IDXChannel – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) mencatat berbagai penindakan terhadap barang impor ilegal selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penindakan tersebut mencakup produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal dengan nilai mencapai Rp120,65 miliar.

“Kemendag terus berkomitmen menjaga pasar dalam negeri agar tetap sehat dan adil. Setiap langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya melindungi konsumen serta memastikan barang yang beredar memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang di Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan impor pakaian bekas merupakan hal yang dilarang. Hal ini ditegaskan kembali oleh Kemendag dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain itu, Kemendag mengamankan berbagai produk impor ilegal lainnya dengan nilai mencapai Rp15 miliar. Barang-barang tersebut mencakup 297.781 unit produk elektronik yang terdiri atas 3.506 unit penanak nasi (rice cooker), 4.518 unit perangkat audio video seperti pengeras suara (speaker) aktif dan televisi, 60.366 unit kipas angin, dan 210.040 unit fitting lampu. Berikutnya, 480 unit luminer, 1.140 unit ketel listrik, 1.894 unit penggorengan udara (air fryer), 87 rol kabel listrik, 15.250 unit baterai primer, dan 500 unit gerinda listrik.

Kategori produk lainnya yang juga ditindak yaitu mainan anak sejumlah 297.522 unit, alas kaki sejumlah 1.277 unit, seprai sejumlah 100 unit, serta pelek kendaraan bermotor sejumlah 905 unit.

Penindakan juga dilakukan terhadap lebih dari 1,6 juta produk teknik dan baja nonstandar. Produk tersebut antara lain pemutus sirkuit miniatur (miniature circuit breaker/MCB) tanpa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) sebanyak 68.256 unit, gergaji listrik, bor listrik, gerinda listrik, dan mesin serut tanpa Nomor Registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) sebanyak 9.763 unit, serta penghisap debu tanpa Tanda Daftar Manual dan Kartu Garansi (MKG) sebanyak 26 unit.

Tidak hanya itu, Kemendag mengamankan 600 sarung tangan yang melanggar kewajiban label Bahasa Indonesia. Turut diamankan 578 penggaris besi, 997.269 mur baut berbagai ukuran, dan 4.215 shackles yang tidak memiliki dokumen asal barang. Kemudian, sejumlah 66 kapak dan 77 gunting dua tangan ditemukan melanggar ketentuan barang dilarang impor. Nilai produk teknik dan baja nonstandar tersebut mencapai Rp18,85 miliar.

Moga menyampaikan bahwa Kemendag juga berhasil mengungkap praktik perakitan dan perdagangan produk ponsel pintar (smartphone) ilegal dengan nilai ekonomis Rp17,62 miliar. Pengungkapan tersebut terdiri atas 5.100 unit ponsel pintar berbagai merek serta 747 koli berisi aksesori, penutup (casing), dan pengisi daya (charger).

Berdasarkan hasil pengawasan rutin yang dilakukan, Kemendag turut mengamankan 83.306 lembar produk baja lembaran lapis seng (BjLS) serta 1.251 ton bahan baku BjLS berupa 290 koil baja galvanis (galvanized steel coil) berbagai merek senilai Rp23,76 miliar. Selain itu, Kemendag mengamankan 16 ribu karton keramik lantai dan 610 ribu produk alat makan dan minum (tableware) senilai Rp9,8 miliar.

Komitmen pemerintah dalam melindungi industri dan pasar dalam negeri juga diwujudkan melalui sinergi pengawasan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, khususnya untuk produk tekstil dan produk tekstil (TPT). Hasil pengawasan di berbagai lokasi tersebut mengungkap produk TPT tanpa Persetujuan Impor (PI), Laporan Surveyor (LS), dan registrasi K3L dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Komitmen tersebut juga ditunjukkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di empat wilayah, yaitu Medan, Bekasi, Surabaya, dan Makassar. Hasil pengawasan BPTN di empat wilayah tersebut telah menemukan sejumlah komoditas impor tidak sesuai ketentuan dengan nilai pabean sebesar Rp26,48 miliar.

