Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memangkas target operasional Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Penyesuaian tersebut menandai perubahan strategi pemerintah dari mengejar pembentukan koperasi secara masif menuju memastikan koperasi yang telah dibentuk benar-benar beroperasi dan berkelanjutan.

Langkah itu diambil di tengah tantangan implementasi yang dinilai lebih kompleks dibanding pembentukan kelembagaan. Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah telah melaporkan perubahan target tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, implementasi KopDes Merah Putih ke depan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden bahwa sekarang kita fokus mungkin paling banyak di 40.000 titik. Jadi kita akan laksanakan secara bertahap,” kata Ferry dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Perubahan fokus itu terjadi di tengah progres pembangunan yang masih berlangsung. Kementerian Koperasi mencatat sebanyak 13.648 KopDes Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan gerai. Dari jumlah tersebut, 1.061 unit telah resmi diluncurkan dan beroperasi, sedangkan 21.689 unit lainnya masih berada pada tahap pembangunan fisik dan persiapan operasional.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan pemerintah kini mengalihkan fokus dari pembentukan menuju operasionalisasi KopDes Merah Putih. Menurutnya, tantangan utama program saat ini bukan lagi jumlah koperasi yang terbentuk, melainkan memastikan koperasi mampu beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Karena itu, pemerintah menargetkan sedikitnya 40.000 KopDes Merah Putih aktif beroperasi hingga akhir 2026. Kehadiran koperasi tersebut diprioritaskan untuk mengelola gerai sembako, layanan kesehatan dasar, layanan keuangan mikro, serta fasilitas pergudangan dan logistik. KopDes juga diharapkan berperan sebagai offtaker produk lokal desa.

“Sebuah Kopdes dinyatakan telah aktif beroperasi apabila telah memenuhi indikator berupa berjalannya unit usaha secara kontinu dan memberikan dampak ekonomi nyata,” kata Farida kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, dampak tersebut diukur dari penguatan rantai pasok lokal, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kebutuhan barang dan jasa sehari-hari.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan di wilayah perkotaan hingga kebutuhan penguatan kapasitas manajemen koperasi. Karena itu, aspek mitigasi risiko, penyusunan business plan, dan tata kelola usaha dinilai perlu diperkuat agar koperasi dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Target Besar, Kesiapan Dipertanyakan

Pengamat koperasi Rully Indrawan menilai target 40.000 KopDes Merah Putih yang aktif beroperasi hingga akhir 2026 masih cukup besar jika dibandingkan dengan pengalaman pengembangan koperasi di masa lalu. Dia mencontohkan jumlah koperasi unit desa (KUD) yang hanya sekitar 7.000 unit dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih terfokus.

Menurut Rully, pemerintah perlu memastikan kesiapan masing-masing daerah sebelum mengejar target dalam skala besar. Jika hanya sebagian koperasi yang benar-benar siap, pemerintah sebaiknya memfokuskan sumber daya pada unit-unit tersebut sebagai model percontohan.

Dia menilai keberhasilan tahap awal KopDes seharusnya tidak diukur dari jumlah unit yang berdiri, melainkan dari kemampuan membangun partisipasi anggota, kepercayaan masyarakat, dan model bisnis yang terintegrasi dengan ekonomi perdesaan.

Selain itu, Rully menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi agar pengembangan KopDes tidak sekadar menjadi agenda administratif dan mampu menghindari inefisiensi maupun persoalan tata kelola.

“Jadi pemerintah sebaiknya mengajak semua potensi bangsa yang terkait dengan program ini untuk sharing sesuai dengan kompetensinya,” kata Rully kepada Bisnis.

Meski demikian, Rully menilai koperasi tetap memiliki potensi besar sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, selama implementasinya dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Risiko Tata Kelola

Dihubungi terpisah, Pengamat Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai perubahan fokus program KopDes Merah Putih mencerminkan pergeseran orientasi pemerintah dari pembentukan menuju operasionalisasi koperasi. Menurutnya, langkah tersebut juga tidak terlepas dari berbagai pembelajaran program sebelumnya serta keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah.

