#30 tag 24jam
Ekonomi kemarin, tim khusus MBG hingga relokasi industri otomotif
Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (26/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.Berita menarik tersebut diawali dengan ... [376] url asal
Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (26/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.
Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang Menteri Keuangan yang membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga relokasi industri komponen otomotif dari Indonesia.
Menkeu Purbaya bentuk tim khusus awasi program MBG di daerah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.
Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Baca selengkapnya di sini
ESDM sempat tahan ekspor batu bara untuk jaga sistem kelistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu guna mengamankan ketersediaan dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).
“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Baca selengkapnya di sini
Purbaya sebut BGN akan melakukan efisiensi lanjutan
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan kelanjutan efisiensi anggaran untuk programnya.
Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis kemarin (25/6). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.
Baca selengkapnya di sini
DJP himpun pajak Rp6,81 triliun dari sektor usaha digital per Mei 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp6,81 triliun per 31 Mei 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap menjadi kontributor yang paling dominan.
Baca selengkapnya di sini
Mensesneg sebut tidak ada perusahaan otomotif hengkang ke Vietnam
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tidak ada perusahaan industri komponen otomotif yang hengkang dari Indonesia ke Vietnam.
Prasetyo yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu mengatakan rencana relokasi dua perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur tersebut ditunda untuk sementara.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026
Bos BGN Angkat Bicara soal Wacana Bentuk Tim Khusus MBG
Kepala BGN Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui struktur internal, bukan tim khusus baru. [496] url asal
#bgn #wacana-tim-khusus-bgn #tim-khusus-mbg #badan-gizi-nasional #program-mbg #makan-bergizi-gratis #pengawasan-mbg #perbaikan-mbg #struktur-internal-bgn #deputi-pemantauan #pengawasan-sppg #inspektora
(Bisnis.Com - Ekonomi) 23/04/26 14:59
v/200560/
Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan wacana pembentukan tim khusus baru dalam upaya pengawasan dan perbaikan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan menuturkan bahwa upaya pengawasan dan perbaikan MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.
"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.
Sementara itu, BGN juga telah menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.
Dadan menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan program MBG.
"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," ujarnya.
Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.
"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.
"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.
Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.
Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.
"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)