Bisnis.com, JAKARTA – Kekayaan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam tercatat melonjak hingga Rp1,19 triliun hanya dalam satu hari perdagangan. Lonjakan itu terjadi selepas pengusaha asal Kalimantan itu memborong saham PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK).

Melansir keterbukaan informasi BEI, Haji Isam tercatat membeli 6,83 miliar lembar saham PACK pada 13 Mei 2026. Dengan harga Rp137 per lembar, Haji Isam tercatat merogoh kocek hingga Rp936,65 miliar.

Masuknya Haji Isam dengan menggenggam 21,12% saham PACK, segera membuat harga saham PACK melesat ke level Rp312 per saham pada akhir perdagangan.

Dengan begitu, total aset Haji Isam pada saham PACK mencapai Rp2,13 triliun atau mencatatkan potensi keuntungan hingga Rp1,19 triliun lewat saham PACK hanya dalam satu hari perdagangan.

Dalam suratnya kepada BEI, Haji Isam menerangkan bahwa tujuan transaksi merupakan investasi dengan status kepemilikan langsung tanpa repurchase agreement.

”Tujuan transaksi guna investasi dengan status kepemilikan langsung,” tulis pengumuman BEI, dikutip Jumat (15/5/2026).

Adapun PACK merupakan perusahaan yang bergerak di sektor nikel selepas diakuisisi oleh PT Eco Energi Perkasa (EEP) pada 2024. EEP merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh CNGR Advanced Material Co., Ltd., perusahaan asal China yang bergerak di bidang material baterai.

Setelah berganti PSP, PACK berubah nama menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (PACK). EEP sendiri menggenggam 61,71% saham PACK.

Sepanjang 2025, PACK mampu membukukan pertumbuhan penjualan sebesar 295,94% YoY menjadi Rp216,58 miliar. Hal itu menjadi wajar lantaran pada 2024, PACK masih bergerak pada industri kemasan.

Laba bersih sepanjang tahun lalu juga melonjak menjadi Rp28,57 miliar, dari Rp899,75 juta pada periode yang sama 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan kewajiban posisi investasi internasional (PII) Indonesia naik pada akhir kuartal IV/2025, dengan kewajiban neto sebesar US$272,6 miliar. Angka itu naik dibandingkan dengan kewajiban neto sebesar US$261,8 miliar pada akhir kuartal III/2025.

Kewajiban utang maupun pinjaman internasional tersebut setara dengan Rp4.544,2 triliun (kurs JISDOR per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

"Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri [KFLN] yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri [AFLN]," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Denny merincikan bahwa posisi AFLN Indonesia naik karena didorong peningkatan cadangan devisa dan investasi langsung. Adapun, posisi AFLN tercatat sebesar akhir kuartal IV/2025 sebesar US$558,5 miliar, meningkat dari US$545,5 miliar pada periode sebelumnya.

Sementara itu, posisi KFLN Indonesia juga meningkat terutama dipengaruhi oleh peningkatan posisi investasi portofolio di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Posisi KFLN pada akhir kuartal IV/2025 tercatat sebesar US$831,1 miliar, naik dari US$807,3 miliar pada akhir kuartal III/2025.

Denny mengaku bahwa peningkatan KFLN ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya yang mencerminkan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia. Peningkatan posisi KFLN, sambungnya, juga dipengaruhi oleh penguatan indeks harga saham domestik.

"Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal," jelasnya.

Alasannya, rasio PII Indonesia pada triwulan III/2025 terjaga sebesar 18,8% terhadap PDB. Selain itu, Denny menyatakan struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,2%) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Di samping itu, dia menyatakan BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

"Selain itu, Bank Indonesia juga akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia," tutup Denny.

Bisnis.com, BATAM — Ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir diniliai tidak akan berdampak langsung terhadap iklim investasi di Kota Batam. Pelaku usaha berpandangan aktivitas industri dan realisasi investasi di kawasan tersebut tetap berjalan normal karena didominasi investasi langsung jangka panjang.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam Adhy Prasetyo Wibowo mengatakan fluktuasi pasar saham lebih berkaitan dengan aktivitas portofolio dan tidak berpengaruh langsung pada sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung ekonomi Batam.