Moga menuturkan, Kemendag terus melaksanakan pengawasan perdagangan terhadap komoditas impor setelah barang melalui kawasan pabean (post-border). Hal ini dilakukan untuk memastikan barang impor yang beredar di pasar dalam negeri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami selalu mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi terkait importasi dan peredaran barang. Berdagang tidak hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Moga.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ekonomi digital Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dan kini menjadi salah satu yang terbesar di kawasan ASEAN.

Nilai ekonomi digital Indonesia tercatat mencapai USD90 miliar pada 2024 dan diproyeksi melonjak menjadi USD400 miliar pada 2030. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh sektor keuangan digital yang berkembang signifikan.

“Salah satu yang didukung adalah sektor keuangan digital,” kata Airlangga dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Airlangga, pemerintah terus memperkuat upaya elektronifikasi berbagai program pemerintah agar penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan lainnya menjadi lebih tepat sasaran.

“Sejalan dengan pesan Presiden, perlu dilakukan elektronifikasi program pemerintah, di mana setiap keluarga Indonesia tentunya perlu mempunyai inklusi keuangan agar penyaluran berbagai program pemerintah seperti bantuan sosial lebih tepat sasaran,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menyoroti perkembangan pesat digitalisasi keuangan melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan warung kecil.

“Pemanfaatan sektor keuangan digital melalui QRIS telah menjangkau pelaku usaha termasuk warung kecil. Dan saat ini menurut BI penggunanya sudah mencapai sekitar 56 juta dan 93 persen QRIS dilakukan oleh UMKM,” ungkapnya.

Airlangga menilai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi ekonomi di Indonesia tumbuh secara organik di masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peluang besar di sektor digital juga disertai tantangan baru yang perlu diantisipasi, terutama dalam aspek keamanan dan literasi digital.

“Kita menyadari bahwa peluang yang besar ini muncul tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta membangun kepercayaan agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan,” kata Airlangga.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah program unggulan lintas sektor yang telah direncanakan bakal berlanjut ke 2026.

Pemerintah juga telah menyiapkan regulasi pendukung untuk memastikan kesinambungan program-program prioritas nasional tersebut.

“Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM sampai tahun 2027. Kemudian PPH 21 untuk sektor pariwisata dan industri padat karya. Kemudian PPN DTP untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelas Menko Airlangga usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025) malm.

Dalam rapat tersebut terungkap juga sejumlah indikator utama perekonomian masih mencatat tren positif, menegaskan kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia.

“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 sampai 115. Ritel juga baik sebesar 5,8 persen, PMI senilai 50,4,” ujar Airlangga.

Sektor investasi dan konsumsi masyarakat juga menunjukkan tren pertumbuhan positif. Realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index meningkat hingga 297 menjelang akhir tahun.

Peningkatan ini sejalan dengan kinerja sektor perbankan yang turut menguat. Dari sisi produksi, peningkatan utilisasi kapasitas industri menandakan aktivitas ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Airlangga menambahkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap berbagai program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, terutama terkait dengan kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

“Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan revitalisasi tambak pantura yang 20 ribu hektare. Pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur. Modernisasi kapal dan juga terkait dengan program Makan Bergizi Gratis,” kata dia.

Airlangga menuturkan seluruh kementerian teknis telah menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan berbagai program unggulan tersebut, yang akan terus dipantau hingga akhir tahun mendatang. Pemerintah memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

“Hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” kata Airlangga.

Terkait negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS), Airlangga menyampaikan pembahasan akan dilanjutkan setelah pelaksanaan KTT APEC pada akhir bulan ini, khususnya pada aspek penyusunan legal drafting dengan pihak AS.

Untuk kesepakatan tarif nol persen, Airlangga optimistis Indonesia akan memperoleh hasil serupa dengan Malaysia.