Meski demikian, Eliza menilai target 40.000 KopDes Merah Putih yang aktif beroperasi hingga akhir 2026 masih tergolong optimistis. Menurutnya, jumlah tersebut hampir setara dengan separuh total desa di Indonesia sehingga membutuhkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan model bisnis yang jauh lebih matang.

Dia mengingatkan pengalaman koperasi unit desa (KUD) pada masa lalu menunjukkan bahwa banyak koperasi tidak mampu bertahan akibat mismanajemen, rendahnya partisipasi anggota, serta ketergantungan pada bantuan pemerintah. Dalam sejumlah kasus, kondisi tersebut bahkan melahirkan koperasi tidak aktif atau “koperasi kertas”.

Menurut Eliza, tantangan terbesar pembangunan koperasi justru berada pada tahap operasional dan tata kelola.

“Agar KopDes berkelanjutan dan menguntungkan ini kan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, model bisnis yang viable [layak], partisipasi aktif anggota, akses pasar, dan tata kelola yang baik,” kata Eliza kepada Bisnis.

Dia menilai pendekatan yang terlalu berorientasi pada kuantitas berisiko menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya publik. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan model pengembangan koperasi dengan karakteristik masing-masing daerah serta menguji efektivitasnya melalui skema pilot project sebelum diperluas secara nasional.

Selain risiko operasional, Eliza juga mengingatkan potensi persoalan tata kelola dan pembiayaan. Risiko tersebut mencakup pembiayaan bermasalah, beban terhadap perbankan Himbara, hingga potensi penyimpangan di tingkat lokal.

“Ada risiko elite capture lokal, pengurus atau tokoh desa menguasai manfaat, korupsi, rendahnya partisipasi anggota, dan konflik sosial, kecemburuan antar kelompok. Kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan pemerintah bisa berkurang karena mengulang pengalaman banyak KUD yang akhirnya ‘mati suri’,” ujarnya.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Eliza menilai pemerintah perlu berinvestasi pada penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan, serta keterlibatan berbagai pihak yang memiliki kompetensi.

Dia juga mendorong agar KopDes diarahkan menjadi koperasi produsen berbasis hilirisasi komoditas desa guna meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun roadmap pengembangan KopDes berbasis hilirisasi untuk periode 2026–2030.

Sebagai tahap awal, Eliza menyarankan implementasi dilakukan melalui pilot project di sekitar 500–1.000 desa atau klaster produksi dengan komoditas unggulan seperti kopi, susu, hortikultura, singkong, rempah-rempah, dan komoditas potensial lainnya.

“Tahap awal pada sisa tahun 2026 harus difokuskan pada pengujian model bisnis, penguatan tata kelola, serta evaluasi yang ketat terhadap aspek ekonomi, kelembagaan, dan keberlanjutan usaha. Model yang terbukti berhasil kemudian dapat direplikasi dan diperluas secara bertahap ke wilayah lain,” tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong pengembangan koperasi berbasis energi terbarukan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi hijau sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Saat membuka Forum Ekonomi Hijau Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran di Jakarta, Rabu, Ferry menyampaikan koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan karena mampu mengelola sumber daya secara produktif, adil, dan berkelanjutan, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam transformasi ekonomi nasional.

“Untuk memperkuat peran tersebut, Kementerian Koperasi mendorong berbagai kegiatan pengembangan koperasi berbasis energi terbarukan, sehingga instrumen kemandirian ekonomi desa itu juga bisa berkembang secara bersamaan,” kata Ferry dikutip dari keterangan pers.

