Bisnis.com, JAKARTA - Antoine de Sa­­­­int-Exupéry, penyair prancis (1900—1944) mengatakan, ”A goal with­out a plan is just a wish”. Tu­­­juan tanpa direncanakan hanyalah sebuah harapan.

Tercapainya target APBN 2026 dari penerimaan bea ke­­­luar yang telah dibebankan mulai Januari 2026 jika tidak dibarengi strategi pencapaiannya, boleh jadi menjadi harapan saja.

Tentu kita tidak menghendaki itu terjadi. Dan tulisan ini menggugah beberapa pihak untuk mengambil langkah strategis sesuai porsinya sehingga target dari sektor tersebut bisa dicapai.

Dalam konferensi pers realisasi APBN sampai dengan Februari 2026, kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai secara keseluruhan negatif. Hanya sektor bea ma­­­suk yang tumbuh meski baru 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski terlalu dini menyimpulkan 10 bulan ke depan, situasi global uncertainty tidak bisa menggaransi ke depan. Nilai tukar berubah dan juga alur logistiknya lantaran perang makin menguatkan ketidakpastian.

Sektor cukai pernah bertahun-tahun menjadi andalan penerimaan Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai. Dua tahun terakhir performanya masih belum maksimal. Sampai Februari 2026, sektor cukai ini masih minus 14%.Tak ada aksi buffer stock di akhir tahun sehingga sampai penerimaan Januari dan Februari 2026 tidak maksimal. De­­­mi­­kian program ekstensifikasi objek cukai baru yang menginjak “ulang tahun” ke-5, me­­­lihat situasi makro ekonomi saat ini, naga-naganya tidak bisa dieksekusi.

Situasi ini “mencadangkan” kekurangan target cukai Rp7,6 triliun. Jika melihat pengalaman 2019 di mana pada tahun tersebut cukai rokok tidak dinaikkan, penerimaan cukainya dapat tumbuh sampai 7%. Tahun 2019 memang berbeda situasinya dengan 2026.

Saat ini pabrik besar menurun drastis dan market share-nya di bawah 50% nasional. Harga eceran sudah tidak kompetitif untuk konsumen. Bahkan dengan pabrik ilegal saat ini, pabrik besar pun sudah tersaingi. Perlu kebijakan strategis menyasar layer ini agar bisa berkontribusi menutup tambahan Rp13 triliun atau 6% dari tahun 2025. Jika pabrik yang ada di tier ini bisa mencapai 53% market nasional, pertumbuhan produksi 3%—5% secara agregat dapat mengcover target cukai 2026.

Semoga ini menjadi fokus pembahasan dalam policy cukai rokok 2026. Tarif transisi jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) penting sebagai salah satu mengatasi rokok ilegal. Namun, signifikansinya terhadap penerimaan cukai untuk mencapai target APBN 2026 kalah efektif dibanding pabrik bertarif tinggi dapat mengambil market ilegalnya.

Selain cukai, kinerja yang minus adalah penerimaan dari bea keluar. Dari target Rp42,5 triliun, baru Rp2,8 triliun per Februari 2026 atau 6,5% dari target. Harga sawit yang terkena bea keluar mengalami penurunan karena harga patokan tahun 2025 mencapai di atas Rp1.000 metrik ton sedang tahun 2026 hanya di US$917 per metrik ton.

Memang masih ada harapan ke depan dengan membaiknya harga sawit dunia di tengah situasi perang. Bea keluar yang harus diantisipasi adalah bea keluar dari sektor mineral yakni batu bara, tembaga, dan emas.

Batu bara menjadi kontributor utama bea keluar dengan porsi mencapai 64%. Sampai Februari 2026 belum ada pemasukan dari bea keluar sektor mineral ini. Batu bara dikenakan bea keluar dengan asumsi harga batu bara dunia mencapai US$150 per metrik ton. Dalam situasi normal asumsi ini sulit terwujud.

Tahun 2022, harga batu bara dunia menyentuh US$150 per metrik ton. Namun, karena ada moratorium ekspor dan pascapandemi. Awal Maret 2026 harga acuan menyentuh US$140 per metrik ton.

Namun, kemudian turun kembali dan hingga tulisan ini diselesaikan US$137 per metrik ton. Sampai dengan kuartal pertama APBN 2026 dari bea keluar mineral belum ada pemasukan signifikan. Kalaupun asumsi harga batu bara acuan dunia tercapai, untuk mencapai target APBN tarif bea keluar sampai dengan 5% tak bisa mencapai target. Menaikkan tarif bea keluar yang telah disepakati perlu waktu pembahasan lagi. Bersiap saja jika tak ada langkah strategi di sektor ini maka APBN 2026 dari sektor bea keluar minus di kisaran Rp27 triliun.

