Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkap alasan penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menurut Rosan, penunjukan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan pengalaman internasional Mahony di sektor perdagangan dan mineral.

“Ya, kita kan melihat pertimbangan juga ini kan juga lebih track recordnya juga dan ya kan saham multinasional, di Vale, dan dia pun juga bisa berbahasa Indonesia,” ujar Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Sekadar informasi, Luke Thomas Mahony diketahui telah memegang tugas jabatan di Danantara Indonesia sebagai SEVP Business Performance & Optimization sejak September 2025.

Sebelum Danantara Indonesia, ia juga pernah menjabat sebagai Chief Strategy & Technical Officer di Vale Indonesia pada Juli 2024 - Juli 2025. Pada tahun 2022-2024, Luke Thomas Mahony bekerja sebagai Chief Technical Officer di Vale Base Metals.

Lebih lanjut, Rosan menjelaskan, kemampuan berbahasa Indonesia Mahony turut menjadi nilai tambah karena istrinya merupakan warga negara Indonesia. Namun demikian, faktor utama yang dipertimbangkan pemerintah tetap pengalaman profesional yang dimiliki.

“Tetapi yang paling penting justru kita lihat pengalaman tradingnya ada, pengalaman mineralnya ada jadi pimpinan di banyak perusahaan internasional,” katanya.

Selain itu, Rosan menilai Mahony memiliki jejaring internasional yang kuat dan telah menunjukkan kinerja positif selama bergabung dengan Danantara.

“Dan networkingnya juga baik dan paling penting selama ini kita lihat di Danantara dia juga kerjanya juga sangat-sangat baik,” tandas Rosan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya siap mengikuti formulasi yang disiapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana penyesuaian tarif royalti dan bea keluar sektor mineral dan batu bara. Pemerintah hingga kini belum mengambil keputusan final mengenai skema baru tersebut.

Purbaya menyebut pihaknya menunggu rincian perhitungan dari Kementerian ESDM sebelum kebijakan dituangkan dalam aturan resmi. Pemerintah juga masih menghitung dampak kebijakan terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan industri pertambangan.

“Ya itu kita ikuti kebijakan Pak Menteri ESDM. Pokoknya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan, itu nggak lama berubahnya. Setelah ngomong sejam-dua jam setelah itu ada perubahan. Pak Bahlil telepon saya, ya sudah kita ikuti,” kata Menkeu saat ditemui awak media di kantornya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Purbaya mengungkapkan pemerintah tetap optimistis penerimaan negara dari sektor sumber daya alam dapat meningkat meski skema penyesuaian tarif belum diputuskan. Formula baru yang sedang dibahas disebut berpotensi memberikan tambahan penerimaan lebih besar dibandingkan skema sebelumnya.

Ia menyebut perhitungan awal menunjukkan kenaikan pendapatan negara dapat dicapai tanpa menimbulkan gejolak di industri pertambangan. Pemerintah masih menunggu formulasi final dari Kementerian ESDM agar implementasi kebijakan tidak mengganggu iklim investasi.

“Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya,” ucap Purbaya.

Saat ditanya mengenai potensi tambahan penerimaan negara dari skema baru tersebut, Purbaya menyebut nilainya sangat besar. Ia bahkan mengindikasikan tambahan penerimaan berpotensi melampaui Rp 200 triliun. “Yang disebutkan sih lebih,” ujarnya.

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo meyakini langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan industri berbasis nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan bahwa proyek hilirisasi tahap kedua ini mencakup 13 proyek strategis dengan total nilai investasi sekitar Rp116 triliun. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai sektor, yakni lima proyek di sektor energi, lima proyek di sektor mineral, dan tiga proyek di sektor pertanian.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperluas program hilirisasi dalam waktu dekat.

"Tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi enam lagi proyek dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat, kelima, keenam, insyaallah tahun ini juga,” katanya dalam forum itu.

Menurutnya, hilirisasi merupakan kunci utama menuju kebangkitan ekonomi nasional. Dia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan fondasi pembangunan yang telah dirintis oleh para pemimpin Indonesia sebelumnya.

"Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, kita memperkuat pondasi yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala negara juga mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka pada 1945 tidaklah mudah.

Dia menyinggung berbagai tantangan historis, mulai dari konflik fisik pascakemerdekaan hingga persaingan ideologi global antara komunisme dan kapitalisme yang turut memengaruhi Indonesia.

Sekarar informasi, Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kembali mempercepat agenda hilirisasi nasional melalui groundbreaking tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis di berbagai sektor. Program ini ditegaskan sebagai upaya menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Peresmian proyek dilakukan bertepatan dengan agenda nasional yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Cilacap, Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, proyek tahap II ini tersebar di sektor energi, mineral, hingga pertanian, dengan cakupan wilayah dari Sumatra hingga Papua.

Sejumlah proyek utama yang dimulai antara lain pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, pengembangan tangki operasional penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere, serta proyek pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan industri logam melalui pembangunan manufaktur baja nirkarat berbasis nikel di Morowali dan produksi slab baja karbon di Cilegon. Di sektor sumber daya lokal, proyek pengembangan aspal Buton, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, hingga pengolahan komoditas perkebunan seperti sawit, pala, dan kelapa turut menjadi bagian dari strategi besar ini.

Dalam rinciannya, proyek kilang gasoline yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) ditargetkan memiliki kapasitas total 62.000 barel per hari dan mulai beroperasi pada kuartal IV/2030. Proyek ini diharapkan mampu menekan impor gasoline hingga 2 juta kiloliter per tahun serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara itu, pembangunan tangki operasional BBM di Indonesia Timur akan menambah kapasitas penyimpanan nasional hingga 153.000 kiloliter. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keandalan distribusi energi serta mengurangi kesenjangan harga antarwilayah.

Proyek DME di Tanjung Enim yang melibatkan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) juga menjadi sorotan, karena ditargetkan mampu memproduksi 1,4 juta ton DME per tahun sebagai substitusi LPG impor yang selama ini mendominasi konsumsi domestik.

Di sektor industri logam, keterlibatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam pengembangan baja nirkarat dan baja karbon diharapkan dapat memperkuat fondasi industrialisasi nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Tak hanya sektor berat, hilirisasi juga menyasar komoditas pertanian. Melalui PT Perkebunan Nusantara III (Persero), pemerintah mengembangkan fasilitas oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei, serta pengolahan pala menjadi oleoresin dan kelapa menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi di Maluku Tengah.

Secara keseluruhan, proyek-proyek ini dirancang untuk memperkuat ekosistem industri nasional dari hulu ke hilir, menciptakan efek berganda bagi perekonomian, serta membuka peluang kerja baru di berbagai daerah.

Sebelumnya, pada tahap pertama yang diluncurkan 6 Februari 2026, pemerintah telah memulai 13 proyek hilirisasi lainnya, termasuk pembangunan smelter alumina di Mempawah, fasilitas bioenergi di Cilacap dan Banyuwangi, hingga pengembangan peternakan terintegrasi dan pengolahan garam industri di sejumlah wilayah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Investasi berbasis hilirisasi menjadi penopang utama realisasi investasi nasional pada awal 2026. Nilainya mencapai Rp147,5 triliun atau hampir sepertiga dari total investasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, kontribusi hilirisasi mencapai 29,6 persen dari total realisasi investasi kuartal I 2026 sebesar Rp498,8 triliun.

“Kontribusi dari realisasi yang berhubungan dengan hilirisasi itu cukup signifikan mencapai 29,6 persen di kuartal pertama ini,” kata Rosan saat konferensi pers Realisasi investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan mengatakan, nilai investasi hilirisasi tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp136,3 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan penguatan sektor hilirisasi dalam struktur investasi nasional.

Kontribusi terbesar datang dari sektor mineral sebesar Rp98,3 triliun. Disusul sektor perkebunan dan kehutanan Rp29,8 triliun, minyak dan gas bumi Rp17,7 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp1,7 triliun.

Rosan mengatakan sektor perikanan berpotensi tumbuh pada semester berikutnya. Sejumlah investasi di komoditas garam, rumput laut, dan tilapia disebut mulai berjalan.

