Posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,1 triliun dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,1 triliun, atau 23,3 persen dari total outstanding

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan peningkatan kepemilikan nonresiden (asing) terhadap Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi Rp238,09 triliun memberikan dampak positif terhadap penguatan nilai tukar rupiah.

“Posisi SRBI pada 15 Juni 2026 tercatat sebesar Rp1.021,1 triliun dengan kepemilikan nonresiden yang meningkat menjadi Rp238,1 triliun, atau 23,3 persen dari total outstanding, sehingga turut mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ucap Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Rabu (17/6) tercatat sebesar Rp17.730 per dolar AS, atau menguat 0,76 persen point-to-point (ptp) dibandingkan dengan level akhir Mei 2026.

Peningkatan jumlah kepemilikan SRBI serta penguatan kurs rupiah tersebut, lanjut dia, dipengaruhi oleh respons kebijakan stabilisasi yang dilakukan pihaknya untuk meredam dampak dari tingginya ketidakpastian global serta besarnya permintaan valuta asing korporasi di dalam negeri.

Sejumlah kebijakan tersebut antara lain kenaikan suku bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Menurut pengumuman hasil lelang SRBI pada 17 Juni, Rate Rata-rata Tertimbang Pemenang (Weighted Average Accepted Rate) atau suku bunga final yang dibayarkan oleh BI kepada para pemenang lelang nantinya ditetapkan sebesar 7,12 persen untuk tenor 6 bulan, 7,33 persen untuk tenor 9 bulan, dan 7,59 persen untuk tenor 12 bulan.

Perry menyatakan, pihaknya juga meningkatkan intensitas intervensi terhadap arus valuta asing, baik melalui intervensi di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore) maupun transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

Ia mengatakan, BI juga memberikan insentif penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen agar semakin meningkatkan daya tarik bagi investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor.

Selain itu, bank sentral Indonesia tersebut turut memperluas instrumen operasi moneter valuta asing dengan instrumen spot dan swap dalam valuta offshore Chinese Renminbi (CNH) atau yuan terhadap rupiah, sejalan dengan semakin luasnya penggunaan mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” imbuh Perry.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen pada Selasa (9/6). Keputusan ini diambil imbas rupiah yang terus terdepresiasi hingga tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS.

Begitu juga dengan suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.

Di samping kenaikan BI-Rate menjadi 5,5 persen, Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing sebagai berikut:

Pertama, menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk semakin meningkatkan imbal hasil bagi masuknya investasi portofolio asing. Kenaikan struktur suku bunga SRBI dimaksud dilakukan sesuai mekanisme pasar dan untuk menjadikan investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif dengan negara lain.

Kedua, memberi insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen untuk semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Sebagaimana diketahui, selama ini Bank Indonesia memberikan fasilitas swap lindung nilai bagi masuknya investasi asing melalui bank-bank di Indonesia yang kemudian meneruskan kepada Bank Indonesia. Sementara itu, penentuan tingkat swap yang reguler (reguler swap) tetap terus diberikan Bank Indonesia sesuai mekanisme pasar yang berlaku.

Ketiga, membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan sasaran agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap double digit (di atas 10%). Perluasan fasilitas repo ini akan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter dibandingkan dengan mekanisme lain, termasuk melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang selama ini ditempuh Bank Indonesia.

Keempat, meningkatkan intensitas operasi moneter baik Rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Penguatan operasi moneter Rupiah ditempuh dengan pembukaan lelang SRBI dua kali seminggu. Sementara itu, penguatan operasi moneter valuta asing terus dilakukan dengan meningkatkan intensitas intervensi baik melalui transaksi spot dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah," pungkas Perry.

Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5 persen pada Selasa (9/6). Keputusan ini diambil imbas rupiah yang terus terdepresiasi hingga tembus di atas Rp18 ribu per dolar AS.

Begitu juga dengan suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,5 persen dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis.

Di samping kenaikan BI-Rate menjadi 5,5 persen, Bank Indonesia juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter bagi masuknya aliran investasi asing sebagai berikut:

Pertama, menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan untuk semakin meningkatkan imbal hasil bagi masuknya investasi portofolio asing. Kenaikan struktur suku bunga SRBI dimaksud dilakukan sesuai mekanisme pasar dan untuk menjadikan investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif dengan negara lain.

