PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi.

Isu tersebut ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per loter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan.

"Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," kata Roberth dalam keterangan resmi.

Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

"Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," ujarnya.

Roberth memastikan distribusi dan penyaluran Pertalite masih berjalan normal. Menurutnya, program Subsidi Tepat yang dijalankan Pertamina bertujuan mendukung penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak berkaitan dengan narasi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua.

"Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas," kata Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6).

Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.

"Tapi jangan juga ada praktik-praktik helikopter yang bolak-balik tangkinya diisi bolak-balik SPBU. Tambah lagi jangan ada panic buying, jangan ada penimbunan. Itu yang mengakibatkan kelangkaan di mana-mana," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyiapkan pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini, pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga.

CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan.

Selain itu, ongkosnya disebut lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG.

Lantas, apakah mungkin CNG tabung 3 kg menjadi alternatif dari LPG 3 kg atau sering dikenal juga dengan sebutan gas melon?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana CNG sebagai alternatif LPG 3 kg merupakan rencana yang feasible atau dapat dikerjakan.

[Gambas:Youtube]

"Strategi ini feasible secara terbatas, terutama di wilayah dekat sumber gas, jaringan gas, fasilitas kompresi, dan pusat konsumsi besar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Ia menjelaskan penggunaan CNG membutuhkan standar teknis tinggi karena tekanan gas bisa mencapai 200-250 bar. Oleh karena itu, aspek keselamatan harus diuji, mulai dari tabung, regulator, kompor, hingga sistem distribusi.

Menurut dia, implementasi CNG sebaiknya dilakukan bertahap dan tidak dijadikan solusi cepat untuk seluruh Indonesia.

Ia menilai fokus awal bisa diarahkan ke sektor yang lebih siap seperti dapur besar, hotel, restoran, usaha kuliner, kawasan perkotaan dekat jaringan gas, dan rumah tangga yang infrastrukturnya siap.

Syafruddin memandang penggunaan CNG tabung 3 kg ini bisa menekan impor LPG Indonesia yang mencapai sekitar 80,58 persen dari kebutuhan nasional.

Ia sendiri menekankan keberhasilan program CNG memang sebaiknya jangan diukur dari jumlah tabung yang disalurkan, melainkan dari seberapa besar impor LPG yang bisa ditekan.

"Target realistisnya bukan mengganti 80 persen impor dalam waktu singkat, melainkan mengurangi pertumbuhan konsumsi LPG impor dari tahun ke tahun," ujar Syafruddin.

Jika CNG hanya mengganti sebagian kecil konsumsi rumah tangga di wilayah pilot, dampaknya disebut terhadap impor masih terbatas.

Namun, jika pemerintah mampu membangun ekosistem kompresi, distribusi, standar tabung, dan subsidi tertutup secara luas, CNG dinilai dapat menekan impor secara bertahap.

Ia mengatakan kehadiran CNG tabung 3 kg realistisnya hanya bisa menekan impor LPG secara bertahap, bukan langsung besar.

Perkiraannya, pada tahap awal kontribusi CNG terhadap pengurangan impor LPG masih terbatas, sekitar 2 hingga 5 persen.

Pengurangan masih terbatas karena CNG masih membutuhkan tabung bertekanan tinggi, kompor dan regulator khusus, fasilitas kompresi, distribusi baru, standar keselamatan ketat, serta penerimaan masyarakat.

Jika uji coba berhasil dan pemerintah memprioritaskan dapur besar, restoran, hotel, kantin, program MBG, dan UMKM kuliner di wilayah dekat infrastruktur gas, pengurangan impor LPG bisa naik ke kisaran lima sampai 10 persen dalam tiga hingga lima tahun.

Sementara itu, target penurunan impor LPG 10 sampai 20 persen dinilai realistis dalam jangka panjang dengan syarat CNG diperluas ke rumah tangga yang siap, jaringan gas kota diperbesar, subsidi LPG 3 kg diperketat, dan opsi lain seperti kompor induksi, biogas, serta DME ikut berjalan.

"CNG sebaiknya tidak dijual sebagai solusi instan penghapus impor LPG, melainkan sebagai instrumen untuk menahan laju kenaikan impor lebih dulu, lalu menurunkannya secara bertahap dengan desain teknis, fiskal, dan sosial yang kredibel," ujar Syafruddin.

Selain CNG, ia menyebut tidak ada satu solusi tunggal untuk menggantikan LPG.