“Sampai saat ini belum ada dampaknya ke industri manufaktur. Kegiatan produksi masih berjalan normal, karena yang terpengaruh langsung biasanya investasi di pasar saham, bukan industri,” kata Adhy belum lama ini.

Ia menjelaskan, struktur industri Batam didominasi manufaktur elektronik serta sektor-sektor berbasis produksi nyata. Oleh karena itu, gejolak IHSG tidak serta-merta menekan operasional industri maupun penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian, Adhy mengingatkan bahwa apabila ketidakpastian ekonomi berlangsung dalam jangka panjang, dampak lanjutan tetap perlu diwaspadai, terutama terkait kepercayaan investor.

“Kalau ini berlangsung lama, tentu bisa memengaruhi persepsi terhadap Indonesia. Rencana ekspansi dan investor baru bisa bersikap wait and see. Tetapi untuk sekarang kondisinya masih aman,” ujarnya.

Terkait prospek industri ke depan, Adhy menyebut sektor manufaktur masih menjadi penggerak utama sepanjang 2025 , ditopang investasi di pusat data serta manufaktur pendukung industri minyak dan gas. Sementara untuk 2026, arah investasi masih menunggu kepastian kebijakan.

“Kendalanya masih klasik, birokrasi yang panjang, kepastian berusaha, serta daya saing Batam dibanding kawasan lain seperti Johor dan Vietnam, termasuk faktor biaya energi seperti harga gas,” katanya.

Pandangan senada disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam Rafki Rasyid. Ia menegaskan tidak ada hubungan langsung antara pelemahan IHSG dengan investasi yang masuk ke Batam.

“Investasi di Bursa Efek itu portofolio investment, sedangkan yang masuk ke Batam adalah foreign direct investment atau FDI. Faktor yang memengaruhi keduanya sangat berbeda,” ujar Rafki.

Menurutnya, investasi portofolio sangat dipengaruhi faktor psikologis dan persepsi investor, sementara FDI lebih ditentukan faktor struktural seperti iklim usaha, infrastruktur, dan kepastian regulasi.

Ia menambahkan sektor-sektor industri di Batam relatif tidak terpengaruh oleh naik-turunnya IHSG. Pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam masih terjaga seiring dengan perbaikan iklim investasi.

“Tidak ada tekanan ekonomi langsung ke Batam akibat melemahnya IHSG. Pelemahan ini sifatnya sementara dan sudah sering terjadi,” kata Rafki.

Ia pun mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak panik menyikapi pergerakan pasar saham.

“Kalau kepercayaan investor kembali, IHSG juga akan membaik. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan, karena investasi dan industri di Batam tetap aman,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas investasi terus menurun, setidaknya apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selama 2025, kenaikan investasi langsung tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang.

Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sepanjang 2024, realisasi investasi 'hanya' mencapai Rp1.714,2 triliun (lebih rendah Rp217 triliun atau 12,66% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang.

Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta (lebih 'murah' Rp13,8 juta).

Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. Nyatanya, investasi yang terealisasi malah semakin 'tidak berkualitas'.

"Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Adapun, salah satu sektor yang mengalami peningkatan realisasi investasi langsung paling besar yaitu yang berkaitan dengan hilirisasi. Pada 2025, total realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau meningkat drastis 43,3% dibandingkan capaian 2024 (Rp407,8 triliun).

Perinciannya, mayoritas modal masuk ke sektor mineral sebesar Rp373,1 triliun atau setara 63,9% dari total realisasi investasi hilirisasi 2025. Masalahnya, proyek hilirisasi mineral lebih membutuhkan banyak modal daripada tenaga kerja karena termasuk capital intensive (padat modal)—bukan labor intensive (padat karya).

