Beijing (ANTARA) - Di dalam paviliun energi bersih di Pameran Rantai Pasokan Internasional China (China International Supply Chain Expo/CISCE) keempat di Beijing, sebuah pajangan silinder menjulang menawarkan visi masa depan yang mencolok: peralatan ekstraksi minyak lepas pantai yang berdampingan secara harmonis dengan kehidupan laut.

Stan yang dihadirkan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) itu menandai pergeseran besar bagi China sebagai produsen energi terbesar di dunia Melalui pajangan tersebut, bahan bakar fosil tradisional tidak lagi identik dengan emisi karbon tinggi dan degradasi lingkungan.

Presiden CNOOC, Huang Yongzhang, menekankan bahwa pembangunan rendah karbon kini menjadi konsensus global, seraya menyoroti komitmen perusahaan itu untuk berkolaborasi dengan mitra internasional di seluruh rantai nilai guna mendorong transformasi ini.

Transisi hijau perusahaan tersebut mencerminkan pergeseran yang lebih luas di sektor energi China menuju pertumbuhan ramah lingkungan yang didorong oleh teknologi.

Selain energi tradisional, paviliun itu menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) muncul sebagai mesin baru untuk pengurangan biaya dan pengembangan berkualitas tinggi di sektor energi bersih.

Shenglong Electric, sebuah perusahaan swasta yang berkembang pesat dan berspesialisasi dalam jaringan pintar dan manajemen energi cerdas, meluncurkan switchgear tegangan rendah generasi berikutnya yang didukung AI dan sistem manajemen energi cerdas berbasis replika digital (digital twin).

Menurut Hu Jia, seorang insinyur di Shenglong, teknologi AI bertindak sebagai "otak cerdas" di balik peralatan energi bersih. Switchgear baru ini memungkinkan pengguna untuk memantau sistem distribusi daya melalui antarmuka tunggal, memungkinkan prediksi kegagalan, pemeliharaan, dan penghematan energi berbasis AI yang dapat mengurangi biaya operasional hingga 60 persen. Sistem manajemen energi cerdasnya secara signifikan mengurangi konsumsi energi bangunan.

Peralatan perusahaan itu kini banyak digunakan dalam proyek-proyek global, seperti pabrik minyak nabati di Brasil, perguruan tinggi putri di Niger, dan pabrik material baru di Indonesia. Dengan produk dan layanan yang mencakup lebih dari 50 negara dan kawasan, Shenglong menghadirkan solusi energi cerdas China ke dunia, memungkinkan transisi hijau setempat.

Sementara itu, Ming Yang Smart Energy Group, penyedia solusi energi bersih global terkemuka, memamerkan inovasinya di bidang energi angin, surya, dan penyimpanan energi. Dengan memanfaatkan data ladang angin lepas pantai yang ekstensif, perusahaan tersebut, yang mengoperasikan lebih dari 20.000 turbin angin di seluruh dunia, telah mengembangkan teknologi turbin angin terapung terkemuka di dunia.

Seorang perwakilan perusahaan mencatat bahwa turbin perusahaannya telah mendapatkan daya tarik yang kuat di pasar-pasar Amerika Selatan, Jepang, dan Vietnam, sekaligus memperdalam kehadirannya di Eropa dan Timur Tengah, yang ditandai dengan kemitraan terbaru di Arab Saudi.

Secara kolektif, para peserta pameran di paviliun tersebut, termasuk raksasa energi milik negara, produsen peralatan, dan mitra internasional, telah menghadirkan sebuah ekosistem komprehensif industri energi bersih China, yang mencakup pengembangan sumber daya, manufaktur, dan kolaborasi lintas perbatasan.

Menurut Liang Changxin, seorang pejabat senior di Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China, China telah membangun sistem energi terbarukan terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Konsumsi energi nonfosil negara itu telah memimpin dunia selama 11 tahun berturut-turut, dengan energi terbarukan menyumbang lebih dari 60 persen kapasitas daya terpasang. Instalasi tenaga angin dan surya telah melampaui tenaga termal, menyumbang lebih dari setengah penambahan baru global.

Bertumpu pada skala domestik yang masif ini, China kini mengubah kekuatan industrinya menjadi kolaborasi global. Saat ini, negara tersebut bekerja sama dalam proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan kawasan, menyediakan lebih dari 80 persen komponen fotovoltaik dan 70 persen peralatan tenaga angin untuk dunia. Dampaknya tidak luput dari perhatian para pakar internasional.

"Ketika saya pertama kali terjun ke bidang ini, tenaga surya fotovoltaik, penyimpanan baterai, dan tenaga angin terlalu mahal untuk dianggap serius," kata Ned Ekins-Daukes, Dekan Fakultas Teknik Fotovoltaik dan Energi Terbarukan di Universitas New South Wales di Australia.

"Namun, saat ini, China telah membangun manufaktur dan rantai pasokan yang sangat efisien sehingga teknologi-teknologi tersebut kini menyediakan listrik dengan biaya paling murah. Teknologi itu telah menjadi fondasi transisi energi global, memungkinkan negara-negara di setiap tahap pembangunan mendapatkan manfaat dari perangkat keras yang terjangkau ini untuk menggerakkan perekonomian mereka," tambahnya. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan di rantai pasok sektor industri mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi.

Jakarta (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten menghadirkan layanan sistem operasional yang terintegrasi di Pelabuhan Ciwandan untuk memastikan kelancaran aktivitas pelabuhan yang mendukung kelancaran rantai pasok berbagai sektor industri.

General Manager Pelindo Regional 2 Banten Benny Ariadi mengatakan bahwa pelayanan yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pengguna jasa dan memberikan solusi yang tepat.

"Momentum Hari Pelayanan Publik menjadi pengingat bagi kami untuk terus menghadirkan layanan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi pelanggan. Kami berupaya memastikan setiap proses pelayanan berjalan efektif sehingga pengguna jasa dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan lancar," ujar Benny dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Selasa.

Sistem operasional yang responsif ini diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan yang terukur berdasarkan Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG), serta didukung fasilitas operasional dan koordinasi layanan yang efektif.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan kelancaran aktivitas kepelabuhanan di rantai pasok sektor industri mulai dari sandar kapal, bongkar muat barang, hingga proses administrasi.