Menurut Syafruddin, pemerintah perlu menggunakan pendekatan portofolio energi seperti jaringan gas kota untuk wilayah urban, LPG berbasis batubara (Dimethyl Ether/ DME) untuk sektor tertentu, kompor induksi untuk rumah tangga menengah, serta biogas di wilayah pedesaan.

Untuk DME, Syafruddin memandang ini sebagai alternatif menarik karena dapat dicampur atau menggantikan LPG dan pemerintah juga memasukkannya dalam agenda hilirisasi, dengan pra-studi kelayakan yang telah dibahas dalam proyek strategis.

"Akan tetapi, DME membutuhkan investasi gasifikasi batu bara besar, kepastian harga, pasokan batu bara, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan emisi," ujar Syafruddin.

Sementara itu, jaringan gas rumah tangga lebih dapat diterapkan di kota padat yang sudah memiliki pipa gas.

Kompor induksi disebut dapat diterapkan di wilayah dengan pasokan listrik andal dan rumah tangga yang mampu membeli perangkat. Selain itu, biogas disebut sesuai untuk desa peternakan atau pertanian.

"Oleh karena itu, strategi paling masuk akal adalah portofolio, yaitu CNG untuk wilayah gas, jargas untuk perkotaan berpipa, DME untuk substitusi industri energi berbasis batu bara yang layak secara ekonomi, induksi untuk kelas menengah perkotaan, dan LPG tetap dipertahankan bagi wilayah yang belum siap," ujar Syafruddin.

Ia menekankan transisi dari LPG ke CNG harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pemerintah disebut tidak boleh menarik LPG 3 kg sebelum CNG tersedia, aman, murah, dan mudah diakses.

[Gambas:Photo CNN]

"Pemerintah juga harus menjaga stok LPG selama masa transisi agar masyarakat tidak panik," ujar Syafruddin.

Harga CNG pun perlu diumumkan secara transparan berdasarkan biaya memasak per hari, bukan hanya harga per tabung.

Setiap tabung CNG harus memiliki nomor seri, uji tekanan, masa berlaku, regulator khusus, dan inspeksi berkala.

Dalam mengkomunikasikan penggunaannya, pemerintah juga disebut harus sejujur dan setransparan mungkin. Pemerintah perlu menyebut CNG adalah alternatif bertahap, bukan penghapusan mendadak LPG 3 kg.

"Jika pemerintah menjaga pasokan lama sambil membangun sistem baru, transisi dapat berlangsung tertib dan tidak menciptakan kelangkaan buatan," ujar Syafruddin.

Di sisi lain, Analis Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengaku masih meragukan implementasi CNG secara masif, terutama dari sisi keselamatan.

"Sebelum ada uji tuntas yang jelas, saya masih ragu apakah CNG akan bisa dilakukan secara masif," kata Putra.

Ia menekankan CNG memang sudah umum digunakan pada kendaraan, tetapi tekanan tinggi membuat penanganannya jauh lebih kompleks.

Putra mencontohkan India yang telah lama menggunakan CNG untuk kendaraan. Meski begitu, penggunaannya tidak lazim untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kalau tidak salah sekitar 20 persen kendaraan di india pakai CNG, tapi enggak di dapur juga," ujar Putra.

Ia menilai penggunaan CNG dalam tabung kecil seperti 3 kg masih tidak lazim, sehingga perlu pengujian ketat, termasuk aspek kekuatan tabung, keamanan distribusi, hingga kesiapan masyarakat.

Putra menyarankan pemerintah melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu sebelum memperluas implementasi.

Menurut dia, transparansi terkait lokasi dan waktu uji coba juga penting agar publik memahami arah kebijakan.

"Tabung itu perlu memiliki kemampuan menahan tekanan, berat, dan harga dari tabung, juga kesesuaian untuk transportasi di khalayak ramai," ujar Putra.

Menurut dia, ada opsi lain seperti jaringan gas rumah tangga dan kompor listrik yang perlu didorong. Pengembangan DME juga termasuk di dalamnya, tetapi ia mengingatkan perlunya pengkajian secara terbuka dari sisi biaya dan manfaat.

Lima PR Pemerintah Agar RI Bisa Kurangi Impor Energi

Syafruddin pun mengungkap lima hal yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa mengurangi impor komoditas energi Indonesia.

[Gambas:Photo CNN]

"Indonesia perlu mengubah kebijakan energi rumah tangga dari subsidi komoditas menjadi strategi ketahanan energi nasional," katanya.