Rosan sempat mengakui bahwa investasi langsung di sektor hilirisasi mineral seperti nikel tidak terlalu signifikan menyerap banyak pekerja.

"Memang kalau di mineral, di nikel, itu U$1 miliar, US$2 miliar, US$3 miliar, tapi itu lebih kepada capital intensive," ujar Rosan dalam Kompas100 CEO Forum 2025, Rabu (26/11/2025).

Oleh sebab itu, dia mengungkapkan bahwa pemerintah ingin kembangkan proyek hilirisasi yang berjenis padat karya. Meski nilai investasi di proyek tersebut kerap lebih kecil daripada proyek padat modal namun penyerapan tenaga kerjanya jauh lebih banyak.

Rosan mencontohkan bahwa hilirisasi di bidang perkebunan yaitu kelapa. Menurutnya, sudah ada investasi yang masuk sebesar US$100 juta yang pembangunan konstruksinya mulai tahun ini.

Meski nilainya tergolong kecil apabila dibandingkan dengan investasinya di bidang mineral seperti nikel namun penyerapan tenaga kerjanya sangat banyak.

"Memang investasinya hanya US$100 juta, tapi penyerapan tenaga kerjanya dari tiga fase itu, satu fase sudah selesai tahun ini. Fase satu itu [serap] 5 ribu orang [tenaga kerja]. Tiga fase ini kelar, tahun depan [akan serap] 10 ribu orang," ungkap Rosan.

Dia menyatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus mendorong investasi langsung di proyek hilirisasi padat karya lainnya. Rosan mencontohkan rumput laut.

"Kita penghasil nomor 2 terbesar rumput laut sesudah China. Tetapi kalau kita bicara mengenai tropical seaweed [rumput laut tropis], Indonesia nomor 1. Sebagian ini adalah dilakukan oleh para petani rumput laut di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan perluasan dan penguatan Program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) sebagai instrumen strategis dalam mempercepat realisasi investasi dan hilirisasi industri nasional.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan program KLIK tersebut banyak memberikan kepastian usaha dan meningkatkan daya saing kawasan industri Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Menurut Ma’ruf, kebijakan percepatan investasi melalui penguatan KLIK, yang didukung pembinaan teknis serta penetapan standar kawasan industri nasional, merupakan fondasi penting bagi terciptanya kepastian dan keberlanjutan investasi.

“Program KLIK sejak awal dirancang untuk memangkas waktu realisasi investasi dan memberikan kepercayaan kepada investor agar dapat segera memulai kegiatan konstruksi di kawasan industri yang telah siap,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Sejauh ini, KLIK dinilai mampu menurunkan cost of delay, meningkatkan kepastian usaha, serta memperkuat kawasan industri sebagai entry point utama investasi manufaktur.

Namun, Ma’ruf menilai cakupan KLIK yang masih terbatas berpotensi memperlambat pengambilan keputusan investor dan mengurangi daya saing kawasan industri Indonesia.

Untuk itu, pengusaha kawasan industri mengusulkan agar seluruh kawasan industri yang telah memenuhi standar teknis dapat diberikan fasilitas KLIK secara menyeluruh.

Sekretaris Jenderal HKI Roro Ayu Yayuk Dwihastuti menjelaskan bahwa kawasan industri merupakan lokasi investasi yang paling siap menjalankan KLIK.

Sebab, kawasan industri telah melalui proses penataan lahan, kepastian tata ruang, serta penyediaan infrastruktur dasar yang memungkinkan kegiatan konstruksi berjalan sejak hari pertama

Roro menambahkan, penguatan kembali KLIK melalui Peraturan Menteri Investasi Nomor 5 Tahun 2025 menegaskan peran kebijakan ini sebagai instrumen percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

“Implementasi KLIK merupakan momentum penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri, meskipun di lapangan masih terdapat tantangan teknis, regulatif, dan koordinasi lintas instansi,” ujarnya

Roro Ayu pun mengatakan bahwa saat ini dari total 124 kawasan industri anggota HKI, baru sekitar 47 kawasan atau 37,9% yang terdaftar dalam skema KLIK, sementara sisanya belum memperoleh penetapan tersebut.