“Kita melihat perikanan dan kelautan ini mungkin di dalam semester berikutnya bisa meningkat. Saya mendapatkan informasi akan ada investasi di bidang garam, rumput laut, dan ikan tilapia ini sudah mulai akan berjalan pada semester depan,” kata Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggenjot sejumlah proyek hilirisasi serta pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy. Pemerintah pun ancang-ancang untuk menjalankan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut bulan ini.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pada hari ini, Rabu (1/4/2026) Pemerintah menggelar rapat koordinasi di Wisma Danantara Indonesia untuk membahas upaya percepatan proyek hilirisasi dan waste to energy.

"Kita harapkan bulan ini bisa segera groundbreaking," katanya di Wisma Danantara Indonesia pada Rabu (1/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk hilirisasi, sejauh ini sudah ada enam proyek yang groundbreaking. Sementara, terdapat 29 proyek waste to energy yang bersiap untuk dikembangkan.

"Sebelumnya ada waste to energy di tadinya 33 tempat, tapi ternyata dalam proses di lapangan ada penggabungan-penggabungan beberapa tempat sehingga menjadi kurang lebih 29. Jadi kita berharap dua-duanya, baik yang waste to energy maupun yang hilirisasi, di bulan April ini semua bisa segera groundbreaking," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Danantara memang telah resmi melakukan groundbreaking enam proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun pada Februari 2026.

Pembangunan serentak tersebut merupakan tahap pertama dari total 18 proyek hilirisasi yang digenjot Danantara. Enam proyek awal ini mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan. CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan investasi untuk enam proyek tersebut seluruhnya berasal dari pendanaan Danantara.

“Dengan enam proyek ini, total investasinya mencapai sekitar US$7 miliar atau kurang lebih Rp110 triliun. Proyek-proyek ini akan menciptakan sekitar 3.000 lapangan kerja secara langsung, dan jumlahnya akan lebih besar secara tidak langsung,” ujar Rosan dalam konferensi pers.

Dari total nilai investasi tersebut, sektor mineral menjadi kontributor utama. Danantara mengalokasikan sekitar US$3 miliar atau hampir separuh dari total investasi tahap pertama untuk pengembangan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pemrosesan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Rosan menambahkan seluruh proyek telah melalui proses studi kelayakan (feasibility study) yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan investasi secara komersial.

“Ini merupakan salah satu program prioritas Danantara dalam pelaksanaan investasi. Seluruh proyek dilakukan oleh Danantara dan ke depannya kami optimistis dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ucapnya.

Sementara, sejumlah daerah saat ini tengah mempercepat pembangunan fasilitas waste to energy seiring dengan target ambisius pemerintah untuk mencapai 100% sampah terkelola secara nasional pada 2029.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah meneken perjanjian kerja sama (PKS) percepatan pengembangan PSEL dengan sejumlah daerah, di antaranya adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.

Bisnis.com, JAKARTA - Antoine de Sa­­­­int-Exupéry, penyair prancis (1900—1944) mengatakan, ”A goal with­out a plan is just a wish”. Tu­­­juan tanpa direncanakan hanyalah sebuah harapan.

Tercapainya target APBN 2026 dari penerimaan bea ke­­­luar yang telah dibebankan mulai Januari 2026 jika tidak dibarengi strategi pencapaiannya, boleh jadi menjadi harapan saja.

Tentu kita tidak menghendaki itu terjadi. Dan tulisan ini menggugah beberapa pihak untuk mengambil langkah strategis sesuai porsinya sehingga target dari sektor tersebut bisa dicapai.

Dalam konferensi pers realisasi APBN sampai dengan Februari 2026, kinerja penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai secara keseluruhan negatif. Hanya sektor bea ma­­­suk yang tumbuh meski baru 1,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski terlalu dini menyimpulkan 10 bulan ke depan, situasi global uncertainty tidak bisa menggaransi ke depan. Nilai tukar berubah dan juga alur logistiknya lantaran perang makin menguatkan ketidakpastian.