Ia mencontohkan salah satu inisiatif yang tengah dijalankan pemerintah melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam pelaksanaannya, ia menyebut Kementerian Koperasi menemukan masih terdapat sejumlah desa yang belum memiliki akses listrik memadai dan masih bergantung pada generator berbahan bakar solar yang hanya mampu beroperasi selama beberapa jam setiap hari.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ferry mengatakan bahwa Kementerian Koperasi bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) percontohan untuk koperasi desa di Pulau Sembur Laut, Kota Batam.

“Kami berdiskusi dengan PT PLN dan membuat pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 6 megawatt yang kami buat sebagai pilot project di Sembur Laut. Dalam waktu dekat sudah bisa diresmikan menjadi model percontohan,” ujar Ferry.

Ia berharap model tersebut dapat direplikasi di berbagai desa yang hingga kini belum memperoleh akses listrik yang memadai.

Ia meyakini penggunaan energi terbarukan dapat membantu menekan biaya energi yang selama ini menjadi beban masyarakat di wilayah terpencil yang masih mengandalkan bahan bakar solar.

Meski demikian, ia mengakui pengembangan ekonomi hijau di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, koordinasi lintas sektor, hingga kebutuhan pembiayaan yang memadai.

Ferry menambahkan transformasi menuju ekonomi hijau tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah maupun pelaku usaha besar, tetapi juga perlu tumbuh dari tingkat komunitas melalui partisipasi masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengajak mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) meski operasionalnya masih menghadapi berbagai tantangan. Hal itu disampaikan Ferry saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu yang salah satu aspirasinya meminta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diefisienkan dan dievaluasi kembali.

“Memang tidak mudah mengoperasionalkannya, tetapi jangan pesimistis. Rakyat membutuhkan badan usaha dan membutuhkan kebangkitan ekonomi,” kata Ferry di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ferry menjelaskan pembentukan KDMP merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas usaha. Ia mengatakan pelaksanaan program tersebut mencakup sejumlah tahapan, mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga pengoperasian koperasi.

Oleh karena itu, proses implementasi dinilai memerlukan waktu dan penyesuaian sebelum dapat berjalan optimal. Lebih lanjut, Ferry mengatakan pemerintah juga menyesuaikan target pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada tahun ini. Ia menegaskan pengembangan program tersebut akan terus dilanjutkan.

“Tetapi operasionalisasi itu membutuhkan pendekatan yang bersifat kualitatif, harus berdasarkan feasibility study seperti yang disampaikan DPR. Koperasi Desa ini juga harus menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya. Jadi harus ada pendekatan yang kualitatif,” kata Ferry.

Sebelumnya, Ferry memperkirakan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

“Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu. Bangunan fisik selesai, operasionalnya diusahakan. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa,” kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ferry mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis dan mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Selain itu, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan.

“Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, sebanyak 22.000 sedang dalam tahap pembangunan. Kemudian yang sudah selesai pembangunan fisiknya sebanyak 12.530,” katanya.

Ferry menambahkan pemerintah sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kami mendukung program ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum koperasi dibuka sudah dilakukan studi kelayakan bisnisnya? Apakah lokasinya strategis dan memiliki peluang usaha yang jelas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus mengejar target jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tetapi juga memastikan koperasi yang dibentuk memiliki model bisnis yang jelas dan mampu beroperasi berkelanjutan.

Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi di Jakarta, Kamis, Darmadi mengatakan, pihaknya mendukung penuh Program KDKMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan.

Namun, menurut dia, keberhasilan program tersebut tidak boleh hanya diukur dari banyaknya koperasi yang berhasil dibentuk.

"Kami mendukung program ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah sebelum koperasi dibuka sudah dilakukan studi kelayakan bisnisnya? Apakah lokasinya strategis dan memiliki peluang usaha yang jelas?" kata Darmadi.

Ia mengungkapkan, pihaknya menerima sejumlah laporan terkait lokasi koperasi yang dinilai kurang layak. Bahkan, terdapat koperasi yang berada di lokasi sepi aktivitas ekonomi atau berdekatan dengan koperasi lain yang memiliki usaha serupa.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Kalau ini dijalankan terus tanpa verifikasi dan validasi yang kuat, saya khawatir ke depan banyak KDKMP yang mangkrak, karena koperasi tetap harus berjalan dengan prinsip bisnis yang sehat," ujarnya.