Sebagai salah satu pelabuhan strategis di Provinsi Banten, Pelabuhan Ciwandan memiliki sembilan dermaga yang terdiri dari Dermaga 1, Dermaga 2, Dermaga 3, Dermaga 4, Dermaga 5A, Dermaga 5B, Dermaga 5C, Dermaga 6, dan Dermaga 7.

Keberadaan fasilitas tersebut menjadi penopang tingginya aktivitas bongkar muat berbagai komoditas industri yang berlangsung setiap hari yang menuntut pelayanan cepat, tepat, dan mampu menyesuaikan kebutuhan pelanggan secara dinamis agar arus logistik dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan operasional pelabuhan, Pelindo Regional 2 Banten juga menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten di seluruh area kerja. Penerapan aspek keselamatan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran operasional pelabuhan sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman bagi seluruh pekerja, mitra usaha, dan pengguna jasa.

"Kami meyakini bahwa pelayanan yang andal harus berjalan seiring dengan budaya keselamatan yang kuat. Karena itu, setiap aktivitas operasional dilakukan dengan mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan prinsip kehati-hatian agar layanan dapat berlangsung aman, lancar, dan berkelanjutan," ujar Benny pula.

Melalui momentum Hari Pelayanan Publik, Pelindo Regional 2 Banten terus berkomitmen menghadirkan layanan kepelabuhanan yang responsif, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan sehingga Pelabuhan Ciwandan dapat terus berkontribusi dalam mendukung kelancaran logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Energi dari Koalisi Energi Untuk Rakyat Kaharuddin menilai perlunya evaluasi rantai pasok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero).

"Pemadaman yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sistem kelistrikan. Yang perlu dievaluasi bukan hanya gangguan teknis di lapangan, tetapi juga rantai pasok energi dan memastikan keandalan sistem tetap terjaga," ujar Kaharuddin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurut dia, gangguan pasokan energi primer, dalam hal ini batu bara, maupun keluarnya pembangkit dari sistem sebaiknya dapat diantisipasi melalui perencanaan yang matang dan manajemen risiko yang kuat.

Sebagai operator sistem kelistrikan terbesar di Indonesia, lanjut dia, PLN harus memiliki langkah mitigasi yang mampu meminimalkan dampak terhadap masyarakat.

Kaharuddin menegaskan listrik bukan sekadar komoditas, melainkan infrastruktur strategis yang menopang rumah tangga, sektor pendidikan, layanan kesehatan, industri, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Oleh karena itu, setiap gangguan pasokan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas.

"Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aktivitas rumah tangga. Produktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga kegiatan usaha masyarakat ikut terdampak. Karena itu, pengelolaan sistem kelistrikan harus dilakukan dengan standar yang sangat tinggi," ujar dia.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia lantas membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

Kemudian, pada Jumat (19/6), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

Proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN, PLTU milik mitra PLN, maupun PLTU milik Independent Power Producer (IPP).

Lebih lanjut, ia merinci berbagai PLTU yang akan menerima pasokan medium rank coal. Untuk PLTU di Jawa bagian barat, terdapat PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

Untuk PLTU di Jawa bagian timur di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dari sektor yang dulu dipandang teknis dan domestik, kini tumbuh wajah baru industri pupuk yang lebih kompetitif, terbuka, dan terhubung dengan dinamika ekonomi dunia

Jakarta (ANTARA) - Selama bertahun-tahun, pupuk lebih sering ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan pertanian. Perhatian publik biasanya tertuju pada besaran subsidi, kelancaran distribusi, atau ketersediaannya menjelang musim tanam.

Kedekatannya dengan aktivitas di lahan pertanian membuat pupuk jarang dipandang sebagai industri strategis bagi daya saing nasional.

Meski demikian, cara pandang itu perlahan bergeser. Pengiriman perdana sekitar 47.250 ton urea Indonesia ke Australia beberapa waktu lalu menjadi salah satu penanda penting. Ekspor tersebut menjadi pintu awal kerja sama jangka panjang yang diperkirakan bernilai sekitar Rp7 triliun.

Lebih dari sekadar transaksi dagang, langkah ini memperlihatkan pergeseran peran pupuk menuju bagian dari rantai pasok industri regional.

Ada perubahan yang tidak selalu tampak di permukaan, justru dari titik-titik seperti inilah arah baru sebuah industri mulai terbentuk.

Perubahan itu terjadi di tengah dunia yang tidak sedang stabil. Ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga tekanan perubahan iklim membuat banyak negara kembali menempatkan ketahanan pangan sebagai agenda utama.

Dalam situasi tersebut, pupuk tidak lagi sekadar input pertanian, tetapi bagian dari infrastruktur strategis yang menentukan keberlanjutan produksi pangan.

Di titik inilah posisi Indonesia mulai mendapat ruang yang lebih luas. PT Pupuk Indonesia mencatat kapasitas produksi urea sekitar 9,4 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik berada pada kisaran 6-7 juta ton.

Selisih ini membuka ruang manuver untuk menjaga ketahanan pasokan sekaligus memperluas peluang ekspansi ekspor dengan tetap mengutamakan kebutuhan petani.

Seiring itu, posisi Indonesia di industri global perlahan mulai terbentuk ulang. Kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat peran di rantai pasok regional. Di tengah kebutuhan global akan pemasok yang stabil, kemampuan menjaga produksi secara konsisten menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki semua negara produsen.

Membaca peluang

Akan tetapi, kekuatan industri tidak lagi ditentukan oleh kapasitas semata. Di pasar pupuk global, efisiensi energi, kualitas produk, kepastian distribusi, dan kecepatan merespons permintaan menjadi penentu utama daya saing.

Karena itu, transformasi industri pupuk Indonesia tidak hanya terjadi di hilir, melainkan dimulai dari hulu. Modernisasi fasilitas produksi terus dilakukan untuk menekan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi operasional. Pada saat yang sama, digitalisasi mulai memperkuat pengelolaan stok dan distribusi agar lebih presisi serta adaptif terhadap kebutuhan lapangan.

