Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp431 miliar akibat kendala administrasi dalam proses pembayaran sejumlah perangkat daerah.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan SILPA tinggi tersebut bukan karena penyerapan anggaran yang rendah ataupun kegagalan pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Akar persoalan terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," ujar dia dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Ahsanul menjelaskan sebagian besar pekerjaan pembangunan sudah rampung, tetapi pembayaran kepada penyedia proyek belum bisa dilakukan lantaran dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap.

"Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi," kata Ahsanul.

SILPA merupakan indikator posisi fiskal yang menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.

Menurut Ahsanul, SILPA yang besar mencerminkan adanya kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah rampung tetapi belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Kewajiban pembayaran akan segera dituntaskan melalui APBD 2026 dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia dari SILPA tersebut.

Dia mengakui SILPA senilai Rp431 miliar menjadi bahan evaluasi serius Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola administrasi keuangan.

Pemerintah NTB memusatkan perbaikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, manajemen kas, serta koordinasi antarperangkat daerah agar keterlambatan administrasi serupa tidak kembali terjadi.

"Evaluasi terhadap perangkat daerah yang kurang cermat dalam tata kelola administrasi merupakan langkah yang tepat demi mencegah terulangnya persoalan serupa," pungkas Ahsanul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CIREBON -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menegaskan kegiatan perjalanan dinas, khususnya kunjungan kerja dan studi komparasi, tetap menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Namun, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan budaya kerja, pelaksanaannya akan disesuaikan baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten CirebonHasan Basorimengatakan pihaknya mengikuti regulasi terbaru yang menekankan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Meski demikian, ia memastikan perjalanan dinas tidak akan dihapus sepenuhnya.

"Perjalanan dinas itu tetap penting karena menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Tapi sekarang kita menyesuaikan dengan regulasi yang ada, terutama terkait efisiensi," ujar Hasan Basori, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan 2 aspek utama. Pertama, urgensi kegiatan yang telah dianggarkan.

DPRD akan memilah mana kegiatan yang benar-benar mendesak untuk dilaksanakan, termasuk kunjungan kerja ke luar daerah yang selama ini dilakukan sebagai bagian dari studi komparasi.

Kedua, peningkatan kualitas hasil kunjungan. Hasan menekankan bahwa kegiatan perjalanan dinas tidak lagi semata dilihat dari kuantitas, melainkan dari manfaat konkret yang dihasilkan.

"Kalau dulu mungkin lebih banyak dari sisi jumlah, sekarang kita dorong kualitasnya. Apa yang didapat dari kunjungan itu harus benar-benar bisa diimplementasikan,” katanya.

Hasan menjelaskan, langkah efisiensi juga sejalan dengan arahan pemerintah daerah melalui kebijakan pengelolaan kas oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang membatasi penggunaan anggaran setiap bulannya.

Kondisi ini membuat DPRD harus lebih selektif dalam merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan.

Ia menambahkan, anggaran yang tidak terserap tidak serta-merta bisa dialihkan tanpa mekanisme yang jelas. Perubahan penggunaan anggaran harus melalui kesepakatan bersama dalam rapat paripurna.

Jika tidak digunakan, anggaran tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

"Kalau tidak dibelanjakan, itu nanti jadi SILPA. Tapi kalau ingin dialihkan, harus dibahas di perubahan anggaran dan disepakati bersama," ujarnya.

Dalam praktiknya, DPRD Kabupaten Cirebon mulai mengarahkan kegiatan kunjungan kerja untuk lebih fokus pada wilayah dalam daerah. Misalnya, melakukan evaluasi langsung terhadap pembangunan infrastruktur di tingkat kecamatan.

Selain itu, DPRD juga mempertimbangkan pemanfaatan waktu kerja fleksibel, seperti hari Jumat yang sebagian diberlakukan Work From Home (WFH), untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil).

"Kita coba optimalkan turun ke lapangan, melihat langsung kondisi di dapil. Tapi mekanismenya masih kita bahas, karena masing-masing anggota punya agenda yang berbeda," kata Hasan.

Ia menegaskan, meskipun ada penyesuaian, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh melemah. Oleh karena itu, perjalanan dinas tetap dipertahankan sebagai instrumen penting, namun dengan pendekatan yang lebih efektif dan terukur.

