Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperbolehkan masyarakat berusia di bawah 17 tahun untuk menggunakan dokumen Kartu Keluarga (KK) serta Nomor Objek Kependudukan (NOK) milik orang tua atau wali sah untuk mendaftar kartu sim baru.

Pasalnya, mereka umumnya belum terdaftar secara mandiri dalam basis data kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk kartu tanda penduduk.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi baru ini.

Seluruh pemutakhiran data kependudukan dan validasi nomor akan berjalan sesuai jadwal reguler bersama dinas terkait tanpa memungut biaya sepeser pun dari masyarakat.

Kebijakan mengenai akses data wali ini juga dirancang fleksibel agar mampu menjangkau anak-anak dengan kondisi latar belakang keluarga yang beragam.

Bagi pelanggan usia anak yang berada di lembaga sosial seperti Panti Asuhan, proses pendaftaran kartu seluler dapat dibantu oleh pengurus panti yang bertindak sebagai wali resmi menggunakan basis data identitas yang valid.

“Untuk anak 17 tahun, memang belum ada datanya di Dukcapil, tapi semuanya ada wali jadi kita bisa dibantu orang tuanya, kalau di Panti Asuhan kan juga ada walinya,” kata Edwin di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Langkah akomodatif bagi pengguna usia anak ini berjalan selaras dengan agenda besar pemerintah dalam mengimplementasikan teknologi verifikasi biometrik berbasis pemindaian wajah (face recognition).

Kebijakan mutakhir tersebut dijadwalkan mulai berlaku secara resmi pada 1 Juli mendatang.

Pemerintah membatasi implementasi sistem pemindaian wajah ini khusus bagi segmen pelanggan baru yang melakukan aktivasi nomor perdana per tanggal tersebut. Sementara itu, jutaan pelanggan lama yang nomornya telah aktif dan tervalidasi dengan sistem lama tidak wajib melakukan pemindaian ulang, sehingga tidak perlu mengkhawatirkan adanya gangguan pada layanan komunikasi yang sedang berjalan.

Edwin mengatakan integrasi sistem biometrik bagi pengguna baru ini diharapkan mampu meminimalkan celah kejahatan digital, seperti kloning kartu SIM, judi online, hingga penipuan identitas yang marak terjadi. Di sisi lain, kehadiran opsi penggunaan dokumen wali bagi anak-anak di bawah 17 tahun memastikan keadilan akses internet sehat dapat terdistribusi secara merata.

Melalui sinergi bersama para operator seluler, Komdigi optimistis transisi menuju ekosistem telekomunikasi yang lebih aman dapat tercapai tanpa menimbulkan kepanikan publik.

Para orang tua dan wali pun diimbau untuk mulai proaktif menyiapkan dokumen kependudukan keluarga saat memfasilitasi kebutuhan sarana komunikasi digital bagi anak-anak mereka.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan biaya registrasi SIM card berbasis biometrik menjadi tanggung jawab operator seluler yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart). Adapun registrasi SIM card menggunakan biometrik akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan tidak ada biaya yang dibebankan kepada pelanggan dalam penerapan registrasi biometrik tersebut.

“Kan tadi sudah sepakat bahwa ini adalah bagian dari business responsibility [tanggung jawab bisnis] daripada operator seluler dan kewajiban negara untuk melindungi juga masyarakat yang beraktivitas melalui data exchange[pertukaran data],” kata Edwin dalam Konferensi Pers Menyambut Pemberlakuan Registrasi Biometrik Secara Penuh di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Untuk diketahui, biaya yang harus dibayar oleh operator seluler untuk setiap kali melakukan verifikasi (hit) data biometrik ke Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri adalah Rp3.000 per Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Angka tersebut tiga kali lipat dibanding tarif akses data berbasis teks biasa (berupa pencocokan NIK dan Nomor KK) yang sebelumnya digunakan operator seluler untuk akses data pengguna baru.