Menurut dia, keberhasilan koperasi tidak cukup ditandai dengan berdirinya lembaga koperasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menggerakkan perekonomian desa secara berkelanjutan.

Darmadi meminta Kementerian Koperasi memastikan seluruh program yang diusulkan untuk 2027 memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah telah menyiapkan model bisnis dan modul pelatihan bagi Koperasi Merah Putih untuk memastikan koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Ferry mengatakan Kementerian Koperasi mendapat mandat melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk menyusun desain model bisnis sekaligus materi pelatihan bagi pengelola koperasi.

Menurut dia, penyusunan model bisnis tersebut didasarkan pada kajian kelayakan usaha agar operasional koperasi dapat berjalan sesuai dengan potensi ekonomi di masing-masing daerah.

"Kami sudah membuatkan desainnya, ada feasibility study-nya, tetapi sekali lagi ini akan kita implementasikan pada tahap operasionalisasinya," ujarnya.

Pemerintah terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah, setelah sebelumnya meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal implementasi program tersebut.

Pemerintah juga berencana meresmikan operasional koperasi secara bertahap dengan target hingga 40 ribu unit dapat beroperasi pada akhir 2026.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono memperkirakan sekitar 40 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat mulai beroperasi hingga akhir 2026 seiring percepatan pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

"Sampai dengan tahun ini, saya perkirakan semua bangunan fisik yang sudah selesai maksimal 40 ribu. Bangunan fisik selesai, operasionalnya diusahakan. Saya rasa sampai akhir tahun ini bisa," kata Ferry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Ferry mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan yang realistis dan mengedepankan aspek kualitas dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih.

Ia menyebut hingga saat ini sebanyak 12.533 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Selain itu, 22.737 unit koperasi masih dalam tahap pembangunan.

"Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan. Kemudian yang sudah selesai pembangunan fisiknya 12.530," kata dia.

Ferry menambahkan pemerintah sebelumnya telah meluncurkan operasionalisasi 1.061 Koperasi Merah Putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden, Koperasi Merah Putih akan memiliki sejumlah fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Fungsi pertama, kata Ferry, yakni menjadi sarana penyaluran dan penjualan barang-barang bersubsidi serta kebutuhan pokok masyarakat.

Selain itu, koperasi tersebut diharapkan dapat berperan sebagai offtaker yang menyerap berbagai hasil produksi masyarakat, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kerajinan.

Fungsi lainnya adalah menjadi instrumen pemerintah paling dekat dengan masyarakat dalam menyalurkan berbagai program bantuan secara lebih tepat sasaran kepada penerima manfaat.

Dalam operasionalnya, Ferry mengatakan Koperasi Merah Putih akan dilengkapi sejumlah unit usaha, seperti gerai penjualan kebutuhan pokok, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan, serta dukungan logistik.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,34 triliun untuk tahun anggaran 2027 guna mendukung operasional dan pengembangan koperasi, terutama percepatan program 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 542,89 miliar berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Nomor S228/MK.03/2026 dan Nomor B385/D9.PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp 1,34 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran setelah usulan tambahan akan menjadi Rp 1,88 triliun," kata Ferry.

Ia berharap Komisi VI DPR dapat mendukung usulan tersebut mengingat besarnya tantangan dan luasnya cakupan program yang diamanatkan kepada Kementerian Koperasi.

Menurut Ferry, tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk mendukung program kerja prioritas nasional pada lebih dari 80 ribu Kopdes Merah Putih yang telah berbadan hukum.

"Kami menyadari bahwa pagu indikatif yang ditetapkan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan Kementerian Koperasi dalam menjalankan seluruh amanat program, khususnya untuk mendukung percepatan operasionalisasi 80 ribu Kopdes Merah Putih dan pengembangan koperasi secara nasional," ujarnya.