“Kita sudah bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi seperti kelapa sawit, kakao, dan karet, itu seluruhnya diberikan tarif nol persen. Kita minta juga untuk komoditas tertentu semisal yang menjadi supply chain untuk industri kesehatan,” kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) menilai pesatnyaperkembangan teknologi digital mendorong sistem transaksi keuangan Indonesia semakin maju dan efisien. Hal itu berpotensi mempercepat pertumbuhan nilai transaksi dari tahun ke tahun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) saat ini mencapai sekitar 37 miliar transaksi. Jumlah tersebut diperkirakan melonjak hingga empat kali lipat menjadi 147,3 miliar transaksi pada 2030.

“Kami perkirakan yang sekarang EKD, ekonomi keuangan digital volume transaksinya 37 miliar transaksi akan naik empat kali lipat. Nilainya yang tadi itu Rp520 ribu triliun tinggal dikalikan empat kali,” ujar Perry dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) & Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis (30/10/2025).

Perry juga menambahkan, transaksi sistem pembayaran digital yang saat ini tercatat sebanyak 13 ribu transaksi diproyeksikan akan melonjak menjadi 4,6 miliar transaksi pada 2030.

Menurut Perry, digitalisasi ekonomi dan keuangan merupakan arah masa depan Indonesia. Ia meyakini Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan sistem pembayaran digital tercepat di dunia.

“Lima tahun lagi kita terus bergerak maju ke 2030 menjadi the best fastest digital dunia,” kata Perry.

Dalam laporan e-Conomy SEA 2024 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan ekonomi digital Asia Tenggara terus berkembang pesat dan mencapai nilai USD263 miliar pada 2024. Indonesia menjadi salah satu pendorong utama, terutama melalui pertumbuhan sektor Financial Technology (fintech).

Pemerintah Indonesia juga telah menempatkan transformasi digital sebagai pilar utama pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan World Digital Competitiveness Ranking 2024, Indonesia menempati posisi ke-43 secara global, naik 13 peringkat dari tahun sebelumnya. Sementara dalam Global Innovation Index (GII), posisi Indonesia meningkat tujuh peringkat ke urutan 54 dunia.

Untuk memperkuat arah tersebut, pemerintah telah meluncurkan sejumlah dokumen strategis, antara lain Visi Indonesia Digital 2045 dan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030.

Target yang ditetapkan yaitu menjadikan Indonesia masuk 20 besar negara dengan daya saing digital tertinggi di dunia pada 2045, serta meningkatkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga minimal 20 persen.

Mendukung target tersebut, BI kembali menggelar FEKDI x IFSE 2025, hasil kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).

Sejak pandemi Covid-19, FEKDI telah berkembang menjadi platform utama ekonomi digital di kawasan ASEAN yang mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pesawat selama periode libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Salah satu kebijakannya yaitu menambah kapasitas penerbangan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan peningkatan kapasitas angkutan udara melalui penambahan jumlah dan kapasitas penerbangan baik dengan menambah jadwal (extra flight) maupun mengganti pesawat dengan tipe yang lebih besar.

"Momentum Nataru selalu menjadi tantangan dan peluang untuk menunjukkan kesiapan angkutan udara. Maka dari itu, kami menyiapkan kebijakan dan strategi agar seluruh aspek dapat berjalan optimal dan berpihak pada masyarakat," ujar Menhub di Jakarta, Rabu (30/10/2025).

Selain itu, Menhub mengatakan pihaknya menyiapkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat selama periode Nataru. Berlaku untuk periode penerbangan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026 untuk tarif tiket domestik kelas ekonomi.

"Langkah ini kami ambil agar konektivitas antardaerah tetap terjaga dan mobilitas masyarakat berjalan lancar dengan tarif yang lebih terjangkau," ujarnya.

Menhub berharap, kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk menghadapi masa Natal 2025 dan tahun baru 2026 dapat diterapkan secara konsisten oleh Garuda Indonesia dan maskapai penerbangan lainnya.