Jika sebuah operator seluler mendapatkan 100.000 pelanggan baru dalam kurun waktu satu bulan, simulasi biaya minimal yang wajib mereka tanggung artinya mencapai Rp300 juta. Dalam perkembangannya, operator seluler dapat merangkul lebih dari 100.000 pengguna per bulan.

Edwin menilai operator seluler seharusnya tidak merasa terbebani dengan biaya tersebut. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan seluler justru akan mendorong pertumbuhan bisnis operator.

“Jadi start dengan saling melindungi,” imbuhnya.

Dia juga menekankan perlindungan terhadap masyarakat dari penipuan dan scam menjadi langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan bersama di ekosistem digital.

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan jumlah SIM card di Indonesia sempat mencapai 335 juta pada 2024. Namun, hingga 30 April 2026 jumlah tersebut telah mengalami rasionalisasi menjadi sekitar 294 juta nomor.

Dia menilai kondisi tersebut justru berdampak positif terhadap industri telekomunikasi. Dalam lima bulan terakhir, rata-rata kinerja industri disebut mengalami kenaikan sekitar 14% dibandingkan akhir 2025.

Menurutnya, peningkatan aktivitas penggunaan data menunjukkan pertumbuhan transaksi ekonomi digital dan meningkatnya kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan seluler yang telah terverifikasi.

Sementara itu, terkait kemungkinan insentif bagi operator seluler, Edwin mengatakan pembahasan masih terus dilakukan meski hal tersebut berada di luar kewenangannya.

Di sisi lain, Wakil Ketua ATSI Reski Damayanti mengatakan selama lima bulan masa uji coba, jumlah pelanggan yang telah melakukan registrasi biometrik mencapai sekitar 950.000 hingga 1,4 juta pelanggan sejak Januari hingga April 2026.

“Karena per bulan itu sekitar 220.000-300.000 yang melakukan biometrik. 950.000-1,4 juta rangenya,” kata Reski.

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2023, tarif akses data kependudukan (NIK) untuk lembaga komersial ditetapkan sebesar Rp1.000 per akses, sedangkan verifikasi biometrik dikenakan Rp3.000 per akses. Adapun layanan pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK bagi masyarakat umum tetap tidak dipungut biaya.

Sebelumnya, Edwin memastikan data pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler, melainkan diverifikasi langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Dia menjelaskan dalam skema teknis akses biometrik, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Lingkungan sistem dan koneksi juga diwajibkan memenuhi standar ISO 27001 sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis antara operator seluler dan Ditjen Dukcapil.

Selain itu, Edwin menegaskan tidak ada foto pelanggan yang disimpan dalam proses verifikasi. Data yang dikirim ke Dukcapil untuk validasi berbentuk encrypted format Base64, bukan foto asli. Pengiriman data dilakukan melalui dedicated secure connection atau VPN antara operator dan Dukcapil, bukan internet publik.

Sistem tersebut juga dilengkapi dua firewall face to face antara operator seluler dan Dukcapil, serta menggunakan teknologi End to End Encryption (E2EE).

“Keamanan data pelanggan dijamin oleh UU PDP,” kata Edwin kepada Bisnis.

Dia juga menjelaskan biaya hak akses data biometrik diatur melalui PP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah turut membatasi kepemilikan nomor seluler maksimal tiga nomor MSISDN untuk setiap NIK pada masing-masing operator.

Adapun pengawasan dilakukan melalui sampling uji petik registrasi dan monitoring data pelanggan melalui pelaporan operator seluler setiap tiga bulan sekali.

Bisnis.com, JAKARTA — Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah meluncurkan mekanisme pendaftaran bantuan sosial (bansos) secara mandiri melalui Portal Perlinsos terintegrasi, yang membuat proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan transparan.

Sistem baru ini mengandalkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai basis otentikasi utama guna memastikan akurasi data pemohon serta mempercepat proses verifikasi kelayakan penerima bantuan.