Peran data menjadi semakin krusial dalam fase ini. Informasi produksi, distribusi, hingga pola permintaan kini dapat dianalisis lebih cepat, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih akurat dan rantai pasok lebih responsif terhadap perubahan. Dari sini, industri bergerak tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih terukur dan konsisten.

Sejalan dengan penguatan basis data tersebut, pola perubahan yang terjadi mulai terlihat lebih jelas. Dari sistem yang sebelumnya sangat bergantung pada siklus musiman, berkembang menjadi struktur industri yang lebih disiplin, terukur, dan adaptif terhadap dinamika pasar.

Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan hasil akumulasi pembenahan yang membentuk fondasi baru industri. Di atas fondasi tersebut, ruang ekspansi mulai terbuka lebih terarah, termasuk ke pasar regional yang menuntut stabilitas pasokan jangka panjang.

Di dalam negeri, keseimbangan tetap dijaga. Mengacu pada data PT Pupuk Indonesia, memasuki awal Mei 2026 realisasi penebusan pupuk bersubsidi mencapai sekitar 3,4 juta ton, naik sekitar 36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga pertengahan Mei 2026, stok pupuk nasional berada pada level terjaga sekitar 1,1 juta ton yang tersebar di berbagai wilayah distribusi.

Stok tersebut berfungsi sebagai penyangga penting agar pasokan tetap stabil, terutama pada fase awal musim tanam yang biasanya paling sensitif terhadap lonjakan kebutuhan.

Jika dilihat secara menyeluruh, pola ini menunjukkan satu hal penting, ekspansi pasar tidak berjalan dengan mengorbankan kebutuhan domestik, melainkan bertumpu pada penguatan sistem yang lebih efisien dan terkelola.

Ekspor ke Australia menjadi contoh paling konkret. Nilai strategisnya tidak hanya terletak pada volume, tetapi pada kemampuan membangun reputasi sebagai pemasok yang konsisten menjaga kualitas dan kontinuitas. Dalam perdagangan internasional, kepercayaan seperti ini sering menjadi fondasi jangka panjang.

Di sisi lain, tantangan tetap hadir. Fluktuasi harga gas alam sebagai bahan baku utama dapat mempengaruhi struktur biaya produksi, sementara persaingan global terus mendorong efisiensi dan inovasi lebih cepat.

Di tengah tekanan tersebut, kemampuan beradaptasi menjadi kunci. Pengembangan teknologi produksi, riset pupuk yang lebih tepat guna, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian menjadi bagian penting dalam memperkuat nilai tambah industri.

Peran data yang semakin kuat juga membuat industri lebih siap membaca perubahan. Tidak hanya untuk merespons, tetapi juga untuk mengantisipasi arah permintaan dan dinamika pasar.

Perubahan ini tidak selalu tampak dari permukaan, tetapi dari waktu ke waktu mulai terlihat pola yang semakin konsisten. Di balik aktivitas yang identik dengan musim tanam, berkembang sistem industri yang semakin terstruktur, disiplin, dan kompetitif.

Daya saing itu tidak hanya tercermin dari volume produksi, tetapi dari kemampuan menghasilkan produk yang efisien, menjaga kepercayaan pasar, dan memperluas peran dalam struktur ekonomi nasional.

Jika arah ini terus terjaga, pupuk tidak lagi sekadar penopang sektor pertanian. Ia perlahan menjadi bagian dari cara Indonesia memperkuat posisinya dalam rantai nilai global.

Dari sektor yang dulu dipandang teknis dan domestik, kini tumbuh wajah baru industri pupuk yang lebih kompetitif, terbuka, dan terhubung dengan dinamika ekonomi dunia.

Copyright © ANTARA 2026

Ketika ekosistem halal terus berkembang, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi apakah Indonesia mampu menjadi pemain utama, tetapi seberapa cepat konsolidasi kebijakan, industri, dan masyarakat dapat dilakukan.

Surabaya (ANTARA) - Di jalur pelabuhan yang sibuk, mulai dari Tanjung Perak Surabaya hingga simpul logistik darat yang merambat ke kawasan industri, Jawa Timur bergerak bukan hanya sebagai ruang produksi barang, tetapi juga sebagai ruang tumbuhnya nilai baru yang kian menentukan arah perdagangan global.

Nilai itu bernama halal, yang kini tidak lagi berhenti sebagai label administratif, melainkan telah menjelma menjadi bahasa ekonomi lintas negara.

Dalam kerangka tersebut, Jawa Timur menempatkan diri sebagai salah satu simpul penting rantai nilai halal nasional. Posisi ini diperkuat oleh kombinasi yang jarang dimiliki daerah lain, yakni basis pesantren yang luas, kekuatan usaha mikro kecil dan menengah, industri manufaktur yang berkembang, serta infrastruktur logistik yang saling terhubung.

Data yang disampaikan dalam forum ekonomi regional menunjukkan geliat itu tidak berdiri di ruang kosong. Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh 5,96 persen secara tahunan, melampaui rata rata nasional sebesar 5,61 persen.

Di sisi lain, nilai ekspor produk halal mencapai sekitar 3,222 miliar dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan jumlah usaha halal yang meningkat lebih dari 40 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini tidak hanya menunjukkan ekspansi, tetapi juga percepatan adaptasi terhadap standar global baru.

Di tingkat global, laporan State of the Global Islamic Economy 2025/2026 menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di beberapa sektor ekonomi halal, termasuk fesyen muslim yang berada di peringkat pertama dunia, serta posisi tiga besar pada makanan halal.

Namun capaian itu sekaligus menyimpan pesan penting, bahwa menjadi produsen saja tidak cukup tanpa penguasaan rantai nilai dari hulu hingga hilir.

Jaringan nilai

Perubahan paling mendasar dari industri halal hari ini terletak pada cara ia membentuk jaringan nilai. Halal tidak lagi hanya berbicara tentang bahan baku dan proses produksi, tetapi juga tentang keterlacakan, standar keamanan, etika distribusi, hingga keberlanjutan lingkungan. Dengan kata lain, halal telah bergerak menjadi ekosistem ekonomi yang kompleks dan saling terkait.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan ekosistem melalui pengembangan kawasan industri halal, termasuk Halal Industrial Park Sidoarjo, serta pemberdayaan ribuan pondok pesantren yang menjadi pusat produksi berbasis komunitas. Lebih dari tujuh ribu pesantren dilibatkan dalam penguatan ekonomi umat, dengan ribuan di antaranya telah menjalankan program satu pesantren satu produk.