Itu karena sinergi antara pemerintah, maskapai, serta pengelola bandara menjadi faktor penentu pelayanan transportasi udara pada masa Nataru dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menhub ]mengatakan, kebijakan dan strategi menjadi kunci untuk menjaga kelancaran arus penumpang, menjamin keselamatan penerbangan, serta memastikan masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang aman dan nyaman.

"Momentum Nataru selalu menjadi tantangan dan peluang untuk menunjukkan kesiapan angkutan udara. Maka dari itu, kami menyiapkan kebijakan dan strategi agar seluruh aspek dapat berjalan optimal dan berpihak pada masyarakat," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengatakan pemerintah menargetkan zero defect atau tanpa cacat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah pun terus memperkuat sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan di setiap tahapan pelaksanaan MBG.

Setiap makanan yang disajikan kepada siswa, kata dia, harus terlebih dahulu melalui proses uji kelayakan dan kebersihan yang ketat.

“Pemerintah tidak menolerir adanya makanan yang rusak atau tidak higienis. Target kita adalah zero defect semua harus aman, bergizi, dan layak dikonsumsi anak-anak,” kata Sudaryono dalam kunjungannya ke SDN 238 Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, pengawasan ketat ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, hingga pelaku usaha pangan. Ia berharap, langkah tersebut dapat memastikan Program MBG berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

“Hasilnya tidak instan. Anak yang makan bergizi hari ini mungkin baru akan terlihat manfaatnya 5–10 tahun ke depan, saat mereka tumbuh menjadi remaja yang sehat dan produktif. Tapi inilah investasi masa depan bangsa,” katanya.

Wamentan pun mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, guru, hingga pelaku usaha pangan untuk terus mendukung keberlanjutan program MBG.

“Kita tidak boleh jadi bagian dari masalah, tapi bagian dari solusi. Kalau ada kendala, kita perbaiki bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa program MBG bukan sekadar inisiatif makan gratis, melainkan bagian dari upaya membentuk pola makan bergizi seimbang dan kebiasaan hidup sehat sejak dini.

Ia menambahkan, MBG merupakan wujud pemerataan gizi yang demokratis yang di mana semua anak, baik dari keluarga mampu maupun kurang mampu, memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat.

Dengan melibatkan petani, UMKM, hingga penyedia bahan pangan di sekitar sekolah, program ini juga disebut mampu mendorong terciptanya perputaran ekonomi dan peningkatan permintaan komoditas lokal.

“Program MBG bukan hanya soal memberi makan bergizi. Di balik satu porsi makanan bergizi, ada petani sayur, peternak ayam, dan pengusaha kecil di desa yang ikut bergerak. Jadi manfaat MBG tidak hanya dirasakan anak-anak, tapi juga petani kita yang memasok bahan pangan,” tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Program MBG (Makan Bergizi Gratis) menjadi salah satu inisiatif penting untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Salah satu pertanyaan yang sering muncul bagi masyarakat adalah berapa biaya operasional MBG (Makan Bergizi Gratis)?

Estimasi Biaya Operasional MBG

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hindayana, mengungkapkan realisasi serapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp30 triliun hingga 22 Oktober 2025. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 42 persen dari total anggaran yang telah dialokasikan untuk tahun ini.

Badan Gizi Nasional (BGN) merinci bagaimana jatah Rp15 ribu menjadi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) per anak. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang membeberkan, Rp2.000 dari jatah tersebut untuk sewa usaha. Sewa ini di antaranya sewa gedung, sewa tanah, sewa peralatan, sewa ompreng, dan sewa lainnya.

Dari jatah MBG sebesar Rp15.000 per anak, Rp3.000 dialokasikan untuk biaya operasional seperti gaji karyawan, listrik, internet, gas, BBM, dan transportasi, sedangkan Rp10.000 digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan baku makanan.

Faktor yang Mempengaruhi Biaya Operasional MBG

Biaya operasional MBG bervariasi tergantung beberapa faktor:

1. Jumlah Penerima Manfaat
Semakin banyak orang yang menerima makanan bergizi, semakin besar biaya yang diperlukan. Memberikan MBG untuk 50 anak tentu berbeda biayanya dibandingkan untuk 500 anak.