Lebaran usai dan kuartal pertama APBN 2026 telah lewat. Agar pihak yang terkait tergugah membahas dengan segera maka paparan ini adalah membahas potensi pesimisnya.

Bahwa pencapaian target APBN 2026 justru ditentukan bagaimana kalkulasi pada saat penyusunan. Langkah “akrobatik” di akhir tahun memang dapat bisa jadi penentu, tetapi pasti terbatas pada limit angka tertentu.

Dua sektor penerimaan pabean dan cukai masing masing bergantung ke kementerian pembina sektor. Bea Keluar sangat bergantung kebijakan kementerian yang membidangi mineral. Ekstensifikasi objek cukai baru juga demikian bergantung kementerian yang membidangi industri.

Situasi ekonomi global dan kekhawatiran mendisrupsi pertumbuhan ekonomi, akan menjadikan tambahan minus target APBN Rp27 triliun. Sebuah angka yang memiliki multiplier effect banyak terhadap berbagai asumsi parameter APBN ditargetkan.

Kita tidak mau kinerja APBN 2026 tak mencapai tujuan menyejahterakan, memacu angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan. Tahun 2025 defisit APBN hampir menyentuh 3%. Dan tahun 2026 sebagaimana Menkeu Purbaya sampaikan, akan terus menjaga defisit APBN di bawah 3%. Semua pihak harus mendukung tekad ini termasuk bagaimana mengamankan angka penerimaan APBN yang kami paparkan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana memungut bea keluar batu bara dan emas. Tujuannya untuk memaksimalkan penerimaan negara.

Bea keluar emas direncanakan sebesar 7,5 persen sampai 15 persen. Sementara, tarif bea masuk batu bara sebesar 1 persen sampai 5 persen. 

Ia berharap bisa mengumpulkan Rp23 triliun per tahun dari dua kebijakan tersebut.

"Rp3 triliun (dari emas) dan Rp20 triliun (dari batu bara)," ujar Purbaya ketika ditanya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (8/12).

Purbaya menekankan perkiraan pendapatan dari dua kebijakan ini belum dimasukkan dalam APBN 2026 karena tarifnya masih dalam kisaran.

Namun, ia menargetkan bisa terkumpul Rp23 triliun yang akan digunakan untuk menutup defisit tahun depan.

"Untuk menutup defisit dulu, mengurangi defisit kita," katanya ketika ditanya.

Menurut Purbaya, penarikan bea keluar emas harus dilakukan karena cadangan dalam negeri mulai menipis. Dengan demikian, produk bisa dimaksimalkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri terlebih dahulu.

"Sejalan dengan prioritas pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas domestik meningkat. Oleh karena itu diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia," terangnya.

Sementara itu, penarikan bea keluar batu bara dilakukan karena selama ini kontribusinya ke negara tidak terlalu banyak, bahkan saat harga naik. Padahal, menurut Purbaya, saat harga turun selalu meminta restitusi kepada negara.

"Ini kan aneh. Ini orang kaya semua, untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung, makanya kenapa pajak saya turun tahun ini karena bayar restitusi cukup besar," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memfinalisasi skema bea keluar emas hingga 15 persen, dengan tarif yang menurun sesuai tingkat hilirisasi dan bergantung pada pergerakan harga mineral acuan (HMA) emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan skema bea keluar itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang saat ini berada pada tahap akhir penyusunan.

“Saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Kami nanti akan laporkan segera ke Bapak-Ibu (anggota Komisi XI) dan ke publik,” kata Febrio dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Dalam rancangan yang dipaparkan, tarif bea keluar disusun bertingkat menurut jenis produk dan pergerakan HMA emas.

Ketika HMA emas berada pada rentang 2.800 dolar AS hingga di bawah 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif yang dikenakan bergerak naik dari kelompok produk paling hilir hingga paling hulu.

Minted bars dikenai tarif 7,5 persen, diikuti ingot dan cast bar sebesar 10 persen, sementara dore dan granul dikenai tarif 12,5 persen dalam rentang harga ini.

Sementara itu, ketika HMA emas mencapai atau melampaui 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif berada pada level tertinggi.

Minted bars mulai dikenai 10 persen, kemudian ingot dan cast bar dikenai 12,5 persen, dan dore serta granul dikenai tarif tertinggi 15 persen sebagai kelompok produk hulu yang paling besar pungutannya.

Besaran tarif tersebut merupakan kesepakatan bersama kementerian dan lembaga terkait, selaras dengan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis.

