Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Ahli Kementerian ESDM Bidang Perencanaan Strategis, Jisman P. Hutajulu mendorong agar PT PLN (Persero) segera merampungkan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) pada tahun anggaran 2025. Tahun ini, target program menyasar 1.285 lokasi.

"Tolong Pak Dirut segera, ini sudah ditunggu-tunggu masyarakat, karena kita sudah merdeka 80 tahun tapi masih ada yang belum berlistrik," ucapnya dalam Electricity Connect 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Meski demikian, Jisman mengakui bila anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah terbilang telat. Sebagaimana diketahui, anggaran Lisdes dan BPBL tahun ini merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru digulirkan pada akhir Agustus 2025. Jumlah anggaran tersebut sebesar Rp4,3 triliun, yang merupakan bagian dari total ABT Kementerian ESDM sebesar Rp6.287,95 miliar.

"Jadi tahun ini ya, dengan anggaran 3 triliun lebih, kita akan menerangi 1.285 lokasi," lanjutnya.

Khusus BPBL, ia menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir, sudah ada sekitar 155.000 rumah tangga yang menerima program ini, dan tahun ini targetnya mencapai 255.000 rumah tangga.

"Ada yang berbasis desa, ada yang berbasis dusun. Kita cek, jadi ada sekitar 10.068 lokasi (total) dan di dalamnya ada sekitar 1,28 juta calon pelanggan," jelasnya.

Lebih jauh, ia menerangkan bahwa saat ini rasio elektrifikasi—jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibandingkan total rumah tangga—sudah menyentuh 98,54%, yang dilayani oleh PLN.

Meski di angka 98,54% itu masih ada beberapa subsistem kecil yang belum dilayani 24 jam. Tantangan tersendiri muncul di daerah remote atau 3T, banyak di wilayah Timur, seperti Papua, NTT, dan Maluku.

"Kami sudah menghitung untuk melistriki ini semua, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp61 sekian triliun (dalam 5 tahun ke depan), dengan sekitar Rp2,5 triliun untuk pemasangan gratis terhadap rumah-rumah tangga yang tidak mampu karena memang dari PLN dibutuhkan untuk biaya penyambungannya," tutupnya.

Minahasa, CNBC Indonesia - Gemericik air terjun mulai terdengar ketika langkah kaki menuruni jalanan beraspal yang penuh batu dan kerikil. Di balik pepohonan, tampak dari kejauhan bangunan tua yang masih berdiri kokoh.

Bangunan tua tersebut menjadi saksi, di mana listrik pertama kali menerangi bumi Minahasa. Ya, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsealama yang terletak di Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, menjadi Pembangkit Listrik Tertua di Sulawesi.

Perjalanan menuju PLTA Tonsealama memang tak terlalu jauh dari jalan utama, namun perjalanannya hanya bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebab, mobil maupun motor harus diparkir di atas karena jembatan utama menuju PLTA Tonsealama sedang dalam masa perbaikan.

Untungnya, terdapat sebuah jembatan kayu sempit yang menjadi satu-satunya penghubung. Sesampainya di gedung tua itu, ornamen khas bangunan kolonial Belanda cukup kental.

Dari sinilah aliran air dari Danau Tondano diubah menjadi tenaga listrik yang menghidupi wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Adapun, PLTA Tonsealama dibangun pada 1912 dan mulai beroperasi pada 1923.

Assistant Manager Operasi PLN NP UP Minahasa Oudy Rumbajan menjelaskan bahwa saat ini PLTA Tonsealama mengandalkan tiga unit yakni Unit 1 berkapasitas 4 Mega Watt (MW), Unit 2 sebesar 4,5 MW, dan Unit 3 sekitar 4,3 MW.

"Untuk PLTA Tonsealama itu sendiri, unit 1 itu kapasitasnya 4 MW. Kemudian unit 2 itu 4,5 MW dan unit 3 itu 4,3 MW. Kemudian untuk kelistrikan di Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo itu interkoneksi," ujarnya saat ditemui di PLTA Tonsealama, Kamis (30/10/2025).

Oudy mengatakan bahwa PLTA Tonsealama merupakan salah satu Pembangkit Listrik Tenaga Air tertua di Indonesia, selain PLTA Bengkok di Bandung.

Hal ini menjadikan para operator merasa bangga karena masih dapat memproduksi listrik melalui PLTA tertua di Indonesia. Adapun, dalam proses pemeliharaan, beberapa peralatan telah diganti namun sebagian lainnya tetap dipertahankan karena masih berfungsi.