"Intinya bukan dihilangkan, tapi dialihkan supaya lebih efektif dan kualitasnya lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan,Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,31 miliar untuk biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah pada 2026 di tengah efisiensi anggaran.

Data tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Berdasarkan data paket yang terhimpun, total belanja penginapan itu terdiri dari beberapa kelompok paket kegiatan. Pada kelompok pertama yang mencakup 50 paket belanja, nilai pagu tercatat mencapai Rp4,02 miliar.

Sementara pada kelompok lain yang terdiri dari 50 paket berikutnya, total anggaran mencapai sekitar Rp284,8 juta. Jika kedua kelompok tersebut dijumlahkan, maka total sementara belanja penginapan perjalanan dinas mencapai sekitar Rp4,31 miliar.

Secara keseluruhan, paket-paket belanja penginapan tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.

Seluruhnya merupakan komponen biaya pendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan dalam berbagai agenda kedinasan.

Dari sisi struktur, belanja tersebut terbagi dalam puluhan hingga ratusan paket kegiatan. Total paket yang tercatat mencapai sedikitnya 122 paket belanja penginapan.

Setiap paket memiliki nilai pagu berbeda, tergantung pada kebutuhan dan jenis kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan.

Dalam rincian kelompok pertama, nilai paket bervariasi dengan kisaran yang lebih besar pada sejumlah paket awal, kemudian menurun pada paket-paket berikutnya.

Sementara pada kelompok paket lainnya, nilai belanja tercatat lebih kecil dengan rentang puluhan juta hingga beberapa juta rupiah per paket.

Dokumen anggaran juga menunjukkan metode pengadaan yang digunakan dalam sebagian besar paket adalah mekanisme yang tidak melalui tender terbuka.

Sebagian besar tercatat menggunakan skema pengadaan yang dikecualikan atau pengadaan langsung sesuai ketentuan belanja perjalanan dinas.

Selain itu, distribusi anggaran menunjukkan belanja penginapan tersebar dalam banyak paket kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026. Tidak terdapat satu paket dominan, melainkan tersebar dalam jumlah besar dengan nilai yang beragam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 bisa ditambah bila memang realisasi belanja pemerintah daerah semakin membaik. Realisasi belanja daerah sepanjang 2025 mengalami penurunan.

“Kalau dia (pemerintah daerah/pemda) bisa belanjanya bagus, mungkin bisa ditambah (batas defisit APBD-nya),” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja daerah sepanjang tahun 2025 sebesar Rp1.246,6 triliun. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar 8,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.363,9 triliun.

Pada sisi pendapatan, total pendapatan daerah selama 2025 tercatat sebesar Rp1.288,3 triliun, turun 5,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.366,9 triliun.

Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.

Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) daerah pada 2025 diperkirakan mencapai Rp108,7 triliun.

Menkeu menilai sisa anggaran daerah yang melampaui Rp100 triliun menandakan belanja pemda masih belum optimal.

“Kalau kayak sekarang sisanya masih Rp100 triliun lebih untuk seluruh daerah, kan ditambah juga percuma,” ujar Purbaya.

Purbaya sebelumnya meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2025 yang memperketat aturan batas defisit APBD 2026.

PMK 101/2025 menggantikan PMK 83/2023 dengan perbedaan utama pada besaran batas maksimal defisit yang relatif lebih kecil dan diseragamkan.

Untuk batas maksimal kumulatif defisit APBD tahun anggaran 2026, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMK 101/2025, dikutip di Jakarta, Selasa, ditetapkan sebesar 0,11 persen dari proyeksi produk domestik bruto (PDB) yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026.

Angka tersebut lebih kecil dari yang ditetapkan pada PMK 83/2023 sebesar 0,24 persen dari proyeksi PDB tahun anggaran 2024.

Sementara itu, batas maksimal defisit APBD 2026 ditetapkan seragam sebesar 2,50 persen dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2026.

Kebijakan tersebut berbeda dibandingkan aturan terdahulu yang menyesuaikan batas maksimal defisit APBD dengan kapasitas fiskal daerah per kategori.

Pada PMK 83/2023, batasnya ditetapkan sebesar 4,56 persen untuk kategori sangat tinggi, 4,55 persen kategori tinggi, 4,45 persen kategori sedang, 4,35 persen kategori rendah, dan 4,25 persen kategori sangat rendah.