Transformasi ini penting karena selama ini salah satu tantangan utama industri halal di Indonesia adalah fragmentasi pelaku usaha kecil. Banyak produk potensial tidak mampu menembus pasar yang lebih luas karena keterbatasan sertifikasi, standar produksi, hingga akses logistik.

Di sinilah pesantren dan UMKM menjadi simpul strategis yang tidak hanya memproduksi, tetapi juga menginternalisasi standar halal sebagai bagian dari budaya usaha.

Namun demikian, ekosistem ini masih menghadapi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Pertama, literasi halal di tingkat pelaku usaha kecil masih belum merata. Kedua, biaya dan proses sertifikasi, meskipun telah dipermudah, masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha mikro. Ketiga, integrasi rantai pasok halal dari bahan baku hingga distribusi masih belum sepenuhnya solid.

Tanpa pembenahan di titik titik tersebut, ekosistem halal berisiko tumbuh tidak seimbang, dengan industri besar melaju lebih cepat sementara pelaku kecil tertinggal di belakang.

Daya saing global

Pada level global, industri halal kini menjadi arena kompetisi ekonomi baru antar negara. Negara negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Turki telah lebih dulu membangun positioning sebagai pusat halal dunia dengan strategi yang terstruktur, mulai dari regulasi, branding, hingga penguasaan pasar ekspor.

Indonesia, dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki modal demografis yang kuat. Namun modal itu hanya akan menjadi angka statistik jika tidak diterjemahkan menjadi kekuatan industri yang terintegrasi.

Jawa Timur dalam hal ini berada di posisi strategis sebagai gerbang logistik timur Indonesia dengan pelabuhan besar, jaringan tol laut, kawasan industri, serta bandara yang menghubungkan arus barang ke berbagai wilayah.

Di titik ini, penguatan halal tidak dapat hanya dipandang sebagai program sektoral. Ia harus menjadi strategi ekonomi lintas sektor yang menghubungkan industri, perdagangan, pendidikan vokasi, hingga diplomasi ekonomi. Tanpa integrasi tersebut, Indonesia akan tetap berada pada posisi pasar besar, bukan pemain utama.

Penguatan sistem jaminan produk halal, digitalisasi sertifikasi, serta integrasi data rantai pasok menjadi kunci untuk mempercepat daya saing. Selain itu, pembiayaan syariah yang lebih inklusif bagi UMKM juga menjadi faktor penentu agar ekosistem tidak hanya tumbuh di permukaan, tetapi mengakar hingga level produksi.

Di sisi lain, branding halal Indonesia di pasar global masih memerlukan penguatan narasi. Produk halal tidak cukup hanya bersertifikat, tetapi harus mampu membawa cerita tentang kualitas, keberlanjutan, dan kepercayaan. Tanpa narasi itu, produk halal akan mudah tenggelam dalam kompetisi global yang semakin ketat.

Jawa Timur telah menunjukkan arah itu melalui peningkatan ekspor dan pertumbuhan jumlah pelaku usaha halal. Namun tantangan ke depan adalah memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Artinya, nilai tambah harus meningkat, bukan sekadar volume produksi.

Ketika ekosistem halal terus berkembang, pertanyaan yang mengemuka bukan lagi apakah Indonesia mampu menjadi pemain utama, tetapi seberapa cepat konsolidasi kebijakan, industri, dan masyarakat dapat dilakukan. Dalam lanskap ekonomi global yang bergerak cepat, keterlambatan sedikit saja dapat menggeser posisi dalam rantai nilai.

Dari Jawa Timur, arah itu mulai terlihat. Namun jalan menuju pusat ekonomi halal dunia masih membutuhkan disiplin kebijakan, keberanian inovasi, dan konsistensi kolaborasi lintas sektor. Pada titik ini, halal tidak lagi sekadar identitas, melainkan strategi bertahan dan berkembang dalam ekonomi global yang semakin terhubung dan kompetitif.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan cold chain atau rantai pendingin menjadi langkah penting untuk menekan gejolak harga pangan hortikultura terutama cabai yang berulang setiap tahun.

Eliza mengatakan komoditas hortikultura seperti cabai memiliki karakteristik cepat rusak atau highly perishable sehingga membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi yang lebih kuat.

“Penguatan cold storage (ruang penyimpanan dingin) dan cold chain logistics (sistem logistik rantai dingin) memiliki urgensi tingkat tertinggi dalam memutus siklus fluktuasi harga hortikultura,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tanpa teknologi penyimpanan yang memadai, daya simpan cabai segar hanya bertahan beberapa hari sehingga harga mudah anjlok saat panen raya dan melonjak ketika pasokan menipis.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pertanian pada 2023 mencatat kerugian pascapanen hortikultura di Indonesia mencapai sekitar 14 persen per tahun.

Ia menjelaskan pola tersebut membuat harga pangan hortikultura di Indonesia cenderung cepat naik, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan intensitas yang berbeda.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga cabai rawit merah pada awal Juni 2026 masih berada di kisaran Rp84.400 per kilogram (kg) di tingkat pedagang eceran nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, harga cabai rawit merah juga bergerak fluktuatif dari kisaran Rp54.700 per kg pada awal Mei menjadi lebih dari Rp84 ribu per kg menjelang Idul Adha.

“Ini fenomena klasik volatile food Indonesia yang cepat naiknya, lambat turun, dan berulang setiap tahun dengan variasi intensitas,” ujar dia.

​​​​​​​Eliza menilai persoalan tersebut bersifat struktural karena komoditas seperti cabai ditanam mayoritas oleh petani skala kecil, memiliki umur simpan pendek, dan sangat sensitif terhadap cuaca serta hama penyakit.

Selain itu, sentra produksi yang ia nilai terkonsentrasi dan rantai distribusi yang panjang ke berbagai daerah turut meningkatkan risiko penyusutan pasokan selama pengiriman.

Menurut Eliza, kondisi hortikultura berbeda dengan beras yang memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam skala besar.

