JAKARTA - Akademisi Iwan Setiadi mengatakan dukungan manajemen dalam struktur anggaran kementerian tidak bisa secara otomatis disamakan dengan belanja pegawai atau kebutuhan birokrasi semata. Menurut Iwan, kritik terhadap besarnya alokasi dukungan manajemen Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM perlu dibaca secara lebih hati-hati.

Dia menuturkan, dalam perspektif ekonomi publik, belanja dukungan manajemen dapat menjadi fondasi kelembagaan untuk memastikan layanan negara berjalan efektif, termasuk dalam urusan perlindungan dan pemulihan hak asasi manusia. “Kalau dukungan manajemen hanya dibaca sebagai belanja pegawai, itu terlalu menyederhanakan persoalan," ujar Doktor Ekonomi dari UNS ini dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).

"Dalam tata kelola anggaran negara, dukungan manajemen bisa mencakup sistem layanan, perangkat kerja, SDM pemeriksa, kanal pengaduan, data korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat,” sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Iwan untuk merespons kritik Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka terkait komposisi anggaran KemenHAM. Dari total pagu Rp728,1 miliar, sebanyak 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan 34,1 persen untuk program pemajuan dan penegakan HAM. Iwan menilai, angka tersebut memang perlu diawasi, tetapi tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa mayoritas anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut Iwan, sebagian alokasi dukungan manajemen justru dapat menjadi prasyarat agar layanan HAM sampai kepada publik. Tanpa sistem administrasi, basis data, aparatur pemeriksa, unit layanan wilayah, serta koordinasi lintas lembaga, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko berhenti pada dokumen normatif.

“HAM tidak hanya membutuhkan program simbolik. HAM membutuhkan infrastruktur pelayanan. Pengaduan warga harus diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dikawal, dan dihubungkan dengan skema pemulihan. Semua itu membutuhkan dukungan manajemen yang kuat,” terang Iwan.



Iwan menjelaskan, kementerian baru seperti KemenHAM membutuhkan investasi kelembagaan pada fase awal. Investasi itu mencakup penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas SDM, serta jejaring kerja dengan kantor wilayah dan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, kata Iwan, dukungan manajemen harus dinilai dari output dan manfaatnya, bukan hanya dari label anggarannya.

“Pertanyaan ekonominya bukan sekadar berapa persen dukungan manajemen. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anggaran itu menghasilkan layanan HAM yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat kepada warga?” ujar dia.

Ia menambahkan, kritik DPR tetap penting sebagai fungsi pengawasan anggaran. Namun, evaluasi terhadap KemenHAM perlu menggunakan pendekatan berbasis kinerja, bukan hanya membaca komposisi belanja secara administratif. Pendek kata, bagi Iwan, Rieke ‘Oneng’ gagal paham. Ia lalu memaparkan data.

Lihat video: MBG MASUK RADAR EVALUASI: Anggaran Rp85 Triliun yang Belum Terserap!



Kementerian Keuangan di Pagu Anggaran 2026, Dukungan Manajemen (DukMan) sebesar 49 T, dan dukungan program teknis 3 T, Sekretariat Negara (Setneg) anggaran DukMan 2,4 T dan Program teknis 229 M, di Lingkungan Komisi XIII ada Kementerian Imipas juga sama untuk DukMan dianggarkan 10,4 T dan untuk program teknis 2,9 T. Hampir semua data-data kementerian lembaga menunjukkan hal yang sama. Sebagai wakil rakyat, menurut Iwan, sebaiknya Rieke tak asal bunyi (Asbun).

Menurut Iwan, apabila dukungan manajemen diarahkan untuk membangun sistem pengaduan nasional, kanal layanan wilayah, basis data korban, tenaga pemeriksa kasus, serta koordinasi pemulihan, maka pos tersebut tetap memiliki korelasi langsung dengan pelayanan HAM.

“Belanja pegawai memang harus dikendalikan. Tetapi SDM pemeriksa, analis kebijakan, tenaga layanan pengaduan, dan aparatur respons cepat juga bagian dari mesin pelayanan publik. Negara tidak bisa hadir membela korban HAM tanpa perangkat kelembagaan yang bekerja,” urai Iwan.