Sejalan dengan perubahan itu, batas maksimal kumulatif pembiayaan utang daerah tahun anggaran 2026 juga ditetapkan sebesar 0,11 persen dari proyeksi PDB pada APBN 2026, lebih rendah dari aturan sebelumnya sebesar 0,24 persen dari proyeksi PDB pada APBN 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2025.

Realisasinya di atas asumsi awal APBN 2025 sebesar Rp616,2 persen atau 2,53 persen dari PDB dan nyaris melampaui batas maksimal yang dipatok Undang-undang (UU) Keuangan Negara, 3 persen dari PDB.

"Walaupun defisit membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp606,2 triliun tapi kita tetap jaga bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Jika dilihat, APBN tekor lantaran belanja negara melampaui pendapatan yang masuk.

Tercatat, realisasi pendapatan terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target 2025, Rp3.005,1 triliun. Sementara, belanja negara menembus Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

"Kenapa enggak potong belanja agar defisit kecil? Ketika ekonomi kita downfall (menurun), kita harus menurunkan stimulus perekonomian. Ini cara pemerintah menjaga ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membebani APBN," terang Purbaya.

Berdasarkan catatan Purbaya, pendapatan negara per 31 Desember 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp300 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp534,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.602,2 triliun atau 96,3 persen.

Kemudian, transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp894,triliun alias 92,3 persen dari pagu APBN 2025, Rp919,9 triliun.

Selanjutnya, keseimbangan primer, yang berasal dari selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang, mencapai Rp180,7 triliun atau 63,3 persen dari target.

Adapun realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp744 triliun dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) tercatat Rp48,9 triliun.

SEKRETARIS Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) APBD 2025 besarnya hanya Rp 500.000. Ia mengklaim, dengan Silpa tersebut, APBD Jawa Barat telah dipergunakan optimal. “Artinya uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel," kata dia mengutip siaran pers Humas Jabar, Rabu, 7 Januari 2026.

Besarnya Silpa APBD Jawa Barat tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Silpa pada anggaran tahun sebelumnya. Silpa APBD Jawa Barat sebelumnya rata-rata mencapai Rp 1 triliun.

Kendati demikian, Herman mengakui masih ada belanja pembangunan tahun anggaran 2025 yang belum dibayarkan dengan nilai mencapai Rp 621 miliar.

Terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kurang bayar belanja pembangunan tahun anggaran 2025 tersebut akan dibayarkan pada 2026. Ia mengklaim pemerintah provinsi akan mendapat pemasukan dari kas daerah pada Januari 2026 sebesar Rp 2 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan lainnya sehingga dana tersisa di kas daerah mencapai Rp 800 miliar. Uang itu, kata dia, yang akan digunakan untuk membayar belanja pembangunan yang belum terbayar di 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan belanja pembangunan 2025 yang belum dibayar disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025. “Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp 400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar," kata dia, dikutip dari siaran pers Humas Jabar, Rabu, 7 Januari 2026.

IDXChannel - Posisi utang pemerintah Indonesia diprakirakan telah mencapai Rp9.450 triliun pada 31 Oktober 2025. Sehingga, di akhir tahun diprediksi bisa menembus Rp9.600 triliun.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, prakiraan ini dihitung berdasarkan data Pembiayaan Utang neto yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN KiTa edisi November 2025, dikombinasikan dengan posisi utang akhir tahun sebelumnya dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah.

"Posisi ini kemungkinan akan terus bertambah hingga mencapai Rp9.600 triliun pada akhir tahun 2025. Sedangkan rasionya atas PDB memang masih bertahan di kisaran 40 persen," kata Awalil dalam risetnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Laporan Kemenkeu per 31 Oktober 2025 mencatat, defisit anggaran sebesar Rp479,7 triliun, yang berasal dari Pendapatan Negara sebesar Rp2.113,3 triliun dan Belanja Negara Rp2.593 triliun. Namun, pembiayaan anggaran tercatat melampaui defisit yakni mencapai Rp532,9 triliun.

Awalil menyoroti, realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp532,9 triliun telah menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp53,2 triliun (selisih antara pembiayaan anggaran dan defisit).

Data Kemenkeu menunjukkan realisasi Pembiayaan Utang (neto) sampai 31 Oktober 2025 mencapai Rp570,1 triliun, atau 73,48 persen dari rencana awal APBN 2025 yang sebesar Rp775,9 triliun.