Melalui integrasi ini, masyarakat tidak perlu lagi melalui birokrasi berbelit di tingkat daerah untuk mengajukan permohonan program jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Seluruh proses validasi dikerjakan oleh sistem digital yang menghubungkan data kependudukan dengan indikator ekonomi dari berbagai lembaga secara real-time.

Berdasarkan cetak biru infografis resmi komite, dikutip Selasa (19/5/2026) berikut adalah tahapan lengkap pendaftaran bansos secara mandiri menggunakan akses IKD:

1. Pemohon mengakses Portal Perlinsos resmi melalui peramban, kemudian memilih opsi "Masuk Dengan IKD" pada halaman utama.

2. Sistem secara otomatis mengarahkan pemohon ke aplikasi IKD. Pemohon diminta memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PIN IKD yang telah diaktivasi sebelumnya di Disdukcapil.

3. Setelah berhasil masuk, portal menampilkan notifikasi pemberitahuan pembagian elemen data kependudukan. Pemohon mengklik tombol "Bagikan" memberikan persetujuan (consent) penggunaan data ke sistem Kementerian Sosial.

4. Selanjutnya, pemohon melakukan pemindaian wajah (biometric) langsung menggunakan kamera ponsel selama 3 detik. Proses ini terintegrasi langsung dengan basis data Ditjen Dukcapil untuk validasi identitas riil.

5. Setelah lolos verifikasi wajah, pemohon diarahkan ke halaman utama portal, lalu memilih menu "Daftar Bantuan". Pemohon memasukkan nomor telepon aktif dan mencentang jenis bantuan yang ingin diajukan (PKH atau BPNT).

6. Pada tahap akhir, pemohon memasukkan nomor meteran atau ID Pelanggan PLN tempat tinggal saat ini. Sistem langsung melakukan verifikasi silang kepemilikan daya listrik ke basis data PT PLN (Persero) untuk mengukur kelayakan ekonomi.

Integrasi berlapis ini sengaja diterapkan guna menekan tingkat kesalahan penargetan bantuan. Pemanfaatan data IKD dan verifikasi biometrik menutup celah manipulasi identitas, sementara penarikan data ID PLN menjadi indikator valid untuk menyaring profil finansial pendaftar.

Pemerintah menjamin seluruh proses pengisian data ini berjalan aman di dalam ekosistem tertutup milik negara. Melalui kehadiran akses mandiri ini, masyarakat diharapkan mendapat kepastian status kelayakan mereka secara transparan tanpa ada intervensi dari pihak ketiga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mereformasi tata kelola perlindungan sosial melalui pengembangan sistem Perlinsos Digital terintegrasi berbasis Digital Public Infrastructure (DPI).

Langkah ini diambil guna mengatasi sengkarut sinkronisasi data yang selama ini memicu masalah duplikasi penerima serta salah sasaran dalam distribusi bantuan sosial (bansos) di lapangan.

Pilar utama infrastruktur publik digital ini mengintegrasikan tiga elemen krusial, yakni identitas digital, sistem pertukaran data antarinstansi, dan mekanisme pembayaran digital. Guna memastikan validitas kepesertaan, proses verifikasi penerima di tingkat hilir akan memanfaatkan pemindaian biometrik wajah yang terhubung langsung secara real-time dengan basis data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba mengungkapkan ketiadaan integrasi data yang holistik menjadi celah utama terjadinya inefisiensi penyaluran bantuan selama ini.

“Dengan sistem digital, proses penyaluran bansos akan lebih transparan, cepat, dan adil karena semuanya berbasis data dan sistem,” ujar Mira dalam Diskusi Redaksi bersama media nasional di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Melalui arsitektur sistem baru ini, masyarakat diberikan akses untuk mengecek status kepesertaan maupun mengajukan permohonan bansos secara mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal resmi pemerintah. Sistem cerdas di balik portal tersebut secara otomatis melacak dan memverifikasi kelayakan profil pemohon berdasarkan indikator ekonomi dari berbagai lembaga.