Sektor cukai pernah bertahun-tahun menjadi andalan penerimaan Kemenkeu dalam hal ini Bea Cukai. Dua tahun terakhir performanya masih belum maksimal. Sampai Februari 2026, sektor cukai ini masih minus 14%.Tak ada aksi buffer stock di akhir tahun sehingga sampai penerimaan Januari dan Februari 2026 tidak maksimal. De­­­mi­­kian program ekstensifikasi objek cukai baru yang menginjak “ulang tahun” ke-5, me­­­lihat situasi makro ekonomi saat ini, naga-naganya tidak bisa dieksekusi.

Situasi ini “mencadangkan” kekurangan target cukai Rp7,6 triliun. Jika melihat pengalaman 2019 di mana pada tahun tersebut cukai rokok tidak dinaikkan, penerimaan cukainya dapat tumbuh sampai 7%. Tahun 2019 memang berbeda situasinya dengan 2026.

Saat ini pabrik besar menurun drastis dan market share-nya di bawah 50% nasional. Harga eceran sudah tidak kompetitif untuk konsumen. Bahkan dengan pabrik ilegal saat ini, pabrik besar pun sudah tersaingi. Perlu kebijakan strategis menyasar layer ini agar bisa berkontribusi menutup tambahan Rp13 triliun atau 6% dari tahun 2025. Jika pabrik yang ada di tier ini bisa mencapai 53% market nasional, pertumbuhan produksi 3%—5% secara agregat dapat mengcover target cukai 2026.

Semoga ini menjadi fokus pembahasan dalam policy cukai rokok 2026. Tarif transisi jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) penting sebagai salah satu mengatasi rokok ilegal. Namun, signifikansinya terhadap penerimaan cukai untuk mencapai target APBN 2026 kalah efektif dibanding pabrik bertarif tinggi dapat mengambil market ilegalnya.

Selain cukai, kinerja yang minus adalah penerimaan dari bea keluar. Dari target Rp42,5 triliun, baru Rp2,8 triliun per Februari 2026 atau 6,5% dari target. Harga sawit yang terkena bea keluar mengalami penurunan karena harga patokan tahun 2025 mencapai di atas Rp1.000 metrik ton sedang tahun 2026 hanya di US$917 per metrik ton.

Memang masih ada harapan ke depan dengan membaiknya harga sawit dunia di tengah situasi perang. Bea keluar yang harus diantisipasi adalah bea keluar dari sektor mineral yakni batu bara, tembaga, dan emas.

Batu bara menjadi kontributor utama bea keluar dengan porsi mencapai 64%. Sampai Februari 2026 belum ada pemasukan dari bea keluar sektor mineral ini. Batu bara dikenakan bea keluar dengan asumsi harga batu bara dunia mencapai US$150 per metrik ton. Dalam situasi normal asumsi ini sulit terwujud.

Tahun 2022, harga batu bara dunia menyentuh US$150 per metrik ton. Namun, karena ada moratorium ekspor dan pascapandemi. Awal Maret 2026 harga acuan menyentuh US$140 per metrik ton.

Namun, kemudian turun kembali dan hingga tulisan ini diselesaikan US$137 per metrik ton. Sampai dengan kuartal pertama APBN 2026 dari bea keluar mineral belum ada pemasukan signifikan. Kalaupun asumsi harga batu bara acuan dunia tercapai, untuk mencapai target APBN tarif bea keluar sampai dengan 5% tak bisa mencapai target. Menaikkan tarif bea keluar yang telah disepakati perlu waktu pembahasan lagi. Bersiap saja jika tak ada langkah strategi di sektor ini maka APBN 2026 dari sektor bea keluar minus di kisaran Rp27 triliun.

Lebaran usai dan kuartal pertama APBN 2026 telah lewat. Agar pihak yang terkait tergugah membahas dengan segera maka paparan ini adalah membahas potensi pesimisnya.

Bahwa pencapaian target APBN 2026 justru ditentukan bagaimana kalkulasi pada saat penyusunan. Langkah “akrobatik” di akhir tahun memang dapat bisa jadi penentu, tetapi pasti terbatas pada limit angka tertentu.

