Ketika tekanan inflasi global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin terasa, kemampuan daerah untuk beradaptasi melalui teknologi menjadi pembeda utama antara yang mampu bertahan dan yang tertinggal

Jakarta (ANTARA) - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks pada tahun 2026, pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tuntutan yang semakin besar untuk bertransformasi.

Digitalisasi bukan lagi sekadar proyek modernisasi, melainkan telah menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketika tekanan inflasi global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan pola konsumsi masyarakat semakin terasa, kemampuan daerah untuk beradaptasi melalui teknologi menjadi pembeda utama antara yang mampu bertahan dan yang tertinggal.

Transformasi digital di tingkat pemerintah daerah sebenarnya telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir melalui berbagai inisiatif nasional. Namun, konteks tahun 2026 memberikan urgensi baru yang lebih nyata. Kondisi ekonomi yang cenderung fluktuatif memaksa pemerintah daerah untuk bekerja lebih efisien, responsif, dan adaptif.

Ruang fiskal yang semakin terbatas membuat setiap kebijakan harus tepat sasaran, sementara ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, digitalisasi menjadi jawaban yang tidak hanya relevan, tetapi juga krusial.

Dalam praktiknya, digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek pelayanan publik. Layanan perizinan yang sebelumnya memakan waktu panjang kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui sistem daring yang terintegrasi. Pembayaran pajak daerah menjadi lebih mudah dan transparan, sementara pengelolaan data kependudukan semakin akurat dan real-time.

Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Ketika proses menjadi lebih sederhana dan transparan, kepercayaan publik terhadap pemerintah pun meningkat.

Dampak dari digitalisasi ini tidak berhenti pada aspek pelayanan, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi daerah. Kemudahan dalam perizinan mendorong peningkatan investasi, sementara transparansi dalam pengelolaan keuangan meningkatkan kredibilitas pemerintah di mata pelaku usaha.

Digitalisasi juga mempercepat integrasi ekonomi lokal dengan ekosistem digital yang lebih luas. Pelaku usaha, terutama UMKM, kini memiliki akses yang lebih besar ke pasar melalui platform digital, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif.

Namun demikian, kondisi ekonomi 2026 yang penuh tekanan juga menghadirkan tantangan serius bagi implementasi digitalisasi. Tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengadopsi teknologi. Daerah dengan infrastruktur digital yang memadai dan sumber daya yang kuat cenderung lebih cepat bertransformasi, sementara daerah yang masih menghadapi keterbatasan justru berisiko semakin tertinggal. Kesenjangan ini menjadi isu penting, karena digitalisasi yang tidak merata dapat memperlebar ketimpangan antarwilayah.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang tidak kalah besar. Transformasi digital membutuhkan aparatur yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. Dalam banyak kasus, perubahan ini tidak mudah diterima. Resistensi terhadap perubahan masih sering terjadi, terutama ketika digitalisasi dianggap sebagai ancaman terhadap cara kerja yang sudah lama berjalan.

Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi tantangan dalam hal literasi digital. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses dan memanfaatkan layanan digital, sehingga potensi manfaat digitalisasi belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Keamanan siber

Isu keamanan siber juga menjadi perhatian utama di era digital. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem digital, risiko terhadap kebocoran data dan serangan siber juga semakin tinggi. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya membangun sistem yang canggih, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut aman dan dapat dipercaya. Kepercayaan publik menjadi faktor kunci dalam keberhasilan digitalisasi. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, masyarakat akan ragu untuk beralih ke layanan digital, sehingga tujuan dari transformasi tersebut sulit tercapai.

Di balik berbagai tantangan tersebut, digitalisasi tetap menawarkan peluang besar, terutama dalam konteks ekonomi yang menuntut efisiensi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Data yang terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis data menjadi keunggulan yang sangat penting.

