Bisnis.com, JAKARTA — Laju inflasi Indonesia pada Juni 2026 diperkirakan meningkat, baik secara bulanan maupun tahunan. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi, harga pangan, serta penyesuaian harga yang diatur pemerintah diproyeksikan menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan indeks harga konsumen (IHK).

Hasil BIG Consensus Insights yang diselenggarakan DataIndonesia, unit riset Bisnis Indonesia Group (BIG), menunjukkan median proyeksi inflasi Juni 2026 mencapai 0,41% secara bulanan (month-to-month/MtM). Sementara itu, inflasi sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) diperkirakan sebesar 1,86%, sedangkan inflasi tahunan (year-on-year/YoY) diproyeksikan mencapai 3,29%.

Survei tersebut menghimpun proyeksi dari 20 ekonom dan analis, dengan 11 responden telah menyampaikan estimasinya.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada Juni 2025 yang tercatat 0,19% secara bulanan dan 1,87% secara tahunan. Angka itu juga melampaui inflasi Mei 2026 yang sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan.

Di antara para responden, Ekonom Bahana Sekuritas Purbiantoro Lintang Nugroho memberikan proyeksi inflasi paling tinggi, yakni 0,57% secara bulanan dan 3,48% secara tahunan. Sebaliknya, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan inflasi lebih rendah, yakni 0,20% secara bulanan dan 3,10% secara tahunan.

Mayoritas ekonom menilai tekanan inflasi pada Juni berasal dari kombinasi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi, harga pangan yang bergejolak (volatile food), serta penyesuaian harga yang diatur pemerintah (administered prices).

Tekanan dari sisi nilai tukar juga tercermin pada proyeksi inflasi inti. Berdasarkan BIG Consensus Insights, median inflasi inti Juni 2026 diperkirakan mencapai 0,16% secara bulanan atau 2,63% secara tahunan.

Survei BIG Consensus Insights juga menunjukkan ekspektasi inflasi hingga akhir tahun cenderung meningkat. Sebanyak 70% ekonom memperkirakan inflasi pada akhir 2026 akan berada di atas asumsi inflasi dalam APBN 2026 sebesar 2,5%, sedangkan 30% responden meyakini inflasi masih akan berada sesuai dengan target pemerintah.

Bisnis.com, SEMARANG - Laju inflasi di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan tekanan harga di tingkat konsumen. Hal itu tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah yang mencatat inflasi bulanan pada Mei 2026 sebesar 0,23% (month-to-month/mtm). Angka tersebut berbanding terbalik dengan kondisi April 2026 yang sempat terjadi deflasi.

"Pada Mei 2026 Jawa Tengah mengalami inflasi month-to-month (mtm) sebesar 0,23%, lebih tinggi dibanding April 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm). Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 111,29. Sementara itu inflasi secara year-on-year (yoy) Mei 2026 Jawa Tengah tercatat 2,85%, dan inflasi year-to-date (ytd) sebesar 1,19%," ujar Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ali Said dalam konferensi pers yang digelar di Semarang, Selasa (2/6/2026).

Said menjelaskan bahwa pergerakan inflasi secara dominan dipicu oleh lonjakan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Kelompok pengeluaran ini memberikan andil inflasi sebesar 0,07% (mtm). Lonjakan harga pada kelompok pengeluaran ini disebabkan oleh meroketnya harga berbagai komoditas hortikultura seperti cabai merah, bawang merah, serta cabai rawit.

Gangguan pasokan akibat faktor cuaca yang tidak menentu di sejumlah wilayah sentra produksi menjadi penyebab utama.

"Kenaikan harga dipicu hasil panen di beberapa sentra produksi yang menurun karena faktor cuaca, sedangkan permintaan tinggi karena momen Iduladha dan musim hajatan," jelas Said.

Fenomena kenaikan harga bahan pangan seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, dan minyak goreng terpantau terjadi secara merata di 9 kabupaten/kota yang menjadi cakupan penghitungan IHK di Jawa Tengah. Sebaran dampak andil inflasi tersebut cukup bervariasi.

