Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) sedang mempersiapkan pengembangan New BI fast sebagai bagian dari peta jalan (roadmap) dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Semula, Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan saat ini BI Fast pada kuartal I/2026 terus menunjukkan pertumbuhan, baik dari sisi volume maupun nominalnya. Secara volume, transaksi BI Fast mencapai Rp1,4 miliar transaksi atau meningkat sekitar 31% (year on year/YoY)

“Sementara kalau rata-rata harian triwulan I/2026 itu meningkat 15,6 juta transaksi dari triwulan sebelumnya mencapai 14,8 juta transaksi,” ucapnya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, lanjutnya, secara nominal dari transaksi BI Fast tumbuh sangat pesat sebesar 28,35% YoY menjadi Rp3,519 triliun.

“Dan sesuai dengan roadmap dalam blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 saat ini kami di Bank Indonesia sedang mempersiapkan new BI Fast, BI Fast baru dan juga industri fast payment,” tuturnya.

Filianingsih mengatakan dengan aransemen yang lebih terstandar dan juga baik dari sisi teknis maupun bisnis serta governance-nya, dapat memastikan bahwa interoperabilitas dan efisiensi yang jangka panjang.

“Dan new BI Fast ini memang dirancang untuk mampu mengantisipasi lonjakan transaksi di masa depan dan juga manajemen risiko yang semakin resilient terutama untuk mencegah risiko fraud maupun cyber,” ungkapnya.

Tidak sampai di situ, new BI Fast ini juga dilengkapi dengan fitur cross border, sehingga dapat memfasilitasi pembayaran retail lintas negara yang nantinya menggunakan instant payment melalui skema nexus.

Filianingsih menyebutkan bahwa dalam nexus itu yang tergabung ada Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan India. Sementara itu, Uni Eropa masih sebagai observer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), Senin (23/2/2026).

Inisiatif tersebut bertujuan memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan digital nasional, sekaligus menjawab tantangan literasi, keamanan, serta perluasan inklusi di tengah lonjakan transaksi digital.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, menyebut pertumbuhan ekonomi digital Indonesia kini memasuki fase akselerasi yang signifikan sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030.

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono pada acara Editor Lunch Meeting BI di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Hal itu tecermin dari lonjakan volume transaksi QRIS yang hampir mencapai 300 miliar transaksi per tahun dengan nilai melampaui Rp 50 triliun, menandakan semakin luasnya adopsi pembayaran digital di berbagai lapisan masyarakat dan sektor usaha.

“Sejak Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 berjalan, pertumbuhan ekonomi keuangan digital kita sangat kuat. Volume transaksi QRIS hampir mencapai 300 miliar per tahun dengan nilai lebih dari Rp50 triliun,” ujar Dicky saat peluncuran PIDI.

Lonjakan juga tecermin pada kanal pembayaran lainnya.

Sebanyak 90 persen perbankan nasional telah memiliki layanan mobile banking, sementara nilai transaksi melalui BI-FAST telah menembus Rp 1,7 kuadriliun.

Namun, Dicky mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut harus diimbangi penguatan ekosistem.

Literasi digital, perlindungan konsumen, serta perluasan akses hingga ke wilayah pedesaan menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditangani satu institusi saja.

“Tidak bisa hanya Bank Indonesia. Kita perlu orkestrasi inovasi. Semua pihak harus terlibat membangun ekosistem yang kuat dan berkelanjutan,” paparnya.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi keuangan digital. Terjadi pergeseran industri keuangan global menuju pasar privat.

PIDI dibentuk sebagai hub inovasi digital nasional yang mempertemukan talenta muda, industri, asosiasi, hingga regulator.

BI berharap lembaga ini menjadi motor pengembangan solusi digital yang aplikatif bagi sektor sistem keuangan, sekaligus menjembatani kebutuhan industri dengan ketersediaan talenta.

Dicky menjelaskan, PIDI memiliki dua fokus utama.

Pertama, menjawab kebutuhan industri melalui pelatihan, pengembangan proyek percontohan (pilot project), hingga business matching. Kedua, membangun talent pipeline untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor digital.

Program unggulan yang dikembangkan bertajuk Digital Talent Berdaya dan Berkarya (DIGDAYA). Skemanya terdiri atas level esensial, practitioner, hingga capstone project. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mengikuti hackathon untuk menghasilkan solusi konkret yang siap diimplementasikan industri.

“PIDI bukan sekadar ruang kompetisi, melainkan engine inovasi nasional. Kita ingin talenta digital Indonesia tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu membangun startup dan menciptakan solusi nyata bagi sistem keuangan,” beber Dicky.

Pada gelombang awal, BI menargetkan sekitar 3.000 peserta.

Tahun sebelumnya, program serupa berhasil menjaring 2.700 peserta dengan ratusan proposal inovasi.

Melalui PIDI, BI berharap Indonesia tidak hanya menjadi pasar ekonomi digital yang besar, tetapi juga pusat penciptaan inovasi dan talenta digital yang mampu bersaing di tingkat global.

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) mencatat volume transaksi QRIS terus meningkat.

Kepala IT Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Dodi Soewandi mengatakan volume transaksi QRIS mencapai Rp130 triliun dari awal Oktober hingga saat ini (month to date/MTD).

"Jadi mengejutkan empat tahun lalu ketika kami memperkenalkan QRIS ke pasar, kami sedikit khawatir karena infrastruktur yang masih rendah, tapi saya rasa karena pandemi, penertrasi infrastruktur sangat cepat dan semua orang bisa memiliki smartphone. Jadi, dalam empat tahun terakhir, perkembangan volume transaksi QRIS sangat cepat," katanya dalam Indonesia Treasury Leadership Forum 2025 di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (22/10).

Ia mengatakan QRIS akan terus dikembangkan untuk digunakan di luar negeri. QRIS sejauh ini katanya sudah bisa digunakan negara-negara yang sudah bekerja sama dengan Indonesia, seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Ia mengatakan QRIS juga ditargetkan bisa digunakan di India.

"Jadi QRIS akan menjadi standar legal sistem pembayaran yang terkenal," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE mengatakan pihaknya adalah salah satu bank tertua di Tanah Air, dengan sejarah lebih dari 162 tahun.

"Kami telah mendukung pertumbuhan Indonesia dan integrasinya dalam arus perdagangan serta investasi global," katanya.

Standard Chartered Indonesia, sambungnya juga dipercaya sebagai penasihat pemerintah terkait peringkat investasi nasional.

"Saat ini, kami terus berada di garis depan dalam membentuk masa depan inovasi perbankan dan treasury digital," kata Donny.

Donny menambahkan pihaknya terus berinvestasi dalam platform API, insight berbasis AI, solusi perdagangan digital, dan konektivitas pembayaran instan, yang memungkinkan perusahaan mengelola likuiditas, pembayaran, dan penerimaan dana dengan mulus di berbagai zona waktu, mata uang, dan wilayah.

Standard Chartered Indonesia bangga 99,8 persen klien korporasi telah menggunakan platform digital perusahaan untuk penyelesaian transaksi harian, dan 86 persen memanfaatkan solusi digital kami untuk garansi bank, letter of credit, dan penarikan pinjaman, yang sebelumnya dilakukan secara manual.

"Kami juga bangga berkolaborasi dengan mitra fintech dan klien kami untuk melokalisasi inovasi sesuai konteks pasar dan budaya Indonesia, sambil tetap memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keselarasan dengan praktik terbaik global," kata Donny.