Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan tarif ojek online tidak mengalami kenaikan seiring kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada pengemudi.

"Enggak, enggak naik. Tarif enggak naik," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menhub menegaskan hal itu saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan aplikator menaikkan tarif apabila menilai potongan komisi 8 persen terlalu kecil, seraya memastikan tarif ojek online tidak akan mengalami kenaikan.

Dudy menjelaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif karena salah satu komponen pembentuk tarif, yakni biaya asuransi, kini telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator.

Dengan ditanggungnya biaya asuransi oleh aplikator, komponen tersebut tidak lagi relevan dimasukkan dalam perhitungan tarif sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif.

Menurutnya, kenaikan tarif justru berpotensi mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah pesanan yang akhirnya merugikan pengemudi meskipun potongan komisi telah diperkecil.

"Nah kalau ini tarif naik, ini nanti bebannya ke masyarakat. Sebenarnya nanti juga akan memukul balik kepada para pengendara. Karena kalau kesannya kan 8 persen (potongan komisi) itu bagus buat mereka, tapi kalau enggak ada order, kan jadi bumerang juga buat mereka," beber Menhub.

Karena itu, pemerintah memilih menjaga tarif tetap stabil agar keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan pengguna jasa transportasi daring tetap terpelihara.

Bahkan menurut Dudy, para perusahaan aplikator juga tidak pernah meminta pemerintah menaikkan tarif setelah kebijakan penurunan potongan komisi menjadi 8 persen diputuskan.

Ia menilai perusahaan telah memahami mempertahankan tarif merupakan langkah penting untuk menjaga jumlah pelanggan sehingga permintaan layanan tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan.

Terkait kemungkinan perubahan tarif pada layanan premium, Dudy mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan bisnis masing-masing aplikator karena layanan inovatif berada di luar kategori layanan dasar.

Menurut dia, pemerintah hanya mengatur tarif layanan dasar atau kelas ekonomi, sedangkan layanan khusus dengan fasilitas tambahan dapat disesuaikan oleh perusahaan sesuai strategi bisnis masing-masing.

"Iya kelas ekonomi. Kalau nanti dia melakukan inovasi seperti misalnya comfort pakai Harley Davidson gitu. Ya tentu dia akan menggunakan, harus memilah gitu," jelasnya.

"Ya sama seperti Bluebird lah. Kan ada yang eksekutif, yang lebih mahal. Ya itu pilihan ke masyarakat mau menggunakan itu atau tidak," tambah Dudy.

Meski demikian, Dudy mengakui pemerintah tidak dapat menjamin seluruh harga yang ditawarkan aplikator kepada konsumen akan tetap sama karena perusahaan memiliki kewenangan mengelola produk layanannya.

Namun, ia meyakini aplikator akan lebih memilih melakukan penyesuaian internal dibanding membebankan perubahan biaya kepada konsumen demi menjaga daya saing dan loyalitas pelanggan.

Dudy memperkirakan perusahaan akan menerapkan mekanisme subsidi silang dari layanan yang memberikan keuntungan lebih besar untuk menopang layanan dasar agar tetap kompetitif di pasar.

Menhub juga mengatakan mayoritas perusahaan aplikator transportasi daring telah menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal delapan persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan baru tersebut meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian internal dalam operasional perusahaan.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Menhub.

Adapun kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8 persen mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax Series. Hal itu setelah pembahasan dengan pemangku kepentingan hampir selesai.

"Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat-rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai sih," ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).

Bahlil menjelaskan, penyesuaian harga tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai Perubahan atas Kepmen Nomor 62 K/12/MEM/2020, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

Kepmen tersebut mengatur tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. "Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM pada Tahun 2022, BBM nonsubsidi itu kan berdasarkan harga pasar," ucap Bahlil.

Pertamina bersama badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), seperti Shell, Vivo, dan BP telah menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026. Padahal, harga minyak dunia mengalami lonjakan, akibat serangan militer Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di kisaran 90-100 dolar AS per barel. Angka itu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, yaitu jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi langkah tepat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang mempengaruhi sektor energi.

"Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan eksternal yang mempengaruhi sektor energi," kata Hamka dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia juga memberikan apresiasi atas keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026.

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi nasional.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Pada situasi geopolitik yang memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto justru tidak menaikkan harga BBM nasional. Ini keputusan yang tidak mudah. Kami sangat apresiasi itu," ujar Hamka.

