan Luhut kala itu, bahwa hilirisasi nikel dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas.

"Hanya dalam waktu satu bulan, Presiden menyetujui langkah tersebut, dan Tiongkok pun siap bekerja sama. Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini, dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok," kata Luhut.

Ia menambahkan, dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang di tetapkan dan disampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia.

Disorot Tak Ada Pengawasan Negara, Kemenhub Tegaskan Bandara IMIP Morowali Legal

Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional termasuk China, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi di antaranya:

1. Penggunaan Teknologi Terbaik

Seluruh investor diwajibkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak diperkenankan membawa teknologi kelas dua (second-class technology). Kami memastikan bahwa standar lingkungan Indonesia dipatuhi secara ketat.

2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal

Investor asing wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Kami memahami bahwa di daerah luar Jawa, khususnya wilayah Timur yang masih berkembang, terdapat keterbatasan tenaga ahli. Namun, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal tetap menjadi prinsip utama, dengan ruang pendampingan dan pelatihan untuk mengisi kekurangan keahlian tersebut.

3. Pembangunan Industri Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Luhut mengatakan, setiap investasi harus berkontribusi pada pembangunan industri yang terintegrasi dari proses hulu hingga hilir agar menghasilkan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi negara industri yang berdaya saing.

Saat ini Indonesia memiliki ekosistem lithium baterai, baik LFP atau NCM, yang cukup lengkap, saya kira no tiga setelah Tiongkok, dan Korea Selatan. Kita sudah bisa mengekspor anoda, katoda dan lithium hydroxide/carbonate yg merupakan elemen penting dalam lithium baterai. Banyak negara negara lain yg ingin mencontoh kita.

4. Transfer Teknologi dan Capacity Building

Dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri mereka, Luhut menegaskan bahwa kerja sama harus mencakup transfer teknologi.

"Mereka menyetujui ini, sehingga program capacity building dapat berjalan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa bandara khusus di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) , Sulawesi Tengah, berstatus resmi dan terdaftar dalam otoritas penerbangan nasional. Penegasan ini disampaikan menyusul polemik publik dan sorotan dari Menteri Pertahanan mengenai ketiadaan petugas negara di lokasi tersebut.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana mengatakan, pihaknya telah menurunkan sejumlah personel dari berbagai instansi pemerintah untuk memastikan operasional bandara berjalan sesuai ketentuan. Respons Purbaya Soal Bandara Hantu di Morowali Milik IMIP

"Nah masalah Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri, sudah dari Dirjen Otoritas Bandara ke sana, termasuk Bag Hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana,” kata Suntana di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana menegaskan bahwa Bandara IMIP Morowali adalah bandara resmi yang tidak mungkin tidak terdaftar. "Terdaftar, itu terdaftar itu terdaftar, gak mungkin bandara itu tidak terdaftar,” ujarnya.

Adapun Suntana juga memastikan bahwa aparat telah ditempatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan transportasi udara di lokasi tersebut.

Polemik mengenai bandara ini bermula dari aksi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mendatangi lokasi dan menggelar latihan tempur gabungan di kawasan tambang nikel IMIP. Usai kegiatan tersebut, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti bahwa Bandara IMIP tidak memiliki petugas dari pemerintah, yang memicu isu liar tentang adanya "negara dalam negara."

"Bandara yang tidak memiliki perangkat negara di dalamnya adalah sebuah anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus tegakkan regulasi, tetapi ternyata masih ada celah kerawanan yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi, bahkan stabilitas nasional,” tegas Sjafrie.

Menhan Sjafrie menekankan pentingnya penegakan regulasi dan kedaulatan negara. "Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” pungkas dia.

Dengan pernyataan terbaru dari Wamenhub Suntana, pemerintah menegaskan bahwa celah kerawanan yang disorot Menhan telah diatasi dengan penempatan personel resmi negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah mendapat sorotan lantaran dituding beroperasi tanpa pengawasan otoritas resmi negara.