Lebih jauh lagi, digitalisasi membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pengembangan ekonomi digital. Dukungan terhadap UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital menjadi salah satu strategi yang semakin relevan. Melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses ke platform digital, pemerintah daerah dapat membantu pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Para ahli menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan yang digunakan dalam implementasinya. Digitalisasi harus dipandang sebagai bagian dari transformasi yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan. Kepemimpinan yang visioner, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen untuk menciptakan perubahan menjadi faktor penentu keberhasilan. Tanpa hal tersebut, digitalisasi berisiko menjadi sekadar proyek teknologi yang tidak memberikan dampak nyata.

Selain itu, pendekatan yang inklusif menjadi kunci dalam memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses transformasi ini. Investasi dalam infrastruktur digital harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi, pelatihan, dan pendampingan menjadi elemen penting yang harus diperkuat agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat yang luas.

Dalam perspektif jangka panjang, digitalisasi pemerintah daerah akan terus berkembang menuju konsep yang lebih terintegrasi, seperti kota cerdas dan desa cerdas. Teknologi akan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan. Namun, keberhasilan dari konsep ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara tepat dan memberikan dampak yang nyata.

Pada akhirnya, digitalisasi pemerintah daerah di tahun 2026 merupakan refleksi dari bagaimana pemerintah merespons perubahan zaman. Di tengah tekanan ekonomi yang ada, digitalisasi menawarkan peluang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika diiringi dengan strategi yang matang, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen untuk menciptakan transformasi yang inklusif.

Digitalisasi bukan sekadar tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi tentang mengubah cara berpikir dan cara bekerja. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah.

Dalam konteks inilah, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi penggerak perubahan yang mampu membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.

Jika dikelola dengan tepat, digitalisasi tidak hanya akan menjadi solusi atas tantangan ekonomi 2026, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan di masa depan.

*) Dr Joko Rurianto ST MM, profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Laos melalui Kementerian Keuangan resmi mengusulkan kenaikan gaji minimum bulanan pegawai negeri sipil (PNS), dari 2,2 juta kip (Rp 1.694.000) menjadi 3 juta kip (Rp 2.316.000) mulai 2026.

Melansir Asian News, Selasa (18/11/2025), Menteri Keuangan Laos Santiphab Phomvihane mengatakan kebijakan ini dirancang untuk meredakan tekanan ekonomi yang semakin berat bagi PNS termasuk abdi negara lain, seperti militer, dan polisi.

"Penyesuaian ini penting karena inflasi dan depresiasi mata uang telah mengikis pendapatan pegawai negeri secara signifikan," ujar Santiphab dalam sidang Majelis Nasional (NA).

Ia menjelaskan, kenaikan gaji akan didukung anggaran tambahan sebesar 11 triliun kip. Dana tersebut bersumber dari perluasan basis pajak pertambahan nilai, penyesuaian tarif cukai, hingga penerapan pajak baru seperti pajak lingkungan dan pajak bumi.

"Sumber-sumber penerimaan ini stabil dan memiliki kapasitas untuk meningkat setiap tahun," katanya.

Santiphab juga memaparkan bahwa restrukturisasi gaji ini tidak dimaksudkan untuk mendorong konsumsi berlebihan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli mereka yang paling terdampak kenaikan harga.

"Bukan untuk mendorong inflasi semakin tinggi," tegasnya.

Sejumlah anggota NA menyambut baik rencana tersebut, namun meminta pengawasan ketat terhadap pasar guna mencegah pedagang menaikkan harga secara ilegal. Santiphab mengakui kekhawatiran itu dan meminta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memperkuat pemantauan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah juga akan melakukan kampanye informasi publik untuk menjelaskan urgensi dan tujuan kebijakan tersebut. Sekaligus mencegah kenaikan harga yang "oportunistik".

"Kita harus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar dapat memenuhi permintaan pasar internal dengan lebih baik," ujar Santiphab.

Bagi banyak PNS di Laos, rencana kenaikan gaji ini membawa harapan baru setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan biaya hidup. Pemerintah menegaskan langkah ini merupakan bentuk pengakuan atas kesulitan nyata yang dialami para aparatur negara dalam situasi ekonomi saat ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tekanan ekonomi dan ketatnya persaingan kerja membuat banyak lulusan baru di China terjebak dalam kondisi sulit. Tak sedikit yang akhirnya bekerja di luar bidang kuliah atau menerima gaji jauh di bawah harapan.