Padahal, kawasan industri anggota HKI tersebar di 24 provinsi dengan total luas mencapai sekitar 160.000 hektare dan menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja

Dia juga menilai, belum meratanya penetapan KLIK berdampak pada terhambatnya proses produksi karena tenant tidak dapat memulai konstruksi secara paralel.

Selain itu, masih ditemukan ketidaksinkronan regulasi dan perbedaan interpretasi teknis antar kementerian dan pemerintah daerah, khususnya terkait tata ruang, peta tematik ATR/BPN, kawasan lindung, serta KP2B. Kondisi ini kerap menyebabkan verifikasi berulang dan ketidakpastian timeline realisasi investasi

Sebagai solusi, HKI merekomendasikan pembentukan tim verifikasi KLIK terpadu lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menghasilkan satu rekomendasi final yang berlaku secara nasional. Tak hanya itu, seluruh hasil verifikasi diusulkan untuk dimasukkan dalam satu dashboard data terpadu agar proses lebih transparan dan terukur

Ma’ruf pun menegaskan bahwa kawasan industri pada dasarnya telah berfungsi sebagai buffer risiko perizinan dan lingkungan bagi investor.

“Kawasan industri merupakan instrumen negara untuk mengendalikan, mempercepat, sekaligus mengamankan investasi. Dengan menjadikan KLIK sebagai kebijakan umum bagi seluruh kawasan industri yang memenuhi standar teknis, proses investasi akan menjadi lebih sederhana, konsisten, dan dapat diprediksi,” tegasnya.

HKI menyatakan kesiapan penuh untuk terus bersinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Perindustrian guna memastikan penguatan KLIK berjalan seiring dengan pengawasan dan koordinasi yang baik.

Penguatan program KLIK dinilai bukan sekadar fasilitas kebijakan, melainkan bentuk kepercayaan negara kepada kawasan industri sebagai mitra strategis pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo menilai potensi pertumbuhan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dari Singapura ke Indonesia masih sangat besar.

Suryo menyebut, meski Negeri Singa saat ini telah menjadi investor asing terbesar di Tanah Air, potensi penanaman modal masih dapat terus dikembangkan.

Dia mengungkapkan, dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto ke Singapura beberapa waktu lalu, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menyampaikan sekitar sepertiga dari total FDI Singapura telah diinvestasikan di Indonesia.

Kondisi tersebut mencerminkan eratnya hubungan ekonomi kedua negara sekaligus peluang besar untuk peningkatan investasi ke depan.

“Karena dana yang beredar di Singapura nilainya bisa mencapai sekitar US$4 triliun. Artinya, potensi investasi Singapura ke Indonesia itu masih sangat besar,” ujar Suryo dalam acara Peluncuran Buku & Diskusi 58 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia-Singapura di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, Singapura menduduki peringkat pertama negara dengan investasi atau penanaman modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia pada kuartal III/2025 senilai US$3,8 miliar.

Sementara itu, selama Januari-September 2025 atau year-to-date (ytd), Singapura juga menjadi negara dengan PMA terbesar dengan nilai investasi US$12,6 miliar, disusul Hong Kong US$7,3 miliar, China US$5,4 miliar, dan Malaysia US$2,7 miliar.

Meski demikian, Suryo menekankan potensi tersebut perlu diimbangi dengan langkah konkret dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut terutama dalam memperjelas arah kebijakan industri nasional serta jenis investasi yang ingin didorong.

Menurutnya, selama Indonesia mampu memberikan kepastian terkait arah kebijakan industri dan menyampaikannya secara jelas kepada negara mitra seperti Singapura, investor akan merespons dengan cepat. Hal tersebut juga didukung oleh kedekatan secara kultural dan pemahaman pelaku usaha Singapura terhadap Indonesia.