Kritik keras terhadap bandara di pusat industri nikel tersebut datang dari Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. Dia menyebut bahwa tidak ada satu pun aparat pemerintah, baik otoritas penerbangan, Bea Cukai, maupun Imigrasi, yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area Bandara IMIP. Menurutnya, kondisi ini merupakan pelanggaran prinsip dasar pengelolaan wilayah udara dan perbatasan negara.

“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” ujar Oleh Soleh melalui keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (27/11/2025).

Pernyataan itu muncul usai Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau simulasi pertahanan terintegrasi TNI di area objek vital nasional Bandara IMIP, yang terletak dekat jalur laut strategis (Alur Laut Kepulauan Indonesia II dan III).

Dalam kegiatan peninjauan tersebut, Sjafrie menyinggung bahwa latihan dan simulasi yang dilakukan TNI di Morowali dilakukan dalam rangka intersep terhadap pesawat-pesawat yang diindikasi melakukan kegiatan ilegal dan bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut.

Dia juga menyoroti adanya anomali dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ujar Sjafrie, dikutip dari laman resmi Kementerian Pertahanan.

Fakta-fakta Bandara IMIP

1. Terdaftar di Kemenhub

Manajemen IMIP menegaskan bahwa Bandara IMIP yang dikelola kawasan industri merupakan fasilitas bandara khusus yang terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Head of Media Relations PT IMIP Dedi Kurniawan mengatakan, operasional dan pengaturan bandara khusus tersebut juga tertuang dalam Undang-undang No 1/2009 tentang Penerbangan.

"Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur UU No 1/2009 tentang Penerbangan," kata Dedi kepada Bisnis, Rabu (26/11/2025).

Untuk memastikan lebih lanjut, dia merekomendasikan konfirmasi langsung dari Badan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar yang merupakan pengawas operasional Bandara IMIP.

2. Status Operasi Khusus

Dilansir dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP dikelola secara swasta, tetapi beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU).

Menurut data resmi Hubud, nama bandara ini adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan kode ICAO WAMP dan IATA MWS. Kelas bandara dikategorikan sebagai non-kelas, dengan status operasi khusus dan penggunaan domestik. Otoritas bandara IMIP berada di bawah Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Pengamat penerbangan sekaligus Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohamada Abdul Kadir Martoprawiro, menyebut bahwa secara regulasi, keberadaan bandara khusus di Indonesia adalah hal yang legal dan Bandara IMIP bukanlah satu-satunya fasilitas jenis ini yang beroperasi.

Menurut Abdul Kadir Martoprawiro, dasar hukum operasional bandara khusus sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

"Secara hukum, bandara khusus itu legal. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan," jelasnya.

Dia menekankan bahwa fokus publik yang seolah menjadikan Bandara IMIP sebagai kasus tunggal atau anomali adalah keliru. Faktanya, Indonesia memiliki banyak bandara khusus yang dibangun untuk melayani kepentingan industri di daerah-daerah terpencil.

"Penting untuk diketahui, Bandara IMIP ini bukan satu-satunya bandara khusus di Indonesia. Ada banyak bandara khusus lain yang dimiliki perusahaan di daerah, biasanya untuk mendukung kegiatan pertambangan, perkebunan, atau kawasan industri," ungkapnya.

3. Status Bandara Internasional

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang penggunaan bandar udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, terdapat tiga bandara khusus yang ditetapkan sebagai bandara internasional.

Ketiga bandara tersebut, yakni:

1. Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
2. Bandara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara; dan
3. Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengutip pernyataan Kemenhub, ketiga bandara ini hanya digunakan untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal atau bukan niaga dalam rangka evakuasi medis, penanganan bencana, atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Karena sifatnya khusus dan sementara, setiap pelaksanaan penerbangan di bandar udara ini tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku sebagai bandar udara khusus.

Kegiatan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari atau ke luar negeri telah terpenuhi, disertai koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan. Koordinasi ini mencakup tersedianya personel maupun fasilitas pendukung yang memadai.