Kedua, memberi insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing sebesar 10 persen untuk semakin meningkatkan daya tarik masuknya investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Sebagaimana diketahui, selama ini Bank Indonesia memberikan fasilitas swap lindung nilai bagi masuknya investasi asing melalui bank-bank di Indonesia yang kemudian meneruskan kepada Bank Indonesia. Sementara itu, penentuan tingkat swap yang reguler (reguler swap) tetap terus diberikan Bank Indonesia sesuai mekanisme pasar yang berlaku.

Ketiga, membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan guna memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan sasaran agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap double digit (di atas 10%). Perluasan fasilitas repo ini akan menjadi instrumen utama dalam pengelolaan likuiditas moneter dibandingkan dengan mekanisme lain, termasuk melalui pembelian SBN dari pasar sekunder yang selama ini ditempuh Bank Indonesia.

Keempat, meningkatkan intensitas operasi moneter baik Rupiah maupun valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Penguatan operasi moneter Rupiah ditempuh dengan pembukaan lelang SRBI dua kali seminggu. Sementara itu, penguatan operasi moneter valuta asing terus dilakukan dengan meningkatkan intensitas intervensi baik melalui transaksi spot dan DNDF di pasar domestik maupun transaksi NDF di pasar luar negeri.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah," pungkas Perry.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya risiko global dinilai mulai memberi tantangan baru bagi sektor perbankan. Permata Bank memperkirakan peluang kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate masih terbuka pada semester I 2026.

Head of Macroeconomic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman mengatakan, pelemahan rupiah yang telah menembus lebih dari 4 persen secara year-to-date menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang kenaikan BI Rate.

“Kami melihat peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada semester I cukup terbuka, kemungkinan pada Mei atau Juni, sehingga BI Rate dapat naik menjadi 5 persen,” kata Faisal dalam Virtual Media Briefing PIER Economic Review Kuartal I 2026, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, tekanan terhadap rupiah saat ini dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, mulai dari konflik Timur Tengah, tingginya harga minyak dunia, hingga arus modal asing yang keluar dari pasar keuangan domestik.

Permata menilai kenaikan BI Rate nantinya dapat berdampak terhadap sektor perbankan, terutama permintaan kredit masyarakat dan dunia usaha.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kondisi permintaan kredit saat ini sebenarnya masih relatif lemah meskipun likuiditas perbankan secara umum masih memadai.

“Salah satu penopang utama pertumbuhan kredit saat ini adalah kredit investasi. Sementara kredit modal kerja, kredit korporasi, komersial, maupun konsumsi masih relatif terbatas,” ujar Josua.

Menurut dia, perlambatan mulai terlihat pada kredit konsumsi seiring tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Fenomena downtrading membuat masyarakat mulai menahan pembelian barang tahan lama seperti kendaraan baru.

Josua mengatakan aktivitas ekonomi tetap menjadi faktor utama yang menentukan pertumbuhan kredit perbankan.

“Kalau aktivitas ekonomi membaik, konsumsi masyarakat solid, dan permintaan modal kerja meningkat, maka permintaan kredit juga otomatis akan meningkat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia sampai dengan 20 Februari 2026 sebesar Rp18,42 triliun.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Purbaya memaparkan bahwa akumulasi net inflow sampai dengan akhir pekan lalu di antaranya mencakup aliran modal asing masuk (inflow) ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp33,74 triliun.

Kemudian, masih terjadi aliran modal asing keluar (outflow) dari SBN yakni Rp0,90 triliun dan saham Rp14,42 triliun.

Purbaya mengatakan bahwa pada Januari 2026 outflow khususnya dari surat utang pemerintah atau SBN sudah mulai terbatas.

"Jadi confidence sudah balik ke pasar modal dan ekonomi kita setelah di Januari sempat tertekan oleh berbagai isu yang agak merugikan kita," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Purbaya menyebut fondasi ekonomi Indonesia yang terus membaik menjadi faktor penting yang memicu kembalinya aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia.

