JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada sebanyak 27 juta keluarga tinggal rumah tak layak huni dengan kondisi yang memprihatinkan.

Maka dari itu Pemerintah menilai kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia masih sangat besar.

Sehingga perlu dorongan kepemilikan rumah salah satunya melalui program prioritas yaitu 3 juta rumah.

“Ada 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni berarti tempat kumuh, gubuk-gubuk, tempat tidak ada air tidak ada listrik dan sebagainya-sebagainya,” dalam acara Dukungan Program Prioritas Presiden 3 Juta Rumah di Cikarang, Jawa Barat pada Minggu (8/3/2026).

Hashim mengatakan, kesenjangan antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan hunian dan ketersediaan suplai rumah layak huni atau backlog masih sangat besar.

Berdasarkan, hal tersebut yang mendorong pemerintah untuk mempercepat program 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, pembangunan perumahan juga dapat memberi dampak multiplier efek bagi sektor industri lainnya.

Menurutnya, kontribusi sektor perumahan menyumbang sekitar 2 persen dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Jika program perumahan dapat dilakukan maka dapat meningkatkan perekonomian secara keseluruhan.

“Kita sudah perkirakan kalau nanti semua jalan sesuai dengan keinginan kita 3 juta rumah apartemen kalau bisa tiap tahun, ini kita bisa dapat 1,5 sampai 2 persen. Kalau sekarang pemerintah 5,3 persen, dari perumahan kita bisa dapat sampai 7 persen,” ungkapnya.

Untuk merealisasikannya, Pemerintah baru saja menggandeng Lippo Group untuk membangun 140 unit hunian vertikal di lahan hibah seluas 30 hektar di kawasan Cikarang, Jawa Barat.

Selain proyek di lahan 30 hektar tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan hunian rakyat di lokasi lain.

Salah satunya di kawasan Depok dengan potensi lahan sekitar 45 hektar yang sedang dalam tahap koordinasi dengan pemerintah daerah.

Adapun lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi termasuk Radio Republik Indonesia, dan 41 hektar lahan milik Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat.

Ia mengatakan percepatan pembangunan hunian rakyat membutuhkan kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, serta sektor swasta agar target program perumahan dapat tercapai.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BANDUNG - Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menggulirkan program pembangunan 30 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu) di berbagai daerah se-Jawa Barat selama bulan Ramadan 2026. Program ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan program ini melalui jajaran kepolisian kewilayahan, termasuk Polresta Bandung, sebagai bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono melaksanakan pengecekan langsung rumah yang akan dibangun di Kampung Pasirsari Lebak, Desa Patrolsari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Senin (23/2/2026). Rumah tersebut merupakan milik Enda (75), yang selama ini tinggal di hunian dengan kondisi memprihatinkan dan tidak layak huni. Pengecekan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi, kelengkapan administrasi, serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolresta Bandung juga meninjau dua rumah warga lainnya yang sebelumnya telah selesai dibangun melalui program rutilahu, yakni milik Enjang (43) dan Imas Tuti (39). Peninjauan lapangan ini bertujuan memastikan kualitas pembangunan serta melihat secara langsung dampak positif bantuan terhadap penerima manfaat.

Sepanjang tahun 2026, Polresta Bandung tercatat telah membangun tiga unit rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di wilayah hukumnya sebagai wujud konsistensi dalam mendukung program kemanusiaan.

Aldi Subartono menjelaskan bahwa program Rutilahu ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan Kapolda Jawa Barat yang selaras dengan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia serta kebijakan Kapolri dalam memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Disebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat 30 unit Rutilahu yang ditargetkan dibangun di wilayah Jawa Barat selama Ramadan 2026.

Untuk wilayah Kabupaten Bandung, proses pengecekan lapangan telah dilakukan dan pembangunan segera direalisasikan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong dan memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi meningkatkan kualitas hidup keluarga.

“Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat kurang mampu sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang dan semakin mempererat kedekatan Polri dengan masyarakat,” sebutnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan 400 ribu rumah tak layak huni akan direnovasi pada 2026.

Pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan tahun ini sudah ada 45 ribu rumah tidak layak huni yang telah direnovasi.

"PresidenPrabowo itu luar biasa, tahun ini hanya 45 ribu anggaran APBN untuk merenovasi rumah yang tidak layak huni. Tapi, tahun depan menjadi 400 ribu, naiknya besar sekali, itu membuktikan PresidenPrabowo sangat pro rakyat," ujar Ara usai menghadiri Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Melawan Rentenir, di Auditorium Universitas Udayana (Unud) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Senin (24/11) sore.

Seiring dengan peningkatan target tersebut, Kementerian PKP memperoleh alokasi anggaran sebesarRp10,89 triliun tahun depan. Angka itu meningkat lebih dari dua kali lipat atau 106,57 persen dibandingkan pagu 2025.

