#30 tag 24jam
ESDM Tegaskan Bukaan Lahan Gunung Slamet Aktivitas Lama Eksplorasi
Analisis citra satelit menunjukkan tak ada aktivitas ilegal di lereng Gunung Slamet. [379] url asal
#penegakan-hukum-esdm #bukaan-lahan-gunung-slamet #aktivitas-ilegal #pemulihan-lingkungan #eksplorasi-panas-bumi #citra-satelit #kementerian-energi-dan-sumber-daya-mineral #pt-sejahtera-alam-energi #ri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) memastikan bukaan lahan di lereng barat daya Gunung Slamet, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, bukan merupakan aktivitas ilegal. Area tersebut dipastikan tidak lagi digunakan untuk kegiatan apa pun.
Ditjen Gakkum ESDM menyampaikan hasil peninjauan lapangan pada 13 Desember 2025 menunjukkan area tersebut telah ditinggalkan dan mulai mengalami pemulihan alami. Kondisi itu ditandai dengan tumbuhnya rumput serta vegetasi lain di sepanjang bekas bukaan lahan.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan pihaknya juga tidak menemukan risiko geologis di lokasi tersebut. “Kami tidak menemukan tanda-tanda potensi longsor pada bekas bukaan lahan sepanjang sekitar tiga kilometer,” ujar Jeffri di Jakarta, dikutip Selasa (23/12/2025).
Pemulihan lingkungan itu sejalan dengan hasil analisis citra satelit Sentinel-2 per 30 Mei 2025 yang menunjukkan area terbuka mulai kembali tertutup vegetasi. Temuan citra tersebut kemudian diperkuat dengan pengecekan langsung di lapangan oleh tim Ditjen Gakkum ESDM.
Bukaan lahan yang sempat menjadi sorotan publik tersebut tercatat sebagai aktivitas lama pada periode 2017–2018. Kegiatan itu dilakukan PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE) saat masih berstatus pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi di wilayah Baturraden dan sekitarnya.
Isu ini mencuat setelah pengamatan citra Google Maps memperlihatkan bentang lahan terbuka sepanjang kurang lebih tiga kilometer pada ketinggian 1.300 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat serta dugaan adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan lereng Gunung Slamet.
Merespons hal itu, Kementerian ESDM melalui Ditjen Gakkum ESDM menelusuri citra satelit Google Earth berbasis historical imagery dan mencocokkannya dengan data internal Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Jeffri menjelaskan pembukaan lahan tersebut berkaitan dengan kegiatan eksplorasi panas bumi.
“Pembukaan lahan dilakukan untuk pembangunan jalan akses rig, kolam penampungan air pemboran, serta tiga sumur eksplorasi,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur eksplorasi tersebut dirancang mengikuti kaidah keteknikan, termasuk penataan jalan secara teratur, penerapan sistem terasering, serta penggunaan dinding penahan tanah guna menekan risiko longsor, dengan lebar jalan sekitar 10 meter. Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE terus mengawal reklamasi dan penutupan sumur eksplorasi yang tidak lagi aktif serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas panas bumi di kawasan Gunung Slamet.
Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, seraya menegaskan komitmen menjaga keselamatan lingkungan dan keterbukaan informasi publik.
Dinas ESDM Jateng Bantah Ada Tambang Ilegal di Gunung Slamet
Potongan gambar yang beredar di media sosial itu diduga diambil pada tahun 2017-2018, ketika kegiatan eksplorasi panas bumi di WKP seluas 24,6 hektare. [450] url asal
#tambang-ilegal #gunung-slamet #esdm-jawa-tengah #eksplorasi-panas-bumi #pt-sejahtera-alam-energi #rehabilitasi-lahan #good-mining-practice #pertambangan-skala-kecil #izin-pertambangan #kawasan-hutan-l
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/12/25 12:55
v/75661/
Bisnis.com, SEMARANG – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah menanggapi isu tambang ilegal di kawasan Gunung Slamet yang viral di media sosial. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Agus Sugiharto membantah adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut.
"Kalau penambangan ilegal itu tidak benar. Jadi video-video yang beredar di awal itu adalah potongan dari Google Earth di tahun 2017-2018 di mana pada waktu itu ada kegiatan eksplorasi panas bumi," terang Agus pada Senin (15/12/2025).
Agus menjelaskan bahwa video yang beredar di awal dan memicu polemik adalah potongan dari Google Earth di tahun 2017-2018. Potongan gambar yang beredar di media sosial tersebut merekam kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilakukan oleh PT Sejahtera Alam Energi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) seluas 24,6 hektare (Ha).
Selama eksplorasi pada 2015-2018, dilakukan pengeboran tiga sumur eksplorasi yang berakhir pada 2023 silam. Hingga 2024, lahan bekas eksplorasi disebut sudah direhabilitasi di bawah pengawasan Kementerian Kehutanan. Kegiatan rehabilitasi mencakup penanaman 9.500 tanaman endemik dan 1.000 bibit tanaman pelindung.
Dinas ESDM Jateng berkomitmen bahwa pertambangan harus sesuai regulasi dan berwawasan lingkungan. Pelaku usaha yang berizin wajib menerapkan kaidah Good Mining Practice, melaksanakan reklamasi pascatambang, serta berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat lokal.
Terkait pertambangan di Gunung Slamet, Agus menjelaskan bahwa saat ini terdapat lima usaha pertambangan skala kecil di wilayah sekitar Gunung Slamet. Izin dari kelima usaha tersebut dipastikan berada di luar kawasan hutan lindung Gunung Slamet.
Lima usaha pertambangan skala kecil diketahui dilakukan oleh CV Smart Indo Cipta yang berjarak 19,4 KM dengan status tidak aktif, PT Saka Bumi Gandapata yang berjarak 9,8 KM dengan status tidak aktif, CV Krakatau Indah berjarak 18,8 KM dengan status aktif, PT Keluarga Sejahtera Bumindo 9,78 KM dengan status aktif terbatas dan dalam pengawasan, serta PT Dinar Batu Agung berjarak 12,3 KM dengan status diberhentikan sementara untuk perbaikan teknis dan lingkungan.
“Kami memastikan bahwa kelima izin pertambangan tersebut berada di luar kawasan zona lindung. Dan ini dilakukan pengawasan ketat, serta dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran, dengan tujuan utama keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan,” jelas Agus.
Lebih lanjut, Agus menyebut bahwa surat penghentian sementara aktivitas pertambangan PT Dinar Batu Agung telah dikeluarkan sejak 4 November 2025 lalu, sampai ada perbaikan teknis dan lingkungan yang saat ini sedang dalam pengawasan. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga batas waktu yang ditentukan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pemberhentian yang kedua. Atau nantinya akan dilakukan usulan pencabutan izin ke kementerian terkait.
“Kalau tidak bisa berarti kita mengusulkan pencabutan kepada menteri, karena surat izin yang dikeluarkan oleh menteri ya. Jadi, kalau Gubernur tidak bisa mencabut keputusan berada di menteri,” jelas Agus.(Fadya Jasmin Malihah & Muhammad Robith Faizi )
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)