Utamanya, usai terjadi aksi jual besar-besaran dari pasar saham yang dipicu oleh ultimatum dari Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI) pada akhir Januari 2026 lalu.

"Fondasi kita bagus, ekonomi terus membaik, membalikkan confidence investor lokal maupun global lebih mudah dibanding keadaannya memburuk," tutur mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Di sisi lain, dia turut mengeklaim langkah pemerintah menindaklanjuti gejolak di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut memulihkan kepercayaan investor pasar modal.

Adapun dibandingkan dengan sepanjang 2025, Kemenkeu mencatat terjadi net outflow sebesar Rp125,44 triliun dari pasar keuangan Indonesia. Aliran modal asing masuk ke pasar SBN Rp2,01 triliun, sedangkan keluar Rp110,11 triliun dari SRBI dan Rp17,34 triliun dari pasar saham.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menegaskan komitmennya menjaga fungsi intermediasi dan stabilitas likuiditas di tengah meningkatnya penempatan dana perbankan nasional pada Surat Berharga Negara (SBN).

Penempatan tersebut dilakukan secara terukur sebagai bagian dari manajemen likuiditas yang pruden, seiring pertumbuhan kredit yang tetap solid.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) Hera F. Haryn menegaskan bahwa fungsi utama perbankan tetap sebagai lembaga intermediasi melalui penyaluran kredit ke sektor riil.

Hingga November 2025, kredit BCA secara bank only tercatat tumbuh sehat mencapai Rp921 triliun. Di sisi lain, per November 2025, BCA juga menempatkan dana sebesar Rp436 triliun pada instrumen surat berharga dengan komposisi terbesar pada obligasi pemerintah, disertai penempatan pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan instrumen lainnya.

Menurut Hera, penempatan dana pada surat berharga tidak hanya berfungsi sebagai pengelolaan likuiditas, tetapi juga mencerminkan peran aktif perbankan dalam mendukung pembiayaan negara dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

“BCA senantiasa menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat serta mengelola likuiditas secara pruden dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (11/1/2026).

Adapun, Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menunjukkan kepemilikan perbankan nasional di SBN meningkat pada awal 2026.

Hingga 8 Januari 2026, total kepemilikan bank di SBN mencapai Rp1.397,68 triliun, naik dari Rp1.326,33 triliun pada 2 Januari 2026.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat kepemilikan bank di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai Rp618 triliun per November 2025.

Selain itu, BI mencatat undisbursed loan perbankan mencapai Rp2.509,4 triliun atau setara 23,18% dari total plafon kredit tersedia, mengindikasikan masih adanya ruang likuiditas yang belum sepenuhnya terserap ke penyaluran kredit.

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) perlu dikendalikan agar tingkat pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

“SRBI memang ada fungsi positifnya untuk stabilitas, tetapi ada sisi lain, yaitu bank makin enggan (menyalurkan kredit),” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto dalam Diskusi Publik Indef di Jakarta, Senin.

Eko melihat adanya tren peningkatan ketergantungan terhadap SRBI oleh perbankan.

SRBI, kata dia, umumnya digunakan untuk mengatasi permasalahan jangka pendek, seperti instabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, SRBI diterbitkan untuk menyerap likuiditas.

Akan tetapi, perbankan bisa mendapatkan imbal hasil tanpa menyalurkan kredit melalui pembelian SRBI. Implikasinya, stabilitas rupiah bisa dijaga, namun efektivitas fungsi kebijakan ekonomi lainnya terganggu, yaitu terkait tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, makin dikeluarkan SRBI, maka perbankan makin enggan menyalurkan uangnya untuk sektor riil, karena tanpa ngapa-ngapain bunganya jauh lebih menarik,” jelasnya.

Jika tren itu berlanjut, Eko berpendapat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen akan makin sulit dijangkau.

“Sisi surat berharga negara (SBN) juga harus berupaya untuk disesuaikan. Dari sisi SRBI-nya pun, menurut saya, harus dikurangi penggunaannya,” tutur Eko.

Sebagai catatan, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi instrumen moneter SRBI turun dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp735,67 triliun pada 16 Desember 2025.