Ferry menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk dua agenda besar, yakni operasionalisasi organisasi serta penguatan dan pengembangan koperasi.

Untuk operasionalisasi organisasi, anggaran tambahan akan digunakan untuk penguatan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pusat serta daerah, pengembangan sumber daya manusia, komunikasi publik dan kehumasan, penguatan infrastruktur, regulasi perkoperasian, hingga pengawasan internal.

Selain itu, pemerintah juga mengusulkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi program Kopdes Merah Putih.

Sementara itu, penguatan dan pengembangan koperasi mencakup dukungan terhadap program prioritas nasional dan arahan Presiden, peningkatan kapasitas usaha koperasi, penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, peningkatan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia koperasi, serta peningkatan fungsi pengawasan koperasi.

Berdasarkan rinciannya, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi mengusulkan tambahan anggaran terbesar, yakni Rp 277,4 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk fasilitasi pemetaan potensi usaha, pendampingan produksi, penguatan kemitraan koperasi, serta pengembangan jaringan usaha berbasis klaster.

Selanjutnya, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing mengusulkan tambahan Rp 267,04 miliar untuk pengembangan kewirausahaan koperasi, peningkatan kompetensi pejabat fungsional pengawas koperasi, layanan penyuluhan, serta penguatan permodalan dan pembiayaan koperasi.

Adapun Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi mengusulkan tambahan Rp 234,49 miliar untuk layanan badan hukum koperasi, pendampingan restrukturisasi koperasi, fasilitasi digitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penguatan regulasi perkoperasian.

Sebelumnya, pagu indikatif Kementerian Koperasi tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 542,89 miliar, yang terdiri atas anggaran rupiah murni sebesar Rp 316,85 miliar dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi sebesar Rp 226,04 miliar.

mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen

Denpasar (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan koperasi sebagai ujung tombak dalam melakukan transformasi Ekonomi Pancasila yang paling sesuai dengan jiwa dan konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 33.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginan kuat untuk melakukan transformasi ekonomi kembali ke Ekonomi Pancasila," ujar Menkop Ferry saat memberikan sambutan pada acara Peluncuran Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia dan Malam Budaya memperingati Hari Lahir Bung Karno di Pitaloka Sanur, Bali, Jumat malam.

Meski mengusung nilai luhur, Menkop mengakui tantangan di lapangan tidak ringan.

Salah satu hambatan nyata saat ini adalah maraknya gempuran produk impor, mulai dari kain hingga pakaian bekas.

Sebagai solusi konkret, Menkop mendorong Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia berkolaborasi aktif dengan Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) guna membangun ekosistem produksi yang mandiri.

"Saya mendorong Koperasi Laskar Juang untuk menginisiasi pembukaan lahan perkebunan kapas sendiri, pabrik tekstil, hingga garmen. Kita harus mampu memproduksi bahan baku secara mandiri melalui badan usaha koperasi," kata Menkop.

Senada dengan Menkop, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua Koperasi Nasional Laskar Juang Indonesia Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa koperasi bukan sekadar tempat mencari keuntungan finansial belaka.

"Koperasi ini lahir bukan untuk memperkaya segelintir orang, melainkan untuk memperkuat rakyat. Ini adalah alat perjuangan ideologis untuk membangun kedaulatan ekonomi yang bertumpu pada kepemilikan bersama," kata Rieke.

Memanfaatkan momentum menyambut Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni, Rieke mengingatkan kembali amanat Sang Proklamator pada tahun 1965 bahwa koperasi adalah sekolah gotong royong dan solidaritas. Koperasi harus hadir mengorganisir petani, nelayan, UMKM, hingga generasi muda agar memiliki daya tawar tinggi di tengah dominasi modal besar.