Pertama, pemerintah harus mempercepat substitusi LPG impor dengan gas domestik melalui CNG dan jaringan gas di wilayah yang layak.

Kedua, pemerintah perlu memperbaiki subsidi LPG 3 kg agar hanya dinikmati rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan kelompok rentan.

Ketiga, pemerintah perlu membangun cadangan LPG, gas, dan bahan bakar strategis agar gejolak Selat Hormuz atau konflik geopolitik tidak langsung menekan dapur rumah tangga.

Keempat, Indonesia harus memperluas energi alternatif berbasis wilayah seperti CNG, jargas, DME, biogas, dan kompor induksi.

Kelima, pemerintah perlu menjaga nilai tukar dan APBN karena impor energi dibayar dalam dolar. Saat rupiah melemah dan harga energi global naik, beban subsidi langsung membengkak.

"Dengan strategi ini, ketahanan energi tidak lagi bergantung pada satu komoditas, satu sumber impor, atau satu instrumen subsidi," pungkas Syafruddin.

PT PLN (Persero) memastikan kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jakarta dan sekitarnya berada dalam posisi aman dan stabil. Kepastian ini disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, saat meninjau infrastruktur kelistrikan di Unit Pelaksana Pengatur Beban (UP2B) Jakarta dan Banten di Cawang dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Tanjung Priok, Kamis (23/4).

Peninjauan dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat, sekaligus untuk memverifikasi kesiapan operasional dan kecukupan pasokan energi primer. Hasilnya, seluruh parameter kelistrikan dilaporkan dalam kondisi stabil.

"Kami meninjau langsung sistem kelistrikan di lapangan. Dari hasil pemantauan, baik dari sisi operasional sistem maupun pasokan energi primer, semuanya dalam posisi yang cukup dan siap mendukung kebutuhan listrik masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4).

Darmawan melanjutkan, sebanyak 76 gardu induk yang memasok listrik untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya saat ini beroperasi secara optimal. Kondisi ini menjamin kelangsungan pasokan listrik bagi pusat pemerintahan, kawasan bisnis, dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

PLN juga memastikan pemantauan berlangsung secara real-time melalui pusat-pusat pengatur beban. UP2B Jakarta dan Banten di Cawang menjadi salah satu titik kendali utama dalam pengelolaan sistem kelistrikan di wilayah ibu kota.

Di sisi pasokan energi primer, PLN memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta para pemasok. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keberlanjutan operasional pembangkit tidak terganggu.

"Kami memahami bahwa keandalan listrik menjadi fondasi penting bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kami memastikan tidak hanya sistemnya yang andal, tetapi juga pasokan energinya terjaga dengan baik," pungkas Darmawan.

Melalui pengawasan yang ketat, PLN berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perusahaan memastikan bahwa seluruh infrastruktur ketenagalistrikan siap menghadapi berbagai kondisi beban guna mendukung aktivitas nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pemenuhan kebutuhan bensin Indonesia masih didominasi impor.

Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengatakan pada 2025 impor bensin mencapai 60,18 persen dari kebutuhan. Sementara, pada 2026 porsi impor sedikit turun, tetapi tetap dominan.

"Pada tahun 2026 impor minyak bensin sebesar 59 persen dari kebutuhan," katanya dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan kebutuhan minyak bensin nasional pada 2025 mencapai 100.986 kiloliter per hari. Pada 2026 hingga Februari, kebutuhan sebesar 99.661 kiloliter per hari.

Jika dirinci berdasarkan jenisnya, kebutuhan bensin subsidi atau jenis JBKP pada 2025 mencapai 76.932 kiloliter per hari. Angka tersebut turun menjadi 74.407 kiloliter per hari pada 2026 hingga Februari.

Sementara itu, kebutuhan bensin nonsubsidi atau JBU pada 2025 sebesar 24.055 kiloliter per hari. Pada 2026 hingga Februari, kebutuhannya meningkat menjadi 25.254 kiloliter per hari.

Rizwi juga mengungkap impor bensin Indonesia masih didominasi pasokan dari Singapura dan Malaysia.

Per 1 April 2026, Singapura menjadi pemasok terbesar dengan porsi yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025 impor bensin dari Singapura mencapai 63 persen, lalu naik menjadi 64,23 persen pada 1 April 2026.

Malaysia menjadi pemasok terbesar kedua, tetapi porsinya turun dari 33,14 persen pada 2025 menjadi 27,18 persen pada 2026 pada periode yang sama.