Di sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bank sentral membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang hingga 16 Desember 2025 mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar keuangan RI pada pekan kedua Desember 2025 secara neto senilai Rp130 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa berdasarkan data transaksi 8–11 Desember 2025, investor asing atau nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp0,13 triliun. Aliran tersebut terdiri atas beli neto sebesar Rp1,14 triliun di pasar saham dan Rp2,85 triliun di pasar surat berharga negara (SBN).

Namun, pergerakan investor asing berbalik pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Pada periode tersebut, nonresiden tercatat jual neto SRBI sebesar Rp4,12 triliun. Padahal, pada pekan pertama Desember 2025, instrumen tersebut menjadi penyerap terbesar aliran modal investor.

Secara kumulatif sepanjang 2025, berdasarkan data setelmen hingga 11 Desember 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp25,95 triliun di pasar saham, Rp3,49 triliun di pasar SBN, dan Rp116,34 triliun di SRBI.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," terang Ramdan melalui siaran pers, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dinamika Pasar Keuangan
Dari sisi risiko, premi credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun per 11 Desember 2025 tercatat sebesar 72,99 basis poin (bps), meningkat dibandingkan posisi 5 Desember 2025. Premi CDS mencerminkan persepsi investor terhadap risiko gagal bayar utang pemerintah.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Jumat (12/12/2025) menguat ke level (bid) Rp16.650 per dolar Amerika Serikat (AS). Imbal hasil SBN tenor 10 tahun tercatat stabil di level 6,16%. Pada penutupan perdagangan Kamis (11/12/2025), rupiah berada di level Rp16.665 per dolar AS dengan yield SBN 10 tahun juga di 6,16%.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penyerapan likuiditas oleh SRBI. Ia menyebut dana investor banyak mengalir ke SRBI meskipun pemerintah telah menginjeksi sekitar Rp200 triliun ke sistem keuangan melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Dana tersebut merupakan kas pemerintah yang ditempatkan di BI pada September 2025.

Purbaya menjelaskan, pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (base money/M0) sempat tumbuh hingga 13% pada September 2025, yang menurutnya dipengaruhi oleh pemindahan kas pemerintah dari BI ke Himbara. Namun, pada Oktober 2025, pertumbuhan M0 melambat menjadi sekitar 7%, sehingga pemerintah kembali menempatkan dana Rp76 triliun di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Jakarta.

"Saya dengar katanya di perbankan agak ketat lagi sedikit sekarang, karena saya lihat yield obligasi saya [SBN pemerintah] naik lagi dari 5,9% ke 6,3% sekarang," ujarnya dalam Financial Forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menanggapi hal tersebut, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menjelaskan bahwa kebijakan terkait SRBI merupakan bagian dari manajemen likuiditas dan upaya menjaga stabilitas. Menurut dia, ketika terjadi aliran modal asing keluar dalam jumlah besar, SRBI berfungsi sebagai pemicu untuk menarik kembali aliran modal masuk.

Destry menambahkan, BI melakukan normalisasi suku bunga SRBI setelah sebelumnya turun lebih dalam dibandingkan penurunan BI rate yang mencapai 125 bps sepanjang tahun ini. Penyesuaian suku bunga SRBI tersebut, menurutnya, mulai mendorong kembali aliran dana ke SRBI dan pasar SBN.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk ke pasar keuangan Indonesia senilai Rp14,8 triliun pada pekan pertama Desember 2025.

Instrumen surat utang milik bank sentral yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) paling banyak menyerap aliran modal investor.

Berdasarkan data transaksi 1–4 Desember 2025, nonresiden alias investor asing tercatat beli neto sebesar total Rp14,08 triliun. Perinciannya, aliran modal asing yang kembali masuk ke Indonesia itu meliputi Rp2,11 triliun ke pasar saham, Rp1,06 triliun di pasar SBN dan Rp10,92 triliun di SRBI.

"Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen s.d. 4 Desember 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp27,93 triliun di pasar saham, Rp2,79 triliun di pasar SBN, dan Rp122,14 triliun di SRBI," terang Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, dikutip Minggu (7/12/2025).