"Target utama kita ke depan adalah memutus ketergantungan terhadap luar negeri. Kita harus mampu memproduksi, mengolah, dan menguasai rantai nilai ekonomi sendiri. Inilah esensi sejati dari semangat 'Berdikari', berdiri di atas kaki sendiri," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, geliat ekonomi kreatif tersebut disambut baik oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) APPMI Provinsi Bali. Ketua BPD APPMI Bali terpilih, Kadek Wira Dika, berkomitmen penuh untuk membawa wastra tradisional khas Pulau Dewata menembus pasar mode internasional.

“Bali memikul tanggung jawab besar untuk mengangkat kearifan lokal, khususnya melestarikan dan mengembangkan wastra seperti endek, tenun, dan songket agar semakin mendunia," ungkap Kadek Wira dalam sambutan perdana usai dilantik.

Kadek Wira juga menyampaikan apresiasi kepada Rieke Diah Pitaloka atas fasilitas dan dukungan penuh terhadap pelantikan pengurus baru ini. Ia mengajak seluruh perancang di Bali menjadikan asosiasi ini sebagai wadah produktif.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, laporan, dan unggahan masyarakat di media sosial terkait lokasi serta kondisi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di sejumlah daerah. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan, seluruh informasi yang disampaikan masyarakat, baik melalui kanal resmi maupun media sosial, menjadi perhatian penting bagi Kementerian Koperasi dalam melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program KDKMP.

“Kami sangat mengapresiasi setiap unggahan, laporan, dan masukan dari masyarakat. Ini bentuk perhatian besar yang sangat kami hargai dan menjadi bahan penting untuk perbaikan KDKMP ke depan," ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ferry juga mengajak masyarakat untuk terus mencermati pelaksanaan program KDKMP di lapangan, termasuk aspek lokasi, kondisi, serta tata kelola pelaksanaannya. Menurut dia, keterlibatan publik sangat penting agar kerja sama antara kementerian/lembaga, Agrinas, KDKMP, dan masyarakat dapat berjalan semakin baik.

“Bantuan informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti. Kemenkop segera melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap berbagai hal yang perlu diperbaiki,” tegas Ferry.

Ferry menambahkan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program KDKMP. Dia berharap program strategis tersebut dapat terus disempurnakan agar benar-benar memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas perhatian masyarakat. Inilah bentuk kepedulian publik yang kami harapkan. Kami juga memohon dukungan agar program ini dapat terus disempurnakan dalam pelaksanaannya ke depan," kata Ferry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mendorong Koperasi Produsen Sekunder Tebu Rakyat (KPSTR) memperkuat posisi tawar dalam industri gula nasional. Hal tersebut disampaikan Ferry saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPSTR Kabupaten Malang Tahun Buku 2025 yang digelar di Yogyakarta.

“Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah kepemilikan saham koperasi di pabrik-pabrik gula yang berada di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali I,” ucap Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

KPSTR memiliki peran strategis dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui penguatan sektor pergulaan rakyat.

“KPSTR tidak hanya menjadi wadah kelembagaan bagi petani tebu, tetapi juga mendorong terciptanya sistem usaha yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan,” kata Ferry.

Selain itu, penguatan KPSTR juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani gula. Melalui tata kelola usaha yang profesional dan berbasis anggota, petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga menjadi bagian dari pemilik usaha yang menikmati nilai tambah dari seluruh rantai produksi.

“Dengan demikian, koperasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi petani sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan,” ucap Ferry.

Menjawab tantangan permodalan, Menkop meminta LPDB Koperasi merancang skema pembiayaan yang lebih adaptif dan inovatif, tidak hanya dari sisi margin atau bunga yang lebih kompetitif, tetapi juga pola pembiayaan yang mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan ekosistem bisnis tebu yang dinamis.

Ia berharap jaminan untuk pengembangan usaha koperasi tidak harus terpaku pada sertifikat tanah, melainkan dapat menggunakan aset lain seperti tebu rakyat.

