#30 tag 24jam
Tax Clearance Jadi Syarat Ajukan RKAB, Ampuh Kejar Pajak Perusahaan Tambang?
Pelunasan pajak jadi syarat RKAB bagi perusahaan tambang, bantu DJP kejar penerimaan pajak sektor minerba, target 2026 capai Rp2.357,7 triliun. [474] url asal
#tax-clearance #syarat-rkab #pajak-perusahaan-tambang #penerimaan-pajak #sektor-mineral #batu-bara #djp-kemenkeu #penagihan-pajak #pengusaha-tambang #regulasi-perpajakan #target-penerimaan-pajak #kemen
(Bisnis.Com - Ekonomi) 02/02/26 19:25
v/123128/
Bisnis.com, JAKARTA — Pelunasan kewajiban pajak direncanakan menjadi syarat bagi perusahaan tambang untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Rencana tersebut dinilai bisa mempermudah kinerja otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak dari sektor mineral dan batu bara.
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai rencana yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) itu akan sangat membantu otoritas dalam penagihan pajak perusahaan tambang.
Menurut Kepala Riset CITA Fajry Akbar, pengusaha tambang sudah pasti merupakan 'orang kuat' atau memiliki relasi dengan kekuatan politik. Tak ayal mengapa mereka sulit untuk dipajaki.
"Orang-orang atau group usaha yang seperti ini yang sulit untuk ditagih pajaknya. Berbeda dengan masyarakat umum seperti kasus pengepul susu UD Pramono yang tidak membayar utang pajak karena tidak mampu," terangnya kepada Bisnis, Senin (2/2/2026).
Oleh sebab itu, Fajry pun menyatakan setuju apabila DJP Kemenkeu akan menerapkan hal tersebut. Menurutnya, hal itu akan bisa membantu fiskus menagih pajak di sektor minerba yang selama ini dikenal sulit dipajaki.
"Akan sangat membantu DJP dalam penagihan pajak," terang Fajry.
Syarat RKAB
Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa regulasi yang mensyaratkan penuntasan kewajiban perpajakan bagi pengusaha tambang itu adalah salah satu upaya penggalian potensi penerimaan negara.
Kebijakan ini rencananya dilakukan di tengah melonjaknya target penerimaan pajak hingga Rp2.357,7 triliun pada 2026 atau lebih tinggi 22% lebih dari realisasi 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun.
Pada 2025 lalu, otoritas pajak disebut telah mendorong penuntasan kewajiban perpajakan bagi syarat administrasi permohonan dan perpanjangan RKAB. Sebagai informasi, RKAB adalah dokumen wajib tahunan yang disusun pemegang IUP maupun IUP Khusus dan diajukan melalui Kementerian ESDM.
"2026 insyaallah kami sedang men-drafting regulasi yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tax clearance untuk sebagai syarat perpanjangan atau permohonan baru RKAB," terangnya pada acara Indonesia Fiscal Forum (IFF), Selasa (27/1/2026).
Kerja sama antar intansi untuk menggali potensi penerimaan pajak itu tidak hanya dilakukan oleh dengan Kementerian ESDM. DJP Kemenkeu turut bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Kemenkum) untuk pertukaran data pemilik manfaat korporasi atau beneficial ownership (BO).
Dari data BO, pemerintah bisa melihat indikator kinerja suatu badan usaha yang juga merupakan wajib pajak (WP). Kemenkeu dan Kemenkum, terang Bimo, secara simultan memanfaatkan pangkalan data mereka.
"Kami kerja sama untuk menyempurnakan database beneficiary ownership mereka. Dalam waktu yang simultan, kami juga meningkatkan kapasitas deteksi terhadap irregularities yang terkait dengan corporate action," papar Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.
Di sisi lain, secara internal Bimo menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Pada 2025 lalu, pemerintah membukukan penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Realisasi itu hanya 87,6% dari target yang ditetapkan APBN.
Alhasil, pemerintah tahun ini perlu membukukan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp440,1 triliun dari realisasi tahun lalu agar bisa mencapai target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.
DJP Bakal Wajibkan Pengusaha Tambang Lunasi Tagihan Pajak sebelum Ajukan RKAB
DJP akan mewajibkan pengusaha tambang melunasi pajak sebelum mengajukan atau memperpanjang RKAB untuk meningkatkan penerimaan negara pada 2026. [345] url asal
#pengusaha-tambang #tagihan-pajak #rkab #djp-kemenkeu #regulasi-perpajakan #penerimaan-negara #target-pajak #kementerian-esdm #tax-clearance #beneficial-ownership #data-bo #wajib-pajak #coretax #peneri
(Bisnis.Com - Ekonomi) 28/01/26 14:37
v/117116/
Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha di sektor pertambangan akan diwajibkan untuk menuntaskan kewajiban perpajakan mereka sebagai syarat permohonan maupun perpanjangan Rencana Kerja dan Biaya Anggaran (RKAB). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) tengah menyiapkan regulasi terkait dengan hal tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada acara Indonesia Fiscal Forum (IFF), Selasa (27/1/2026).
Bimo menjelaskan, regulasi yang mensyaratkan penuntasan kewajiban perpajakan bagi pengusaha tambang itu adalah salah satu upaya penggalian potensi penerimaan negara. Untuk diketahui, pemerintah memasang target penerimaan pajak hingga Rp2.357,7 triliun pada 2026 atau lebih tinggi 22% lebih dari realisasi 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun.
Pada 2025 lalu, otoritas pajak disebut telah mendorong penuntasan kewajiban perpajakan bagi syarat administrasi permohonan dan perpanjangan RKAB. Sebagai informasi, RKAB adalah dokumen wajib tahunan yang disusun pemegang IUP maupun IUP Khusus dan diajukan melalui Kementerian ESDM.
"2026 Insyaallah kami sedang men-drafting regulasi yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tax clearance untuk sebagai syarat perpanjangan atau permohonan baru RKAB," terangnya, dikutip Rabu (28/1/2026).
Kerja sama antar intansi untuk menggali potensi penerimaan pajak itu tidak hanya dilakukan oleh dengan Kementerian ESDM. DJP Kemenkeu turut bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Kemenkum) untuk pertukaran data pemilik manfaat korporasi atau beneficial ownership (BO).
Dari data BO, pemerintah bisa melihat indikator kinerja suatu badan usaha yang juga merupakan wajib pajak (WP). Kemenkeu dan Kemenkum, terang Bimo, secara simultan memanfaatkan pangkalan data mereka.
"Kami kerja sama untuk menyempurnakan database beneficiary ownership mereka. Dalam waktu yang simultan, kami juga meningkatkan kapasitas deteksi terhadap irregularities yang terkait dengan corporate action," papar Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.
Di sisi lain, secara internal Bimo menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.
Pada 2025 lalu, pemerintah membukukan penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.917,6 triliun. Realisasi itu hanya 87,6% dari target yang ditetapkan APBN.
Alhasil, pemerintah tahun ini perlu membukukan peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp440,1 triliun dari realisasi tahun lalu agar bisa mencapai target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)