Pemerintah menegaskan bahwa skema ini dirancang untuk mendorong hilirisasi di mana semakin hilir produk emas maka semakin rendah bea keluarnya, sehingga industri terdorong menciptakan nilai tambah lebih besar di dalam negeri.

Skema tersebut sekaligus memungkinkan negara memperoleh tambahan penerimaan ketika harga emas global berada pada level tinggi.

“Ini sudah melalui tahap harmonisasi dan akan segera kita undangkan untuk kemudian kita pastikan nanti pada 2026 ini memberikan sumbangan bagi pendapatan negara,” kata Febrio.

Ia turut menyoroti posisi strategis Indonesia dalam industri emas global. Data USGS 2024 menunjukkan Indonesia berada di peringkat keempat dunia untuk cadangan tambang emas, dengan cadangan bijih mencapai 3.491 ton pada 2023 menurut data Kementerian ESDM.

Dengan kekayaan tersebut, Febrio menegaskan bahwa pengelolaan emas harus selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar manfaatnya optimal bagi masyarakat.

Ia menekankan, penguatan rantai pasok nasional harus didorong melalui hilirisasi, sehingga tambang emas tidak hanya memberi penerimaan negara tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga terus mencermati berkembangnya ekosistem bullion bank dan menilai peningkatan likuiditas emas di dalam negeri penting agar manfaat ekonomi dapat dinikmati lebih luas.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur bea keluar khusus untuk komoditas emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan nantinya komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama, yakni dore (batangan emas hasil pemurnian) dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%. Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

"Kita mau supaya produksi paling nggak dari yang mentah banget. Kalau ore kan nggak boleh di ekspor. Lalu tadi kalau ada granul itu udah mulai kita kenakan bea keluarnya. Abis itu nanti untuk cast bar itu kan udah mulai ada proses produksi. Apalagi kalau dia udah minted bar. Makanya tarifnya lebih rendah," ujar Febrio saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Adapun, bea keluar tidak akan dikenakan untuk emas berbentuk perhiasan. Febrio menjelaskan kebijakan tarif ini ditetapkan untuk mendorong produksi dalam negeri termasuk ekspor emas perhiasan.

"Termasuk menghasilkan emas perhiasan yang diekspor dan itu sudah mulai terlihat cukup tinggi kan. Sehingga lagi-lagi hilirisasinya yang ingin kita dorong," ujarnya.

Febrio memastikan, RPMK Bea Keluar Emas ini telah disepakati Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum dan memperhatikan usulan Kementerian ESDM.

Foto: Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu) Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menerapkan tarif bea keluar untuk ekspor komoditas emas melalui penyelesaian rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada November 2025. Rencananya, kebijakan ini akan berlaku dua pekan sejak PMK itu diundangkan nantinya.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, melalui pengenaan tarif bea keluar untuk komoditas emas dan berbagai olahannya itu, minimal negara bisa memperoleh dana segar Rp 1,5 triliun sampai dengan Rp 2 triliun. Adapun rancangan tarif bea keluarnya dalam rentang 7,5%-15%.

"Kalau paling bawah itu kayaknya minimal Rp 1,5-2 triliun dapat sih setahunnya. Tapi kan kita ingat bahwa yang kita kenakan itu hanya hulu," kata Febrio di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Meski begitu, Febrio menegaskan, target penerimaan dari pengenaan bea keluar itu akan sangat tergantung perkembangan harga komoditas emas dunia, karena bea keluar yang dikenakan minimal bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 troy ounce sampai dengan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sebagai catatan, pada perdagangan hari ini, hingga pukul 06.03 WIB, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,09% di posisi US$4.082,74 per troy ons. Sementara pada perdagangan sebelumnya Jumat (16/11/2025), harga emas dunia turun 2,20% di level US$4.079,25 per troy ons.

"Makanya tadi kita dalam pembahasan itu ada dua threshold. Kalau di bawah 3.200, sekian tarifnya. Kalau di atas 3.200, sekian tarifnya. Jadi itu akan sangat tergantung pada volatilitas tersebut," ucap Febrio.

Perlu diketahui, PMK baru terkait pengenaan bea keluar komoditas emas ini nantinya akan diikuti dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag dan Kepmendag terkait Harga Patokan Ekspor (HPE) Emas.

Dalam RPMK ini, Febrio mengatakan, komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama ialah dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%.

Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

Sedangkan untuk produk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 10% dan 12,5%. Sedangkan untuk minted bars tarifnya antara 7,5% dan 10%.

"Tarifnya akan lebih tinggi dibanding kalau makin hilir, ketika dia sudah dalam bentuk ingot atau cast bar, apalagi kalau dalam bentuk minted bars sehingga tarifnya lebih rendah," ucap Febrio.