Verifikasi silang tersebut mencakup rekam jejak kepemilikan kendaraan bermotor di Samsat, daya listrik rumah tangga melalui PT PLN (Persero), status kepegawaian ASN di BKN, hingga kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk menjamin keadilan sosial, pemerintah turut menyediakan fitur mekanisme sanggah di dalam sistem bagi warga miskin yang merasa berhak namun belum terakomodasi di dalam daftar penerima bantuan.

Setelah melewati fase uji coba perdana di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kemenkomdigi siap menggulirkan perluasan implementasi Perlinsos Digital ini ke 42 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia mulai Juni 2026. Target ekspansi ini diproyeksikan mencakup klaster data hingga 36 juta jiwa.

Langkah digitalisasi ini mendapat sinyal positif dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menilai perbaikan ekosistem perlinsos lewat adopsi instrumen digital sangat krusial untuk menekan tingkat kekeliruan data, baik pada kategori kelompok rentan yang terlewat (exclusion error) maupun kelompok mampu yang menyusup ke daftar penerima (inclusion error).

Kehadiran sistem mutakhir ini diyakini mempercepat siklus pembaruan data secara berkala agar target sasaran belanja sosial negara bergerak lebih akurat.

Seiring dengan implementasi sistem baru ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber dan tindak penipuan bermodus manipulasi informasi bansos digital. Kemenkomdigi memastikan seluruh kanal resmi operasional perlinsos sepenuhnya berjalan di bawah naungan domain internet berakhiran go.id dan tidak pernah meminta penyerahan data pribadi melalui tautan tidak resmi atau pesan berantai.

Bisnis.com, JAKARTA — Registrasi kartu SIM baru berbasis biometrik, yang akan berlaku penuh mulai 1 Juli 2026, dinilai akan mengubah cara operator seluler dalam menambah jumlah pelanggan.

Operator tidak akan jor-joran lagi dalam mendorong kartu perdana seiring dengan ongkos akuisisi pelanggan yang makin tinggi karena implementasi biometrik.

Diketahui, regulasi biometrik mewajibkan operator seluler untuk mengakses data Dukcapil dengan biaya hingga Rp3.000-Rp5.000 per akses (hit) untuk setiap upaya penambahan pelanggan baru. Artinya, jika ada 10.000 pengguna baru maka operator harus mengeluarkan uang minimal Rp30 juta untuk menambah pelanggan.

Masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pelanggan baru operator seluler nanti tidak cukup hanya memasukan data nomor KTP dan NIK lewat SMS, tetapi harus menggunakan alat biometrik di gerai atau di smartphone masing-masing.

Sejumlah operator, seperti PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk. (ISAT), dan PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), menyatakan komitmen untuk mengikuti standar teknis serta ketentuan perlindungan data pribadi sesuai arahan regulator. Indosat, misalnya, menegaskan kesiapan sistem yang telah dilengkapi sertifikasi keamanan, sementara XLSmart menilai kebijakan ini sebagai langkah penguatan validasi data pelanggan.

XLSmart bahkan telah mulai menerapkan registrasi berbasis biometrik melalui facial recognition (FR). Meski demikian, pelanggan masih dapat menggunakan verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) selama masa transisi enam bulan sejak Peraturan Menteri diterbitkan pada Januari 2026.

Group Head Corporate Communication & Sustainability XLSmart Reza Mirza menyatakan perusahaan terus menyesuaikan sistem, integrasi data, serta memperkuat infrastruktur guna memastikan implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan.

“Terkait biaya autentikasi biometrik, perusahaan masih melakukan evaluasi bersama para pemangku kepentingan dan akan mengedepankan efisiensi agar tidak membebani pelanggan maupun kualitas layanan,” kata Reza kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Reza, kebijakan ini berpotensi menciptakan basis pelanggan yang lebih valid dan berkualitas. Selain itu, penerapan biometrik diharapkan dapat menekan penggunaan identitas palsu, spam, penipuan digital, hingga penyalahgunaan nomor seluler.