Dia juga menegaskan tantangan utama yang perlu dibenahi Indonesia adalah kemudahan berusaha (ease of doing business). Hal tersebut mencakup kepastian regulasi, penegakan hukum yang jelas, serta kemudahan dalam berbagai aspek usaha, termasuk akses permodalan.

Suryo menilai Singapura sukses menjadi magnet investasi global seperti saat ini karena memberikan kepastian yang jelas pada bidang-bidang tersebut.

“Kalau kita ingin seperti Singapura, maka Indonesia harus mampu menerapkan kemudahan berusaha yang setara. Kepastian aturan dan kemudahan investasi harus terus didorong,” lanjutnya.

Dia menambahkan, dengan pembenahan iklim investasi dan kejelasan arah kebijakan, Suryo optimistis Indonesia dapat memaksimalkan potensi masuknya FDI dari Singapura dan memperkuat peran investasi tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Suryo juga menilai Indonesia memiliki daya tarik kuat bagi investor asing. Menurutnya, beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia di mata investor Singapura mencakup melimpahnya sumber daya alam, pasar domestik yang masif, hingga stabilitas politik.

"Faktor-faktor tersebut menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi strategis di kawasan," kata Suryo.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan kewajiban neto investasi internasional Indonesia senilai US$262,9 miliar pada akhir kuartal III/2025, naik dari posisi akhir kuartal II/2025 sebesar US$244,5 miliar.

Adapun, kenaikan kewajiban neto investasi internasional Indonesia mencerminkan jumlah aset keuangan di Tanah Air yang dimiliki oleh pihak asing bertambah nilainya. Nilai US$262,9 miliar itu setara dengan Rp4.379 triliun (kurs JISDOR per 5 Desember 2025 Rp16.655 per dolar AS).

"Peningkatan kewajiban neto tersebut bersumber dari kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri [KFLN] yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri [AFLN]," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).

Denny merincikan bahwa posisi AFLN Indonesia naik karena valuasi harga pasar pada beberapa negara penempatan aset yang meningkat, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas, harga saham global, dan harga aset pada beberapa negara penempatan aset.

Adapun, posisi AFLN tercatat sebesar US$541,1 miliar pada akhir triwulan III 2025. Angka itu naik 0,7% secara kuartalan dari US$537,3 miliar pada akhir triwulan II/2025.

Sementara itu, posisi KFLN Indonesia meningkat lebih tajam terutama dipengaruhi oleh peningkatan posisi investasi langsung dan investasi portofolio. Posisi KFLN pada akhir triwulan III/2025 tercatat sebesar US$803,9 miliar, naik 2,8% secara kuartalan dari US$781,8 miliar pada akhir triwulan II/2025.

Denny mengungkapkan bahwa peningkatan KFLN ditopang oleh terjagannya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung sebagai cerminan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. Peningkatan posisi KFLN, sambungnya, juga dipengaruhi oleh kenaikan harga saham di Indonesia.

"Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2025 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal," jelasnya.

Alasannya, rasio PII Indonesia pada triwulan III/2025 terjaga sebesar 18,3% terhadap PDB. Selain itu, Denny menyatakan struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,1%) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Di samping itu, dia menyatakan BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

"Selain itu, Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan pajak akibat pemberian berbagai fasilitas insentif pajak untuk mendorong investasi dan hilirisasi industri.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menambah daya saing global, terutama dalam menarik modal asing langsung.

Oleh sebab itu, pemerintah memberikan banyak fasilitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction.

"Harusnya negara dapat [penerimaan pajak], [jadi] tidak dapat. Tahun 2025 berjalannya waktu sampai kepada Q3 [kuartal III], ada konsolidasi kurang lebih fasilitas itu sudah Rp1.300 triliun," ungkap Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Kendati demikian, dia menjelaskan tidak terealisasi potensi penerimaan pajak yang besar itu bisa terkompensasi dengan masuknya investasi. Menurutnya, banyak negara melakukan strategi serupa.

Dia juga mengatakan bahwa investasi langsung punya imbas yang signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini [potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun], tapi ini [investasi langsung] akan mengalir kepada langsung ke para pelaku usaha dan lain-lain," ujarnya.