Adapun, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 ditetapkan pada 8 Agustus 2025.

Kapasitas dan Fasilitas Teknis Bandara IMIP

4. Kapasitas dan Fasilitas Teknis Bandara IMIP

Bandara IMIP memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter, menggunakan konstruksi aspal hotmix. Daya dukung landasan (“PCN”) berada di level 68/F/C/X/T, menunjukkan bahwa runway mampu mendukung pesawat dengan bobot tertentu.

Apron bandara juga dibangun sama dengan ukuran 96 × 83 meter, dan daya dukung yang sepadan (PCN 68/F/C/X/T). Untuk keamanan pendaratan, ada runway strip seluas 2.010 × 300 meter.

Jenis pesawat kritikal (critical aircraft) yang bisa dioperasikan adalah Embraer ERJ-145ER, dan menurut data Hubud, Airbus A-320 juga tercatat sebagai jenis pesawat yang beroperasi di bandara ini.

Berdasarkan data Hubud, pada 2024, Bandara IMIP mencatat 534 pergerakan pesawat dengan sekitar 51.000 penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bandara memiliki status “khusus”, tetapi pemanfaatannya cukup intens dalam mendukung kegiatan operasional kawasan industri.

5. Polemik Tak Ada Bea Cukai dan Imigrasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa Bandara IMIP tidak memiliki Bea Cukai maupun Imigrasi. Purbaya mengungkapkan bahwa Bandara IMIP memiliki izin khusus. Hanya saja, dia tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas izin tersebut.

"Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa enggak [Bea Cukai di Bandara IMIP]. Kalau enggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu. Anda mesti tanya.. Ke siapa ya? Bukan ke kita," kata Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu mengaku siap mengirim personel Bea Cukai ke Bandara IMIP apalagi diperlukan.

"Orang Bea Cukainya banyak kok. Imigrasi juga katanya. Jadi, pada dasarnya seperti itu, kita siap. Begitu ditugaskan, kita kirim orang ke sana," ungkap Purbaya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana menuturkan bahwa pihaknya telah menempatkan beberapa personel dari Bea Cukai, Kepolisian, maupun Kemenhub di Bandara IMIP.

“Kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada Otoritas bandara di sana. Jadi kita sudah turun ke sana,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (26/11/2025).

Suntana menjelaskan, Bandara IMIP telah memiliki izin operasional sebagai bandara khusus. Saat ditanya soal kabar kekosongan otoritas negara di bandara khusus tersebut, Suntana mengatakan bahwa sistem pengawasan tetap dilaksanakan.

Kini, operasional bandara di Sulawesi Tengah tersebut telah diperkuat dengan pengawasan secara langsung oleh Bea Cukai, Kepolisian, dan Kemenhub.

Wamenhub juga mengatakan sesuai arahan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, pemerintah memastikan seluruh simpul transportasi, termasuk Bandara IMIP Morowali, berada dalam kendali penuh negara. Untuk itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama TNI dan Polri telah menempatkan aparatur negara di lokasi tersebut guna memperkuat fungsi keamanan, pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Suntana menjelaskan, penempatan apparat TNI dan Polri ini untuk memastikan standar keamanan penerbangan terpenuhi semua, terutama pada kawasan industri strategis.

"Kami ingin menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya dan tidak ada area yang berada di luar pengawasan," ujarnya.

Kemenhub, imbuhnya, terus berkoordinasi dengan Menhan, TNI, Polri, serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan operasional bandara berjalan aman, tertib, dan sesuai regulasi.

Bisnis.com, MAKASSAR - Dua perusahaan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) resmi menerapkan teknologi produksi yang diklaim mampu menekan emisi dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan ramah lingkungan.

Dua perusahaan yang dimaksud adalah PT Hua Chin Aluminium Indonesia (HCAI) dan PT Risun Wei Shan Indonesia.

PT Hua Chin Aluminium Indonesia (HCAI) yang menghasilkan produk aluminium, mendesain teknologi pengolahan aluminium terintegrasi dengan recovery material emisi gas buang. Penerapannya diklaim mampu meminimalkan toksik dari limbah gas sisa produksi.

