Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema utang berbunga rendah bagi pemerintah daerah (pemda) yang mengajukan pinjaman kepada pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Purbaya menawarkan bunga utang rendah sekitar 0,5 persen untuk pinjaman tersebut. Skema pembiayaan ini akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan daerah lewat akses pendanaan yang lebih murah dari pemerintah pusat.

Menurut Purbaya, PT SMI sudah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp3 triliun ke daerah. Pemerintah akan mendorong penyaluran utang lebih besar asalkan proyek daerah dinilai layak.

"Saya kemarin ke PT SMI, saya tanya, dia bilang banyak program-program yang bagus dengan daerah. Saya tanyain ke mereka, berapa sih yang Anda salurkan sekarang? Kalau enggak salah baru Rp3 triliun ke daerah. Oh, (saya tanya pemda) minta bunga berapa? 'Pak, kalau bisa kasih 0,2 persen'," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).

Ia menyatakan pemerintah siap menambah alokasi dana untuk SMI dan memasok pinjaman berbunga murah bagi proyek daerah yang siap dijalankan.

"Kalau daerah siap dan SMI siap, saya akan channeling lebih banyak. Kan enggak hilang uangnya, cuma di itu aja. Saya bilang, 'oke, saya kasih 0,5 persen. Bisa enggak kamu serap Rp6 triliun dalam waktu dekat?" katanya.

Purbaya menyebut skema utang ini didukung ketersediaan dana pemerintah di luar APBN yang dapat disalurkan melalui SMI. Penilaian proyek akan dilakukan SMI yang dinilai lebih profesional dalam menguji kelayakan proyek infrastruktur daerah.

"Daripada kamu nganggur, udah saya tambah Rp3 triliun, kalau bisa Rp6 triliun, saya kasih Rp6 triliun, kamu siap-siap aja," ujarnya.

Purbaya memastikan tujuan program ini bukan mencari keuntungan bunga, melainkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

"Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan," katanya.

Sang Bendahara Negara sebelumnya mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto membolehkan pemda, BUMN, dan BUMD berutang ke pemerintah pusat. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025, pinjaman ini bersumber dari APBN dan diteken Prabowo pada 10 September 2025, dua hari setelah Purbaya mulai menjabat.

"Kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun, kadang-kadang pemda kekurangan uang, ya untuk itu saja. Selama ada proyek-proyeknya jelas, ya bisa kita lihat juga (utang jangka panjang)," kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (29/10).

Ia menegaskan belum ada ketetapan lanjutan mengenai skema rinci dan masih mengkaji keseluruhan mekanisme.

PP 38/2025 memberikan dasar hukum baru bagi pemerintah pusat bertindak sebagai kreditur, dengan tujuan mendukung penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pembiayaan sektor produktif. Pasal 8 menegaskan sumber pinjaman berasal sepenuhnya dari APBN.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Dengan PP No. 38/2025, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Purbaya mengatakan dirinya sudah bertemu dengan PT SMI. Pada akhir tahun, PT SMI mengatakan mampu menyalurkan Rp 3 triliun. Purbaya pun mendorong agar PT SMI bisa menyalurkan hingga Rp 6 triliun tahun ini.

"Kemarin sih waktu saya di SMI, saya bilang dia bisa nyalurin, pelan-pelanin, sampai akhir tahun cuma Rp 3 triliun. Saya bilang kalau bisa sampai Rp 6 triliun, bagus. Nanti pasti ada beririsan dengan program-program dari pemerintah yang dipakai oleh DPD," kata Purbaya selepas Rapat Kerja dengan kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senin (3/11/2025).

Purbaya menuturkan kriteria proyek Pemda akan ditentukan oleh PT SMI. Dia mengaku akan menyerahkan semuanya ke PT SMI dan Pemda atau perusahaan daerah masing-masing.

"Kan saya nggak punya keahlian untuk menilai. Justru saya memakai keahlian dari PT SMI, yang udah jago, untuk mengulai proyeknya, visible," ujarnya.

"Saya cuma menyediakan uang bunga murah," kata Purbaya.

Adapun, secara garis besar Purbaya mengatakan, pemberian pinjamannya bisa dilakukan melalui badan layanan umum (BLU) Kemenkeu, yakni PT SMI, ataupun bisa langsung dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Untuk bunga pinjamannya, Purbaya mengatakan, besarannya akan ada di kisaran 0,5% dengan target pendanaan bisa mencapai Rp 6 triliun.

Besaran bunga dan nilai pinjaman itu kata Purbaya merupakan hasil diskusinya dengan PT SMI beberapa waktu lalu. PT SMI kata dia saat ini telah menyalurkan pinjaman ke Pemda untuk menggarap sejumlah proyek infrastruktur senilai Rp 3 triliun.

"Jadi pada dasarnya, kalau daerahnya siap, SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap memberikan pinjaman bunga rendah di level 0,5% untuk pemerintah daerah (Pemda), sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

Lewat PP tersebut, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Purbaya menjelaskan selama ini pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan pinjaman ke Pemda lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Dia pun mendorong PT SMI kembali menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi PP 38/2025.

"SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya. Kalau SMI kan lebih terlatih untuk itu," ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Kendati demikian, selama ini bunga pinjaman PT SMI cukup tinggi sehingga kerap membebani keuangan Pemda. Purbaya pun meminta PT SMI menurunkan bunga pinjamannya ke level 0,5%.

Dia mencatat PT SMI memiliki keuangan yang bagus. Selain itu, Purbaya siap menambahkan Rp3 triliun ke PT SMI agar bisa disalurkan ke Pemda pada kuartal IV/2025.

"Jadi daerah enggak usah khawatir, kalau proyeknya bagus, dan SMI menerima, kita akan jalankan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang, dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%," ungkapnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ingin pemerintah pusat seakan sekadar ingin mencari untung dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia ingin bunga pinjaman ke Pemda ditetapkan rendah.

"Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan," tutupnya.

Pemda Minta Bunga Rendah

Sebelumnya, Pemda menilai pelaksanaan skema pinjaman pusat ke daerah (Pemda) seperti yang diatur dalam PP 38/2025 akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan bunga penjaminan yang rendah, di bawah 3%.

PP 38/2025 sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

“PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

“Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

“Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.