Menurut dia, untuk peralatan yang sudah benar-benar tidak bisa digunakan lagi, pihaknya menggantinya dengan komponen yang serupa dengan peralatan lama. Setidaknya, cukup banyak peralatan di turbin, generator, dan auxiliary yang telah diganti agar operasional pembangkit tetap optimal.

Di sisi lain, Oudy menjelaskan untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan operasi PLTA, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, khususnya Pemda Minahasa.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) yang memiliki kewenangan di wilayah sungai, danau, maupun laut. Adapun, pada minggu sebelumnya, pihaknya bersama TNI juga telah melakukan kegiatan pengerukan guna mengurangi sedimentasi di bagian hulu hingga hilir.

"Dan juga mungkin butuh dukungan juga dari Pemda setempat agar supaya mensosialisasikan agar supaya ini sampah-sampah tidak dibuang ke das tersebut ataupun ke danau-danau. Seperti itu," ujarnya.

Upaya Memerdekakan RI dari Kegelapan

Komitmen pemerintah untuk memperluas penggunaan energi bersih memang tidak berlangsung secepat laju kereta cepat, namun langkahnya nyata dan konsisten. Yang terpenting, tekad pemerintah untuk menerangi seluruh pelosok negeri tetap menjadi prioritas utama.

Sehari sebelum menengok PLTA Tonsealama, warga desa Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara nampak gembira. Sebab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meresmikan sejumlah proyek strategis ketenagalistrikan yang dilaksanakan secara terpusat di wilayah tersebut.

Adapun proyek yang diresmikan meliputi tiga agenda utama. Salah satunya adalah Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Menurut Bahlil, pada 2025 ini, bantuan listrik baru di Kabupaten Minahasa telah menjangkau sekitar lebih dari 100 rumah tangga. Meski belum begitu besar, hal ini cukup penting untuk memperluas akses listrik ke masyarakat.

Ia pun mengakui bahwa masih terdapat 11 desa di Sulawesi Utara yang belum mendapatkan akses listrik. Sebagian di antaranya berada di wilayah perbatasan laut dengan Filipina.

"Masih ada sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya. Saya mau semuanya selesai tahun 2026. Desember harus sudah selesai," ungkap Bahlil dalam acara peresmian di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).

Pernyataan Bahlil tersebut bukan sekadar uraian teknis, melainkan seruan tentang nasionalisme yang tumbuh dari kesetiaan di wilayah perbatasan. Menurut dia, jangan sampai daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain merasa tidak diperhatikan.

Ia menuturkan bahwa Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, namun hingga kini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik.

Menurut Bahlil, salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo adalah mewujudkan kedaulatan energi sekaligus mempercepat transisi energi bersih. Di dalamnya tercakup pula pemerataan elektrifikasi hingga ke pelosok negeri.

"Video-video tadi memperlihatkan dan mengingatkan saya pada masa lalu. Saya kebetulan lahir di kampung juga. Lahir di kampung yang tidak ada listrik. Pakai lampu pelita," kata Bahlil.

Ia kemudian mengenang masa kecilnya di kampung yang dulu belum teraliri listrik hingga ia duduk di bangku kelas enam sekolah dasar. Menurutnya, program listrik desa bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan panggilan Ibu Pertiwi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Bahlil menegaskan agar Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik), dan PT PLN (Persero) memprioritaskan pembangunan listrik di wilayah 3T.

"Maka dalam momen kesempatan yang berbahagia ini saya meminta kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Listrik dan PLN. Anggarannya sudah ada. Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu," kata Bahlil.

Termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di wilayah perbatasan desa dengan Filipina. Di daerah tersebut sudah terdapat Puskesmas, cold storage, serta aktivitas nelayan. Namun, fasilitas cold storage tidak dapat berfungsi karena belum tersambung listrik.

"Tahun depan saya datang ke sini untuk meresmikan itu desa yang tidak ada listrik. Harus semua dinyalakan. Ada kurang lebih sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya," ujar Bahlil.

Karena itu, ia pun menargetkan seluruh desa tanpa listrik di Sulawesi Utara sekitar 11 hingga 12 desa sudah berlistrik pada Desember 2026.

"Tahun depan saya datang ke sini untuk meresmikan itu desa yang tidak ada listrik. Harus semua dinyalakan. Ada kurang lebih sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya," ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti masih banyaknya daerah di Maluku hingga Papua yang perlu segera ditangani terkait elektrifikasi. Terlebih elektrifikasi juga menyangkut mengenai kedaulatan negara.