Dua sektor penerimaan pabean dan cukai masing masing bergantung ke kementerian pembina sektor. Bea Keluar sangat bergantung kebijakan kementerian yang membidangi mineral. Ekstensifikasi objek cukai baru juga demikian bergantung kementerian yang membidangi industri.

Situasi ekonomi global dan kekhawatiran mendisrupsi pertumbuhan ekonomi, akan menjadikan tambahan minus target APBN Rp27 triliun. Sebuah angka yang memiliki multiplier effect banyak terhadap berbagai asumsi parameter APBN ditargetkan.

Kita tidak mau kinerja APBN 2026 tak mencapai tujuan menyejahterakan, memacu angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan. Tahun 2025 defisit APBN hampir menyentuh 3%. Dan tahun 2026 sebagaimana Menkeu Purbaya sampaikan, akan terus menjaga defisit APBN di bawah 3%. Semua pihak harus mendukung tekad ini termasuk bagaimana mengamankan angka penerimaan APBN yang kami paparkan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis sekaligus mendorong optimalisasinya untuk kemandirian nasional, termasuk dengan mempercepat hilirisasi.

"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," ujar Bahlil dalam pernyataan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Usai menghadiri rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, Bahlil menjelaskan target pemerintah ke depan adalah memastikan hilirisasi berjalan optimal, transisi energi terus bergerak maju, serta produksi komoditas energi tetap seimbang dengan kebutuhan pasar.

Pemerintah juga berupaya menjaga agar harga komoditas tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Dengan arah kebijakan yang terintegrasi mulai dari hilirisasi industri, penguatan energi domestik, hingga tata kelola sumber daya alam (SDA) yang berdaulat, kata Bahlil, pemerintah menargetkan terciptanya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, mandiri, dan berdaya saing global.

Ia memastikan perkembangan program hilirisasi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.

"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujar Bahlil.

Selain hilirisasi, Bahlil juga menyampaikan soal pengembangan energi alternatif sebagai bagian dari upaya menuju ketahanan dan swasembada energi.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh potensi energi domestik dioptimalkan, termasuk etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO), serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan.

"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita, baik itu etanol, baik itu biodiesel dari CPO-CPO, termasuk kita bagaimana mendorong agar transisi energi lewat energi baru terbarukan juga kita bisa kita lakukan," katanya.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan kondisi terkini harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan kebijakan terkait pengelolaan kedua komoditas tersebut, bersamaan dengan pemerintah terus memantau dinamika pasar global.

"Andaikan pun kalau harganya stabil terus, bagus, kita akan bagaimana membuat relaksasi, tapi terukur terhadap perencanaan produksi. Jadi, semuanya masih dalam batas-batas koordinasi dengan pasar, kemudian kebutuhan supply and demand. Yang penting adalah kita inginkan harganya bagus terus, kita doakan harga batu bara bagus, harga nikel bagus, kemudian kita akan bagaimana melakukan relaksasi terukur," kata Bahlil menjelaskan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia resmi memulai fase pertama pembangunan serentak enam proyek hilirisasi strategis dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar atau setara dengan Rp110 triliun.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa seluruh pendanaan untuk fase pertama ini berasal langsung dari internal Danantara.

Secara terperinci, dia menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut tersebar di 13 daerah berbeda, mencakup sektor mineral, energi terbarukan, hingga integrasi pangan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

"Secara keseluruhan, nilai investasi dari enam proyek tersebut mencapai sekitar US$7 miliar atau kurang lebih Rp110 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan dapat menciptakan sekitar 3.000 lapangan pekerjaan secara langsung," ujar Rosan saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dari total nilai investasi tersebut, sektor mineral menjadi kontributor utama. Danantara mengalokasikan dana sekitar US$3 miliar atau hampir separuh dari total investasi fase pertama untuk pengembangan smelter aluminium terintegrasi, mulai dari pemrosesan alumina hingga menjadi produk aluminium.

Selain mineral, Danantara juga menyasar sektor energi hijau dan kebutuhan industri dasar melalui proyek bioavtur, bioetanol, serta industri garam.