2. Jenis dan Kualitas Menu
Menu bergizi bisa terdiri dari sayur, buah, dan protein hewani atau nabati. Menu yang lebih lengkap dan berkualitas tinggi otomatis memerlukan biaya lebih besar.

3. Frekuensi Penyajian
MBG bisa disediakan harian, mingguan, atau bulanan. Semakin sering makanan disajikan, semakin tinggi biaya operasional.

4. Logistik dan Transportasi
Pengiriman bahan baku atau makanan jadi ke lokasi distribusi menjadi bagian dari biaya operasional.

5. Tenaga Kerja dan Administrasi
Staf dapur, pengawas, dan administrasi juga memengaruhi total biaya.

Menentukan berapa biaya operasional MBG (Makan Bergizi Gratis) sangat bergantung pada skala program, jenis menu, dan frekuensi penyajian. Estimasi biaya per bulan bisa berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

(Shifa Nurhalia Putri)

IDXChannel - Bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed) menurunkan suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin ke level 3,75-4,00 persen. Penurunan tersebut sesuai ekspektasi pasar.

Keputusan penurunan suku bunga tersebut disetujui Dewan Gubernur The Fed dengan perbandingan suara 10:2. Stephen Miran bahkan meminta penurunan lebih besar yakni 0,5 persen, sedangkan Presiden Fed Kansas City, Jeffrey Schmid justru ingin bank sentral tetap mempertahankan suku bunga.

Dikutip dari Reuters, Kamis (30/10/2025), pejabat The Fed juga berbeda pendapat soal potensi penurunan suku bunga lebih lanjut pada 2025. Gubernur The Fed, Jerome Powell mengamini adanya perbedaan di dalam Dewan Gubernur sekaligus minimnya data dari pemerintah federal AS bisa membuat The Fed berhati-hati dalam mengambil keputusan ke depan.

Pasalnya, The Fed tidak dapat memiliki gambaran yang utuh soal kondisi perekonomian Amerika, terutama dari sisi pasar tenaga kerja dan inflasi.

"Kami akan terus mengumpulkan setiap data yang kami temukan, kemudian mengevaluasinya dan menganalisisnya secara hati-hati. Dan itu tugas kami," kata Powell saat konferensi pers usai Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) selama dua hari.

"Kalau Anda bertanya apakah itu akan berpengaruh pada pertemuan Desember, saya tidak bilang pasti akan berpengaruh. Tapi coba Anda bayangkan, bagaimana kalau Anda berkendara dalam kabut. Anda akan mengurangi kecepatan," ujar Powell.

Selain soal data, dia menyinggung perbedaan pandangan di kalangan pejabat The Fed soal arah kebijakan moneter ke depan. Meski ada tren untuk mendukung ekonomi, namun ada pandangan untuk menanti hingga satu siklus lagi sebelum menurunkan suku bunga lagi.

Sementara itu, pasar menafsirkan pernyataan Powell bahwa potensi pemangkasan suku bunga FFR pada Desember 2025 berkurang, dengan porsi 2:1. Selain itu, indeks S&P juga berakhir mendatar usai kehilangan tenaga di zona hijau.

"Powell secara terang-terangan memberikan sinyal istirahat antara pertemuan saat ini dan ke depan," kata Deputi Kepala Ekonom dari Oxford Economics, Michael Pearce.

Dia memperkirakan The Fed mungkin sepakat pemangkasan suku bunga pada September dan Oktober 2025 sudah cukup sekaligus melihat apakah inflasi akan meningkat di sisa tahun 2025.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto bakal membahas khusus mengenai utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Itu nanti dibahas khusus," kata Airlangga kepada awak media usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Airlangga kembali memastikan bahwa masalah Whoosh akan dibahas secara khusus dengan Presiden Prabowo. "Ada pembahasan khusus (dengan Presiden Prabowo)," kata dia.