"Tahun depan anggaran kita meningkat 100 persen. Iya anggaran kementerian kami dinaikkan oleh Presiden Prabowo dan DPR 100 persen," ujarnya.

Di Indonesia, sambung Ara, ada 26,9 juta orang yang memiliki rumah layak huni. Selain itu, masih ada 9,9 juta orang Indonesia yang tidak punya rumah.

"Untuk yang tidak punya rumah ada 9,9 juta. Programnya namanya rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," ujarnya.

Adapun target program FLPP tahun depan sebanyak 350 ribu rumah. Angka itu sama dengan tahun ini.

Bisnis.com, BATAM — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Kepulauan Riau menuntaskan 80% progres pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bintan hingga pertengahan November 2025. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Kepala Dinas Perkim Kepulauan Riau (Kepri) Said Nursyahdu mengatakan bahwa tahun ini, Pemprov Kepri merehabilitasi 40 unit rumah yang tersebar di delapan desa dan dua kelurahan di wilayah tersebut.

"Program ini didanai APBD Kepri 2025 dan menjadi program strategis untuk mendukung implementasi Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo," ujar Said, Sabtu (15/11/2025).

Spesifikasi bangunan RTLH meliputi ukuran 5x4 meter, atap spandek, lantai semen acian, jendela aluminium, serta pintu kayu. Rumah juga dilengkapi partisi dalam sebagai ruang kamar.

Material dinding disesuaikan lokasi, di mana batako untuk rumah di darat, sementara hunian pesisir menggunakan Glass Reinforced Concret karena kebutuhan anggaran yang lebih besar pada struktur tiang.

Said mengungkapkan bahwa beberapa unit harus dibangun ulang total karena kondisi bangunan lama sudah sangat tidak layak. Dia juga menegaskan bahwa bantuan RTLH bersifat stimulan.

"Pemerintah memberikan pokok bangunan. Untuk kamar mandi atau dapur, penerima melanjutkan sendiri," jelasnya.

Selain Bintan, pembangunan RTLH 2025 juga berjalan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang. Program ini berlangsung sejak Oktober 2025 dan ditargetkan rampung pada pekan ketiga Desember 2025.

Dengan percepatan ini, Pemprov Kepri menegaskan komitmennya mendorong peningkatan kualitas permukiman serta memperkuat akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh wilayah kepulauan. (239)

IDXChannel- Presiden Prabowo Subianto menyetujui peningkatan bantuan renovasi 400 ribu rumah tak layak huni menjadi layak huni pada 2026 mendatang.

Diketahui, pemerintah telah mempunyai program renovasi rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 45 ribu rumah tahun ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait usai melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

"Tahun depan, Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali," kata Ara sapaan akrabnya.

Pada kesempatan itu, Ara mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi memberikan dampak ekonomi yang luas. Setiap unit rumah subsidi rata-rata melibatkan lima tenaga kerja langsung.

"Jadi sudah kami sampaikan juga, rumah subsidi itu dikerjakan rata-rata 5 orang, jadi kalau 350 ribu itu, artinya 5 x 350 ribu, ada sekitar 1.650.000 orang yang bekerja. Nah itu efeknya besar," ujarnya.

Ara menambahkan, pembangunan perumahan juga menggerakkan sektor ekonomi lainnya, mulai dari ibu-ibu yang membuka warung di sekitar proyek, pedagang pasar, hingga toko material bangunan yang menyediakan kebutuhan seperti semen, pasir, kaca, keramik, dan cat.

"Tentu itu tidak ada rumah subsidi yang tidak ada, ibu-ibu yang jualan warungnya. Ibu-ibu pasti buat buruhnya, tenaga kerjanya, tukangnya, beli beras, beli telur, beli tahu tempe, dari pasar itu menggerakkan ekonomi, apakah dari peternak maupun petani," kata Ara.

"Kemudian rumah subsidi juga proyeknya, pasti itu ada truk yang membawa barang dari toko material. Karena tidak mungkin tiba-tiba datang, toko material juga berisi barang industri, ada semen, ada pasir, ada kaca, ada keramik, ada cat, ada segala macam. Itu menggerakkan ekonomi," tuturnya.

Ara menjelaskan, kebijakan pemerintah di sektor perumahan berjalan dalam dua arah utama. Pertama, intervensi negara untuk rakyat yang belum punya rumah melalui program rumah subsidi. Kedua, bantuan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah tapi tidak layak huni melalui program BSPS.

"Jadi dua hal tadi ya, untuk rakyat yang tidak punya rumah, intervensi negara melalui rumah subsidi. Kemudian untuk yang punya rumah tapi tidak layak huni, melalui program BSPS yang ditingkatkan tahun ini 45 ribu, tahun depan 400 ribu," ujar dia.

(kunthi fahmar sandy)