Selain itu, impor dari Oman meningkat signifikan dari 1,05 persen pada 2025 menjadi 5,55 persen pada 2026.

Pasokan dari Uni Emirat Arab juga bertambah dari 0,72 persen menjadi 3,03 persen pada periode yang sama.

[Gambas:Youtube]

Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell terpantau kembali langka. Stok BBM Shell di sejumlah SPBU cenderung kosong.

Dalam beberapa waktu terakhir, konsumen Shell kemungkinan mulai kesulitan mendapatkan jenis bensin super BBM Shell.

Menurut pantauan Detikoto, di Jakarta hanya tersisa empat SPBU yang masih memiliki bensin jenis Super alias RON 92, per Kamis (29/1). Adapun di Tangerang dan Bekasi stoknya kosong.

Sementara itu, di Bogor masih ada dua SPBU Shell yang memiliki stok bensin RON 92.

"Kami berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya, agar berbagai varian produk BBM tersedia kembali di jaringan SPBU Shell sesuai standar bahan bakar berkualitas Shell," kata President Director dan Managing Directr Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian kepada Detikoto, Kamis (29/1).

Tahun lalu, stok BBM Shell juga sempat mengalami kelangkaan. Di mana, stok bensin baru bisa terpenuhi setelah perusahaan bersepakat untuk mengimpor base fuel melalui Pertamina.

Sayangnya, kondisi tersebut tak berlangsung lama, tepatnya sebulan setelah menjual BBM impor dari Pertamina, stok BBM Shell langka lagi.

Ingrid menjelaskan saat ini Shell tengah berkoordinasi dengan pemerintah terkait impor BBM tahun 2026.

Sebelumnya. diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengizinkan SPBU swasta mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Harapanya pasokan BBM di SPBU swasta kembali normal lagi.

Pemerintah berharap setelah izin impor tersebut, pasokan BBM di SPBU swasta tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin Indonesia berhenti impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax.Bahlil mengatakan rencana tersebut sedang dirancang tahun ini dan ditargetkan bisa direalisasikan pada akhir 2027.

Saat impor disetop, Bahlil menegaskan Indonesia akan mengolahnya sendiri di kilang domestik dengan tetap mengimpor minyak mentah.

"Untuk 2026 ini juga telah kita merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98. Nah, ini kita akan selesaikan nanti di akhir 2027, supaya apa? Kita tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk tapi nanti yang kita depan adalah kita impor adalah crude-nya," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) memastikan bukaan lahan di lereng barat daya Gunung Slamet, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, bukan merupakan aktivitas ilegal. Area tersebut dipastikan tidak lagi digunakan untuk kegiatan apa pun.

Ditjen Gakkum ESDM menyampaikan hasil peninjauan lapangan pada 13 Desember 2025 menunjukkan area tersebut telah ditinggalkan dan mulai mengalami pemulihan alami. Kondisi itu ditandai dengan tumbuhnya rumput serta vegetasi lain di sepanjang bekas bukaan lahan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengatakan pihaknya juga tidak menemukan risiko geologis di lokasi tersebut. “Kami tidak menemukan tanda-tanda potensi longsor pada bekas bukaan lahan sepanjang sekitar tiga kilometer,” ujar Jeffri di Jakarta, dikutip Selasa (23/12/2025).

Pemulihan lingkungan itu sejalan dengan hasil analisis citra satelit Sentinel-2 per 30 Mei 2025 yang menunjukkan area terbuka mulai kembali tertutup vegetasi. Temuan citra tersebut kemudian diperkuat dengan pengecekan langsung di lapangan oleh tim Ditjen Gakkum ESDM.

Bukaan lahan yang sempat menjadi sorotan publik tersebut tercatat sebagai aktivitas lama pada periode 2017–2018. Kegiatan itu dilakukan PT Sejahtera Alam Energi (PT SAE) saat masih berstatus pemegang Izin Pengusahaan Panas Bumi di wilayah Baturraden dan sekitarnya.

Isu ini mencuat setelah pengamatan citra Google Maps memperlihatkan bentang lahan terbuka sepanjang kurang lebih tiga kilometer pada ketinggian 1.300 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat serta dugaan adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan lereng Gunung Slamet.

Merespons hal itu, Kementerian ESDM melalui Ditjen Gakkum ESDM menelusuri citra satelit Google Earth berbasis historical imagery dan mencocokkannya dengan data internal Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE). Jeffri menjelaskan pembukaan lahan tersebut berkaitan dengan kegiatan eksplorasi panas bumi.