Rosan menyampaikan bahwa seluruh proyek tersebut juga telah melalui proses studi kelayakan atau feasibility study yang komprehensif guna memastikan keberlanjutan investasi secara komersial.

“Ini merupakan fase pertama. Kami telah mencanangkan 18 proyek hilirisasi yang akan direalisasikan dan diselesaikan dalam waktu sesegera mungkin. Memang ini adalah salah satu program prioritas kami,” ucapnya.

Sementara itu, Danantara Indonesia turut mengucurkan investasi besar ke sektor peternakan ayam terintegrasi yang tersebar di enam kota.

Investasi di sektor pangan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan protein hewani seiring implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima pada Agustus mendatang.

Menurut Rosan, berdasarkan data proyeksi dari Kementerian Pertanian, kebutuhan ayam dan telur akan meningkat sangat tajam.

Oleh sebab itu, jika infrastruktur peternakan tidak disiapkan sejak dini, dikhawatirkan akan terjadi volatilitas harga yang ekstrem di pasar.

"Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, harga telur dan ayam berpotensi naik secara signifikan. Oleh karena itu, kebutuhan ayam akan meningkat tajam dan kami siapkan melalui proyek peternakan terintegrasi ini,” ungkap Rosan.

Berikut dafftar 6 proyek hilirisasi senilai Rp110 triliun yang diresmikan Danantara:

1.⁠ ⁠Proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dioperasikan PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).

2. Proyek smelter Aluminium yang dioperasikan PT Inalum di Mempawah, Kalimantan Barat.

3.⁠ ⁠Proyek Kilang Bioetanol Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur, antara PTPN dan PT Pertamina (Persero).

4.⁠ ⁠Proyek Biorefinery di Cilacap, Jawa Tengah, milik PT Pertamina (Persero)

5.⁠ ⁠Proyek Fasilitas Infrastruktur Poultry Terintegrasi di Malang, Gorontalo Utara, Lampung Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), milik PT RNI (Persero) atau ID Food.

6.⁠ ⁠Proyek Pabrik Garam dan Pabrik MVR di Gresik, Manyar, dan Sampang, yang dioperasikan PT Garam.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan realisasi investasi sektor hilirisasi pada 2025 mencapai Rp 584,13 triliun atau berkontribusi 30,2 persen dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp 1.931,2 triliun.

“Kontribusi realisasi investasi 2025 yang berasal dari hilirisasi meningkat cukup signifikan, yakni 43,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Rosan saat rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Rosan menjelaskan realisasi investasi hilirisasi hingga kini masih terkonsentrasi di sektor mineral. Namun demikian, ia menegaskan investasi hilirisasi nonmineral mulai menunjukkan perkembangan yang positif.

Ia merinci realisasi investasi hilirisasi di sektor perkebunan dan kehutanan mencapai Rp 144,5 triliun, minyak dan gas bumi sebesar Rp 60 triliun, serta sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp 6,4 triliun. Rosan optimistis investasi hilirisasi nonmineral akan terus meningkat dan memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Contohnya, kami baru merealisasikan investasi hilirisasi di bidang kelapa. Nilai investasinya memang jauh lebih kecil dibandingkan mineral, sekitar 100 juta dolar AS, tetapi mampu menyerap tenaga kerja hingga 10 ribu orang,” kata Rosan.

Ia menargetkan proyek hilirisasi kelapa mulai berjalan pada tahun ini. Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan investasi hilirisasi di sektor perikanan dan kelautan, terutama pada komoditas ikan, garam, dan rumput laut.

Rosan menyebut investasi hilirisasi saat ini masih terpusat di luar Pulau Jawa karena dominasi sektor mineral. Investasi hilirisasi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara tercatat mencapai 71,1 persen atau sekitar Rp 415,4 triliun, sedangkan kontribusi Pulau Jawa sebesar 28,9 persen.