“Cabai berbeda dengan beras, karena ada CBP dan SPHP skala besar. Sementara cabai tidak memiliki buffer stock yang kuat,” katanya.

​​​​​​​​​​​​​​Karena itu, ia mendorong pemerintah membangun dan mengembangkan cold chain nasional, termasuk untuk komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Sementara itu, pemerintah melalui Perum Bulog tengah membangun 100 gudang pangan nasional untuk memperkuat penyimpanan dan penyerapan komoditas pangan di berbagai daerah.

Program tersebut ditujukan mendukung stabilisasi pasokan pangan dan penguatan infrastruktur pascapanen dengan nilai anggaran sekitar Rp5 triliun.

Eliza menilai pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan sebaiknya tidak hanya difokuskan pada beras dan jagung, tetapi juga diarahkan pada komoditas hortikultura yang lebih rentan mengalami gejolak harga akibat keterbatasan rantai pendingin seperti cabai, bawang merah, dan tomat.

Coldstorage yang terintegrasi di sentra produksi dan pasar induk dinilai dapat berfungsi sebagai penyangga pasokan karena mampu memperpanjang umur simpan hortikultura lebih lama saat produksi melimpah.

“Keberadaan cold storage terintegrasi di pasar induk dan sentra produksi akan berfungsi sebagai penyangga pasokan,” katanya.

Kajian World Resources Institute (WRI) Indonesia pada 2022 juga menunjukkan penguatan sistem penyimpanan dan distribusi pangan dapat membantu mengurangi kehilangan pangan hortikultura secara signifikan.

WRI mencatat penggunaan peti selama pengangkutan mampu mengurangi kehilangan produk sayur dan buah hingga 87 persen.

Dengan demikian, pasokan dapat dikeluarkan kembali ke pasar saat terjadi penurunan produksi atau kenaikan permintaan, terutama pada periode hari besar dan cuaca ekstrem.

Selain rantai pendingin, Eliza juga menilai pemerintah perlu memperkuat sistem data dan prakiraan pangan yang mengintegrasikan produksi dalam waktu nyata, prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta permintaan pasar.

“Perlu ada sistem data dan forecasting yang terintegrasi antara produksi real-time, prakiraan cuaca BMKG, dan permintaan pasar agar gejolak harga hortikultura tidak terus berulang setiap tahun,” kata Eliza.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai Indonesia berpeluang masuk dalam pembentukan rantai pasok baru global di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" di Jakarta, Jumat.

“Forum ini adalah forum komunikasi yang baik untuk membuat rantai pasok yang baru, karena Indonesia dilihat cukup konsisten dan stabil,” kata Anindya.

Menurut dia, stabilitas Indonesia menjadi salah satu modal penting dalam menarik kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 patut diapresiasi karena menunjukkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Pertumbuhan 5,61 persen itu adalah pertumbuhan yang patut diapresiasi,” ujar dia.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebelumnya menyampaikan investasi memberikan kontribusi sekitar 1,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 5,61 persen pada kuartal I 2026, atau sekitar 31–32 persen dari total pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anindya mengatakan pertumbuhan tersebut didorong konsumsi pemerintah yang kemudian berlanjut pada konsumsi domestik, serta kinerja investasi yang dinilai tetap sehat.

Ia menyebut realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp500 triliun dan tidak hanya berasal dari proyek besar, tetapi juga tersebar di berbagai daerah.

“Pertumbuhan investasi kita sangat sehat, sekitar Rp500 triliun di kuartal I. Tidak semuanya harus investasi yang mega, tetapi banyak sekali investasi di daerah,” ucapnya.

Forum "Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast" pada bulan Mei 2026 dihadiri puluhan duta besar, kepala perwakilan diplomatik, kamar dagang asing, pimpinan Kadin daerah, serta pejabat pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi dan kerja sama investasi Indonesia.

Sejumlah negara yang hadir antara lain Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Uni Emirat Arab, Belanda, Thailand, Vietnam, hingga Uni Eropa.

Menurut Anindya, keterlibatan Kadin daerah dalam forum diplomasi ekonomi penting untuk mempertemukan peluang investasi daerah dengan mitra luar negeri.

Ia mengatakan kerja sama dengan negara sahabat dapat mendorong perdagangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Selain itu, Indonesia memiliki sejumlah komoditas strategis yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi.

Anindya menyebut komoditas seperti minyak sawit, batu bara, nikel, dan komoditas lain tidak hanya perlu diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga didorong masuk ke proses hilirisasi.

“Ini kesempatan untuk memikirkan bagaimana komoditas-komoditas kita dari palm oil (minyak sawit), batu bara, nikel sampai yang lain itu bukan saja kita ekspor, tapi bisa kita hilirisasi,” ujar dia.

Ia menambahkan dunia usaha memilih untuk tetap menyiapkan diri menghadapi pertumbuhan, bukan hanya berfokus pada efisiensi di tengah ketidakpastian.

Anindya menilai kerja sama pusat dan daerah serta penguatan perdagangan antara Indonesia dan mitra luar negeri menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang di tengah perubahan ekonomi global.

“Kadin memilih untuk fokus juga di pertumbuhan. Nah ini yang kita lihat sehingga kita bisa menjaga lapangan kerja bahkan meningkatkan,” katanya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia adalah kekuatan utama dunia dalam sektor pertanian, khususnya komoditas perkebunan.

Data terbaru menunjukkan bahwa produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 47,47 juta ton, dengan ekspor sekitar 32,36 juta ton dan nilai devisa lebih dari 22 miliar dolar AS. Di sektor kakao, sekitar 96 persen ekspor Indonesia telah berupa produk olahan, menandakan keberhasilan parsial hilirisasi. Sementara itu, produksi karet nasional berada pada kisaran 2,1 juta ton, dan kopi sekitar 700 ribu ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama global.

Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan pasar yang mengemuka. Nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri belum optimal. Ekspor kopi Indonesia, misalnya, masih didominasi oleh produk mentah dengan nilai ekspor sekitar 1,6 miliar dollar AS, sementara produk olahan hanya menyumbang sebagian kecil.