Menkop berharap kesuksesan kolaborasi antara KPSTR Malang dan PT Rajawali I dapat menjadi model atau “kloning” bagi daerah lain di Indonesia. Dengan penguatan ekosistem tersebut, ia optimistis koperasi akan kembali menjadi sokoguru perekonomian nasional yang mampu menghadapi tantangan global.

Direktur Utama PT Rajawali I Danianto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara perusahaan dan KPSTR Kabupaten Malang.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Koperasi dan Ketua KPSTR. Alhamdulillah tadi sudah banyak diskusi berkaitan dengan PT Rajawali I beserta jajaran yang hadir,” ujar Danianto.

Ketua Umum Pengurus KPSTR Kabupaten Malang Hamim Kholili menegaskan komitmennya menjaga eksistensi koperasi di tengah dinamika industri gula nasional.

Hamim menekankan kekuatan utama KPSTR terletak pada loyalitas para anggotanya yang berasal dari kalangan petani tebu rakyat.

Ia mengapresiasi seruan Menkop yang mendorong koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga memiliki andil kepemilikan saham di pabrik gula milik negara, yakni PTPN dan PT Rajawali I.

Menurut dia, tanpa keterlibatan aktif dan kepemilikan strategis, posisi petani tebu akan rentan tergeser oleh kekuatan industri besar.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan penerbitan instruksi presiden (inpres) tentang operasional koperasi desa/kelurahan (Kopdes) merah putih menjelang peluncuran tahap awal koperasi tersebut pada bulan ini.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono, ditemui setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu, mengatakan rancangan inpres tersebut saat ini berada di Kementerian Sekretariat Negara untuk proses lebih lanjut.

Menurut dia, inpres operasionalisasi kopdes merah putih akan melibatkan banyak kementerian dan lembaga, seperti halnya Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan fisik koperasi.

Ia mengatakan inpres tersebut nantinya akan mengatur berbagai aspek operasional koperasi, mulai dari model bisnis, rekrutmen sumber daya manusia (SDM), hingga sistem informasi manajemen.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi proses penerbitan instruksi presiden tentang operasionalisasi koperasi desa/kelurahan merah putih ini akan diterbitkan," katanya.

Pemerintah menargetkan inpres tersebut dapat terbit sebelum peresmian operasional tahap awal kopdes merah putih pada 16 Mei 2026 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Ferry mengatakan sebanyak 1.061 kopdes merah putih di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah siap beroperasi dan akan diresmikan secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyiapkan regulasi operasional, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fisik kopdes merah putih di berbagai daerah.

Menurut Ferry, hingga saat ini terdapat 37.327 titik kopdes merah putih yang telah dan sedang dibangun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.927 koperasi telah rampung 100 persen beserta gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya.

Ia menambahkan Presiden Prabowo meminta agar sekitar 30 ribu kopdes merah putih dapat beroperasi pada Juli 2026.

"Bapak Presiden ingin supaya 30 ribuan bangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapan koperasi desa/kelurahan merah putih ini siap untuk operasional," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Banyumas (ANTARA) - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono bersama Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengecek kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjelang peresmian secara nasional pada 16 Mei 2026.

Pengecekan dan peninjauan tersebut dilakukan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Rabu, dan diikuti secara daring oleh KDKMP dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek teknis, sarana pendukung, serta kesiapan sumber daya manusia di lokasi percontohan tersebut telah sesuai dengan target pemerintah sebelum diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pengecekan itu Menkop bersama Wakil Panglima TNI berkesempatan mendengarkan paparan dari Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0701/Banyumas, Dandim 0705/Magelang, dan Dandim 0708/Purworejo terkait kesiapan operasional KDKMP di wilayah masing-masing.

Setelah mendengarkan paparan, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat dan pemetaan kebutuhan masyarakat agar keberadaan koperasi benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.