“Pembukaan lahan dilakukan untuk pembangunan jalan akses rig, kolam penampungan air pemboran, serta tiga sumur eksplorasi,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur eksplorasi tersebut dirancang mengikuti kaidah keteknikan, termasuk penataan jalan secara teratur, penerapan sistem terasering, serta penggunaan dinding penahan tanah guna menekan risiko longsor, dengan lebar jalan sekitar 10 meter. Kementerian ESDM melalui Ditjen EBTKE terus mengawal reklamasi dan penutupan sumur eksplorasi yang tidak lagi aktif serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas panas bumi di kawasan Gunung Slamet.

Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa, seraya menegaskan komitmen menjaga keselamatan lingkungan dan keterbukaan informasi publik.

ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu rakit

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) mempercepat pemulihan pasokan dan distribusi energi di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan memanfaatkan jalur udara dan laut untuk melompati akses jalan yang terputus.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau langsung kondisi SPBU dan titik pengungsian di Sibolga didampingi Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, serta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra.

“Mobilisasinya untuk ke daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau karena jalan putus, jembatan putus. Tapi sekarang kita pakai cara, ada beberapa yang pakai pesawat, ada beberapa juga yang pakai rakit. Kayak di Aceh, di Bireuen itu rakit. Untuk muat, naik,” kata Bahlil berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Ia memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG secara umum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, akses distribusi di sejumlah wilayah menggunakan jalur darat masih terkendala akibat kerusakan infrastruktur.

Bahlil mengimbau SPBU di wilayah terdampak memperpanjang jam layanan, termasuk membuka operasional 24 jam jika diperlukan, guna mendukung operasional alat berat, ambulans, distribusi logistik dan evakuasi warga.

Sementara itu, Pertamina mengerahkan berbagai sumber daya, yaitu BBM untuk alat berat membuka akses jalan, LPG untuk dapur umum, serta avtur bagi pesawat logistik dan evakuasi yang dioperasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Untuk wilayah terisolasi seperti Bener Meriah dan Aceh Tengah, Pertamina menerbangkan BBM melalui pesawat perintis.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung pemenuhan energi masyarakat di tengah situasi darurat dan pemulihan sosial.

“Pertamina berkomitmen untuk terus menjaga peran dalam penanganan darurat, penyediaan energi, serta pemulihan sosial masyarakat di seluruh wilayah terdampak bencana di Indonesia,” kata Simon.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menambahkan bahwa SPBU di Sibolga telah kembali beroperasi meskipun kondisi akses belum normal seluruhnya.

“Di tengah keterbatasan akses, kami terus memastikan masyarakat tetap mendapatkan energi hingga menerbangkan BBM ke daerah terisolir seperti Sibolga, Bener Meriah dan Aceh Tengah,” tutur Mars Ega.

Pemulihan distribusi energi dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pertamina, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, BPH Migas, TNI AU dan instansi terkait lain.

Upaya ini diharapkan bisa menjaga ketersediaan BBM dan LPG serta mendukung percepatan rehabilitasi infrastruktur di wilayah terdampak bencana.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pertamina Patra Niaga menyatakan siap menyongsong kemandirian energi nasional, antara lain melalui penggunaan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) seperti pada Pertamax Green 95 yang memiliki angka oktan RON 95.

BBM dengan campuran 5 persen etanol ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menilai bahwa etanol membawa sejumlah efek berlipat ganda.

Hal itu disampaikan dalam acara Economic CNN Indonesia TV yang tayang pada Jumat (24/10). Efek berlipat ganda itu termasuk agribisnis, pembukaan lapangan kerja, hingga pengurangan ketergantungan impor. Namun, Ega mengingatkan bahwa ada hal-hal yang masih harus diperhatikan.

"Pengaturan bahan baku (feedstock) harus diantisipasi agar tidak terjadi tarik-menarik antara kebutuhan industri, energi, dan pangan," kata Ega, Jumat (24/10).

Dalam upaya meuwjudkan kemandirian energi nasional, Pertamina Patra Niaga menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ega menjelaskan, demand atau tingginya permintaan menjadi dasar perencanaan. Tujuannya, agar kebijakan produksi bahan baku berjalan seimbang antara pangan dan energi.