Supervisor Bagian Pemurnian PT HCAI, Liu Hong mengatakan pembuatan produk di perusahaannya menggunakan bahan baku bubuk alumina (aluminium oksida/ Al2O3). Dalam proses pengolahan menjadi aluminium, bubuk alumina yang telah melalui proses peleburan menghasilkan energi panas dan emisi gas buang.

Alih-alih segera dilepaskan, gas buang terlebih dahulu melalui proses pemurnian yang disebut dengan dry-scrubbing.

"Hal ini dijalankan dengan menganut teknologi produksi terapan serupa di China yang telah teruji kapasitas dan kualitasnya serta dipastikan telah menggunakan konsep dan model teknologi terbaru," ungkap Liu Hong melalui keterangannya, Senin (13/10/2025).

Supervisor Environmental PT HCAI Bayu Yuda Andika menambahkan bahwa emisi gas buang tidak langsung dibuang lewat cerobong, karena di dalamnya masih terdapat senyawa ion hidrogen fluorida yang dibutuhkan oleh pihaknya.

Proses pemulihan emisi gas buang ini berlangsung melalui teknologi instalasi pemurnian. Kemudian recovery ini bertujuan untuk memanfaatkan kembali energi panas dan senyawa hidrogen fluorida (HF) dari emisi gas buang untuk proses produksi.

Emisi gas buang yang telah dimurnikan dapat berkurang kadar polutannya, yang selanjutnya dialirkan dan dibuang ke udara melalui cerobong.

Dengan teknologi dry-scrubbing, lanjutnya, PT HCAI mampu menekan kadar emisi dari kandungan polutan berbahaya. Secara khusus, pembersihan gas buang mampu menghasilkan emisi sangat bersih, dengan parameter kadar HF kurang dari 0,6 mg/Nm3, dan debu kurang dari 3 mg/Nm3.

Dari segi efisiensi produksi, upaya recovery emisi gas buang bisa menghemat biaya material aluminium florida. Dalam setahun, PT HCAI mengeluarkan ongkos 3.500 yuan atau sekitar Rp32,3 miliar untuk memasok 4.204,9 ton aluminium florida.

“Bila tidak melakukan recovery terhadap gas buang, maka biaya yang dikeluarkan dapat mencapai dua kali lipatnya,” ucap Bayu.

Di sisi lain, PT Risun Wei Shan Indonesia dengan produk utama kokas, melakukan recovery terhadap gas sintetis coke oven gas (COG) yang bertujuan meningkatkan efisiensi, menjalankan keberlanjutan bisnis ramah lingkungan, dan upaya tanggung jawab sosial perusahaan.

Wakil Foreman Environmental HSE PT Risun, Eng Han menjelaskan, pemurnian COG sebagai material sisa produksi kokas dilakukan untuk memulihkan senyawa-senyawa di dalam COG.

Dengan memurnikan COG, PT Risun dapat memanfaatkan kembali beberapa senyawa untuk diolah sebagai produk samping, berupa coal tar, sulfur, amonium sulfat, dan benzena mentah.

Sebagian di antaranya lalu diolah menjadi barang setengah jadi sebagai bahan baku industri lain. Produk setengah jadi hasil pemurnian COG ini juga potensial untuk diekspor, bila kebutuhan perusahaan dalam negeri telah terpenuhi.

Manajer Emergency Response Management (ERM) PT Risun, Li Jialei menambahkan saat ini setidaknya terdapat 10 perusahaan di kawasan IMIP yang menggunakan gas COG yang telah dimurnikan oleh PT Risun.

"Langkah recovery ini menghemat ongkos produksi, melalui sistem proses produksi kokas yang secara sirkular menyatu dengan pemurnian gas sisa, pola produksi dapat berlangsung efisien dan lebih menghemat energi," tuturnya.

Pekerja di kawasan PT IMIP sedang mengoperasikan alat produksi./PT IMIP.