Bisnis.com,PALEMBANG—Kinerja pendapatan negara di Sumatra Selatan (Sumsel) mencapai Rp1,13 triliun hingga 31 Januari 2026, setara 5,33% dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumsel Rahmadi Murwanto mengatakan realisasi di bulan pertama tahun ini tumbuh 7,13%(year on year/YoY).

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kinerja penerimaan perpajakan yang mencapai Rp866,09 miliar atau tumbuh 10,7% (YoY).

“Peningkatan tersebut didorong oleh setoran Pajak Pertambahan Nilai [PPN] dan Pajak Penghasilan [PPh] Pasal 21, seiring membaiknya aktivitas sektor unggulan seperti sawit dan karet. Selain itu, implementasi sistem coretax turut mendukung optimalisasi penerimaan pajak di awal tahun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai yang dihimpun di Sumsel tercatat sebesar Rp19,78 miliar.

Angka ini, kata dia, terkontraksi 54,41% (YoY) yang dipengaruhi penurunan harga patokan ekspor dan volume crude palm oil (CPO).

“Namun, Bea Masuk masih menyumbang tren positif dengan pertumbuhan 145,98% [YoY] seiring meningkatnya impor mesin dan bahan baku untuk mendukung aktivitas industri,” imbuhnya.

Rahmadi menuturkan, dari sisi pengawasan terdapat 26 kali penindakan yang telah dilakukan dengan potensi penerimaan negara mencapai Rp2,7 miliar.

Penindakan tersebut mencakup jutaan batang rokok ilegal serta barang kena cukai ilegal lainnya, sebagai bagian dari upaya menjaga penerimaan sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.

Dia menambahkan, kinerja pendapatan negara di Sumsel dari instrumen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh di awal tahun ini.

Sampai 31 Januari 2026, PNBP di Sumsel terealisasi Rp241,89 miliar atau 9,79% dari target.

“Atau secara tahunan PNBP tumbuh 6,48% [YoY] dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan Badan Layanan Umum [BLU] rumah sakit,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan update mengenai realisasi penagihan terhadap para pengemplang pajak yang berjumlah 201 Wajib Pajak (WP). Dari target sekitar Rp50—Rp60 triliun, saat ini Kemenkeu sudah mengantongi hampir Rp11,5 triliun.

“Overview tindak lanjut 201 WP penunggak pajak terbesar, terdapat 104 WP telah melakukan pembayaran dan atau angsuran dengan realisasi yang berhasil dicairkan sebesar Rp11,48 triliun. Ini angka sampai 19 atau 20 November 2025,” ungkap Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Bimo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan penagihan pajak dari ratusan pengemplang pajak terbesar tersebut agar bisa mencapai target. Terdapat tiga hal yang dilakukan oleh DJP dalam hal itu.

Pertama, tindakan penagihan aktif terhadap WP maupun penanggung pajak. Kedua, bersinergi dan bekerja sama dengan instansi terkait (UE, I Kemenkeu, LJK, APH). “Ketiga, berkoordinasi dengan Jamdatun dan Badan Pemulihan Aset (BPA) terhadap WP yang bersinggungan dengan permasalahan hukum,” ujarnya.

Langkah menyasar sekitar 200 penunggak pajak besar diungkap oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/9/2025). Ia mengungkapkan total tagihannya mencapai sekitar Rp50—Rp60 triliun.

“Kita punya daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi. Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka tidak akan bisa lari,” ujarnya.

Sekitar dua bulan kemudian, tepatnya pada 14 November 2025 dalam Media Briefing, Purbaya mengungkapkan telah mengantongi sebanyak Rp8 triliun dari target Rp50—Rp60 triliun. Dan kini telah hampir menyentuh Rp11,48 triliun.

Data Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak secara neto sepanjang Januari—Oktober 2025 mencapai Rp1.459 triliun, atau 70,2 persen dari target sebesar Rp2.076,9 triliun. Capaian tersebut turun 3,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.517,5 triliun.