"Kita harus ingatkan semua. Jadi ini tidak hanya daerah-daerah tentang listrik, tapi tentang kedaulatan negara. Di Papua itu perbatasan dengan Papua Nugini. Hal-hal seperti ini yang kita harus lakukan," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga Semester I 2025, rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,53%. Artinya, hampir seluruh rumah tangga di Indonesia telah menikmati listrik, meskipun masih ada sekitar 1,47% rumah tangga yang belum berlistrik, terutama di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Sementara itu, khusus di Provinsi Sulawesi Utara, rasio elektrifikasi hingga akhir Semester I tahun 2025 telah mencapai 99,40%, dengan hanya 0,60% rumah tangga yang belum menikmati listrik. Adapun Provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing mencatat rasio elektrifikasi sebesar 89,80% dan 89,22%.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) adalah salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan memperluas akses listrik bagi masyarakat.

Kebijakan ini telah berjalan sejak 2022 dan terus berlanjut. Hingga tahun 2024 lalu, program BPBL telah menyambungkan listrik ke 155.429 rumah tangga di seluruh Indonesia dan pada 2025 ditargetkan untuk 215.000 rumah tangga.

Salah satu penerima bantuan BPBL, Yoli Walangitan, warga Desa Tounelet, Kabupaten Minahasa, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah dan PLN. Ia berharap program BPBL dapat terus berlanjut agar seluruh desa di Indonesia dapat merasakan manfaat listrik yang sama.

"Harapan kami supaya program ini boleh dilanjutkan ke desa-desa yang lain, yang masih membutuhkan," tutur Yoli.

Selain peresmian Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, Bahlil juga meresmikan dua proyek strategis di bidang ketenagalistrikan. Diantaranya yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara dengan kapasitas terpasang 1 x 128 kilo Watt (kW) di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

PLTMH Wairara mampu melistriki hingga 105 rumah tangga, sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kantor-kantor Pemerintah setempat, Gereja, dan berbagai fasilitas masyarakat lainnya. PLTMH ini memiliki kapasitas 1x128 kW, telah commissioning dan beroperasi melayani akses kelistrikan masyarakat di Desa Wairara sejak bulan November 2022.

Berikutnya yakni peresmian PLTMH Anggi Tahap I berkapasitas 1 x 150 kW serta groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II sebesar 2 x 250 kW di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Adapun, untuk groundbreaking PLTMH Anggi Tahap II, Bahlil meminta agar seluruh potensi arus sungai yang ada dapat dioptimalkan. Dengan begitu, kapasitas yang sebelumnya hanya 250 kW bisa dinaikkan menjadi 1 Mega Watt (MW).

"Ibu Eniya, coba dengarkan suara saya baik-baik, kasih tahu Pak Bupati, tadi ibu laporkan 500 kW. Saya minta kalau memang itu sungainya 1 MW, segera programkan dinaikkan dari 500 kW menjadi 1 MW. Kita bangun jangan tanggung-tanggung. Harus sekaligus," ucap Bahlil melalui panggilan video.

Rasa syukur juga disampaikan oleh Jemmy Yahindo, warga Kampung Uper, Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Ia bercerita bahwa sebelum adanya listrik, dirinya biasa belajar hanya dengan penerangan seadanya dari lampu minyak.

Jemmy mengungkapkan rasa syukurnya kepada karena kini kehidupannya telah jauh berubah. Menurutnya dengan hadirnya PLTMH, warga di kampungnya akhirnya dapat menikmati listrik.

Ia lantas mengenang masa di sekolah dulu ketika dari kelas satu hingga kelas tiga SMP masih belajar menggunakan lampu minyak.

"Tapi saya bersyukur saya selesai dari perguruan tinggi, kita sudah datang ke Kabupaten Pegunungan Arfak dan kami sudah menikmati listrik. Dan kami juga sudah bersaing dengan kabupaten lain," ujar Jemmy.

Sebagaimana diketahui, dalam peresmian serentak ini, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mewakili Kementerian ESDM di PLTMH Wairara, NTT, sedangkan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menghadiri kegiatan di Distrik Anggi, Papua Barat untuk proyek PLTMH Anggi.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

Minahasa, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mendorong percepatan elektrifikasi desa. Pasalnya, hingga kini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik.

Menurut Bahlil, meskipun rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,12%, namun di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) belum mencapai rasio elektrifikasi 90%.