Sebagai informasi, investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar USD7,27 miliar atau setara Rp120,38 triliun, dengan sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) berbunga 2 persen per tahun.

Bahkan, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada kendala signifikan dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek kereta cepat Indonesia-China Whoosh.

Apalagi, kasus ini tengah menjadi sorotan publik ini disebut berjalan progresif dan positif sejak awal 2025.

“Sejauh ini tidak ada kendala. Penyelidikan masih terus berprogres. Kami minta diberikan ruang dan waktu agar proses penegakan hukum ini bisa berjalan firm untuk menemukan informasi dan keterangan yang dibutuhkan tim,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Ia menegaskan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga detail kasus belum dapat dibuka ke publik.

KPK juga belum bisa mengumumkan pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan maupun yang akan diperiksa.

"Untuk tahap penyelidikan, kami tidak mengekspos pihak yang dimintai keterangan maupun kegiatan lain yang dilakukan tim," kata Budi.

KPK juga mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan data atau informasi terkait dugaan korupsi proyek Whoosh. Menurut Budi, partisipasi publik sangat penting untuk memperkaya bahan penyelidikan.

"KPK terus mengajak masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini agar melaporkannya. Setiap data yang diterima akan menjadi bahan bagi tim dalam menelusuri dan mengungkap perkara ini," katanya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) sedang menyusun kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM dari gempuran perusahaan ritel besar.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison melalui keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).

Leon menjelaskan, pernyataan Menko PM A. Muhaimin Iskandar tentang ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart yang mengancam UMKM, mestilah dilihat secara luas dan mendalam. Bukan dilihat sebatas sebagai upaya pemerintah mematikan perusahaan ritel besar.

“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” kata Leon.

Menurut Leon, tugas Kemenko PM adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satu elemen utama di dalamnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha.

Dalam hal ini, menurut Leon, UMKM menjadi sasaran utama untuk diberdayakan. Termasuk dengan memastikan mereka dapat berusaha di arena pasar yang adil. Hal ini sebagaimana pula upaya pemerintah selama ini menjaga kondusifitas iklim usaha yang memberi ruang bisnis Indomaret dan Alfamart bisa terus tumbuh.

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat, adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” kata Leon.

UMKM, terutama usaha mikro seperti warung Madura dan warung kelontong lain, menurut Leon memiliki banyak keterbatasan. Hal ini membuat sulit tumbuh dalam situasi kondusif di tengah persaingan dengan penetrasi ritel-ritel besar yang ditopang modal jumbo.

Dampak terburuk dari kondisi tersebut, kata Leon, adalah UMKM berpotensi mati. Hal itulah yang menurutnya tidak diinginkan Menko Muhaimin yang selalu menegaskan agar menjaga kondusivitas iklim usaha nasional.

“Artinya, seluruh pelaku usaha di Indonesia tanpa terkecuali harus mendapatkan kesempatan untuk memulai, menjaga konsistensi usaha, dan memperbesar skala usahanya dengan memperhatikan aspek keadilan,” kata Leon.

Sementara, menurut Leon, selama ini UMKM terbukti menjadi penyerap tenaga kerja utama di Indonesia. Rasionya mencapai 97 persen dari total tenaga kerja nasional.

“Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret tapi, hitung juga berapa toko kecil yang mati,” kata Leon.

“Kami bukan mau mematikan (Indomaret dan Alfamart), tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Leon menyatakan bahwa rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Leon mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang yang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya untuk melindungi UMKM lokal. Menurutnya, perlu kebijakan di tingkat pusat agar tidak ada tumpang tindih aturan dan bisa memperkuat aturan yang selama ini sudah ada di tingkat Pemda.

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar, seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” kata Leon.

Dengan demikian, pemerintah berharap UMKM bisa tetap tangguh dan naik kelas untuk terus mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Termasuk terus dapat meningkatkan kapasitasnya dalam penyerapan tenaga kerja.