Fenomena ini kini melahirkan istilah baru yang ramai dibahas yaitu "anak dengan ekor busuk", gambaran generasi muda yang menganggur lama dan bergantung pada orang tua. Istilah "anak dengan ekor busuk" diambil dari "gedung ekor busuk", proyek perumahan yang mangkrak dan menjadi beban ekonomi China sejak 2021.

Isu ini mencuat setelah sejumlah laporan media, termasuk Channel News Asia (CNA) menggambarkan betapa suramnya peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi di negara tersebut. Banyak mahasiswa telah menghabiskan waktu dan biaya untuk menempuh pendidikan spesifik, namun tetap kesulitan mendapatkan posisi yang relevan.

Kondisi pasar kerja yang melemah dan persaingan yang semakin tajam membuat banyak anak muda kehilangan arah. Bahkan, sebagian mulai meragukan janji lama bahwa pendidikan tinggi otomatis memberi masa depan yang lebih stabil.

"Saya melihat peluangnya cukup suram, pasar tenaga kerja sepi, akhirnya saya mengurungkan niat mengejar posisi tertentu," kata Hu Die, pencari kerja berusia 22 tahun yang merupakan sarjana desain dari Harbin University of Science and Technology kepada CNA.

Li Mengqi, sarjana teknik kimia dari Institut Teknologi Shanghai yang telah berusia 26 tahun, sudah delapan bulan menganggur setelah lulus kuliah. Gara-garanya sama, ia tak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya saat menempuh pendidikan di universitas.

Chen Yuyan, 26 tahun, lulusan Guangdong Food and Drug Vocational College pada 2022, bahkan akhirnya harus bekerja sebagai petugas sortir paket di sebuah cabang agen kurir.

"Banyak perusahaan mencari kandidat yang sudah berpengalaman-orang-orang yang bisa langsung bekerja. Sebagai lulusan baru, kami tidak punya cukup pengalaman. Mereka sering mengatakan tidak memiliki sumber daya untuk melatih karyawan baru, dan gaji yang ditawarkan sangat rendah," ucap Chen.

Krisis Pasar Tenaga Kerja di China

Pendiri Young China Group, lembaga think tank atau pemikir yang berbasis di Shanghai, Zak Dychtwald mengatakan, apa yang terjadi dengan Li, Hu, dan Chen merupakan gambaran krisis pasar kerja di China bagi para pemudanya, yang berharap bisa berkarir sesuai bidang keahliannya.

"Salah satu masalah terbesar saat ini adalah ketimpangan antara kerja keras yang mereka lakukan saat kuliah dan pekerjaan yang menanti ketika lulus," kata Zak Dychtwald.

Ancam Kepastian Ekonomi

Berbeda dengan generasi orangtua mereka, sarjana muda saat ini lebih enggan menerima pekerjaan berkualitas rendah atau tidak stabil, bahkan di tengah tekanan ekonomi. Bahkan, mereka juga enggan memulai usaha kecil untuk bisa mengembangkan bisnis.

"Saat ini jika Anda berusia 22 atau 23 tahun dan baru lulus universitas di China, saya rasa Anda tidak akan mau berjualan barang-barang kecil di jalanan, lalu menabung dan menggunakannya untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Secara budaya, saya rasa itu bukan lagi jalan yang dipilih kebanyakan orang," kata profesor Global Labor and Work di Cornell University, Eli Friedman.

Pergeseran sikap ini telah melahirkan istilah "merunduk" atau tangping dalam bahasa Mandarin, ketika kaum muda memilih mundur dari persaingan kerja yang hiperkompetitif. Beberapa anak muda enggan menerima pekerjaan apa pun yang tersedia karena semakin kecewa dengan model tradisional pengembangan karir.

Zhou dari University of Michigan menyoroti dampak psikologis mendalam akibat pengangguran berkepanjangan, terutama di kalangan lulusan yang sebelumnya dijanjikan masa depan yang stabil.

"Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tidak hanya menciptakan ketidakpastian ekonomi, tetapi juga menghilangkan martabat dan tujuan hidup. Bagi para lulusan, hal ini meruntuhkan narasi yang selama ini mereka yakini bahwa pendidikan akan memberikan kehidupan yang lebih baik," ujarnya.

Tahun ini jumlah lulusan universitas di China akan mencapai rekornya, 12,22 juta orang, naik dari 9 juta orang pada 2021. Pemerintah China telah mengakui solusi untuk mengatasi tantangan lapangan pekerjaan di negara itu sangat mendesak.

"Ketidakcocokan antara pasokan dan permintaan sumber daya manusia semakin mencolok," kata Menteri Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, Wang Xiaoping.

Laporan Kerja Pemerintah China 2025 merinci rencana untuk mengatasi pengangguran kaum muda dengan menekankan perluasan peluang kerja, bantuan keuangan yang lebih terarah, dan dukungan baru bagi kewirausahaan. Langkah-langkah spesifik yang diusulkan meliputi pengembalian premi asuransi pengangguran, pemotongan pajak dan biaya, subsidi pekerjaan, serta dukungan langsung bagi industri padat karya.

China telah menetapkan target untuk menciptakan lebih dari 12 juta pekerjaan baru di daerah perkotaan tahun ini. Meskipun jumlah lulusan yang memasuki pasar kerja tahun ini mencapai rekor tertinggi, China masih menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil, terutama di sektor manufaktur.

Menurut laporan China Daily pada Juli lalu, yang mengutip panduan pengembangan tenaga kerja manufaktur dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi serta departemen terkait, China diperkirakan akan mengalami kekurangan sekitar 30 juta pekerja terampil di 10 sektor manufaktur utama pada tahun 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak khawatir berbagai tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini mengganggu aktivitas ekspor Indonesia. Mulai dari perlambatan ekonomi global, perang tarif dagang, hingga konflik geopolitik yang terus terjadi di dunia.

Purbaya mengatakan, sepanjang tahun ini, ekspor Indonesia bahkan masih terus mengalami pertumbuhan di tengah berbagai faktor yang memicu ketidakpatian ekonomi global itu. Menyebabkan neraca perdagangan konsisten dalam posisi yang surplus.

"Kalau kita lihat, export kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak," kata Purbaya saat rapat kerja di Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

"Kalau keadaan begitu, yasudah kita bandel aja supaya globalnya uncertain terus, karena berarti kita dagangnya untung," ucap Purbaya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik kemarin memang masih mencatat pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia per September 2025. Pada bulan itu, ekspor tumbuh 11,41% (yoy/year on year) menjadi US$24,68 miliar.

Peningkatan ekspor secara tahunan dipicu oleh ekspor nonmigas yang naik 12,79% (yoy) pada September 2025. Adapun, komoditas yang meningkat utamanya adalah emas dan permata yang naik 5,66% (yoy).

Masih moncernya kinerja ekspor itu membuat neraca perdagangan pada bulan September 2025 mengalami surplus sebesar US$ 4,34 miliar. Ini adalah surplus Indonesia dalam 65 bulan beruntun.

Surplus yang terus berlanjut hingga September 2025 ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih lebih tinggi dari impor, yakni US$ 24,68 miliar, dibandingkan US$ 20,34 miliar.

Terus tumbuhnya kinerja ekspor ini pun menjadi salah satu penyebab Bank Indonesia meramal ekonomi Indonesia akan terus mengalami perbaikan pada periode sisa tahun ini.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 akan melaju lebih tinggi dibanding kuartal II-2025 yang sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy).
Perry menuturkan, laju pertumbuhan kuartal III-2025 yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Oktober 2025 masih akan ditopang oleh kinerja moncer ekspor.

"Jadi dengan tren kuartal III akan lebih tinggi dari kuartal II, dan kuartal IV lebih tinggi dari kuartal III," kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

Perry mengatakan, untuk kuartal IV-2025 pun, laju pertumbuhan juga masih akan lebih tinggi dari catatan kuartal III-2025 nanti.