Pada komoditas gula, situasinya lebih problematis, dimana produksi gula nasional sekitar 2,2 - 2,3 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri mencapai lebih dari 7 juta ton, sehingga impor masih mendominasi pasar gula nasional.

Pada saat yang sama, indikator kesejahteraan petani seperti Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka relatif tinggi, yakni sekitar 125,35 pada Maret 2026. Bahkan untuk subsektor perkebunan rakyat mencapai lebih dari 150. Angka ini dapat dijadikan alat indikator kesejahteraan petani, termasuk untuk melihat realitas ketimpangan di lapangan.

Sementara itu, di beberapa kasus lokasi sentra perkebunan juga masih banyak tantangan terhadap fluktuasi harga, ketergantungan pada tengkulak, serta akses pasar yang terbatas.

Fenomena yang ada menunjukkan bahwa persoalan ditingkat petani bukan semata produksi, melainkan struktur pasar dan tata niaga. Dalam banyak kasus, selisih harga dari hulu ke hilir tidak sepenuhnya mencerminkan biaya distribusi, tetapi mengindikasikan adanya distorsi dalam rantai nilai.

Distorsi Tata Niaga dan Tekanan dalam Rantai Nilai

Istilah "mafia pangan" sering dibahas dalam pemahaman sebagai praktik penguasaan pasar yang tidak sehat melalui kontrol stok, manipulasi distribusi, hingga eksploitasi celah kebijakan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik tersebut, seperti penahanan stok, pembagian wilayah pasar, dan penetapan harga tidak wajar.

Kita dapat melihat pada sektor sawit dan minyak goreng, misalnya, terdapat anomali antara produksi yang melimpah dan ketersediaan di pasar. Margin harga antara bahan baku CPO dan minyak goreng dapat mencapai Rp4.000 hingga Rp15.000 per kilogram dalam beberapa periode, menunjukkan adanya potensi rente di sepanjang rantai distribusi.

Pada komoditas gula, kompleksitas rantai pasok, mulai dari produksi tebu, pengolahan di pabrik gula, hingga distribusi, membuka ruang besar bagi praktik manipulasi, termasuk pada aspek rendemen dan distribusi gula rafinasi. Tanpa sistem pelacakan yang transparan, perbedaan kualitas dan volume dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk keuntungan sepihak.

Sementara itu, pada komoditas seperti karet, kopi, kakao, dan rempah, distorsi terjadi dalam bentuk yang lebih subtil. Petani sering menghadapi potongan harga berdasarkan kualitas yang tidak transparan, permainan kadar air, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih kompetitif. Struktur pasar yang cenderung oligopsonistik, di mana hanya sedikit pembeli berhadapan dengan banyak penjual yang memperlemah posisi tawar petani.

Padahal, sebagian besar produksi komoditas ini berasal dari perkebunan rakyat. Untuk kakao, misalnya, lebih dari 99 persen areal merupakan milik petani kecil, sementara pada karet sekitar 88 persen. Ketimpangan struktur ini menciptakan ruang bagi praktik rente yang sistemik.

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, bahwa "tidak boleh ada kompromi terhadap mafia pangan" menjadi sangat relevan. Demikian pula peringatan Presiden Prabowo Subianto bahwa "jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat" menegaskan urgensi reformasi tata kelola sektor pangan dan perkebunan.

Dari Pengendalian Harga ke Pengendalian Rente

Kebijakan pemerintah selama ini cenderung berfokus pada stabilisasi harga melalui penetapan harga acuan, pengendalian impor, dan intervensi distribusi. Meskipun penting, pendekatan ini jangan bersifat reaktif dan harus menyentuh akar persoalan.

Untuk mengatasi distorsi tata niaga dan mendukung hilirisasi yang berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma kebijakan dari "mengendalikan harga" menjadi "mengendalikan rente".

Transparansi data harus menjadi fondasi utama dalam reformasi tata niaga perkebunan. Sistem informasi nasional yang terintegrasi, mencakup produksi, stok, distribusi, hingga impor, perlu dibangun secara real time dan dapat diakses oleh publik serta lembaga pengawas. Tanpa keterbukaan data, ruang manipulasi akan terus terbuka dan sulit diawasi secara objektif.

Sejalan dengan itu, penguatan sistem traceability dalam rantai pasok menjadi krusial. Pemanfaatan teknologi digital untuk melacak pergerakan komoditas dari kebun hingga konsumen tidak hanya meningkatkan efisiensi logistik, tetapi juga mempersempit peluang praktik manipulasi kualitas, volume, maupun distribusi.

Dalam konteks hulu, reformasi kelembagaan petani melalui penguatan koperasi dan unit pengolahan bersama menjadi langkah strategis untuk meningkatkan posisi tawar petani, sekaligus membuka akses terhadap nilai tambah yang selama ini lebih banyak dinikmati di hilir.

Pada saat yang sama, penataan ulang kebijakan impor dan distribusi harus dilakukan secara lebih berbasis data dan independen dari intervensi kepentingan sempit. Mekanisme kuota dan perizinan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi sumber masalah baru dalam sistem pangan nasional.

Upaya ini harus diperkuat melalui integrasi penegakan hukum lintas sektor dengan pendekatan follow the money, sehingga jaringan ekonomi di balik praktik mafia pangan dapat diungkap secara menyeluruh. Kolaborasi antara KPPU, KPK, dan PPATK menjadi sangat penting dalam menciptakan efek jera sekaligus memperbaiki struktur pasar.

Lebih jauh, agenda hilirisasi perlu dirancang secara inklusif dengan memastikan keterlibatan petani dalam rantai nilai industri. Insentif bagi industri pengolahan seharusnya dikaitkan dengan kemitraan yang adil dan transparan dengan petani, sehingga hilirisasi tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga secara nyata meningkatkan kesejahteraan di tingkat hulu.

Dari kondisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa keunggulan komparatif Indonesia yang sangat kuat di sektor perkebunan, didukung oleh kondisi agroklimat tropis, ketersediaan lahan, serta pengalaman, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tingkat global. Dalam situasi seperti ini, hilirisasi yang diharapkan menjadi motor penguatan ekonomi justru berisiko kehilangan momentum, bahkan berpotensi menciptakan ketimpangan baru apabila fondasi tata kelolanya tidak dibenahi secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pengendali harga atau stabilisator pasar, tetapi sebagai penjamin terciptanya keadilan dan integritas dalam sistem ekonomi.