Dia menegaskan XLSmart tetap berupaya menjaga proses registrasi agar mudah, aman, dan nyaman sehingga implementasi tidak mengurangi pengalaman pelanggan.

“Perusahaan terus melakukan optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi agar implementasi kebijakan registrasi biometrik dapat berjalan efektif tanpa mengurangi komitmen menghadirkan layanan yang terjangkau dan berkualitas bagi pelanggan,” ujarnya.

Tekan Kejahatan Digital

Dari sisi penyedia teknologi, VIDA mengungkapkan adanya permintaan solusi identitas digital dari operator seluler untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur menilai kebijakan pemerintah merupakan langkah penting untuk menekan kejahatan digital, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan nomor tidak terverifikasi untuk membuka rekening yang kemudian diperjualbelikan dalam praktik pencucian uang.

“Untuk jadi namanya mule account, nah itu satu langkah yang sangat penting untuk bisa mencegah pencucian uang dan mule account di Indonesia,” kata Niki.

Niki menjelaskan saat ini regulasi telah mewajibkan setiap kartu SIM baru melalui verifikasi biometrik sebelum aktivasi. VIDA, lanjutnya, juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi dan dalam waktu dekat akan menghadirkan teknologi seperti liveness detection dan ID Fraud Shield yang segera diimplementasikan.

Beberapa layanan bahkan telah berjalan di salah satu operator, sementara lainnya akan segera menyusul. Dia menilai kebijakan ini memang belum menyelesaikan seluruh persoalan, tetapi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan keamanan, yang ke depan masih dapat diperluas.

Dia juga menekankan pentingnya kejelasan standar teknologi dan keamanan dari regulator agar industri memiliki acuan yang konkret.

“Detail dan hal-hal seperti itu yang perlu perlu dijelaskan supaya dari industri juga punya arahan yang sangat konkret, enggak menebak-nebak,” kata Niki.

Lebih lanjut, Niki menyampaikan VIDA tengah mengejar sertifikasi keamanan yang lebih tinggi. Saat ini perusahaan menargetkan pencapaian level 3 dalam waktu dekat sebagai bagian dari komitmen untuk menghadirkan teknologi terbaik dan tetap selangkah di depan dalam mendukung ekosistem digital nasional.

Ubah Peta Persaingan Operator

Direktur ICT Institute Heru Sutadi menilai kebijakan biometrik berpotensi menggeser fokus industri dari kuantitas pelanggan menuju kualitas dan validitas identitas. Operator diperkirakan akan lebih selektif dalam akuisisi pelanggan, mengurangi SIM anonim, serta meningkatkan kepercayaan layanan.

“Operator dengan infrastruktur digital kuat akan unggul, sementara pemain yang lambat beradaptasi bisa kehilangan momentum dalam akuisisi pelanggan baru,” kata Heru.

Namun demikian, dia mengingatkan biaya implementasi biometrik yang tinggi dapat menjadi hambatan, terutama bagi operator kecil atau pendatang baru. Investasi perangkat, integrasi sistem, serta keamanan data dinilai tidak murah, sehingga berpotensi memperkuat dominasi operator besar.

Menurutnya, biaya juga dipengaruhi oleh mekanisme verifikasi ke Dukcapil yang dihitung berdasarkan jumlah akses atau koneksi. Heru menilai idealnya akses verifikasi tersebut dapat digratiskan karena turut membantu pemerintah dalam memastikan validitas kepemilikan nomor. Jika tetap dikenakan biaya, tarifnya seharusnya sangat rendah agar tidak membebani operator.

Selain itu, dia mengingatkan adanya risiko terhadap inklusi digital jika implementasi biometrik tidak diimbangi pemerataan akses. Masyarakat yang belum memiliki data biometrik atau akses terhadap infrastruktur verifikasi berpotensi mengalami kesulitan dalam registrasi.

Kelompok rentan, seperti masyarakat di daerah terpencil atau yang belum terdaftar secara resmi, berisiko terpinggirkan. Oleh karena itu, kebijakan perlu dilengkapi mekanisme alternatif serta perluasan akses.