Adapun dalam paparan Todotua, setidaknya ada tujuh insentif investasi untuk bisnis yang diberikan pemerintah. Pertama, tax holiday yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih selama periode 5-20 tahun di industri pionir atau yang memenuhi kriteria industri pionir

Kedua, tax allowance yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk sektor panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. Selain itu, pembebasan PPh 22 atas barang impor untuk kegiatan panas bumi

Ketiga, pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor untuk kegiatan panas bumi. Keempat, pembebasan Bea Masuk untuk mesin, barang, dan material untuk industri serta sektor jasa.

Kelima, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi. Keenam, pengenaan Pajak Barang Mewah didasarkan pada potensi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan (0%-95%) untuk mendorong penjualan dan investasi pada Kendaraan Lastik Berbasis Baterai.

Ketujuh, super tax deduction yaitu pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta hingga 200% untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa ada pemerintah daerah (Pemda) yang rela menurunkan harga sewa tanah besar-besaran demi menarik investasi asing langsung.

Todotua mengaku kerap dihubungi kepala daerah untuk meminta masukan agar ada investor yang menanamkan modal ke wilayahnya. Dia pun menanyakan berapa harga tanah di wilayah tersebut.

Ternyata, sambungnya, harga lahan dipatok Rp5 juta per meter. Dia pun mengungkapkan bahwa ada perusahaan Vietnam yang berminat buka peternakan dan pabrik susu.

Hanya saja, calon investor itu hanya mau menyewa lahan dengan harga Rp100.000 per hektare per tahun. Adapun, investor asing itu ingin menyewa 35.000 hektare lahan sehingga Pemda hanya akan menerima Rp3,5 miliar per tahun.

"Saya panggil Bupatinya, 'Pak Bupati, gini, kau terima dapat dari tanah memang cuma Rp3,5 miliar, tapi coba pikir, karena 35.000 hektare lahan ini, dia mau bikin penanaman feedstock-nya, jagung dan bunga matahari. Tentunya ada ekosistem ekonomi yang terjadi di daerahmu'," cerita Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Menurut Todotua, kepala daerah akhirnya setuju menurunkan biaya lahan tersebut. Investor asal Vietnam itu pun menanamkan modalnya ke daerah tersebut.

Mantan CEO Bomba Group ini pun menekankan bahwa investasi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penyerapan lapangan kerja hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta ekosistem perekonomian baru, yang kembali menarik investasi.

"Berbicara konteks investasi, tidak hanya bagaimana kita mengelola atau meng-approach investasi baru itu masuk terjadi, tetapi juga konteksnya bagaimana existing investasi [investasi yang ada] bisa kita jaga dan harus bertumbuh," jelasnya.

Dia pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam mencapai menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

"Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, nggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?" kata Todotua.

Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus coba menarik investasi langsung dan mendorong hilirisasi. Caranya, dengan menebar tujuh fasilitas insentif pajak.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menambah daya saing global, terutama dalam menarik modal asing langsung.

Oleh sebab itu, pemerintah memberikan banyak fasilitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, hingga super deduction.

"Kementerian kami ini salah satu tugasnya juga memberikan fasilitas insentif. Supaya investasi itu punya nilai daya saing, kita kasih insentif. Insentif ini sebenarnya adalah potensi yang bisa didapatkan oleh negara dalam strategi fiskal, tetapi kita indahkan," jelas Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, pemerintah sudah memberikan membebaskan potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun sampai dengan kuartal III/2025. Meski potensi penerimaan pajak yang besar tidak terealisasi akibat fasilitas insentif, dia meyakini ada kompensasi dari masuknya investasi.

Dia menjelaskan investasi langsung punya imbas yang signifikan yaitu pertumbuhan ekonomi, penyerapan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

"Semua negara melakukan itu, dalam kerangka menciptakan investasinya ini bisa kompetitif, punya daya saing, dan dia masuk. Hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini [potensi pajak sekitar Rp1.300 triliun], tapi ini [investasi langsung] akan mengalir kepada langsung ke para pelaku usaha dan lain-lain," paparnya.