Reformasi tata niaga yang transparan, akuntabel, dan inklusif merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa proses hilirisasi berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Negara perlu hadir untuk menutup celah distorsi, memperkuat kelembagaan, serta memastikan bahwa seluruh pelaku terutama petani, untuk memperoleh manfaat yang adil dari rantai nilai.

*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) siap mengembangkan bisnis rantai pasok (supply chain) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari program HA IPB guna mendukung kebutuhan nasional sekaligus memperkuat ekosistem bisnis berkelanjutan.

Ketua Umum HA IPB Fauzi Amro mengatakan bahwa Pengurus HA IPB akan membuat role model bisnis rantai pasok yang berlokasi di Kabupaten Bogor dalam waktu sesegera mungkin.

“Kami akan membuat role model bisnis rantai pasok di Kabupaten Bogor. Kita menjamin supply chain untuk MBG, lahannya sudah ada 5 hektare. Sehabis pelantikan (pelantikan pengurus HA IPB), kami langsung ground breaking,” kata Fauzi dalam acara “Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa” di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, model ini diharapkan dapat diduplikasi oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) HA IPB apabila terbukti berhasil.

“Karena alumni IPB tidak hanya mengurus dapur (MBG), tapi juga mengurus supply-nya. Saya tahu banyak juga pemain-pemain dapur di sini, pemilik SPBG di sini,” ujar Fauzi.

Ketika ditanya oleh wartawan mengenai program ini lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan klaster ketahanan pangan yang menjadi fokus pemerintah, yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan MBG.

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Rektor IPB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) untuk merealisasikan role model rantai pasok tersebut.

“Rantai pasok kebutuhan MBG ini apa? Ya, komoditas telur, ayam, jagung, kebutuhan-kebutuhan yang mendasar seperti itu, termasuk beras dan susu. Kami berharap role model rantai pasok yang akan kita buat pilot project-nya nanti di Kabupaten Bogor itu bisa menjadi role model untuk provinsi dan kabupaten/kota,” jelas Fauzi.

Menjawab pertanyaan mengenai skema kerja sama dengan petani dan pekebun, ia menyebutkan bahwa pihaknya akan berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil produksi untuk disalurkan untuk kebutuhan MBG.

Ia menilai keberadaan rantai pasok ini penting, terutama dalam mendukung koperasi yang telah memiliki infrastruktur distribusi namun belum memiliki pemasok yang terintegrasi.

Terkait waktu pelaksanaan, ia memastikan bahwa program akan segera dimulai karena lahan dan lokasi telah tersedia, serta perencanaan awal sudah disiapkan.

Fauzi juga menekankan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG bukan lagi pada pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), melainkan pada ketersediaan pasokan yang harus terus meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur.

“Supply ini tidak mengganggu kebutuhan masyarakat yang sudah eksisting, tapi ada supply khusus. IPB dan Alumni IPB siap untuk memfasilitasinya,” kata Fauzi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief meminta kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pemilik rantai pasok industri besar.

Menurut dia, pemerintah daerah juga perlu mengalihkan porsi belanja barang Pemda untuk menyerap produk UMKM.

"Permudah perizinan, adanya insentif dan subsidi hingga kemudahan investasi," kata Hendry dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau, dia mengatakan tantangan utama daerah tersebut bukan pada potensi sumber daya, tetapi pada kualitas perencanaan, alokasi anggaran dan keberanian eksekusi atas potensi sumber daya yang ada.

Untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dia merekomendasikan adanya koridor eco tourism terpadu dan inkubasi digital bagi pelaku industri kreatif lokal untuk menjangkau pasar internasional dan memangkas jalur distribusi.

"Kita juga berharap Pemprov Riau dapat mendorong sektor swasta untuk terus bergerak maju," katanya.

Di sisi lain, Hendry menambahkan langkah yang telah diambil seperti kebijakan baru terhadap kendaraan bermotor, kontrol BBM bersubsidi, pajak air permukaan, merupakan hal positif dan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan, pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Pangan terkait rantai pasok bahan baku lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan pembentukan Permenko tersebut bertujuan untuk menjalankan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga dalam menjamin rantai pasok pangan pada MBG.

“Karena kalau nggak ada bahan pangannya kan nggak bisa nih berjalan programnya dan diharapkannya bahan pasokan pangan itu berasal dari lokal,” kata Nani Hendiarti dalam acara Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) National Summit 2026 di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan pemanfaatan rantai pasok pangan lokal, termasuk dari Koperasi Desa (Kodpes) Merah Putih, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, koperasi nelayan, hingga pedagang pasar, dapat menekan biaya logistik (logistic cost) serta memperpanjang masa simpan bahan baku.

Pihaknya pun mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem rantai pasok pangan yang berkelanjutan di masing-masing wilayah.

Tidak hanya Permenko, Nani menyampaikan saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan proyek percontohan (pilot project), petunjuk teknis (juknis), hingga peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait ekosistem rantai pasok pangan tersebut.

Meskipun demikian, pihaknya memahami bahwa tidak semua wilayah dapat memenuhi bahan baku dari pemasok lokal dalam waktu dekat, terutama daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), sehingga akan diberikan anggaran tambahan untuk wilayah tersebut.

“Ada kebijakan baru untuk menambah namanya biaya tambahan untuk yang lokasi-lokasi terpencil itu setelah kami lihat tidak bisa (mendapatkan pasokan pangan lokal dalam waktu dekat), tapi dengan itu tetap mereka harus membangun ekosistem di lokasinya masing-masing ke depannya,” ujar Nani.

Perpres Nomor 115 Tahun 2025 mengamanatkan Kemenko Pangan untuk mengoordinasikan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam implementasi Program MBG.

Berbagai aspek yang perlu dikoordinasikan antara lain terkait peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, hingga ketersediaan informasi harga pangan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dunia hari ini kembali menahan napas. Eskalasi konflik antara poros AS-Israel melawan Iran pada awal April 2026, bukan sekadar peristiwa militer di layar televisi, melainkan hantaman langsung bagi urat nadi ekonomi dunia.