“Investasi hilirisasi juga masih didominasi penanaman modal asing (PMA), yakni 73,5 persen atau sekitar Rp 429 triliun, sementara penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 154,5 triliun atau 26,5 persen,” ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelunasan kewajiban pajak direncanakan menjadi syarat bagi perusahaan tambang untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Rencana tersebut dinilai bisa mempermudah kinerja otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara.

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai rencana yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) itu akan sangat membantu otoritas dalam penagihan pajak perusahaan tambang.

Menurut Kepala Riset CITA Fajry Akbar, pengusaha tambang sudah pasti merupakan 'orang kuat' atau memiliki relasi dengan kekuatan politik. Tak ayal mengapa mereka sulit untuk dipajaki.

"Orang-orang atau group usaha yang seperti ini yang sulit untuk ditagih pajaknya. Berbeda dengan masyarakat umum seperti kasus pengepul susu UD Pramono yang tidak membayar utang pajak karena tidak mampu," terangnya kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).

Oleh sebab itu, Fajry pun menyatakan setuju apabila DJP Kemenkeu akan menerapkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu akan bisa membantu fiskus menagih pajak di sektor minerba yang selama ini dikenal sulit dipajaki.

"Akan sangat membantu DJP dalam penagihan pajak," terang Fajry.

Syarat RKAB

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa regulasi yang mensyaratkan penuntasan kewajiban perpajakan bagi pengusaha tambang itu adalah salah satu upaya penggalian potensi penerimaan negara.

Kebijakan ini rencananya dilakukan di tengah melonjaknya target penerimaan pajak hingga Rp2.357,7 triliun pada 2026 atau lebih tinggi 22% lebih dari realisasi 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun.

Pada 2025 lalu, otoritas pajak disebut telah mendorong penuntasan kewajiban perpajakan bagi syarat administrasi permohonan dan perpanjangan RKAB. Sebagai informasi, RKAB adalah dokumen wajib tahunan yang disusun pemegang IUP maupun IUP Khusus dan diajukan melalui Kementerian ESDM.

"2026 insyaallah kami sedang men-drafting regulasi yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tax clearance untuk sebagai syarat perpanjangan atau permohonan baru RKAB," terangnya pada acara Indonesia Fiscal Forum (IFF), Selasa (27/1/2026).

Kerja sama antar intansi untuk menggali potensi penerimaan pajak itu tidak hanya dilakukan oleh dengan Kementerian ESDM. DJP Kemenkeu turut bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Kemenkum) untuk pertukaran data pemilik manfaat korporasi atau beneficial ownership (BO).

Dari data BO, pemerintah bisa melihat indikator kinerja suatu badan usaha yang juga merupakan wajib pajak (WP). Kemenkeu dan Kemenkum, terang Bimo, secara simultan memanfaatkan pangkalan data mereka.

"Kami kerja sama untuk menyempurnakan database beneficiary ownership mereka. Dalam waktu yang simultan, kami juga meningkatkan kapasitas deteksi terhadap irregularities yang terkait dengan corporate action," papar Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Di sisi lain, secara internal Bimo menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Pada 2025 lalu, pemerintah membukukan penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Realisasi itu hanya 87,6% dari target yang ditetapkan APBN.

Alhasil, pemerintah tahun ini perlu membukukan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp440,1 triliun dari realisasi tahun lalu agar bisa mencapai target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan kesiapan Danantara dalam mengelola tambang mineral yang Izin Usaha Pertambangannya (IUP) sebelumnya dicabut Presiden Prabowo Subianto. Rosan menyampaikan Danantara telah membentuk Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) untuk menindaklanjuti arahan pemerintah.

“Kita masih menunggu saja, tapi pada dasarnya kita selalu siap,” ujar Rosan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Rosan enggan berbicara lebih jauh mengenai rencana Perminas mengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources. Ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.

“Kita sih menunggu saja, karena saat ini tahapannya belum di kami,” ucap Rosan.

Tambang emas Martabe adalah salah satu tambang emas terbesar di Indonesia, sehingga pengalihan ke BUMN diharapkan memperkuat posisi negara dalam mengendalikan pendapatan dari sektor mineral.