"Contohnya, jika kita menuju B10 (campuran BBM yang terdiri dari 10 persen biodiesel dan 90 persen solar) atau B20, pasokan etanol harus stabil agar tidak mengganggu suplai bahan bakar murni," katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 170 SPBU telah menjual produk Pertamax Green 95, dari awalnya 150 SPBU dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak diluncurkan pada 2023. Menerima respons positif dari masyarakat, Pertamina Patra Niaga pun bergerak cepat menyiapkan infrastruktur yang memadai, juga rantai pasok yang kuat.

Menurut Ega, pada 2026, direncanakan akan lebih banyak SPBU menghadirkan Pertamax Green 95. Ia menegaskan, Pertamina Patra Niaga berfokus terhadap ketersediaan, serta pemerataan akses di seluruh Indonesia melalui arahan pemerintah terkait penerapan E10 (bensin murni dengan campuran 10 persen etanol).

Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga juga cermat menghitung material balance terkait ketepatan penyesuaian bahan bakar, sambil terus mengedukasi masyarakat terkait penggunaan etanol pada BBM. Edukasi ini dinilai penting agar pengguna memahami manfaat energi bersih.

"Murah bukan berarti jelek, bahan bakar bersubsidi memang murah karena ada dukungan pemerintah. Untuk produk non-subsidi, kami pastikan kualitas dan spesifikasinya sesuai," katanya.

"Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan bahan bakar dari Sabang sampai Merauke," pungkas Ega.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan mulai 2026 Indonesia akan mulai menggunakan bahan bakar bensin dengan campuran etanol atau metanol sebesar 10 persen.

Kebijakan ini menjadi bagian dari langkah besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

"Tahun depan direncanakan, kita sudah mulai pakai premium atau bensin campur, 10 persen, 10 persen etanol atau metanol," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu dalam Upacara Pembukaan Trade Expo Indonesia ke-40 di ICE BSD, Rabu (15/10).

Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari program besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan nasional di berbagai sektor, khususnya pangan dan energi.

Zulhas menyebut ada tiga program utama yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto, yakni hilirisasi industri, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan swasembada pangan serta energi.

"Kalau kita ingin berdaulat, kalau kita ingin kuat, kita mesti swasembada pangan dalam artian luas, karbohidrat dan protein," tuturnya.

"Yang berikutnya, kita mesti swasembada di bidang energi. Ini Pak Bahlil, Menteri ESDM, sudah mengumumkan, tahun depan kita akan penuh memakai biofuel. Oleh karena itu, tahun depan Indonesia diusahakan, dikejar, ditargetkan tidak impor solar lagi," tutur Zulhas.

Ia menjelaskan penerapan biofuel nasional akan ditingkatkan dari B40 menjadi B50, sehingga Indonesia tak lagi perlu mengimpor solar. Di sisi lain, ia mengklaim penggunaan bensin bercampur etanol 10 persen juga akan memacu tumbuhnya industri berbasis bahan baku lokal seperti jagung, singkong, dan tebu.

"Bayangkan, kalau besok kita menuju 10 persen etanol dan metanol, berarti harus membangun industrinya. Berarti kalau orang menanam jagung akan laku keras, kalau orang tanam singkong akan laku, karena itu untuk etanol dan metanol. Bayangkan, tidak akan ada tanah kosong nanti. Tanam singkong laris, tanam jagung laris, tanam tebu apalagi untuk etanol," kata Zulhas.

Dirinya optimistis kebijakan terintegrasi antara hilirisasi, kemandirian pangan, dan energi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mudah-mudahan 6 persen, kalau kebijakan-kebijakan ini bisa berjalan dengan baik, maka optimis, 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia sekurang-kurangnya akan mencapai 6 persen," pungkasnya.

Kebijakan energi bersih ini sejalan dengan langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebelumnya telah menyiapkan mandatory atau kewajiban pencampuran etanol 10 persen (E10) untuk seluruh produk bensin mulai tahun depan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut kebijakan tersebut sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol," ujar Bahlil dalam acara Indonesia Langgas Berenergi di Jakarta, awal Oktober lalu.

Menurut Bahlil, penerapan E10 akan mengurangi impor minyak sekaligus mendukung target energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

"Kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan," ujarnya.

Pertamina disebut telah siap menjalankan kebijakan tersebut. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menuturkan perusahaan sudah memproduksi Pertamax Green 95 yang mengandung 5 persen etanol, dan siap meningkatkan kadar campuran menjadi 10 persen pada 2026.