7 Insentif Pajak yang Diberikan Pemerintah

1. Tax holiday, yaitu pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 100% untuk investasi senilai Rp500 miliar atau lebih selama periode 5-20 tahun di industri pionir atau yang memenuhi kriteria industri pionir

2. Tax allowance, yaitu pengurangan PPh Badan sebesar 30% dari nilai investasi selama 5 tahun, salah satunya untuk sektor panas bumi, pembangkit listrik energi terbarukan, dan industri bioenergi. Selain itu, pembebasan PPh 22 atas barang impor untuk kegiatan panas bumi

3. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor untuk kegiatan panas bumi.

4. Pembebasan Bea Masuk untuk mesin, barang, dan material untuk industri serta sektor jasa.

5. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100% untuk tahap eksplorasi panas bumi.

6. Pengenaan Pajak Barang Mewah didasarkan pada potensi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan (0%-95%) untuk mendorong penjualan dan investasi pada Kendaraan Lastik Berbasis Baterai.

7. Super tax deduction, yaitu pengurangan penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan hingga 300% dari biaya kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), serta hingga 200% untuk kegiatan pelatihan dan vokasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyampaikan pihaknya saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 18 proyek hilirisasi yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Hal ini dia sampaikan usai melaporkan perkembangan evaluasi proyek hilirisasi usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (6/11/2025). Salah satu proyek yang menjadi fokus pembahasan adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).

“Ya kita tentunya yang disampaikan oleh Pak Bahlil itu kemudian kita kan melakukan evaluasi secara keseluruhan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi kita evaluasi secara keseluruhan untuk proyek-proyek yang visible ya itu segera kita tindak lanjuti, gitu ya,” kata Rosan usai rapat.

Khusus untuk proyek DME, Rosan menjelaskan bahwa pemerintah melalui lembaga investasi Danantara akan memastikan penggunaan teknologi yang mutakhir dan efisien agar proyek tidak mengalami kegagalan seperti sebelumnya.

“Ya memang DME termasuk salah satu yang kita evaluasi dan baik. Tapi kita juga memastikan dulu untuk teknologinya, teknologi yang yang kita utamakan adalah yang up to date juga dan yang paling efisien lah. Karena kan DME ini dulu pernah dicoba dijalankan. Ya kan? Sempat groundbreaking malah, tetapi kemudian berhenti kan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan, Danantara tidak ingin pengulangan proyek berhenti di tengah jalan seperti pengalaman masa lalu.

“Nah, hal itu yang kami kalau di Danantara tidak ada, tidak mau ada hal itu terjadi lagi. Jadi kita benar-benar kalau melakukan evaluasi benar-benar secara menyeluruh sehingga pada saat kita mulai berjalan atau groundbreaking, itu akan berjalan secara full dan sesuai dengan target-target yang dicanangkan. Itu aja ya,” tutur Rosan.

Terkait dengan skema investasi proyek DME, Rosan menyebut Danantara berpotensi menanamkan investasi langsung.

“Kita bisa investasi langsung sih mungkin ya,” katanya.

Namun, dia belum bisa menyebutkan besaran investasi yang akan dikucurkan.

“Saya enggak ingat angkanya soalnya ada ada banyak angka-angkanya,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa terdapat 18 proyek hilirisasi yang akan dikoordinasikan dengan BPI Danantara.

Mengingat, rencananya proyek ini akan dimulai pada tahun depan. Adapun,beberapa proyek yang dimaksud adalah pabrik Dimethyl Ehter (DME) yang akan menggantikan produk Liquified Petroleum Gas (LPG), hingga kilang minyak.

"Kami akan selesaikan di tahun ini [persiapan], untuk semuannya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan," katanya.