Komoditas bawang merah memberikan andil inflasi terbesar, yaitu 0,11% (mtm) di Kabupaten Wonogiri. Sementara di Kota Surakarta, kenaikan harga cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,11% (mtm).

Selain kelompok pangan, Said melanjutkan bahwa kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ikut memberikan andil inflasi sebesar 0,06% (mtm).

Kenaikan pada kelompok pengeluaran ini berkaitan erat dengan dinamika perdagangan internasional. Komoditas seperti telepon seluler dan laptop mengalami kenaikan harga akibat pengaruh rantai pasok dan fluktuasi nilai tukar yang terjadi belakangan ini.

Di urutan ketiga, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turut memberikan andil inflasi sebesar 0,05% (mtm). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga menjadi penyebab.

Kendati demikian, BPS melaporkan bahwa kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya tampil sebagai komponen penahan utama laju inflasi.

Kelompok pengeluaran tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,05% (mtm). Penurunan indeks pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya didorong sepenuhnya oleh melandainya harga emas perhiasan di pasar domestik.

Kondisi ini sejalan dengan tren koreksi harga emas di pasar global setelah sempat menyentuh level tertinggi pada bulan-bulan sebelumnya.

Pada perkembangan lainnya, BPS Provinsi Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 berada pada level 117,39. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 2,16% dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya.

Peningkatan NTP tersebut mengindikasikan adanya perbaikan daya beli di tingkat petani Jawa Tengah akibat apresiasi harga komoditas pertanian di pasar.

Di sisi lain, nilai ekspor Jawa Tengah pada Mei 2026 tercatat mencapai US$1,38 miliar. Angka tersebut tumbuh 65,73% jika dibandingkan dengan capaian ekspor pada April 2025 (year-on-year/yoy).

Sebaliknya, dari sisi impor, Jawa Tengah membukukan nilai sebesar US$1,41 miliar pada April 2026, atau mengalami kenaikan sebesar 9,34% secara tahunan.

Gairah pemulihan juga terlihat jelas pada sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Jawa Tengah pada periode laporan berhasil mencapai 2.671 kunjungan.

Angka ini menunjukkan tren positif berupa kenaikan yang konsisten, baik jika dibandingkan dengan performa kunjungan pada bulan sebelumnya maupun dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Kehadiran para wisman ini diharapkan mampu memberikan dampak pengganda bagi industri perhotelan, transportasi lokal, UMKM, dan sektor ekonomi kreatif di wilayah Jawa Tengah.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Majalengka mencatatkan inflasi terendah di Provinsi Jawa Barat pada Desember 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, inflasi bulanan (month-to-month) Majalengka hanya mencapai 0,29%, jauh di bawah sejumlah daerah lain yang mengalami tekanan harga lebih tinggi pada akhir tahun.

Capaian tersebut menandakan stabilitas harga di Majalengka relatif lebih terjaga, terutama di tengah meningkatnya permintaan masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Secara umum, Jawa Barat mengalami inflasi month-to-month sebesar 0,43% pada Desember 2025, sementara inflasi year-on-year tercatat 2,63%.

Plt Kepala BPS Jawa Barat, Darwis Sitorus, menyampaikan rendahnya inflasi Majalengka mencerminkan efektivitas pengendalian harga di daerah tersebut.

Menurutnya, kestabilan pasokan bahan pokok dan terkendalinya harga komoditas utama menjadi faktor penting yang menahan laju inflasi.

Darwis menjelaskan, inflasi Desember di Jawa Barat secara umum masih dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok transportasi. Namun, dampaknya tidak merata di seluruh kabupaten dan kota.

"Beberapa daerah mencatat inflasi lebih tinggi karena tekanan permintaan dan distribusi, sementara daerah lain seperti Majalengka mampu menjaga keseimbangan pasokan dan harga," ujarnya, Senin (5/1/2026).

Data BPS Jawa Barat menunjukkan, inflasi bulanan tertinggi pada Desember 2025 terjadi di Kabupaten Subang sebesar 0,69%, disusul Kota Bandung 0,51%, Kota Bogor 0,46%, dan Kabupaten Bandung 0,44%.