“Dan untungnya, semua operator memiliki beberapa model registrasi biometrik, jadi tidak hanya online, dimungkinkan juga offline di wilayah yang memiliki kendala untuk akses data atau ponsel nya masih 2G,” kata Heru.

“Akusisi pelanggan dan persaingan antar operator harus memperhatikan perlindungan data pribadi dan persaingan usaha yang sehat yang menyehatkan semua operator,” kata Ian.

Dia menilai akses biometrik seharusnya tidak mahal. Meski tidak menjadi persoalan besar bagi operator besar, biaya tambahan per transaksi dapat berdampak signifikan bagi operator kecil dan pada akhirnya dibebankan ke pelanggan.

Ian juga menyoroti potensi tekanan terhadap inklusi industri, mengingat tidak semua kelompok masyarakat memiliki data biometrik, seperti anak-anak yang belum memiliki KTP. Dalam konteks ini, dia menyebut penggunaan identitas orang tua dapat menjadi salah satu alternatif.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan penerapan face recognition dilakukan secara bertahap dengan masa transisi enam bulan sejak Januari 2026. Selama periode tersebut, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk registrasi kartu baru.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menegaskan bahwa setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi kartu baru wajib menggunakan pengenalan wajah.

“Tapi setelah 1 Juli itu udah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait implementasi registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Salah satunya perihal enskripsi data.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan, agar penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik benar-benar aman dan akuntabel, pemerintah serta operator seluler harus menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, standar keamanan data biometrik harus ditetapkan secara tegas, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pemusnahan data.

“Setiap data biometrik harus dienkripsi dengan teknologi terkini dan disimpan di server yang telah terserfikasi keamanannya,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (28/1/2026).

Kedua, lanjut Ardi, audit independen terhadap sistem keamanan wajib dilakukan secara rutin agar celah keamanan dapat dideteksi dan diperbaiki secepat mungkin. Lembaga pengawas harus memiliki akses untuk melakukan peninjauan terhadap proses registrasi dan pengelolaan data biometrik, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait hak dan risiko penggunaan data biometrik. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Masyarakat berhak tahu bagaimana data mereka digunakan, siapa yang mengakses, dan bagaimana mereka dapat meminta penghapusan data jika diperlukan,” kata Ardi.

Keempat, Ardi menekankan pengawasan distribusi kartu SIM prabayar harus diperketat. Praktik jual beli SIM card tanpa registrasi resmi perlu diberantas karena menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital.

Menurutnya, pemerintah dapat mengadopsi sistem pelaporan insiden yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat melaporkan kasus penyalahgunaan data dengan cepat.

Kelima, sistem verifikasi biometrik harus dilengkapi teknologi anti-manipulasi, seperti deteksi livenessdan perlindungan terhadap deepfake. Menurut Ardi, pemerintah dapat menggandeng pakar keamanan siber dan akademisi untuk terus mengembangkan serta menguji sistem keamanan secara berkelanjutan.

Selain itu, operator seluler wajib menyediakan layanan pengaduan dan pemulihan data bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data biometrik.

“Terakhir, regulasi perlindungan data pribadi harus segera disahkan dan ditegakkan, agar masyarakat memiliki payung hukum yang jelas dalam menghadapi risiko kebocoran data,” kata Ardi.

Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang menyangkut data biometrik tetap mengutamakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan privasi individu.

Ardi menilai kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik merupakan langkah besar dalam upaya memperkuat keamanan digital di Indonesia. Namun, inovasi tersebut harus diiringi kehati-hatian serta komitmen kuat terhadap perlindungan hak masyarakat.

“Jangan sampai ambisi menekan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks dan merugikan,” kata Ardi.

Dia menegaskan pemerintah, operator seluler, dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam menerapkan kebijakan ini. Transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama agar inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata.

Dengan persiapan yang matang dan pengawasan ketat, registrasi SIM card berbasis biometrik dinilai dapat menjadi solusi efektif sekaligus tetap menjaga hak privasi masyarakat Indonesia di era digital yang semakin dinamis.