Pelemahan penerimaan tersebut mendorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2025 melebar menjadi Rp479,7 triliun, atau 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut meningkat dari September yang tercatat Rp371,5 triliun atau 1,65 persen terhadap PDB.

Defisit tersebut juga lebih dalam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp309,1 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB. Kondisi itu terjadi karena pendapatan negara belum cukup menahan laju belanja pemerintah sepanjang tahun berjalan.

Pendapatan negara hingga Oktober 2025 mencapai Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari outlook. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 2.593 triliun atau 73,5 persen dari target, dengan belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.879,6 triliun atau 70,6 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan update soal penagihan terhadap para pengemplang pajak yang berjumlah sekitar 200 orang. Dari target sekitar Rp50—Rp60 triliun, Purbaya mengungkap telah mengantongi sebanyak Rp8 triliun.

“Kita kumpulkan terus, kan target Rp50 triliun, tapi nggak bisa langsung ya, ada yang dicicil dan segala macam. Sampai sekarang baru terkoleksi Rp8 triliun,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menuturkan, mayoritas dari ratusan pengemplang pajak tersebut membayar kewajibannya kepada negara secara cicilan. Ia memastikan terus melakukan penagihan terhadap mereka hingga mengumpulkan semaksimal mungkin yang diharapkan dari para pengemplang.

“Sebagian besar masih membayar cicilan, dan sebagian lagi masih dikejar. Yang Rp50 triliun itu akan terkejar pelan-pelan,” tuturnya.

Purbaya optimistis bisa mengumpulkan setidaknya mencapai Rp20 triliun hingga akhir tahun ini dari target pajak para pengemplang tersebut. Ia menegaskan agar mereka tak bergeming dan tidak menyepelekannya. “Kemungkinan besar tertagih. Mereka jangan main-main sama kita,” tegasnya.

Diketahui, langkah menyasar sekitar 200 penunggak pajak besar diungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/9/2025), dengan total tagihan Rp50—Rp60 triliun. “Kita punya daftar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah. Kita mau kejar dan eksekusi. Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka tidak akan bisa lari,” ujarnya.

Data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak per September 2025 mencapai Rp 1.295,3 triliun atau 62,4 persen dari outlook APBN 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode yang sama tahun 2024, jumlah tersebut mengalami kontraksi 4,4 persen.

Timika (ANTARA) - Hingga memasuki triwulan IV 2025, realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika, Papua Tengah baru mencapai sekitar 36,6 persen atau senilai Rp487 miliar dari target sebesar RpRp1,3 triliun.

Kepala KPP Pratama Timika I Putu Sudiana di Timika, Senin, mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga memasuki akhir Oktober 2025 masih jauh dari target yang ditetapkan, namun diharapkan akan semakin membaik pada dua bulan terakhir menjelang penutupan tahun anggaran.

"Sampai sekarang belum mencapai 50 persen, padahal kita sudah melewati semester pertama 2025. Secara keseluruhan di wilayah Kanwil Papabrama (Papua, Papua Barat dan Maluku) tahun ini realisasinya cukup rendah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cukup tinggi," kata Putu.

Menurut dia, masih rendahnya realisasi penerimaan pajak tersebut mencerminkan situasi dan kondisi ekonomi di suatu wilayah.

Dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan seluruh kepala daerah yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Oktober lalu, terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah pada 2025 minus 9 atau terendah seluruh Indonesia.

Putu menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab masih rendahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua Tengah, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Timika yang mencakup empat kabupaten yaitu Mimika, Paniai, Deiyai dan Intan Jaya.

Wilayah Papua Tengah, katanya, hingga kini masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam pertambangan yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia di kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Namun semenjak terjadi insiden longsor material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Tembagapura pada 8 September hingga saat ini perusahaan tambang emas, tembaga dan perak itu belum lagi beroperasi.