Selain itu, Hamka turut mengapresiasi kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan harga energi global.

Langkah itu, menurutnya, penting agar kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Di samping itu, pemerintah juga dinilai telah mengambil langkah konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor energi.

"Indonesia sudah menemukan sumber minyak mentah baru selain dari Timur Tengah. Sehingga bisa dikatakan stok BBM dalam negeri dalam kondisi yang sangat aman," ujar legislator dari Sulawesi Selatan itu.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya pembenahan sektor transportasi publik sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi BBM.

Menurutnya, perbaikan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan akan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara nasional.

"Salah satu yang menjadi atensi adalah minimnya pembenahan transportasi publik di sejumlah daerah, khususnya di wilayah perkotaan," ujarnya.

Menurut Hamka, transportasi publik merupakan kunci utama menekan konsumsi BBM.

"Negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan adalah negara yang transportasi umumnya buruk," katanya.

Sedangkan negara dengan transportasi umumnya baik, kebijakan tarif BBM menyesuaikan atau mengatur cadangan BBM.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub untuk membenahi transportasi umum yang tujuannya untuk meningkatkan minat penggunaan angkutan umum, serta untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat di perkotaan.

"Hal ini menjadi salah satu solusi untuk menekan konsumsi BBM," ujar Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Jepang misalnya, kata dia, yang fokus pada membentuk budaya masyarakat yang gemar menggunakan transportasi publik yang berkontribusi dalam menekan konsumsi BBM.

Jepang juga meningkatkan efisiensi teknologi. Jepang dikenal sebagai pelopor kendaraan hemat energi, termasuk mobil hybrid. Standar efisiensi bahan bakar yang ketat membuat produsen otomotif terus berinovasi.

Hal serupa dilakukan pemerintah Korea Selatan yang mengembangkan transportasi publik modern terintegrasi. Sistem kereta bawah tanah (subway), bus cepat, dan kereta antarkota menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, khususnya di kota besar seperti Seoul.

"Dengan layanan yang nyaman, tepat waktu, dan terjangkau, masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

pembayaran dari pemerintah kan lancar, kompensasi kami bayar tiap bulan 70 persen terus-terusan. Jadi, keuangan Pertamina juga amat baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

“Sementara sepertinya Pertamina. Sementara, ya,” ujar Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Rabu.

Purbaya menyampaikan Pertamina mampu menanggung selisih tersebut, sebab pemerintah telah membayar kompensasi kepada Pertamina dengan lancar.

Kompensasi adalah dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha (seperti Pertamina atau PLN) untuk menutupi selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian (harga pasar) bahan bakar minyak (BBM) dan tarif tenaga listrik.

Dalam hal ini, pemerintah membayar kompensasi kepada Pertamina untuk menutupi selisih harga jual Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

“Sekarang pembayaran dari pemerintah kan lancar, yang kompensasi kan sekarang kami bayar tiap bulan 70 persen terus-terusan. Jadi, keuangan Pertamina juga amat baik,” ucap Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3), Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

Sementara itu, harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

menjadi langkah tepat untuk meredam inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pengamat energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga BBM baik subsidi maupun non-subsidi merupakan kabar baik dan menjadi langkah tepat untuk meredam inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

"Saya kira sudah tepat, hal ini untuk mengurangi ketidakpastian," kata Yayan dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut Yayan, keputusan tidak melakukan kenaikan harga subsidi BBM menjadi kabar baik karena menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi penurunan daya beli dalam situasi ekonomi menantang.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut mampu membantu menjaga stabilitas makro ekonomi, terutama dalam menahan laju inflasi sekaligus meredam gejolak ekonomi yang dipengaruhi kenaikan harga barang impor akibat biaya logistik global meningkat.

Lebih lanjut, Yayan menilai langkah afirmatif pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang stabilisasi ekonomi nasional, sekaligus menjadi bantalan bagi masyarakat hingga krisis energi global yang berlangsung dapat segera berakhir.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus dipertahankan dalam jangka waktu tertentu guna menjaga ketahanan ekonomi nasional, sembari menunggu kondisi global membaik dan tekanan terhadap sektor energi perlahan mereda.

"Saya sangat apresiasi affirmative action ini. Semoga bisa bertahan hingga krisis energi global ini cepat berakhir," imbuh Yayan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi tidak mengalami kenaikan.

Melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo.

Pemerintah juga memastikan pastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," terangnya.