Menurut Awalil, meskipun pemerintah mengklaim telah berupaya keras mengendalikan kebutuhan berutang, bahkan sampai menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun yang disetujui DPR, realisasi APBN per Oktober 2025 masih mencatatkan SiLPA. Hal ini mengindikasikan pemerintah berutang melebihi kebutuhan untuk menutup defisit.

"Meski demikian, realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober masih mencatatkan SiLPA, yang berarti berutang melebihi kebutuhannya," kata Awalil.

Awalil menjelaskan, posisi utang sebesar Rp9.450 triliun didapatkan dari kalkulasi. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang per 31 Desember 2024 adalah Rp8.813 triliun. Ditambah penarikan utang bersih (neto) dari Januari hingga Oktober 2025 sebesar Rp570,1 triliun.

Posisi utang dipengaruhi oleh pelemahan rupiah dari Rp16.162 per USD (31 Desember 2024) menjadi Rp16.640 per USD (31 Oktober 2025). Mengingat sekitar 28,5 persen utang berdenominasi valuta asing, pelemahan kurs menambah posisi utang dalam rupiah sebesar Rp67 triliun.

Awalil juga mengkritisi kurangnya keterbukaan informasi dari Kemenkeu karena laporan APBN KiTa edisi November 2025 tidak menyajikan posisi utang pemerintah per 31 Oktober 2025. Padahal, Kemenkeu dapat mengasumsikan PDB nominal untuk menghitung rasio defisit.

(Dhera Arizona)

Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan jika Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per Oktober 2025 yang mencapai Rp234,44 miliar bukan dana mengendap melainkan pola pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan alur pendapatan serta kebutuhan rutin Pemkot Surabaya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Senin mengatakan secara garis besar pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Jadi anggaran ada dua. Pendapatan yang PAD murni dari kota, dan pendapatan yang turun dari pemerintah pusat. Ada bagi hasil, ada TKD, macam-macam," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Menurutnya, sebagian besar pendapatan Kota Surabaya bersumber dari PAD. Sehingga, sejumlah proyek tidak dapat langsung dijalankan di awal tahun anggaran.

"Seperti Surabaya, itu 75 persen dari PAD asli. Yang dari pusat seperti dibuat bayar DAU (Dana Alokasi Umum). Nah berarti apa? Di setiap bulan, maka harus ada uang yang memang ada Silpa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana Silpa di Surabaya digunakan untuk kebutuhan wajib seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, dan air.

"Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Nilainya (listrik dan air) itu sekitar Rp400-Rp500 juta per bulan," katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kondisi Silpa tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di daerah dengan dominasi PAD tinggi seperti Kota Pahlawan.

"Maka dari itu, hampir semua kota besar, termasuk Surabaya, baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun. Karena uang kita itu adalah uang PAD. Dan kita harus mempertahankan (uang) yang rutin, yang harus kita bayar setiap bulan," ujarnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal mengubah waktu pembayaran dana daerah menjadi awal Januari sehingga tidak ada penumpukan.

Menurutnya, dana daerah atau anggaran transfer ke daerah (TKD) seharusnya tak mengendap di rekening kas daerah sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa). Oleh karena itu, dia tengah mempersiapkan cara dan proses pembayaran TKD pada awal tahun.
Hal itu dilakukan setelah dia mengetahui total nilai simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan mencapai Rp233 triliun, mengacu pada data Bank Indonesia (BI) per akhir September 2025.

"Nanti tahun depan akan kami kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat tanggal 1, 2 Januari sudah keluar lah ke [rekening] pemda, sehingga pemda enggak usah menumpuk uang lagi," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

Selama ini, terang Purbaya, secara historis sisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya bisa mencapai Rp100 triliun. Dengan perubahan pembayaran TKD, dia berharap agar kebiasaan menumpuk uang atau sisa anggaran pemda setiap tahunnya itu tidak terjadi lagi.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai sisa anggaran itu lebih baik dibelanjakan secara optimal sehingga mendorong perekonomian.

"Kalau cara perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar gimana cara merencanaakan belanja tepat waktu, tepat sasaran," ungkapnya.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (20/10/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong agar pemda memiliki cadangan anggaran setiap dua bulan pertama setiap tahun. Alasannya, pemda memiliki kebutuhan untuk membayar gaji pegawai.