Proyeksi ini membuat Perry percaya diri memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan berada di titik atas dari rentang perkiraan BI 4,7% sampai dengan 5,5%.

"Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan," paparnya.

"Serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah, ketahanan pangan, energi, serta paket kebijakan ekonomi, termasuk bansos yang akan disalurkan kuartal IV ini," tegas Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bunuh diri kini menjadi penyebab kematian tertinggi di antara warga Korea Selatan berusia 40-an. Tekanan finansial yang meningkat serta ekspektasi sosial dan budaya disebut menjadi faktor utama di balik tren mengkhawatirkan ini.

Mengutip Korea JoongAng Daily, data terbaru menunjukkan, sepanjang tahun lalu terdapat 2.817 kasus bunuh diri di kelompok usia tersebut, setara dengan sekitar 36,2 kasus per 100.000 orang. Angka ini mencakup 26% dari total kematian di kalangan usia 40-an, menempatkannya di posisi pertama penyebab kematian. Kanker berada di posisi kedua dengan 24,5%, disusul penyakit hati dengan 8,7%.

Para ahli menyebut usia 40-an menjadi fase yang paling berat karena banyak warga berada di posisi "terjepit" yakni menanggung beban sebagai pencari nafkah utama, harus mendukung orang tua yang sudah tidak bekerja, sekaligus membiayai anak-anak yang masih sekolah. Situasi ini diperparah oleh penurunan pendapatan dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

"Orang-orang berusia 40-an mengalami krisis keuangan Asia tahun 1997 dan penurunan lapangan kerja berikutnya, serta fluktuasi pasar properti - yang semuanya secara struktural merampas kesempatan mereka untuk mengumpulkan kekayaan dan memperoleh penghasilan yang stabil," kata Jung Sun-jae, seorang ahli epidemiologi dan profesor di Universitas Yonsei, dikutip dari Korea JoongAng Daily, Sabtu (1/11/2025).

Sementara Park Jong-ik, mantan kepala badan pencegahan bunuh diri di bawah Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan sekaligus profesor psikiatri di Rumah Sakit Universitas Nasional Kangwon, mengatakan pasien berusia 40-an cenderung lebih sering mengungkapkan "distres terkait faktor ekonomi" dibandingkan kelompok usia lainnya.

"Mereka yang berusia 40-an merasa tidak aman dengan pekerjaan mereka karena mereka melihat pensiun paksa yang dialami mereka yang berusia 50-an," kata Park.

"Dalam situasi ini, Korea memiliki jumlah wiraswasta yang relatif besar di usia 40-an dan 50-an."

Meskipun tekanan ekonomi berdampak pada kedua jenis kelamin, tekanan tersebut dapat sangat merugikan bagi pria, yang masih sering diharapkan memikul sebagian besar tanggung jawab keuangan keluarga.

Rata-rata pendapatan bulanan kepala rumah tangga wiraswasta usia 40-an pada kuartal ketiga tahun lalu hanya 1,07 juta won atau sekitar US$745, turun 13,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi yang paling tajam sejak data mulai dicatat pada 2006. Selain itu, survei platform kerja menunjukkan 89,3% responden berusia 40-an merasa tidak aman dengan kondisi pekerjaan mereka.

Dari sisi budaya, generasi ini tumbuh dengan keyakinan bahwa kerja keras akan membawa hasil. Namun realitas ekonomi yang stagnan membuat banyak dari mereka merasa terjebak dan kehilangan harapan. Tekanan semakin berat bagi pria usia 40-an, yang secara tradisional dipandang sebagai pencari nafkah utama keluarga. Angka bunuh diri pada pria di kelompok usia ini mencapai 51,1 per 100.000 orang, jauh di atas perempuan yang berada di level 20,9 per 100.000.

Para ahli menilai, upaya penanggulangan harus melampaui pendekatan psikologis semata. Diperlukan kebijakan yang menyentuh akar struktural, seperti dukungan ekonomi, bantuan pekerjaan, serta layanan kesehatan mental yang lebih mudah diakses, termasuk di luar jam kerja. Perubahan norma sosial juga dinilai penting, khususnya dalam menghapus stigma terhadap laki-laki yang mencari bantuan psikologis.