Lebih lanjut, Dosen Ekonomi ITB Achmad Dahlan ini mendorong KemenHAM agar terus membumikan P5HAM. Perdebatan anggaran tidak boleh membuat berhenti pada dikotomi antara birokrasi dan korban, melainkan bergerak pada efektivitas pelayanan.

“Yang harus dikawal adalah orientasinya. Dukungan manajemen harus menjadi tulang punggung pelayanan HAM. Jika diarahkan dengan benar, pos ini justru bisa memperkuat kehadiran negara bagi warga yang haknya dilanggar,” pungkas Iwan.

mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan koperasi sebagai ujung tombak dalam melakukan transformasi Ekonomi Pancasila yang paling sesuai dengan jiwa dan konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginan kuat untuk melakukan transformasi ekonomi kembali ke Ekonomi Pancasila," ujar Menkop Ferry saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia dan Malam Budaya memperingati Hari Lahir Bung Karno di Pitaloka Sanur, Bali, Jumat malam.

Meski mengusung nilai luhur, Menkop mengakui tantangan di lapangan tidak ringan.

Salah satu hambatan nyata saat ini adalah maraknya gempuran produk impor, mulai dari kain hingga pakaian bekas.

Sebagai solusi konkret, Menkop mendorong Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia berkolaborasi aktif dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) guna membangun ekosistem produksi yang mandiri.

"Saya mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen. Kita harus mampu memproduksi bahan baku secara mandiri melalui badan usaha koperasi," kata Menkop.

Senada dengan Menkop, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar tempat mencari keuntungan finansial belaka.

"Koperasi ini lahir bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memperkuat rakyat. Ini adalah alat perjuangan ideologis untuk membangun kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan bersama," kata Rieke.

Memanfaatkan momentum menyambut Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, Rieke mengingatkan kembali amanat Sang Proklamator pada tahun 1965 bahwa koperasi adalah sekolah gotong royong dan solidaritas. Koperasi harus hadir mengorganisir petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda agar memiliki daya tawar tinggi di tengah dominasi modal besar.

"Target utama kita ke depan adalah memutus ketergantungan terhadap luar negeri. Kita harus mampu memproduksi, mengolah, dan menguasai rantai nilai ekonomi sendiri. Inilah esensi sejati dari semangat 'Berdikari', berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, geliat ekonomi kreatif tersebut disambut baik oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) APPMI Provinsi Bali. Ketua BPD APPMI Bali terpilih, Kadek Wira Dika, berkomitmen penuh untuk membawa wastra tradisional khas Pulau Dewata menembus pasar mode internasional.

“Bali memikul tanggung jawab besar untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya melestarikan dan mengembangkan wastra seperti endek, tenun, dan songket agar semakin mendunia," ungkap Kadek Wira dalam sambutan perdana usai dilantik.

Kadek Wira juga menyampaikan apresiasi kepada Rieke Diah Pitaloka atas fasilitas dan dukungan penuh terhadap pelantikan pengurus baru ini. Ia mengajak seluruh perancang di Bali menjadikan asosiasi ini sebagai wadah produktif.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pemulihan kelistrikan pascabencana di Aceh dan wilayah terdampak di Sumatera Utara (Sumut) serta Sumatera Barat (Sumbar) harus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan keamanan infrastruktur yang rusak. Menurut dia, keselamatan warga dan petugas harus menjadi prioritas utama.

“Pemulihan listrik di wilayah bencana, khususnya Aceh, bukan pekerjaan sederhana dan tidak bisa diselesaikan secara cepat. Keselamatan warga dan petugas harus menjadi prioritas utama,” kata Rieke, Senin (15/12/2025).

Dia mengungkapkan, terdapat tiga jalur transmisi utama di Aceh yang mengalami gangguan serius akibat bencana. Jalur Biren-Arun, Bireun-Peusangan sudah pulih meski mengalami kerusakan berat karena sejumlah tower roboh dan fasa jaringan terputus.

Sedangkan jalur Pangkalan Brandan-Langsa juga terdampak, dengan kondisi tower roboh dan kerusakan pada bagian traverse. Adapun jalur Pangkalan Brandan-Langsa masih dalam tahap pembangunan tower darurat setelah sebelumnya teridentifikasi beberapa tower roboh susulan.

Proses pemulihan di jalur itu terkendala kondisi lapangan yang belum sepenuhnya aman karena banjir belum surut dan masih terdapat lumpur basah di sejumlah titik. Rieke menekankan bahwa perbaikan tower transmisi di tengah kondisi tersebut memiliki risiko tinggi, baik bagi warga maupun petugas di lapangan.