“Kami tidak sedang mengurangi pekerjaan formal, justru kami sedang menumbuhkan dan memperluas lapangan pekerjaan,” kata Leon.

Terakhir, Leon menyatakan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen,” ujar Leon.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel– Kehadiran jaringan infrastruktur gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendapatkan apresiasi pemerintah karena mendukung kualitas rumah susun (Rusun) Wisma Atlet.

Fasilitas hunian tersebut akan dihuni Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Revitalisasi wisma atlet merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak. Wisma Atlet berupa hunian rusun, tapi kualitas sangat baik, karena ada 2 kamar tidur, dapur, living room, ruang servis, dan difasilitasi AC, water heater, dan gasnya dari PGN yang menyuplai seluruh kebutuhan gas ke seluruh unit. Mudah-mudahan jadi prototype untuk hunian-hunian yang sehat dan layak,” ujar Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat seremoni Peresmian dan Serah Terima Kunci Rumah kepada Kementerian dan Lembaga di Wisma Atlet Pademangan Rabu (29/10/2025).

Juri mengatakan serah terima kunci secara simbolis telah diserahkan kepada 10 Kementerian dan Lembaga yang sebagian ASN-nya akan menjadi penghuni Rusun Wisma Atlet. “Kurang lebih akan ada 7.000 lebih unit yang akan dihuni ASN, TNI, Polri, Mahkamah Agung, KPK, BKPK, dan beberapa lainnya termasuk MBR. Jumlah MBR adalah 650 unit,” kata dia.

Juri menyampaikan bahwa kehadiran berbagai fasilitas termasuk infrastruktur gas bumi melalui Jargas seperti di Wisma Atlet merupakan bagian dari mendukung kebijakan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak bagi warga masyarakat. “Untuk perkotaan memang antara lain berupa rusun yang disediakan,” ujarnya.

Direktur Utama PGN, Arief Kurnia Risdianto, pada kesempatan yang sama mengatakan PGN berkomitmen untuk mendukung program pemerintah termasuk penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat seperti Wisma Atlet.

“Kami terus mendukung program pemerintah sesuai dengan yang akan dibangun. Kita dari PGN akan terus masuk untuk menyelesaikan sambungan Jargasnya. Dan semoga dengan adanya sambungan jargas, dapat memberikan fasilitas tambahan bagi para penghuni dengan energi yang lebih bersih dan lebih murah,” tuturnya.

Pada tahap awal, Jargas PGN sudah tersedia di Wisma Atlet Pademangan sebanyak sebanyak 1.932 Sambungan Rumah (SR). “Jumlah ini akan terus bertambah seiring peningkatan hunian,” kata Arief.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Pemerintah mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional dengan mempercepat penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Kebijakan ini tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga menjadi harapan baru bagi masyarakat di daerah penghasil minyak untuk berpartisipasi secara legal dalam kegiatan migas yang selama ini berjalan di bawah radar.

“Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” kata Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra, Rabu (29/10/2025).

Dia menambahkan, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi.

“Kita sudah lihat contohnya di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro. Ketika pemerintah hadir dengan regulasi yang jelas, praktik ilegal menurun dan produktivitas meningkat,” katanya.

Dia melanjutkan, di balik regulasi ini tersimpan semangat pemerataan ekonomi.

"Legalisasi sumur rakyat, tidak hanya meningkatkan lifting nasional tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menikmati hasil bumi mereka sendiri," kata dia

“Yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan hanya berhenti di atas kertas,” katanya.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Dia menilai terbitnya Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting agar masyarakat dapat mengelola sumur minyak secara legal, aman, dan berkelanjutan.

Menurut Herman, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi salah satu contoh daerah dengan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

“Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Sumatera Selatan tercatat memiliki 26.300 sumur minyak rakyat, jumlah terbanyak secara nasional.

Potensi besar ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi rakyat yang berkelanjutan.

(Nur Ichsan Yuniarto)