"Kita tahu bahwa rasio elektrifikasi kita sudah 99,12% secara nasional. Namun khususnya daerah-daerah 3T itu masih dibawa rasio elektrifikasi. Bahkan ada yang belum sampai 90%," kata Bahlil dalam peresmian proyek ketenagalistrikan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada Rabu (29/10/2025).

Oleh karena itu, Bahlil menegaskan agar Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) dan PT PLN (Persero) memprioritaskan pembangunan listrik di wilayah 3T.

"Maka dalam momen kesempatan yang berbahagia ini saya meminta kepada Dirjen EBTKE dan Dirjen Listrik dan PLN. Anggarannya sudah ada. Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu," kata Bahlil.

Termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di wilayah perbatasan desa dengan Filipina. Di daerah tersebut sudah terdapat puskesmas, cold storage, serta aktivitas nelayan. Namun, fasilitas cold storage tidak dapat berfungsi karena belum tersambung listrik.

"Tahun depan saya datang ke sini untuk meresmikan itu desa yang tidak ada listrik. Harus semua dinyalakan. Ada kurang lebih sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya," ujar Bahlil.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik

Minahasa, Sulut (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya memprioritaskan angka rasio elektrifikasi (RE) di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dengan target pada 2029-2030 seluruh wilayah Indonesia sudah dialiri listrik.

"Sekali lagi saya perintahkan, agar 2029 sampai 2030, semua desa, semua kelurahan, sudah harus ada listrik. Tidak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita. Masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, ya kemudian bisa ekonominya baik," kata Bahlil di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

Disampaikan Bahlil, hingga semester I tahun 2025, RE nasional mencapai 99,83 persen. Daerah-daerah 3T ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk membangun infrastruktur kelistrikan, mengingat masih banyak yang belum dialiri listrik.

"Saya minta prioritaskan semua daerah-daerah 3T. Selesaikan dulu," kata Bahlil.

Khusus di Provinsi Sulawesi Utara, RE hingga akhir semester I tahun 2025 telah mencapai 99,40 persen, dengan hanya 0,60 persen rumah tangga yang belum menikmati listrik. Adapun Provinsi Papua Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masing-masing mencatat rasio elektrifikasi sebesar 89,80 persen dan 89,22 persen.

Untuk Sulawesi Utara, Bahlil meminta untuk segera dituntaskan rasio elektrifikasi yang tersisa di tahun 2026.

"Ada sekitar 11 atau 12 desa di Sulawesi Utara yang belum ada listriknya. Saya mau semuanya tahun 2026 selesai. Desember sudah harus selesai.Jangan sampai daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain, itu nasionalismenya kurang," ucapnya lagi.

Adapun pihaknya telah meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan untuk desa, yaitu Merdeka dari Kegelapan yang dipusatkan di Desa Wolaang, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

‎"Ini sangat penting karena kehadiran negara dalam memberikan keadilan pemerataan terhadap energi. Ini adalah bagian terpenting yang telah dirumuskan oleh Bapak Presiden dalam Astacita," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara peresmian di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu.

Program elektrifikasi yang menjadi fokus Presiden Prabowo ini mencakup tiga kegiatan, yakni Program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) di Minahasa, peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wairara berkapasitas 1 x 128 kilowatt (kW) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta peresmian PLTMH Anggi Tahap I (1 x 150 kW) dan peletakan batu pertama PLTMH Anggi Tahap II (2 x 250 kW) di Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) menilai program sosial Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan yang dilaksanakan PT PLN (Persero) dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 menjadi wujud kehadiran negara di tengah masyarakat prasejahtera.

Direktur PUSKEPI Sofyano Zakaria mengatakan, langkah PLN menghadirkan listrik bagi 8.000 warga kurang mampu di berbagai daerah mencerminkan komitmen sosial perusahaan sekaligus bentuk solidaritas dari para pegawainya.

“Sebagian pendanaannya bahkan berasal dari kepedulian insan PLN yang menyisihkan sebagian penghasilannya. Jadi, pada momentum HLN ini, ribuan masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari kinerja dan solidaritas PLN,” ujar Sofyano dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

Program tersebut diluncurkan sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang kini telah mencapai 99,85 persen per Juli 2025, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meski demikian, masih terdapat sejumlah kantong masyarakat prasejahtera yang belum menikmati listrik karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi geografis.

Menurut Sofyano, peringatan HLN tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan gerakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki akses listrik.