Hanya dalam sepekan, harga minyak mentah Brent melonjak 42 persen, hingga menembus angka psikologis 100 dollar AS per barel—level tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Bagi Indonesia, lonjakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal nasional. Secara teknokratik, setiap kenaikan harga minyak mentah sebesar 1 dollar AS per barel berpotensi membengkakkan belanja negara, hingga Rp10,3 triliun. Persoalan bangsa jauh lebih fundamental daripada sekadar angka defisit anggaran.

Gangguan di Selat Hormuz—jalur yang menyalurkan seperlima pasokan minyak dunia dan 30 persen perdagangan pupuk global—telah memicu disrupsi rantai pasok yang masif.

Saat biaya kontainer meroket, hingga 200 persen, publik dipaksa melihat kerentanan struktur manufaktur domestik yang selama ini sangat bergantung pada stabilitas kawasan Timur Tengah.

Indonesia, dengan tingkat konsumsi minyak mencapai 1,6 juta barel per hari, namun produksi dalam negeri hanya mampu menutup sepertiganya, berada dalam posisi yang terjepit.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memberikan sinyal bahwa sejumlah sektor industri mulai mengalami kendala operasional akibat kelangkaan bahan baku di pasar internasional.

Fenomena dimaksud menegaskan persoalan krusial: tanpa jaminan bahan baku, roda industri akan berhenti berputar, dan masyarakatlah yang paling pertama menanggung beban kenaikan harga.

Rantai pasok putus

Konflik di wilayah Teluk tidak hanya menguras cadangan energi, tetapi secara masif memutus pasokan nafta, etana, dan butana yang merupakan komponen vital bagi industri petrokimia.

Otoritas di kementerian terkait telah mengonfirmasi adanya koreksi suplai pada sektor-sektor yang mengandalkan nafta, khususnya industri plastik dan bahan kimia dasar.

Dampak turunan dari kelangkaan bahan baku dimaksud memicu lonjakan biaya produksi, yang pada akhirnya memaksa konsumen akhir membayar lebih mahal untuk berbagai barang kebutuhan pokok.

Sektor strategis, seperti otomotif dan elektronik, yang 65 persen komponennya masih mengandalkan impor, kini menghadapi kenyataan pahit berupa kelangkaan semikonduktor, dengan durasi tunggu hingga 26 minggu.

Potensi kerugian ekspor pada sektor manufaktur tersebut diperkirakan mencapai 500 juta dollar AS.

Bahkan, komoditas unggulan hilirisasi, seperti nikel dan baja, tidak luput dari tekanan biaya transportasi yang membengkak 20 persen.

Kita sedang menyaksikan bagaimana daya saing industri nasional goyah akibat fluktuasi logistik global yang tidak menentu.

Urgensi kemandirian ini kian nyata jika kita menelisik kinerja sektor Industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) yang menjadi penopang utama pertumbuhan manufaktur nasional, dengan kontribusi PDB di kisaran 3,82–3,93 persen.

Meski subsektor industri kimia dan farmasi mampu tumbuh impresif sebesar 11,65 persen pada Triwulan III-2025, capaian tersebut masih dibayangi oleh ketergantungan kronis pada impor bahan baku hulu.

Laporan IKFT 2026 menegaskan bahwa defisit neraca dagang yang besar masih terus terjadi akibat impor bahan baku penolong, seperti refraktori, silika, dan grafit yang belum optimal diproduksi di dalam negeri.

Kondisi tersebut kian terjepit oleh tantangan energi berupa pembatasan alokasi gas industri melalui kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang sering kali tidak konsisten pemenuhannya.

Tanpa kepastian pasokan bahan baku hulu dan energi yang kompetitif, ambisi hilirisasi akan terus tersandera oleh disrupsi geopolitik global.

Oleh karena itu, strategi penguatan struktur industri melalui integrasi hulu-hilir—termasuk percepatan PSN industri klor-alkali dan penghapusan bea masuk bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri—harus segera dieksekusi sebagai prioritas nasional.

Mandiri total

Setiap kemelut selalu menghadirkan ruang untuk transformasi. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik terbesar di kawasan ASEAN dan basis manufaktur yang terus berkembang.

Momentum krisis tersebut seharusnya menjadi titik balik untuk mempercepat penguatan industri petrokimia nasional secara radikal.

Sektor petrokimia merupakan jantung dari ekosistem produksi modern, mulai dari penyediaan pupuk bagi ketahanan pangan, hingga pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di berbagai fasilitas medis.

Solusi jangka panjang bagi persoalan dimaksud bukan sebatas pembangunan pabrik secara sporadis, melainkan penciptaan ekosistem industri yang tahan terhadap guncangan eksternal.

Pertama, program hilirisasi petrokimia harus menjadi prioritas utama melalui percepatan investasi pada fasilitas cracker berskala besar guna memangkas ketergantungan terhadap impor ethylene dan propylene.

Kedua, pemerintah perlu menginisiasi pembentukan cadangan strategis bahan baku industri (strategic industrial reserves), yang mencakup nafta dan berbagai produk turunannya.

Keberadaan stok penyangga tersebut sangat krusial agar aktivitas produksi tidak langsung lumpuh setiap kali terjadi ketegangan geopolitik.

Pemerintah juga berkewajiban memastikan kebijakan harga energi yang kompetitif bagi pelaku usaha, tanpa mengeyampingkan insentif bagi investasi hijau.

Pemberian insentif fiskal untuk efisiensi energi serta optimalisasi bahan baku alternatif harus diimplementasikan secara sistematis.

Pada akhirnya, ketahanan ekonomi suatu negara diukur dari kemampuannya untuk memproduksi kebutuhan strategis secara mandiri.

Gejolak di Timur Tengah merupakan alarm keras agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pasar yang bergantung pada pasokan global.

Bangsa yang berdaulat secara ekonomi adalah bangsa yang mampu menguasai rantai nilai produksinya sendiri. Transformasi menuju kemandirian industri harus dilakukan sekarang, sebelum ketergantungan global benar-benar melumpuhkan masa depan ekonomi nasional.

*) Rioberto Sidauruk adalah pengamat industri strategis, saat ini bertugas sebagai tenaga ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026