Berikut daftar 18 Proyek Hilirisasi yang bakal dikejar pada 2026, sebagai berikut:

1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) yang berada di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 60 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 14.700 pekerja

2. Industri DME (batu bara) yang berada di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja

3. Industri aspal yang berada di Buton, ulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp 1,49 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 3.450 pekerja

4. Industri Mangan Sulfat yang berada di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp 3,05 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 5.224 pekerja

5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) yang berada di Kawasan Indutri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp 38,4 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 12.000 pekerja

6. Industri Cooper Rod, WIre & Tube (katoda tembaga) yang berada di Gesik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 19,2 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 9.700 pekerja

7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) yang berada di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp 19 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 18.000 pekerja

8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) yang berada di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp 17,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 7.100 pekerja

9. Industri Olresin (Pala) yang berada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp 1,8 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.850 pekerja

10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) yang berada di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp 3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 4.800 pekerja

11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MTC), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) yang berada di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 22.100 pekerja

12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 33.000 pekerja

13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp 1 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 27.600 pekerja

14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp 212 miliar. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 1.700 pekerja

15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 160 Triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 44.000 pekerja

16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp 72 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 6.960 pekerja

17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp 24 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 19.500 pekerja

18. Industri Boavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri Cikarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp 16 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 10.152 pekerja.

Bisnis.com, GYEONGJU — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tengah mengkaji peluang untuk memiliki 35% saham dalam proyek Lotte Chemical di Cilegon, Banten.

Menurutnya, proyek senilai US$4 miliar atau setara dengan Rp66,5 triliun (kurs Rp16.600 per dolar AS) tersebut merupakan salah satu investasi besar asal Korea Selatan yang akan segera diresmikan oleh pemerintah Indonesia.

Rosan menjelaskan Lotte Chemical telah menyelesaikan pembangunan fasilitas industri kimia terintegrasi dan berencana meresmikan proyeknya pada 6 November 2025, yang akan dihadiri langsung oleh chairman perusahaan asal Korea Selatan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Rosan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Christopher Luxon di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025, Jumat (31/10/2025).

“Lotte Chemical nanti saya juga bertemu, karena mereka menyelesaikan investasi dengan nilainya US$4 miliar. Rencananya pada tanggal 6 ini chairmannya akan datang ke Indonesia,” ujar Rosan.

Dalam proses tersebut, Lotte Chemical membuka peluang bagi Danantara untuk ikut berinvestasi dalam struktur kepemilikan perusahaan. Tawaran tersebut, kata Rosan, saat ini sedang dalam tahap evaluasi mendalam.

“Mereka menawarkan 35%, tapi ya kita sedang mulai kaji karena ini produk yang sangat baik dan proyek juga sudah selesai. Risikonya juga lebih terukur. Kita bisa lihat potensi-potensi ke depannya. Sekarang saya perintahkan untuk segera mengkaji penawaran dari Lotte ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rosan mengatakan bahwa partisipasi Danantara kemungkinan akan dilakukan melalui investasi langsung, bukan lewat badan usaha milik negara (BUMN).

“Kita kaji ya, mungkin kita dari investasi langsung, tidak melalui BUMN,” ungkapnya.

Terkait kebutuhan modal untuk kepemilikan saham sebesar 35% tersebut, Rosan menuturkan bahwa pemerintah tengah meninjau struktur pembiayaan proyek yang terdiri dari komponen ekuitas dan pinjaman (debt).

“Kita lagi lihat. Dari total US$4 miliar itu ada equity dan ada debt. Memang ekuitinya mereka itu kurang lebih US$1,7 miliar, nanti kita lihat,” tandas Rosan.

Proyek Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project (LINE Project) di Cilegon merupakan salah satu investasi petrokimia terbesar di Asia Tenggara, yang diproyeksikan memperkuat industri bahan baku kimia nasional dan mengurangi ketergantungan impor.

Langkah Danantara untuk masuk ke proyek ini dinilai sejalan dengan strategi hilirisasi industri yang menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo, serta menjadi wujud konkret sinergi antara investor global dan dana investasi nasional dalam membangun sektor industri bernilai tambah tinggi.