Pemerintah berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus meredam kekhawatiran terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat berkembang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik. Hal ini dipastikan meskipun harga minyak dunia disebut telah di atas USD100 per barel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemerintah akan menyerap tekanan harga minyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak (BBM subsidi naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti kayak negara-negara lain pada panik tuh orang-orang," ujar Purbaya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Purbaya menjelaskan, mekanisme subsidi sudah dirancang untuk satu tahun penuh. Dengan demikian, harga energi yang melonjak termasuk yang telah diantisipasi oleh pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah misalnya melakukan penghematan atau bahkan meningkatkan pendapatan negara. Purbaya kemudian menegaskan sejauh ini hitungan pemerintah masih aman.

"Kan subsidi kita diatur, dihitung selama setahun penuh. Even dengan harga sekarang pun kita sudah asumsikan seperti apa dampaknya ke APBN," ujar dia.

"Kita akan melakukan langkah-langkah, entah penghematan, entah ini, peningkatan pendapatan, supaya APBN kita aman. Dan sampai sekarang hitungannya sih masih aman," kata Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya juga meyakini harga minyak dunia tidak akan tembus hingga USD200 per barel. Dia meyakini jika harga minyak dunia tembus dengan harga USD200 per barel, maka resesi global akan terjadi.

"Enggak akan (sampai) 200. Tenang aja. Kalau 200, global recession akan terjadi. Kalau terjadi, demand turun kan? Demand turun, collapse, harga minyak jatuh turun ke bawah, tajam sekali bisa ke bawah 15. Kalau mereka enggak hati-hati. Jadi produser minyak juga harus jaga pricing yang pas," kata dia.

"Jadi kalau mereka bilang harga naik ke 200, kalau naik ke 200 tahan enggak? Enggak. Kita akan adjust sesuai dengan keadaan ya. Tapi enggak akan sampai ke sana," kata Purbaya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) buka suara soal kebijakan pemerintah yang memastikan tarif cukai rokok tidak akan dinaikkan pada 2026.

Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi mengapresiasi kebijakan tersebut. Sebab, hal itu merupakan langkah tepat, mengingat saat ini daya beli masyarakat belum terlalu pulih dan membaik.

"Kita selalu berterima kasih, karena pemerintah selalu berusaha, terutama Pak Purbaya yang sekarang sering muncul, untuk memperbaiki perekonomian. Kita juga terima kasih karena kebijakan pemerintah sangat produktif, sangat pro ekonomi dan kami percaya langkah ke arah yang lebih bagus sudah dimulai," katanya dalam Paparan Publik di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dia menegaskan, dukungan pemerintah merupakan salah satu kunci dalam menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau legal di tengah tantangan dan dinamika yang terjadi saat ini. Sebab, diharapkan bisa terus menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kebijakan ini (cukai rokok), disertai dengan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, memberikan ruang bagi industri hasil tembakau legal untuk tetap bertahan,” kata dia.

Selain itu, Ivan berharap dengan tidak dinaikkannya cukai rokok 2026 dan komitmen pemerintah memberantas rokok ilegal, maka pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen sebagaimana yang ditargetkan pemerintah juga bisa tercapai.

"Dengan adanya statement pemerintah soal penertiban industri tembakau (ilegal) ini, kita sih berharapnya 6 persen lah, kalau bisa 8 persen, puji syukur alhamdulillah. Tapi, semakin perbaikan ekonomi ini meningkat, dengan perbaikan di perlindungan terhadap industri yang legal," kata Ivan.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tarif cukai rokok tidak akan dinaikkan pada 2026.

Keputusan itu disampaikan usai menggelar pertemuan dengan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) secara daring pada Jumat (26/9/2025), yang dihadiri produsen besar seperti Djarum, Gudang Garam, dan Wismilak.

Purbaya mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya sempat mempertimbangkan penurunan tarif cukai. Namun, setelah berdialog dengan pelaku industri, justru para produsen meminta agar tarif tetap dipertahankan.

“Jadi tahun 2026, tarif cukainya tidak kita naikin,” ujar Purbaya dalam diskusi bersama wartawan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Meski tarif dipertahankan, Purbaya menegaskan fokus utama kebijakan ke depan adalah menumpas peredaran rokok ilegal baik yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri yang tak membayar cukai.

Menurutnya, produk ilegal ini merugikan penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan kompetitif bagi produsen yang taat pajak.

(Dhera Arizona)