Maka itu, pemulihan kelistrikan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa dan harus mengikuti tahapan teknis yang aman. “Saat ini PLN terus melakukan upaya pemulihan, mulai dari perbaikan jaringan, pemulihan tower, hingga pemasangan tower darurat. Namun langkah-langkah tersebut belum bisa menjamin pemulihan listrik secara menyeluruh dalam waktu dekat,” jelasnya.

Dalam masa penanganan darurat, Rieke mengapresiasi langkah PLN yang telah menyalurkan 48 unit genset ke Banda Aceh dan sejumlah wilayah terdampak untuk menopang operasional fasilitas vital, terutama layanan kesehatan, dengan total daya mencapai 4.254 kVA. Rieke pun menjelaskan distribusi BBM dari Pertamina untuk genset darurat di lokasi tersebar tidak boleh terhambat karena mengingat perannya yang krusial bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Rieke juga menekankan bahwa fase tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana harus dijalankan berdasarkan data lapangan dan kondisi riil masyarakat. Rieke optimistis dengan kebijakan yang terarah dan terukur, pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

“Selain listrik, fasilitas kesehatan dan ketersediaan air minum bersih juga tidak boleh diabaikan. Dukungan penuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membuka kembali jalur logistik, terutama menuju wilayah yang masih terisolasi,” pungkasnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka alias Oneng memprotes pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Ia meminta perhatian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelesaikan persoalan pajak ponpes tersebut.

Dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, Rieke menceritakan Pesantren Al Fath Jalen di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, didatangi petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tidak lama setelah pendirinya, Kiai Yasin, wafat.

"Ini pesantren abangku, Kiai Yasin, yang baru dipanggil pulang oleh Allah SWT beberapa waktu lalu. Belum itu tanah kering, tiba-tiba ada orang dari BPD, nagih pajak. Kang Purbaya, tulung Kang Purbaya," kata Rieke dalam unggahannya, Selasa (19/10).

Politikus PDIP itu menyayangkan tindakan tersebut. Karena menurutnya, pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan seharusnya tidak dikenakan PBB-P2.

Ia merujuk pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang mengatur pengecualian objek pajak bagi lembaga yang melayani kepentingan umum.

"Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan bumi atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan," ujar Rieke mengutip isi pasal tersebut.

Pernyataan Rieke dibenarkan oleh Naili, istri dari almarhum Kiai Yasin. Ia mengaku pesantrennya memang sempat menerima surat tagihan PBB dari Bapenda pada 2024, dan kembali mendapat surat lanjutan pada 2025 yang menyebutkan area pesantren akan diberi garis polisi bila pajak tak dibayar.

"Saya nangis, terus terang. Enggak lama dari itu Abah wafat. Gimana anak saya kalau di-police line, ribuan santri sekolah. Sedangkan itu murni bukan kesengajaan, jadi memang sudah diinformasikan bebas bayar," ujar Naili.

Pesantren Al Fath Jalen saat ini menampung lebih dari 1.000 santri dan beroperasi sepenuhnya sebagai lembaga pendidikan agama.

Kasus ini menimbulkan perhatian publik karena menyangkut pungutan pajak terhadap lembaga non-komersial, yang seharusnya masuk kategori pengecualian.

Adapun dalam Pasal 38 UU HKPD, dijelaskan negara memberikan pengecualian terhadap objek PBB-P2 yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dan tidak bertujuan mencari keuntungan.

"Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan," bunyi ayat (3) huruf b pasal tersebut.

Pengecualian ini mencakup tanah dan bangunan yang dipakai untuk kegiatan keagamaan seperti masjid, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan pondok pesantren.

Selain itu, fasilitas sosial seperti panti asuhan, rumah yatim, atau panti jompo, juga termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

Hal yang sama berlaku bagi fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, atau pesantren non komersial, serta bangunan untuk kegiatan kebudayaan seperti museum dan gedung kesenian yang tidak mencari laba.

Dengan demikian, lembaga-lembaga yang berfungsi melayani masyarakat di bidang keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan tidak termasuk objek PBB-P2, sepanjang penggunaannya benar-benar untuk kepentingan umum dan tidak bersifat komersial.