Pada akhirnya, keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan perlindungan hak setiap warga negara.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, bukan sekadar mempercepat proses administrasi.

“Semoga langkah besar ini menjadi tonggak awal menuju ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan,” tandas Ardi.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyoroti soal registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai membawa tantangan baru bagi keamanan digital.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan salah satu ancaman terbesar berasal dari teknologi deepfake, yang memungkinkan penciptaan citra wajah palsu yang sangat menyerupai aslinya.

Dengan teknologi tersebut, pelaku kejahatan siber berpotensi memanipulasi sistem verifikasi biometrik, khususnya yang berbasis pengenalan wajah.

Jika sistem registrasi SIM card tidak dilengkapi dengan mekanisme deteksi anti deepfake serta sistem audit yang memadai, validasi identitas berisiko dimanipulasi oleh pelaku kejahatan siber.

“Teknologi biometrik memang terus berkembang, namun pelaku kejahatan pun tidak tinggal diam,” kata Ardi kepada Bisnis pada Rabu (28/1/2026).

Ardi mengatakan pelaku kejahatan selalu mencari celah baru untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Oleh sebab itu, pemerintah dan operator seluler perlu terus memperbarui teknologi pengamanan serta melakukan penilaian risiko secara berkala.

Selain ancaman deepfake, potensi manipulasi juga datang dari rekayasa sosial (social engineering), yakni upaya pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan manusia untuk mendapatkan akses ke data biometrik maupun sistem registrasi.

Menurutnya, pelatihan dan sosialisasi kepada petugas registrasi menjadi sangat penting agar mereka mampu mengenali dan mencegah upaya manipulasi yang semakin canggih.

ICSF menilai kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik memang menawarkan solusi yang cukup menjanjikan di atas kertas. Dengan validasi identitas yang lebih kuat, peluang terjadinya kejahatan digital seperti penipuan daring, SIM swap, serta penyalahgunaan nomor seluler dapat ditekan.

Sistem biometrik diharapkan mampu mempersulit pelaku kejahatan dalam menggunakan identitas palsu atau mendaftarkan SIM card atas nama orang lain tanpa izin.

Namun demikian, Ardi menegaskan efektivitas kebijakan tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi verifikasi biometrik, tetapi juga pada integritas proses registrasi secara keseluruhan.

“Jika distribusi kartu SIM masih longgar dan praktik jual beli SIM card secara ilegal tetap terjadi, maka sistem biometrik bisa saja menjadi formalitas belaka,” kata Ardi.

Selain itu, Ardi menilai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data biometrik dan memahami risiko yang mengikutinya harus terus digencarkan. Efektivitas kebijakan juga perlu diukur secara berkala, tidak hanya dari penurunan angka kejahatan, tetapi juga dari perlindungan hak konsumen serta tingkat kepuasan pengguna.

Ardi mengingatkan kejahatan digital merupakan fenomena yang dinamis. Menurutnya, pelaku kejahatan akan terus mencari cara baru untuk menembus sistem keamanan. Oleh karena itu, kebijakan registrasi biometrik perlu diiringi dengan pengawasan distribusi SIM card yang ketat, kolaborasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang konsisten.

Selain aspek keamanan sistem, isu lain yang mengemuka adalah risiko kebocoran dan penyalahgunaan data biometrik masyarakat. Data biometrik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan data pribadi lain seperti password atau PIN.

“Jika password bocor, kita masih bisa menggantinya. Namun, jika data biometrik seperti sidik jari atau wajah bocor, kita tidak memiliki opsi untuk ‘mengganti’ sidik jari atau wajah kita,” katanya.

Ardi menjelaskan data biometrik bersifat permanen dan melekat seumur hidup pada setiap individu. Dia menambahkan bahwa kasus kebocoran data biometrik telah terjadi di berbagai negara dan menimbulkan dampak jangka panjang.