Meski bunuh diri menduduki posisi teratas sebagai penyebab kematian di usia 40-an, tren ini tidak semata karena lonjakan besar kasus, melainkan karena menurunnya angka kematian akibat penyakit lain. Namun demikian, efektivitas program pencegahan yang ada dinilai masih terbatas karena lebih banyak fokus pada penanganan setelah kejadian terjadi.

Secara keseluruhan, tingkat bunuh diri di Korea Selatan pada 2024 tercatat 29,1 per 100.000 penduduk - tertinggi dalam 13 tahun terakhir dan hampir tiga kali lipat dari rata-rata negara OECD yang berada di level 10,7 per 100.000. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan bunuh diri bukan hanya isu kesehatan mental, tetapi juga mencerminkan tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial yang terus meningkat.

Perlu diketahui, data WHO menunjukkan Korea Selatan merupakan negara tingkat bunuh diri tertinggi secara keseluruhan pada 2021, dan tertinggi di antara negara Asia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Laba perusahaan industri besar di China melonjak tajam pada September 2025, mencatat kenaikan 21,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut data Biro Statistik Nasional (NBS) yang dirilis Senin (27/10/2025), peningkatan signifikan ini memperpanjang tren positif yang sudah terlihat sejak Agustus dan menjadi lonjakan tertinggi sejak November 2023, di tengah kampanye pemerintah untuk menekan perang harga dan menjaga stabilitas industri manufaktur.

Kenaikan laba tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan Beijing untuk mengendalikan persaingan harga ekstrem mulai membuahkan hasil, bahkan ketika perekonomian China masih menghadapi tekanan akibat perlambatan global, ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat, serta lemahnya konsumsi domestik.

"Langkah-langkah kebijakan yang diterapkan untuk menekan perang harga di berbagai sektor industri membantu meringankan tekanan pada produsen dan memperbaiki profitabilitas perusahaan," kata Yu Weining, kepala statistik di NBS, dilansir CNBC International.

Laba industri China sebelumnya sudah tumbuh 20,4% pada Agustus dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan kenaikan September ini, dua bulan berturut-turut mencatat rebound kuat setelah hampir setahun tertekan oleh deflasi harga produsen dan permintaan global yang lemah.

Secara kumulatif, laba perusahaan industri besar meningkat 3,2% dalam sembilan bulan pertama 2025, naik dari pertumbuhan 0,9% pada periode Januari-Agustus.

Kinerja positif itu terutama ditopang oleh sektor manufaktur berteknologi tinggi, yang mencatat lonjakan laba 26,8% pada September. Sementara itu, laba sektor manufaktur secara keseluruhan naik 9,9% pada periode Januari-September, dan perusahaan penyedia listrik, panas, bahan bakar, serta air meningkat 10,3%.

Namun, sektor pertambangan masih tertekan, dengan laba anjlok 29,3% akibat turunnya harga komoditas dan permintaan global yang melemah.

Kenaikan laba ini terjadi meskipun China masih mengalami tekanan deflasi. Pada September, inflasi turun 0,3% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan. Sementara itu, indeks harga produsen terkontraksi 2,3%, memperpanjang tren penurunan harga di tingkat pabrikan yang sudah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.

Langkah Beijing untuk menahan perang harga - yang sebelumnya memicu penurunan tajam margin keuntungan di berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, dan logam - telah menciptakan stabilitas harga yang relatif lebih baik.

Meski laba industri menunjukkan pemulihan, ekonomi China secara keseluruhan masih menghadapi tekanan besar. Pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga hanya 4,8%, laju paling lambat dalam setahun. Selain itu, investasi aset tetap secara tak terduga turun 0,5% dalam sembilan bulan pertama, penurunan pertama sejak pandemi 2020.

Di sisi ekspor, meski masih relatif tangguh sepanjang tahun ini, pertumbuhan diperkirakan akan melambat pada kuartal keempat.