Kota Cirebon mencatat inflasi 0,42%, sedikit di bawah rata-rata provinsi, sementara Kota Tasikmalaya dan Kota Bekasi masing-masing berada di kisaran 0,40% dan 0,39%.

Di sisi lain, selain Majalengka, daerah dengan inflasi relatif rendah adalah Kota Depok dan Kota Sukabumi yang sama-sama mencatatkan inflasi 0,37%.

Perbedaan capaian inflasi antarwilayah tersebut menunjukkan adanya variasi kondisi ekonomi, distribusi logistik, serta pola konsumsi masyarakat.

Darwis menambahkan, inflasi Jawa Barat sepanjang 2025 masih berada dalam rentang yang terkendali. Inflasi year-to-date sebesar 2,63% menunjukkan bahwa tekanan harga sepanjang tahun tidak melampaui sasaran inflasi nasional.

Kondisi ini mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga meski dihadapkan pada dinamika harga pangan dan energi.

Menurutnya, capaian inflasi yang rendah di sejumlah daerah dapat menjadi indikator positif bagi iklim ekonomi lokal.

Stabilitas harga dinilai berperan penting dalam menjaga kepercayaan konsumen serta mendukung aktivitas usaha, khususnya sektor perdagangan dan jasa.

BPS Jawa Barat menilai, ke depan, pengendalian inflasi tetap memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Upaya menjaga kelancaran distribusi, mengantisipasi gejolak harga pangan, serta memperkuat cadangan pasokan dinilai krusial dalam mempertahankan stabilitas harga di awal 2026," tutupnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Aliran uang kartal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada kuartal II/2025 mencatatkan net inflowmencapai Rp1,75 triliun.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan nilai uang kartal yang masuk ke wilayahnya tercatat sebesar Rp4,22 triliun transaksi tunai periode April hingga Juni 2025.

"Sementara itu, nilai uang kartal yang diedarkan oleh otoritas moneter outflow mencapai Rp2,47 triliun," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).

Tak pelak, kondisi net inflow ini mencerminkan dinamika ekonomi yang sehat. Budi menyebut kebutuhan likuiditas masyarakat dan perbankan terpenuhi optimal tanpa mengorbankan fungsi pengawasan terhadap sirkulasi uang.

Secara spasial, kontribusi terbesar net inflow bersumber dari wilayah kerja KPwBI Provinsi Kaltim yang menyumbang Rp1,43 triliun. Adapun KPwBI Balikpapan mencatatkan net inflow sebesar Rp330 miliar.

Di sisi lain, dropping Uang Layak Edar (ULE) mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 6,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2025.

Pencapaian ini kontras dengan periode sebelumnya yang justru terkontraksi 0,81% (yoy) di kuartal I/2025.

Budi menyebutkan, nominal ULE kuartal II/2025 tercatat Rp1,09 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2025 yang mencapai Rp1,06 triliun.

"Peningkatan dropping ULE tersebut sejalan dengan peningkatan permintaan pada kas titipan," ucapnya.

Dalam implementasi Clean Money Policy (CMP), Bank Indonesia mencatat penurunan signifikan pada penyerapan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dari masyarakat.

Nominal penarikan UTLE pada kuartal II/2025 turun tajam sebesar 55,55% (yoy) atau setara Rp80 miliar.

Namun, nilai nominal penarikan UTLE tetap konsisten dengan kuartal I/2025, kendati penurunan tahunan periode sebelumnya tercatat lebih dalam pada angka 70,12%.

Patut dicermati, rasio nominal penarikan UTLE terhadap inflow di Provinsi Kaltim justru mengalami kenaikan.

Pada kuartal II/2025, rasio tersebut mencapai Rp4,22 triliun, melampaui capaian kuartal I-2025 yang tercatat Rp3,83 triliun.

Adapun, kenaikan rasio penarikan UTLE di awal tahun 2025 ini mengisyaratkan intensifikasi upaya otoritas moneter dalam mengoptimalkan distribusi uang berkualitas guna menopang kelancaran transaksi ekonomi di wilayah Benua Etam.