Data biometrik yang jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan, mulai dari pemalsuan identitas, akses ilegal ke rekening bank, hingga pengambilalihan akun digital.

“Di Indonesia, kekhawatiran semakin besar karena regulasi perlindungan data pribadi masih dalam tahap penguatan,” kata Ardi.

Oleh sebab itu, standar keamanan, mekanisme audit, serta kejelasan tanggung jawab pengelolaan data biometrik dinilai harus benar-benar tegas sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman bahwa data biometrik bukan sekadar data teknis, melainkan identitas digital yang sangat bernilai.

Menurut Ardi, transparansi mengenai pihak yang mengelola, menyimpan, dan memiliki akses terhadap data biometrik menjadi kunci utama agar hak privasi masyarakat tetap terjaga.

“Pemerintah dan operator seluler harus memastikan proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemusnahan data biometrik dilakukan dengan standar keamanan tertinggi serta diawasi oleh lembaga independen,” kata Ardi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap perkembangan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler yang akan mewajibkan penggunaan data biometrik pengenalan wajah (face recognition) dalam registrasi kartu SIM baru.

Regulasi tersebut ditargetkan diundangkan pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan tahapan konsultasi publik atas RPM tersebut telah rampung dan seluruh masukan dari pemangku kepentingan sudah diakomodasi ke dalam draf aturan.

Dia menyampaikan saat ini rancangan aturan tersebut masih dalam tahap harmonisasi, baik secara internal maupun eksternal bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan apabila seluruh proses berjalan lancar, regulasi itu akan segera ditandatangani oleh Menteri Komdigi Meutya Hafid.

“Target penetapan akhir tahun sebenarnya. Cuma kalau keburu. Kalau enggak ya awal tahun penetapan ini,” kata Edwin ditemui usai talkshow bertajuk"Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition" yang digelar Komdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Edwin menjelaskan, penerapan kewajiban face recognition akan dilakukan secara bertahap. Dalam masa transisi awal, penggunaan biometrik masih bersifat sukarela untuk pembukaan kartu baru.

“Sampai enam bulan ke depan itu sifatnya sukarela untuk kebukaan kartu baru, tapi setelah 1 Juli itu sudah mulai setiap kartu baru dibuka harus dengan face recognition,” jelasnya.

Dia menegaskan adanya masa transisi agar masyarakat dan operator seluler memiliki waktu untuk beradaptasi. Terkait perlindungan data pribadi, Edwin memastikan penerapan face recognition dalam registrasi SIM Card tidak menimbulkan risiko tambahan terhadap data pelanggan.

Hal itu karena proses verifikasi langsung terhubung dengan basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Menurut Edwin, mekanisme verifikasi biometrik tersebut serupa dengan layanan perbankan digital yang telah lebih dulu menggunakan data kependudukan. “Sama aja seperti Livin atau Wonder. Wonder kan juga sebuah biometrik. Itu kan dia ini juga data yang didukcapil,” ucapnya.

Kebijakan registrasi SIM Card berbasis biometrik ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kejahatan digital yang memanfaatkan nomor seluler sebagai sarana utama.

Edwin menyinggung hampir seluruh modus kejahatan siber, mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga penipuan social engineering, selalu melibatkan nomor telepon.

“Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM Card menggunakan face recognition,” kata Edwin.

Sebelumnya, Komdigi membuka konsultasi publik terkait RPM Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler sebagai bagian dari program kerja tahun anggaran 2025. Regulasi ini disiapkan untuk memperbarui mekanisme registrasi pelanggan yang selama ini dinilai rawan penyalahgunaan identitas.

Selama bertahun-tahun, registrasi kartu seluler mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Namun, dalam praktiknya skema tersebut kerap disalahgunakan.

“Dalam implementasinya, registasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data NIK dan Nomor KK banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak untuk tujuan kejahatan antara lain penyebaran hoaks, judi online, SMS spamming, dan penipuan,” tulis Komdigi dikutip dari laman resminya pada Senin (17/11/2025).