"Yakinkan dulu jumlah masyarakat yang akan dilayani. Petakan kembali titik-titik yang jumlah warganya cukup banyak, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa optimal," katanya.

Ia juga meminta seluruh perangkat pendukung, termasuk gerai pelayanan, gudang, serta infrastruktur digital yang akan menunjang operasional koperasi, dipastikan telah siap digunakan.

Selain itu, dia memberi perhatian khusus terhadap kesiapan jaringan internet yang akan menjadi salah satu penopang utama sistem pelayanan koperasi berbasis digital.

"Yakinkan lagi item dan jumlah isian di setiap titik. Besok ada rencana uji coba akses internet, tolong dimanfaatkan dengan baik agar semuanya benar-benar siap," kata Tandyo.

Sementara itu, Menkop Ferry Juliantono mengatakan persiapan menjelang peluncuran nasional KDKMP terus dipercepat agar koperasi yang diresmikan Presiden benar-benar siap beroperasi dan dapat langsung melayani masyarakat.

Menurut dia, peluncuran pada 16 Mei mendatang bukan sekadar seremoni, melainkan peresmian koperasi yang telah memiliki kesiapan bangunan fisik, gudang, gerai, perlengkapan, barang dagangan, hingga sumber daya manusia.

"Rencana launching (peluncuran) 16 Mei oleh Bapak Presiden adalah launching Koperasi Desa Merah Putih yang siap operasional, artinya kesiapan bangunan fisik, gudang, gerai, alat kelengkapan, barang dagangan, termasuk sumber daya manusia, semuanya siap meskipun belum sempurna," katanya.

Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan BUMN yang dinilai telah bekerja cepat dalam menyiapkan Banyumas sebagai salah satu lokasi percontohan nasional.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok koperasi desa.

"Kita harus memberikan prioritas untuk mendampingi produk UMKM, mengkurasi, menginkubasi, bahkan kalau perlu membiayai supaya produk-produknya benar-benar berkualitas, berkelanjutan, dan layak dijual di koperasi desa Merah Putih," katanya.

Menkop Ferry mengharapkan keberadaan KDKMP menjadi model badan usaha milik masyarakat desa/kelurahan yang dikelola secara modern, profesional, dan mampu memberi manfaat ekonomi secara langsung bagi anggota maupun masyarakat luas.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Program Kopdes Merah Putih saat ini telah memasuki tahap operasionalisasi setelah pembentukan badan hukum, pembangunan fisik, gerai dan pergudangan

Jaka (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah segera meluncurkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih secara bertahap, diawali dengan 1.061 koperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Saat meninjau Koperasi Merah Putih Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa, Ferry mengatakan Program Kopdes Merah Putih saat ini telah memasuki tahap operasionalisasi setelah pembentukan badan hukum, pembangunan fisik, gerai dan pergudangan.

“Kita sudah berhasil membentuk badan hukum koperasi melalui musyawarah desa khusus dan kemudian masuk pembangunan fisik, gerai dan pergudangan, dan sekarang kita memasuki tahap operasional,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Menkop meninjau perkembangan Kopdes Merah Putih di sejumlah titik di Jawa Timur dan Jawa Tengah bersama Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Bupati Blora Arief Rohman.

Peninjauan juga dihadiri Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita yang turut melakukan koordinasi dengan sejumlah Komandan Distrik Militer (Dandim) terkait kesiapan operasional koperasi.

Menurut Menkop, tahap operasionalisasi Kopdes Merah Putih bukan pekerjaan ringan sehingga membutuhkan persatuan dan kekompakan seluruh pihak.

Ia menegaskan pemerintah ingin membangun ekonomi masyarakat desa melalui koperasi dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas lembaga.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita meminta seluruh pihak terus melakukan evaluasi dan bergotong royong agar pelaksanaan operasional koperasi dapat berjalan efektif.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan pemerintah daerah setempat siap mendukung dan melaksanakan program nasional tersebut melalui koordinasi lintas pihak di daerah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026