“Listrik bukan hanya penerangan, tetapi simbol hadirnya negara. Ketika listrik menyala, kehidupan ikut bergerak, anak-anak bisa belajar di malam hari, ibu rumah tangga dapat berusaha, dan ekonomi desa pun tumbuh,” tuturnya.

Ia menjelaskan, masih banyak masyarakat kurang mampu yang sebenarnya tinggal berdekatan dengan jaringan listrik, namun belum bisa menikmati karena terkendala biaya pemasangan baru. Program sosial PLN, katanya, menjadi solusi konkret bagi persoalan tersebut.

“Ada lapisan masyarakat yang belum sanggup melakukan sambungan listrik. Melalui program HLN ini, negara hadir lewat PLN untuk memastikan mereka juga dapat menikmati terang yang sama,” ujarnya.

Menurutnya, langkah PLN memperlihatkan bahwa transformasi perusahaan tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada nilai kemanusiaan.

“Dengan turun langsung membantu masyarakat, negara tidak hanya membawa terang, tetapi juga membuka peluang bagi banyak keluarga untuk hidup lebih baik,” kata Sofyano.

Ia menambahkan, inisiatif tersebut memperkuat pesan bahwa pembangunan harus inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun.

“Akses terhadap listrik adalah hak dasar warga negara, dan PLN telah menjalankan mandat konstitusi itu dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih jauh, Sofyano menyebut perluasan elektrifikasi hingga wilayah terpencil merupakan bukti kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat.

“Langkah ini bukan hanya soal membangun jaringan listrik, tapi juga menyalakan semangat, menumbuhkan harapan, dan menghapus kesenjangan sosial,” ujarnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA - Jelang Hari Listrik Nasional (HLN), PLN menghadirkan listrik bagi 8.000 masyarakat prasejahtera di berbagai daerah. Hal itu merupakan merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah rakyat.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, pada tahun ini, peringatan HLN diwarnai dengan program sosial Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan. “Jadi, pada momentum HLN ini, ribuan masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari kinerja dan solidaritas PLN,” katanya, Senin (27/10/2025).

Menurut Sofyano, peringatan HLN tahun ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan gerakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan akses listrik. Sofyano menilai, program tersebut menunjukkan perayaan HLN dapat menjadi momentum untuk menghadirkan manfaat konkret dan menumbuhkan optimisme di tengah masyarakat.

“Listrik bukan hanya penerangan, tetapi simbol hadirnya negara. Ketika listrik menyala, kehidupan ikut bergerak--anak-anak bisa belajar di malam hari, ibu rumah tangga dapat berusaha, dan desa pun tumbuh,” tuturnya.

Sofyano menjelaskan, masih banyak masyarakat kurang mampu yang sebenarnya tinggal berdekatan dengan jaringan listrik, namun belum bisa menikmati. Mereka pada umumnya terkendala biaya pemasangan baru. “Melalui Program HLN, negara hadir lewat PLN untuk memastikan mereka juga dapat menikmati terang yang sama,” jelasnya.

Menurut Sofyano, langkah PLN memperlihatkan transformasi tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga pada nilai kemanusiaan. Dengan membantu masyarakat, negara tidak hanya membawa terang, tetapi juga membuka peluang bagi banyak keluarga untuk hidup lebih baik.

Sofyano menambahkan, inisiatif ini memperkuat pesan bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun. Akses terhadap listrik adalah hak dasar warga negara. “PLN telah menjalankan mandat konstitusi itu dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Sofyano menyebut upaya PLN memperluas elektrifikasi hingga wilayah terpencil merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat. Langkah ini bukan hanya soal membangun jaringan Listrik. “Tapi juga menyalakkan semangat, menumbuhkan harapan, dan menghapus kesenjangan sosial,” ujarnya.

Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T....

Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI) menilai capaian rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,83 persen menjadi komitmen dan bukti nyata pemerintah dalam memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri.

"Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan perbatasan Kalimantan,” ujar Direktur Eksekutif Puskep UI Ali Ahmudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan berbagai skema teknologi terbaru ketenagalistrikan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hybrid, serta sistem microgrid di pulau-pulau kecil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.

"Langkah tersebut merupakan kemajuan penting yang perlu terus dikembangkan agar hasilnya lebih optimal," katanya.

Ali menjelaskan, keberhasilan elektrifikasi di wilayah 3T menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan energi, karena akses listrik memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi di daerah yang sebelumnya tertinggal.

Lebih jauh, Ali menegaskan, pemerataan listrik di seluruh wilayah juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong produktivitas lokal, serta memperluas basis pengguna energi domestik.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen.

