Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal puluhan nama yang disetorkan oleh tersangka Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan saat ini pihaknya bakal fokus dalam pemeriksaan eks Waka BGN SOny Sonjaya

"Kami akan memeriksa tersangka SS terlebih dahulu. Fokus ke situ dulu," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (11/6/2026).

Kemudian, Syarief menjelaskan bahwa setelah pihaknya mengantongi keterangan Sony terkait dengan puluhan nama yang disetorkan itu maka penyidikan pun bakal diperluas.

Eks Aspidsus Kejati Jakarta itu juga menekankan, pengembangan kasus tidak hanya berkutat pada nama yang disetorkan Sony. Namun, informasi apapun nantinya bakal dilakukan pendalaman.

"Setelah menerima ini kami akan memeriksa tersangka SS dan agar yang bersangkutan menerangkan kepada kita apa informasi yang didapat. Jadi bukan hanya nama saja tapi apa informasinya," imbuhnya.

Di samping itu, Syarief menyatakan saat ini korps Adhyaksa telah menerima permohonan justice collaborator (JC) dari Sony. Namun, permohonan itu belum dapat dikabulkan lantaran masih dianalisis.

"Permohonan itu sedang kami teliti kami pelajari kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapatkan ya. Kira-kira keterangan apa yang akan diberikan dan alat bukti apa yang sudah kami dapat, ya itu yang kami pelajari saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti mengatakan bahwa pengajuan ini dalam rangka memberikan dukungan secara kooperatif untuk mengusut tuntas kasus dalam program prioritas presiden itu.

Dia menambahkan, kliennya telah menyetor 20 nama yang diduga terlibat kepada penyidik. Namun, sejauh ini Krisna belum mengungkap puluhan nama yang dilaporkan oleh Sony.

Namun demikian, pengungkapan nama yang terlibat tak hanya berhenti dari 20 nama, sebab Sony masih mengantongi nama lain untuk diungkap ke penyidik.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuman klien kami bilang itu baru sebagian, karena break kita dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah," imbuhnya.

Adapun, Krisna mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan selanjutnya Sony bakal mengungkap soal proses pengadaan terkait motor, alat IT hingga kaos kaki ke penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menargetkan penataan ulang itu rampung dalam kurun waktu sebulan.

Prasetyo mengatakan penataan itu dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah pun tengah memetakan permasalahan tata kelola di program MBG selama ini.

"Karena memang kan sebetulnya ada klaster-klasternya, ada klaster permasalahan. Jadi yang sebagian besar kan berjalan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang sudah ditetapkan, jadi itu jalan terus. Nah, ada klaster-klaster yang memang harus kami tata ulang, kami benahi," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (11/6/2026).

Prasetyo juga mengatakan bahwa penataan program MBG ini juga termasuk untuk segera memprioritaskan sasaran di daerah 3T.

"Termasuk juga ada peningkatan yang signifikan dalam dua Minggu ini berkenaan dengan penerima manfaat untuk istilahnya 3B ya, untuk ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun," katanya.

Adapun, dari penataan ulang itu pemerintah menargetkan dalam kurun waktu sebulan bisa selesai.

"Kami target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya. Makanya tentu kami tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga," jelasnya.

Dia mengatakan bahwa target tersebut dipasang untuk memacu lebih keras penguatan sistem pelaksanaan program MBG. Selepas penataan ulang, Prasetyo juga mengatakan bahwa setiap harinya perbaikan-perbaikan akan dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan wacana pembentukan tim khusus baru dalam upaya pengawasan dan perbaikan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menuturkan bahwa upaya pengawasan dan perbaikan MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," kata Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Sementara itu, BGN juga telah menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.

Dadan menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan program MBG.

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.