Adapun dengan data laba industri yang membaik dan output industri tumbuh lebih cepat dari perkiraan - naik 6,5% pada September dari tahun sebelumnya, lebih tinggi dari 5,2% pada Agustus - para analis menilai Beijing tidak akan terburu-buru menggelontorkan stimulus ekonomi tambahan.

"Referensi terhadap 'perluasan permintaan domestik' dan 'peningkatan kesejahteraan rakyat' memang ada, tetapi tidak menjadi fokus utama," ujar Louise Loo, Kepala Ekonomi Asia di Oxford Economics.

"Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah menyadari lemahnya sentimen rumah tangga dan tingginya tabungan, mereka tidak berencana meluncurkan program konsumsi besar-besaran dalam lima tahun ke depan," tambahnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri perhotelan di daerah tengah menghadapi tekanan berat di tengah pelemahan okupansi dan kebijakan fiskal yang makin ketat. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan kondisi sektor perhotelan tidak menggembirakan, terutama di luar pusat-pusat pariwisata utama seperti Bali dan Jakarta.

Yusran menyebut, secara year-on-year hingga Agustus 2025, tingkat okupansi hotel nasional mengalami penurunan yang cukup dalam.

"Kalau kita lihat di tahun ini saja, sebenarnya kalau secara year-on-year, itu minus 5,2 persenan. Itu data okupansi sampai bulan Agustus saja dibanding dengan year-on-year tahun 2024. Berarti kan sudah masuk ke kuartal 3 akhir dimana biasanya kuartal 3 dan kuartal 4 itu adalah okupansi tertinggi yang kita raih setiap tahun karena pemerintah mulai melakukan kegiatannya, trafiknya banyak. Tapi tahun ini kan tidak, jadi sudah minus," ujar Yusran kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Penurunan tersebut membuat pelaku usaha hotel pesimistis menatap sisa tahun ini. Biasanya, kuartal ketiga dan keempat menjadi momentum lonjakan okupansi seiring intensifikasi aktivitas belanja pemerintah. Namun, situasi 2025 justru menunjukkan anomali.

Foto: Ilustrasi Kamar Hotel. (Pixabay) Ilustrasi Kamar Hotel. (Pixabay)

"Jadi memang total di kuartal 4 ini kita pesimis kalau bisa tumbuh. Karena angkanya cukup besar ya, 5% minusnya ya dari pertumbuhan itu." Sebut Maulana.

Pemerintah memang telah menggulirkan sejumlah insentif untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik diantaranya adalah diskon tiket pesawat. Meski begitu, Yusran menilai implementasinya harus tepat sasaran.

"Jadi langkah pemerintah memberikan insentif kalau ada traveler untuk bisa bergerak itu lumayan menjadi angin segar untuk membantu. Tapi sekali lagi, harus jelas daerah mana dan berapa penurunannya. Itu yang paling penting," ujar Maulana.

Menurut Yusran, kesenjangan kinerja hotel di pusat dan daerah kini semakin mencolok. Ia menyebut, wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan justru menjadi titik tekanan terbesar, sementara Bali dan Jakarta masih bisa bertahan karena terdorong oleh arus kunjungan wisatawan mancanegara.

"Karena sekarang kondisi yang paling parah itu di tiap daerah itu, di setiap provinsi itu justru yang berat itu daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah yang Sumatera, Kalimantan. Justru daerah-daerah seperti Bali, Jakarta itu masih aman lah karena Bali selalu jadi fokus kan. Apalagi pemerintah mengatakan kunjungan Wisman meningkat. Yang bisa merasakan kunjungan Wisman itu kan Bali, Jakarta sedangkan daerah lain tidak. Kita bicara Indonesia ya," katanya.

Yang membuat situasi makin pelik, kata Yusran, adalah proyeksi anggaran pemerintah ke depan yang cenderung menurun. Pemangkasan belanja dan penurunan transfer ke daerah dinilai akan memperdalam krisis di sektor pariwisata regional.

"Nah bagaimana dengan nasib daerah sementara anggaran pemerintahnya diefisienkan, tahun depan ditambah dengan transfer daerahnya turun. Nah ini kan akan menjadi suasana yang gelap bagi daerah yang saat ini," sebutnya.