Adapun sampai dengan 4 Desember 2025, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun tercatat sebesar 71,18 bps atau turun dibandingkan dengan pekan sebelumnya yakni 72,45 bps pada 28 November 2025. Untuk diketahui, CDS merujuk pada persepsi investor terhadap risiko gagal bayar utang (default) suatu negara.

Sementara itu, perkembangan nilai tukar rupiah pada pekan yang sama menunjukkan bahwa rupiah stabil di level (bid) Rp16.640 per dolar Amerika Serikat (AS) saat pembukaan, Jumat (5/12/2025). Sebelumnya, rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.640 per dolar AS, Kamis (4/12/2025).

Adapun imbal hasil atau yield SBN pemerintah 10 tahun turun ke 6,18% pada Kamis (4/12/2025), dan tetap stabil pada keesokan harinya di 6,18%.

Ramai Beli SRBI

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, investor asing mulai kembali masuk ke SRBI pada pekan sebelumnya yakni akhir November 2025. Berdasarkan data BI 24–27 November 2025, nonresiden tercatat beli neto total Rp12,70 triliun. Terbesar yakni ke SRBI Rp10,27 triliun.

Pada pemberitaan sebelumnya, ramainya investor yang kembali masuk ke SRBI sempat menjadi sorotan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pada acara Financial Forum, Rabu (3/12/2025), dia menyoroti uang investor yang banyak lari ke SRBI sehingga diduga menyebabkanbase moneytumbuh melambat.

Purbaya menyoroti pertumbuhan uang beredar alias base money (M0) yang sempat tumbuh hingga 13% pada September 2025 dan diyakini berkat keputusannya memindahkan kas pemerintah dari BI ke himbara. Namun, pertumbuhan base money justru melambat ke 7% pada Oktober. Alhasil dia memutuskan untuk menambah Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Jakarta.

"Saya dengar katanya di perbankan agak ketat lagi sedikit sekarang, karena saya lihatyieldobligasi saya [SBN pemerintah] naik lagi dari 5,9% ke 6,3% sekarang," ujarnya pada acara tersebut di BEI Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu mengaku bertanya-tanya ihwal apa yang menyebabkan pertumbuhan uang beredar melambat. Kemudian, dia menyebut adanya penyerapan uang besar ke SRBI, alias surat utang yang diterbitkan BI beberapa waktu lalu.

Purbaya menduga larinya uang di sistem ke SRBI turut memengaruhi pertumbuhan uang beredar yang melambat.

"Di BI itu ada penyerapan uang lebih di SRBI mungkin untuk menjaga nilai tukar ya? Saya enggak tahu, tetapi yang jelas ada penyerapan uang lebih di sana yang menekan itu [pertumbuhanbase money] ke bawah," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengeluarkan dua kebijakan baru untuk memperkuat likuiditas di pasar keuangan serta mempercepat transmisi penurunan suku bunga.

Dua kebijakan baru itu ialah terkait dengan memperluas underlying repo dalam kebijakan operasi moneter Bank Indonesia, serta menerbitkan BI Floating Rate Note (FRN) yang diikuti dengan pengembangan Overnight Index Swap.

Perry menjelaskan, terkait dengan kebijakan memperluas underlying repo dalam operasi moneter BI, dilakukan melalui pembelian surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau yang didirikan pemerintah.

"Ini untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, untuk kebijakan penerbitan BI FRN dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) dilakukan untuk tenor di atas overnight dalam rangka membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.

Perry menegaskan, dua kebijakan baru itu untuk memperkuat kebijakan sebelumnya yang telah dikeluarkan untuk memperkuat likuiditas dan mempercepat transmisi kebijakan suku bunga acuan yang tengah di level rendah.

Di antaranya ialah penguatan strategi operasi moneter pro market guna memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas dengan mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter.

"Dan ini untuk percepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan," tutur Perry.

Kebijakan selanjutnya yang terkait itu ia sebut tentang upaya peningkatan likuiditas di pasar uang dan perbankan yang telah dilakukan melalui penurunan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur.

Selanjutnya, ialah memperluas investor Sukuk Valas Bank Indonesia alias SUVBI untuk dapat dimiliki bank dan non bank termasuk oleh bukan penduduk. Di samping memperkuat peran dealer utama untuk tingkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antar pelaku pasar.