"Untuk daerah memang perlu harus ada Silpa karena di daerah-daerah ini di Januari mereka harus membayar belanja pegawai dan kontrak yang sudah selesai di deadline akhir Desember, dibayarnya Januari," terangnya pada acara yang juga dihadiri Purbaya itu.

Mantan Kapolri itu turut mengingatkan bahwa penyaluran TKD hibah dari provinsi ke kabupaten/kota juga kerap mengalami keterlambatan. Akibatnya, eksekusi anggaran TKD di level kabupaten/kota turut terdampak. Tito turut menyampaikan keluhan sejumlah pemda kepada pemerintah pusat melalui Purbaya mengenai pengiriman Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU). Pemda mengeluhkan keterlambatan penyerahan petunjuk teknis (juknis) penggunaan DAK dari kementerian teknis, serta syarat salur dalam pemberian DAU.

Namun demikian, Tito mengimbau pemda untuk mempercepat dan mengoptimalkan belanja daerah yang kini masih lambat. Terutama, bagi pemda-pemda yang memiliki pendapatan tinggi. Dia juga meminta agar uang pemda tidak ditanam pada bank-bank di pusat.

"Saya tahu ada beberapa bank di pusat yang ditaruh karena memang dianggap bank sehat. Akibatnya uangnya beredar di pusat," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan mengembangkan sistem yang mempercepat transfer sehingga dana pemerintah daerah atau Pemda tak lagi menumpuk di bank. Hal ini diungkapkannya terkait dengan polemik Pemda yang menjadi sorotan publik.

"Nanti gini, biasanya mereka itu kan mereka perlu sampai akhir tahun disisakan kan untuk bulan Januari-Februari. Nanti saya akan tahun depan memulai, akan kita ngembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi," kata Purbaya kepada pewarta di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/10/2025).

Biasanya, kata Purbaya, Pemda yang menumpuk di bank pada akhir tahun jumlahnya bisa mencapai Rp 100 triliun. Namun dengan sistem baru, dia menegaskan Pemda tak perlu lagi menyimpan uang di bank hingga Rp 100 triliun.

"Uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini statusnya langsung dibelanjain. Kalau perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar bagaimana cara merencanakan belanja tepat waktu tepat sasaran, itu aja," kata Purbaya.

Terkait dengan dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank, dia tidak memiliki solusi apapun. Dia hanya meminta Pemda DKI Jakarta untuk melakukan penyerapan dengan cepat.

"Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja," tegas Purbaya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, penumpukan dana ini bukan upaya Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga. Melainkan, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran pada kuartal akhir tiap tahunnya.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Eli mengatakan, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemprov DKI Jakarta menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Ia mencontohkan, pembayaran saat Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.

Sementara itu, perlambatan penyerapan anggaran pada kuartal II dan III tahun ini juga terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

Bisnis.com, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah di tanah air yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan. Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, dengan dana daerah yang mengendap di bank sebesar Rp14,68 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan berdasarkan data yang diperolehnya dari Bank Indonesia (BI), Provinsi Jawa Timur memiliki dana daerah yang mengendap di bank sebesar Rp6,84 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono pun angkat suara dan membeberkan jumlah kas dana daerah yang masing tersimpan di bank.

Posisi kas daerah Jawa Timur total berjumlah Rp6,2 triliun, yang terdiri atas deposito sebesar Rp3,6 triliun dan giro Rp2,627 triliun pada Rabu (22/10/2025).

Adhy menyatakan nominal dari kas daerah Pemprov Jatim tersebut tampak besar karena berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran (TA) 2024, senilai Rp4,6 triliun.

"SiLPA tahun 2024 sebesar Rp4,6 triliun itu baru bisa dialokasikan setelah audit BPK dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 disetujui dengan mekanisme melalui Perubahan APBD 2025, yaitu di kuartal IV bulan Oktober sampai Desember yang dibahas di DPRD, dan harus melalui evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri," tutur Adhy, Kamis (23/10/2025).

Dengan demikian, dari Rp4,6 triliun dari SiLPA 2024, sisanya adalah berupa kas sebesar Rp1,6 triliun, yang merupakan dana cashflow untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah perubahan terhadap APBD Provinsi Jawa Timur 2025 nantinya digedok, maka dana daerah Jawa Timur yang tersimpan di bank baru dapat dicairkan. Dana itu akan digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan dan pembangunan.