Rosan juga merespons pengalihan pengelolaan tambang tersebut kepada entitas baru, meskipun Danantara telah memiliki holding pertambangan, yakni MIND ID. “Kalau MIND ID kan holding company. Tapi kalau kita lihat satu per satu, misalnya di bawahnya ada Bukit Asam, Inalum, dan Aneka Tambang,” kata Rosan.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan Danantara telah membentuk Perusahaan Mineral Nasional (Perminas). Dony menyebut Perminas bakal mengambil alih pengelolaan tambang mineral yang izin usaha pertambangannya sebelumnya dicabut Presiden Prabowo Subianto.

“Perminas, jadi ada Perusahaan Mineral Nasional yang baru kami bentuk. Nanti memang ini perusahaan yang baru dibentuk,” ujar Dony usai menghadiri acara Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1/2026) lalu.

Dony menyampaikan pemerintah tentu telah memiliki kajian tersendiri dalam mengalihkan pengelolaan IUP tersebut kepada Danantara Indonesia. Ia menegaskan Danantara siap menjalankan amanah pemerintah dalam mengelola tambang mineral tersebut.

“Pertimbangannya tentu karena line of business-nya. Pemerintah bisnisnya kan ada di Danantara, tentu akhirnya diserahkan ke Danantara,” ucap Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas investasi terus menurun, setidaknya apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selama 2025, kenaikan investasi langsung tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang.

Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sepanjang 2024, realisasi investasi 'hanya' mencapai Rp1.714,2 triliun (lebih rendah Rp217 triliun atau 12,66% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang.

Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta (lebih 'murah' Rp13,8 juta).

Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. Nyatanya, investasi yang terealisasi malah semakin 'tidak berkualitas'.

"Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Adapun, salah satu sektor yang mengalami peningkatan realisasi investasi langsung paling besar yaitu yang berkaitan dengan hilirisasi. Pada 2025, total realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau meningkat drastis 43,3% dibandingkan capaian 2024 (Rp407,8 triliun).

Perinciannya, mayoritas modal masuk ke sektor mineral sebesar Rp373,1 triliun atau setara 63,9% dari total realisasi investasi hilirisasi 2025. Masalahnya, proyek hilirisasi mineral lebih membutuhkan banyak modal daripada tenaga kerja karena termasuk capital intensive (padat modal)—bukan labor intensive (padat karya).

Rosan sempat mengakui bahwa investasi langsung di sektor hilirisasi mineral seperti nikel tidak terlalu signifikan menyerap banyak pekerja.

"Memang kalau di mineral, di nikel, itu U$1 miliar, US$2 miliar, US$3 miliar, tapi itu lebih kepada capital intensive," ujar Rosan dalam Kompas100 CEO Forum 2025, Rabu (26/11/2025).

Oleh sebab itu, dia mengungkapkan bahwa pemerintah ingin kembangkan proyek hilirisasi yang berjenis padat karya. Meski nilai investasi di proyek tersebut kerap lebih kecil daripada proyek padat modal namun penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih banyak.

Rosan mencontohkan bahwa hilirisasi di bidang perkebunan yaitu kelapa. Menurutnya, sudah ada investasi yang masuk sebesar US$100 juta yang pembangunan konstruksinya mulai tahun ini.

Meski nilainya tergolong kecil apabila dibandingkan dengan investasinya di bidang mineral seperti nikel namun penyerapan tenaga kerjanya sangat banyak.

"Memang investasinya hanya US$100 juta, tapi penyerapan tenaga kerjanya dari tiga fase itu, satu fase sudah selesai tahun ini. Fase satu itu [serap] 5 ribu orang [tenaga kerja]. Tiga fase ini kelar, tahun depan [akan serap] 10 ribu orang," ungkap Rosan.

Dia menyatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus mendorong investasi langsung di proyek hilirisasi padat karya lainnya. Rosan mencontohkan rumput laut.

"Kita penghasil nomor 2 terbesar rumput laut sesudah China. Tetapi kalau kita bicara mengenai tropical seaweed [rumput laut tropis], Indonesia nomor 1. Sebagian ini adalah dilakukan oleh para petani rumput laut di seluruh Indonesia," ungkapnya.