Wilayah yang belum terjangkau listrik merupakan daerah dengan kondisi geografis menantang, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman.

"Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan," ujarnya, di Jakarta, Rabu (22/10).

Pemerintah juga sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100 persen.

Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) sebagai wujud komitmen negara dalam pemerataan energi.

Program lisdes telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta pelanggan baru.

Adapun realisasi BPBL periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, dan hingga September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga telah terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir tahun.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mempercepat pemerataan energi melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Kedua program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas akses energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa (21/10).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, program Listrik Desa kini telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Adapun realisasi BPBL periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, sedangkan untuk periode Januari–September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga telah terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir 2025.

Program ini tidak hanya membuka akses energi, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Bahlil menyampaikan, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1 persen. Sebagian kecil wilayah yang belum terjangkau listrik merupakan daerah dengan kondisi geografis menantang seperti pulau-pulau kecil dan pedalaman. Untuk menjangkau daerah tersebut, Kementerian ESDM mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang berpotensi besar di tingkat lokal.

“Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” kata Bahlil.

Selain meningkatkan akses listrik, pembangunan infrastruktur energi turut membuka peluang investasi baru, khususnya di sektor energi terbarukan dan industri penunjang. Pemerintah juga mendorong sinergi dengan koperasi desa agar proyek energi di tingkat lokal dapat memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

“Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita,” tegas Bahlil.

Cerita manfaat program ini datang dari masyarakat. Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, mengaku kehidupannya kini lebih produktif sejak rumahnya mendapat sambungan listrik dari BPBL.

“Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang,” ujarnya.

Di wilayah timur Indonesia, warga Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menikmati listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

“Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita,” ungkap Elias Inyomusi.

Pemerintah menargetkan seluruh wilayah Indonesia akan terang sepenuhnya pada 2030. Program elektrifikasi nasional ini diharapkan mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan energi menuju pembangunan berkelanjutan.***

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah mempercepat perluasan akses energi melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pemerataan energi ke seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.

"Di desa-desa terpencil, cahaya listrik kini menjadi simbol kehadiran negara dan pembuka jalan bagi kesempatan sosial-ekonomi. Listrik tidak lagi hanya aspek penerangan, namun meningkatkan pula akses pendidikan, produktivitas, dan taraf hidup masyarakat," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Kementerian ESDM mencatat, program Listrik Desa menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta calon pelanggan baru. Sementara itu, realisasi BPBL periode 2024 diterima 155.429 rumah tangga, dan untuk periode Januari-September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir 2025.

"Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pondasi pemerataan energi nasional," kata dia.

Bahlil menyebut, rasio elektrifikasi nasional kini mencapai 99,1%. Wilayah yang belum terjangkau merupakan daerah dengan tantangan geografis tinggi karena rumah-rumah warga tersebar di pulau-pulau kecil dan pedalaman.

Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Perubahan arah kebijakan juga mencakup transformasi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan. Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata," kata Bahlil.

Dia menegaskan selain menciptakan pemerataan energi, kehadiran listrik juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Masyarakat desa kini dapat memperluas kegiatan produktif di malam hari dan mengembangkan usaha kecil yang bergantung pada sumber daya listrik.

"Setelah 80 tahun merdeka, tidak selayaknya ada warga yang masih mengalami gelap gulita," tegas Bahlil.

Perubahan ini dirasakan oleh Ruslam, warga Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia menyebut kehidupannya kini jauh lebih efisien sejak mendapat sambungan listrik dari program BPBL.

"Alhamdulillah, sekarang rumah kami terang, tanpa harus mikir beli bensin tiap malam. Anak-anak bisa belajar sampai malam, istri bisa menjahit tanpa terburu-buru, dan saya bisa istirahat dengan tenang," ucap Ruslam.

Sementara itu, di Kampung Iraiweri, Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, listrik hadir melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi.

"Semua rumah itu harus dapat listrik, supaya untuk kami punya anak-anak kami itu bisa belajar, mamak-mamak bisa masak dengan (penerangan) lampu. Saat saya lahir di sini, kami belum ada lampu. Kami bikin api. Kami baca, belajar, itu pasang, bikin gelegar untuk jadi pelita," ungkap Elias Inyomusi, salah satu warga setempat.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi 100% dapat tercapai pada 2030. Langkah ini menjadi bagian agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing, memperkuat pemerataan ekonomi, dan memastikan tidak ada lagi warga yang hidup dalam kegelapan.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]