"Digunakan untuk pekerjaan kontraktual berupa belanja barang dan jasa, belanja modal dan fisik, pencairan menunggu pekerjaan selesai di Triwulan IV/2025. Lalu, untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang harus teralokasikan 12 bulan dan realisasinya per-bulan, dan belanja Bantuan Tak Terduga, yang sifatnya on call jika ada kebutuhan darurat bencana," paparnya.

Adhy membeberkan untuk Provinsi Jawa Timur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp3,200 triliun, maka uang persediaan sebesar Rp1,6 triliun dalam bentuk giro untuk menjaga cashflow APBD 2025 sebesar Rp30 triliun, sangat rasional dan kecil.

Untuk memenuhi belanja pegawai selama tiga bulan saja memerlukan anggaran Rp1,8 triliun. Belum lagi untuk membayar tagihan belanja program-program prioritas seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk triwulan IV/2025, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), dan lain-lain.

"Di samping tentunya cashflow ini akan ditunjang dengan pemasukan dari pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi yang terus berjalan setiap hari," tambahnya.

Selain itu, Adhy juga menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai macam upaya untuk mempercepat realisasi anggaran belanja di akhir tahun.

Berdasarkan laporan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri atas rekapitulasi realiasasi belanja 38 provinsi per tanggal 17 Oktober 2025, realisasi belanja pada APBD Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 65,11%, dan merupakan peringkat tertinggi kedua se-Indonesia.

"Artinya secara kinerja, anggaran provinsi Jawa Timur sudah sangat cepat," jelasnya.

Sebagai antisipasi percepatan penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Adhy menegaskan bahwa masing-masing pelaksana program telah melakukan proses persiapan adminitrasi yang dibutuhkan, sehingga saat anggaran siap, dapat langsung digunakan.

Dirinya pun berharap pada waktu akan datang terdapat perubahan terkait sistem perencanaan dan penganggaran APBD yang lebih cepat. Agar, lanjut Adhy, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan belanja dari masing-masing pemerintah daerah.

"Khusus dana transfer dari pusat, kiranya dapat diperoleh data yang akurat di awal proses penyusunan postur anggaran APBD di tahun sebelumnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut terdapat beberapa penyebab SiLPA dalam APBD. Dirinya mengatakan, SiLPA dapat terjadi karena penyerapan sejumlah pos anggaran baru terjadi menjelang akhir tahun anggaran (TA). Dengan demikian, terdapat perbedaan angka dalam APBD murni dan Perubahan APBD yang disetujui.

"Kenapa sih SiLPA? Karena daerah juga kadang punya alasannya sendiri. Misalnya, 'Pak, SiLPA tuh karena dananya datang di akhir tahun' sedangkan aturan keuangan daerah itu tidak seperti keuangan pusat. Dana yang keluar di akhir tahun, baru bisa dianggarkan di perubahan APBD. Jadi di APBD murninya kesannya SiLPA. Padahal, sebenarnya sudah kepakai itu dananya, tapi baru bisa diresmikan ya di APBD perubahan," beber Emil, Rabu (22/10/2025).

Emil juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota menunjukkan besaran nilai SiLPA yang cukup tinggi. Angka tersebut bahkan sudah diketahui sejak mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati masih menjabat.

Oleh sebab itu, Ketua DPD Demokrat Jatim itu merekomendasikan kepada segenap pemda untuk dapat membuka data mengenai pos-pos anggaran atau belanja dalam APBD yang belum dapat terserap sejauh ini kepada publik.

"Karena dari zaman Bu Sri Mulyani, kenapa Jawa Timur [SiLPA-nya] besar? 38 kabupaten kota ya, itu angka se-Jawa Timur, termasuk Bupati Walikotanya kan? Makanya, semua ayo dibuka gitu, biar semua juga tahu kenapa kok anggaran, apakah betul tidak terserap atau ada perubahan pendapatan di ujung tahun, yang kemudian akhirnya hanya bisa dicatat sebagai SiLPA. Mending dibuka dengan jelas sehingga masyarakat tahu," tegas Emil.

Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak siap membuka secara transparan alasan di balik dana milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebesar Rp6,84 triliun mengendap di perbankan.

Hal disampaikan Emil menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai masih banyaknya pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang di bank, termasuk Pemprov Jatim.