Di sisi lain, katanya, struktur penerimaan pajak KPP Pratama Timika saat ini didominasi oleh penyerapan anggaran pemerintah daerah.

"Kalau dilihat dari data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dilaporkan Kemendagri, penyerapan anggaran di Papua Tengah, terutama Kabupaten Mimika yang memiliki anggaran terbesar memang masih cukup rendah. Pergerakan ekonomi itu tidak saja bergantung dari sektor swasta tapi juga dari sektor pemerintah melalui penyerapan APBD," jelasnya.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi termasuk penyerapan APBD di wilayah Papua Tengah, khususnya Mimika, kata Putu, tercermin dari realisasi jenis-jenis pajak yang dipungut seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan lainnya yang memang belum memberikan hasil yang signifikan seperti tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama saat ini yaitu terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah di empat kabupaten agar bisa memaksimalkan penerimaan pajak.

"Kami terus melakukan pendampingan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi sehingga penyerapannya masih rendah. Kami terbuka untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada semua pihak agar mereka bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Apalagi tahun ini sudah diberlakukan sistem baru yaitu Cortex," ujar Putu.

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Timika pada 2024 melampaui target yang ditetapkan yaitu 100,12 persen dengan nilai mencapai Rp4,55 triliun.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 jauh melampaui realisasi tahun 2023 yang mencapai Rp4,2 triliun.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan upaya Direktorat Jenderal Pajak tidak memakai gaya preman saat mengejar target penerimaan 2025 dengan micro-management.

Purbaya mengatakan bahwa micro-management yang bakal diterapkan dengan melihat potensi-potensi penerimaan pajak yang belum dikerjakan. Apalagi, jika ada potensi penerimaan pajak yang justru bocor.

"Bukan berarti jadi kayak preman gedok rumah orang jam 5 pagi, enggak gitu. Kami akan buat penagihan lebih profesional," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Selain itu, Purbaya menyebut sistem administrasi perpajakan yakni Coretax sudah siap untuk digunakan lebih luas. Dia menyebut akan mengumumkan kondisi Coretax terbaru setelah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah.

"Besok saya umumkan Coretax seperti apa statusnya. Sudah bagus," terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan bakal memantau secara ketat kepatuhan seluruh wajib pajak (WP) seiring dengan semakin besarnya potensi gap antara target dan realisasi penerimaan alias shortfall pajak tahun ini.

Bimo mengatakan fiskus sudah mulai berupaya melakukan micro management untuk memungut pajak. Upaya itu dilakukan hingga ke tingkat kantor wilayah (kanwil) guna melihat lebih dalam potensi penerimaan pajak.

"Kami list dari semua kanwil, potensi yang paling besar siapa, kemudian kira-kira kepatuhannya seperti apa, gap kepatuhannya kami endorse untuk bisa jadi optimum. Itu aja sih," terangnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Berdasarkan data APBN KiTa edisi Oktober 2025, penerimaan pajak sampai dengan akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.295,3 triliun. Realisasi itu turun sebesar 4,4% (yoy) dari September 2024 yakni Rp1.354,9 triliun. Capainnya baru 62,4% terhadap outlook penerimaan pajak berdasarkan laporan semester I/2025, yakni Rp2.076,9 triliun.

Menurut hitung-hitungan Purbaya, pertumbuhan penerimaan pajak bisa lebih cepat apabila perekonomian tumbuh lebih cepat. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 akan melambat, namun bakal melesat di atas 5,5% (yoy) pada kuartal IV/2025.

"Tetapi kalau ceteris paribus, kita akan tutupi kebocoran-kebocoran yang timbul. Di cukai, underinvoicing, segala macam kita periksa lagi. Di pajak juga saya harapkan yang main-main, enggak main-main lagi sehingga kita enggak bocor pajaknya," terangnya kepada wartawan usai sidang kabinet paripurna dalam rangka satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025).