Emil menilai ini justru momentum tepat bagi pemda untuk menjelaskan kepada publik penyebab terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Ia mendorong seluruh pemda di Jatim bersikap terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Saya minta pemprov, pemda buka-bukaan aja. SiLPA-nya tuh karena apa? Lebih baik begitu daripada publik nanti berpikir bahwa pemerintah ini mengabaikan pembayar pajak," kata Emil di Surabaya, Kamis (23/10).

Menurut Emil, setiap daerah memiliki alasan tersendiri terkait munculnya SiLPA. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan transfer dana dari pusat yang baru turun di akhir tahun anggaran.

"Karena daerah juga kadang punya alasannya sendiri. Misalnya, 'Pak, SiLPA tuh karena dananya datang di akhir tahun', sedangkan aturan keuangan daerah itu tidak seperti keuangan pusat. Dana yang keluar di akhir tahun baru bisa dianggarkan di perubahan APBD. Jadi di APBD murninya kesannya Silpa," katanya.

Emil menekankan kondisi itu sering kali menimbulkan kesan seolah dana tak terserap, padahal secara faktual sudah digunakan tetapi baru bisa tercatat pada APBD Perubahan. Ia pun mengajak semua pihak untuk tidak menutup-nutupi dan bersama-sama melakukan koreksi bila memang ada kesalahan.

"Daripada menjadi debat kusir, mending dibuka. Kalau memang kita salah, akui salah sehingga ada perbaikan. Lebih baik begitu kan?" katanya.

Ketua DPD Demokrat Jatim tersebut menjelaskan besarnya anggaran dana mengendap di Provinsi Jatim juga harus dipahami sebagai akumulasi dari seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya yang berjumlah 38 daerah.

"Kenapa Jawa Timur besar, 38 kabupaten kota. Itu angka se-Jawa Timur. Termasuk bupati, wali kotanya kan. Makanya semua ayo dibuka gitu biar semua juga tahu kenapa kok anggaran apakah betul tidak terserap atau ada perubahan pendapatan di ujung tahun yang kemudian akhirnya hanya bisa dicatat sebagai SilPA," tuturnya.

Emil menyambut positif dorongan Purbaya agar pemda mempercepat perputaran uang di daerah. Ia menilai tidak ada manfaat bagi pemda menahan dana dalam jumlah besar di bank karena justru bisa memperlambat pergerakan ekonomi daerah.

"Saya mengapresiasi Pak Menkeu yang memang memecut pemda untuk ayo segera (belanjakan). Nah sekarang saatnya kita juga buka-bukaan ke publik mengenai apa sih sebenarnya (penyebabnya) gitu," kata Emil.

"Karena siapa yang untung nyimpan-nyimpan uang di bank? Pemda enggak untung, ngapain ngambil untung dari situ. Justru nanti kalau ekonomi enggak muter, PAD-nya yang mandek. Ngapain nyimpan-nyimpan uang di bank? Enggak ada untung. Betul banget, Pak Menkeu, tugas Pemda bukan nabung," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang menumpuk uang dalam jumlah besar di perbankan meskipun realisasi belanja daerah berjalan lambat sepanjang 2025.

Ia menyebut hingga akhir September 2025, total dana pemda yang tersimpan di bank mencapai Rp234 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan data BI per 15 Oktober 2025, Provinsi Jawa Timur merupakan pemda kedua yang punya simpanan tertinggi di perbankan per September 2025, jumlahnya mencapai Rp6,84 triliun. Di bawah Provinsi DKI Jakarta dengan Rp14,68 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan alasan menumpuknya data dana mengendap pemda di perbankan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam paparan Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 bersama dengan Menkeu Purbaya pada awal pekan ini, terungkap bahwa simpanan provinsi di perbankan tertinggi ada di DKI Jakarta senilai Rp 14,68 triliun. Setelahnya Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kalimantan Timur Rp 4,7 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, penumpukan dana ini bukan upaya Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga. Melainkan, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran pada kuartal akhir tiap tahunnya.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Eli mengatakan, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemprov DKI Jakarta menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Ia mencontohkan, pembayaran saat Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.

Sementara itu, perlambatan penyerapan anggaran pada kuartal II dan III tahun ini juga terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

Meski demikian, Eli menekankan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar, sambil tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

"Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional," paparnya.

Foto: Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia) Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia)