Jakarta: Ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global diperkirakan masih membayangi pasar keuangan pada kuartal II 2026.

Laporan terbaru dari DBS Bank menilai investor perlu memperkuat strategi ketahanan portofolio di tengah konflik Timur Tengah, perubahan kebijakan moneter, serta pergeseran arus investasi global.

Dalam laporan Chief Investment Office Insights 2Q26, DBS menilai meskipun sejarah menunjukkan saham Amerika Serikat kerap mencatat kinerja positif setelah konflik besar, kondisi geopolitik saat ini membuat investor tidak bisa bersikap terlalu optimistis.

Bank tersebut menyarankan investor memperkuat manajemen risiko, termasuk dengan meningkatkan eksposur pada emas serta mempertimbangkan strategi ekuitas dengan volatilitas rendah seperti S&P 500 Low Volatility Index.

Konflik Timur Tengah Dorong Risiko Inflasi

DBS menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi pasar global melalui kenaikan harga energi. Hal ini berkaitan dengan posisi Iran sebagai produsen minyak terbesar keempat di OPEC.

Selain itu, ketegangan di jalur strategis energi global seperti Selat Hormuz juga menjadi faktor yang dapat memperbesar volatilitas pasar.

Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan tekanan inflasi global. Kondisi ini dapat mempersempit ruang bank sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter serta menekan prospek pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan The Fed Berpotensi Berubah

Di sisi lain, DBS melihat adanya kemungkinan perubahan narasi kebijakan di Federal Reserve setelah munculnya pandangan dari ekonom dan mantan pejabat bank sentral, Kevin Warsh.

Warsh berpendapat peningkatan produktivitas yang dipicu oleh teknologi kecerdasan buatan memungkinkan bank sentral memangkas suku bunga tanpa memicu lonjakan inflasi. Namun, ia juga mendorong pengurangan neraca bank sentral secara signifikan.

Pandangan tersebut membuka kemungkinan kebijakan pengetatan kuantitatif baru serta kurva imbal hasil yang lebih curam, yang dinilai dapat memberikan dukungan bagi sektor keuangan.
Investor Mulai Diversifikasi dari Aset AS

Laporan DBS juga mencatat adanya pergeseran aliran dana global dari aset Amerika Serikat menuju kawasan lain.

Ketegangan geopolitik sempat memicu aksi ambil untung di sejumlah pasar seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi kondisi ini diperkirakan bersifat sementara.

Seiring meredanya volatilitas, investor diperkirakan kembali fokus pada fundamental, khususnya pada sektor teknologi dan logam mulia yang didorong oleh tema besar seperti pelemahan dolar

AS dan dominasi teknologi AI

DBS merekomendasikan investor menambah eksposur pada saham pasar berkembang serta saham Jepang.

Saham pasar berkembang dinilai berpotensi diuntungkan dari pelemahan dolar AS, pemangkasan suku bunga oleh The Fed, serta pertumbuhan laba yang kuat.

Sementara itu, saham Jepang diperkirakan tetap menarik karena dukungan stimulus fiskal, reformasi tata kelola perusahaan, serta selisih imbal hasil yang kompetitif.

Ekonomi Global Masih Tangguh

Secara keseluruhan, DBS mengambil sikap netral terhadap berbagai kelas aset. Meskipun ekonomi Amerika Serikat mulai menunjukkan tanda moderasi, fundamental ekonomi global dinilai masih cukup kuat.

Revisi proyeksi pertumbuhan oleh Federal Reserve Bank of Atlanta melalui indikator GDPNow menunjukkan penurunan perkiraan dari sekitar 5 persen menjadi 3 persen.

Namun, DBS menilai risiko resesi pada 2026 masih relatif kecil, selama konflik geopolitik tidak memicu dampak ekonomi yang lebih luas.

Pertumbuhan ekonomi global masih ditopang oleh siklus investasi besar di sektor kecerdasan buatan serta stimulus fiskal dari pemerintahan Donald Trump. DBS memperkirakan pendapatan korporasi global dapat tumbuh sekitar 17 persen sepanjang 2026.

Emas Tetap Favorit

Dari sisi valuasi, DBS menilai obligasi saat ini lebih menarik dibandingkan saham. Bank tersebut tetap merekomendasikan kredit berkualitas tinggi dengan peringkat investasi, khususnya pada kisaran A hingga BBB.

Namun, DBS juga mengingatkan disrupsi teknologi berbasis AI berpotensi mengubah lanskap bisnis di sejumlah sektor, sehingga investor perlu lebih selektif dalam memilih emiten.

Di tengah ketidakpastian global, emas tetap menjadi aset lindung nilai utama. DBS bahkan menaikkan target harga emas hingga USD6.250 per ons pada paruh kedua 2026.
Permintaan emas dinilai tetap kuat, didorong oleh ketidakpastian geopolitik, kekhawatiran terhadap pelemahan dolar, serta pembelian dari bank sentral.

Selain emas, strategi investasi alternatif seperti hedge fund juga dinilai semakin relevan karena mampu memanfaatkan volatilitas pasar melalui strategi makro maupun posisi long-short di pasar saham.

Secara keseluruhan, DBS menilai periode saat ini menuntut investor untuk lebih disiplin dalam membangun portofolio yang tahan terhadap gejolak pasar global.

(SAW)

Jakarta: Percepatan belanja pemerintah mendorong defisit fiskal Indonesia melebar menjadi Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Februari 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan defisit pada Februari 2025 yang tercatat sebesar 0,13 persen dari PDB.

Analis Mirae Asset Jessica Tasijawa mengatakan defisit yang lebih dalam pada Februari sebagian besar mencerminkan agresifnya pengeluaran awal pemerintah pada kuartal pertama 2026.

"Di sisi lain, pendapatan negara mulai menunjukkan pemulihan. Pendapatan negara tercatat tumbuh 12,8 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp358 triliun, berbalik dari kontraksi 20,8 persen YoY pada Februari 2025," tegas dia.

Menurut Jessica, peningkatan tersebut terutama didorong oleh kinerja penerimaan pajak yang lebih kuat. Penerimaan pajak tumbuh 30,1 persen YoY, dengan lonjakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 97,4 persen YoY.

“Kenaikan ini dipengaruhi efek basis rendah setelah transisi administratif serta implementasi sistem CATS (Coretax Administration System) pada Februari tahun lalu,” jelasnya.

Selain itu, penurunan restitusi pajak sebesar 17,3 persen YoY turut mendorong peningkatan penerimaan pajak bersih.

Jessica memperkirakan perbaikan permintaan domestik akan terus membantu meredakan tekanan restitusi pajak sepanjang tahun ini, didukung pengawasan pemerintah yang lebih ketat.
Meski demikian, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) justru menurun 11,4 persen YoY.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya pendapatan sektor minyak dan gas sebesar 36,3 persen YoY serta adanya penyesuaian dalam remitansi dividen dari BUMN. Dia memperkirakan pendapatan tersebut akan kembali normal sekitar Juni 2026.

Belanja pemerintah naik

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah melonjak 41,9 persen YoY menjadi Rp493,8 triliun. Belanja pemerintah pusat bahkan meningkat lebih tinggi, yakni 63,7 persen YoY.

Lonjakan tersebut terutama didorong oleh belanja modal dan belanja material yang masing-masing meningkat 400,3 persen YoY dan 269,4 persen YoY. Kenaikan ini juga dipengaruhi efek basis rendah setelah langkah efisiensi belanja pada awal tahun sebelumnya.

Jessica menjelaskan peningkatan belanja material sebagian besar berasal dari percepatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut menyumbang sekitar 57,7 persen dari total belanja material pemerintah.

Realisasi belanja untuk MBG tercatat mencapai Rp25 triliun pada Februari 2026, meningkat dibandingkan Rp19 triliun pada Januari 2026. Sementara itu, belanja bantuan sosial juga tumbuh 4,3 persen YoY meskipun menghadapi efek basis yang tinggi.

Ke depan, percepatan belanja diperkirakan masih akan berlanjut pada Maret 2026. Pemerintah menargetkan total belanja sebesar Rp809 triliun pada kuartal pertama 2026.

Dengan demikian, sekitar Rp315,2 triliun belanja masih akan direalisasikan pada Maret, yang kemungkinan difokuskan pada program MBG serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Stimulus fiskal dorong pertumbuhan ekonomi

Jessica memperkirakan saldo fiskal pada kuartal pertama 2026 masih akan melebar karena pemerintah mendahulukan belanja di tengah peningkatan pendapatan negara.

Di sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185,3 triliun. Pemerintah juga mempercepat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dengan penerbitan bersih mencapai sekitar Rp151,3 triliun per Januari 2026.

Selain itu, pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan obligasi mata uang ganda CNH–EUR dengan total nilai CNH9,25 miliar dan EUR2,7 miliar dalam enam tenor mulai dari tiga hingga 20 tahun pada Februari 2026.

Pemerintah juga berencana menempatkan tambahan dana sebesar Rp100 triliun di bank-bank BUMN guna mendukung likuiditas serta penyaluran kredit ke sektor riil.

Secara keseluruhan, Jessica menilai suntikan fiskal yang cukup agresif ini berpotensi mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun.

“Stimulus fiskal ini kemungkinan akan mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 ke kisaran 5,2 hingga 5,4 persen,” tegas dia.

(SAW)

Jakarta: Lonjakan harga minyak dunia mulai memunculkan tekanan baru terhadap kondisi fiskal Indonesia. Harga minyak global yang naik sekitar 8 persen hingga mencapai USD92 per barel memicu kekhawatiran terhadap meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan berbagai skenario kebijakan agar defisit fiskal tetap berada dalam batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, menjelaskan diskusi kebijakan saat ini mengerucut pada dua pilihan utama. Opsi pertama adalah menyesuaikan harga bahan bakar bersubsidi, sedangkan opsi kedua dilakukan melalui rasionalisasi belanja negara.
Menurut dia, kenaikan harga minyak mentah berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi energi melampaui asumsi awal dalam APBN.

“Meski penyesuaian harga bahan bakar dapat membantu mengurangi tekanan terhadap fiskal, kebijakan tersebut berisiko memunculkan dampak lanjutan terhadap perekonomian. Biaya transportasi dan logistik yang meningkat berpotensi menekan daya beli masyarakat,” tegas dia.

Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Selain itu, kenaikan harga energi juga berpotensi memicu tekanan inflasi dalam jangka pendek.

Di tengah situasi tersebut, nilai tukar rupiah juga kembali mengalami pelemahan dan sempat menyentuh level Rp16.906 per dolar AS. Tekanan terhadap rupiah terjadi seiring meningkatnya ketidakpastian global, terutama di tengah penguatan indeks dolar AS (DXY) yang berada di kisaran 99.

Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat turut memperburuk sentimen pasar. Risiko tersebut bahkan mendorong imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun naik ke level 6,60 persen pada akhir pekan lalu. Sementara itu, premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) lima tahun berada di sekitar 85 basis poin.

Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 10 tahun masih relatif stabil di kisaran 4,14 persen. Stabilitas tersebut terjadi meskipun harga minyak terus meningkat selama tujuh hari sejak memanasnya konflik Iran, terutama setelah mantan Presiden AS Donald Trump menyampaikan tuntutan penyerahan tanpa syarat kepada Iran.

Sebagai alternatif kebijakan, pemerintah juga memiliki ruang untuk melakukan penataan ulang prioritas anggaran. Upaya efisiensi belanja serta pengalihan anggaran ke program yang memiliki dampak ekonomi lebih besar dapat menjadi pilihan untuk menjaga kredibilitas fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Langkah tersebut mencerminkan dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah, yakni menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan permintaan domestik di tengah tekanan eksternal dari lonjakan harga komoditas.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga terus menjaga stabilitas pasar keuangan. Dalam lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terbaru, bank sentral menyerap likuiditas sebesar Rp5,5 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 69 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp18 triliun.

Total penawaran dalam lelang tercatat Rp16,2 triliun, dengan minat investor terbesar pada tenor 12 bulan yang mencapai Rp2,1 triliun.

Permintaan yang lebih terbatas terjadi bersamaan dengan kenaikan imbal hasil sekitar 10 hingga 20 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata imbal hasil tertimbang tercatat sebesar 5,1 persen untuk tenor enam bulan, serta 5,2 persen untuk tenor sembilan bulan dan 12 bulan.

Kondisi tersebut menunjukkan BI tetap menjalankan strategi penyerapan likuiditas secara bertahap untuk menjaga stabilitas pasar uang, sekaligus mempertahankan daya tarik SRBI sebagai instrumen penempatan dana jangka pendek.

Secara keseluruhan, sinyal dari pasar global masih beragam. Indeks dolar AS tercatat hanya naik sekitar 0,7 persen sejak awal tahun. Sementara itu, harga emas turun sekitar 2,3 persen dalam sepekan terakhir, meskipun masih mencatat kenaikan hampir 19 persen secara tahunan.

Situasi ini membuat pasar berada di antara dua tekanan utama. Di satu sisi, kenaikan harga minyak meningkatkan risiko inflasi yang dapat mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Namun di sisi lain, meningkatnya ketegangan geopolitik berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi global yang pada akhirnya dapat mendorong bank sentral melonggarkan kebijakan moneternya.

“Secara domestik, kami melihat Bank Indonesia masih akan memprioritaskan stabilitas jangka pendek. Dengan kondisi tersebut, ruang penurunan suku bunga kebijakan pada 2026 diperkirakan masih terbatas, meskipun perkembangan geopolitik dan kondisi keuangan global tetap menjadi faktor yang akan terus dipantau,” ujar Jessica.

(SAW)

Jakarta: Batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi selalu jatuh pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Menjelang tenggat tersebut, salah satu dokumen yang paling dibutuhkan karyawan adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Untuk pegawai swasta dan penerima pensiun berkala, dokumen yang digunakan adalah Formulir A1. Sementara bagi aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pejabat negara, serta pensiunnya, dokumen yang digunakan adalah Formulir A2. Bukti potong ini menjadi dasar pengisian SPT Tahunan.

Dalam praktiknya, dokumen tersebut diterbitkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja melalui sistem administrasi perpajakan. Wajib pajak kemudian dapat mengaksesnya melalui menu “Dokumen Saya” di Coretax, sistem administrasi pajak milik Direktorat Jenderal Pajak.

Namun, tidak sedikit wajib pajak yang mendapati bukti potongnya belum muncul di akun Coretax, meski pajak sudah dipotong dari gaji. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi?

Dikutip dari Ortax berikut sejumlah faktor yang kerap menjadi penyebabnya.

1. Data Belum Tersinkronisasi di Sistem

Masalah teknis bisa menjadi pemicu awal. Data wajib pajak yang belum sepenuhnya sinkron di sistem DJP dapat menyebabkan dokumen belum tampil di akun.

Solusi paling sederhana adalah melakukan penyegaran (refresh) pada menu “Dokumen Saya”. Jika kendala masih terjadi, wajib pajak dapat memastikan kembali data profilnya sudah sesuai.

2. Ketidaksesuaian NIK dan NPWP

Sejak integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kesalahan input identitas menjadi salah satu penyebab umum dokumen tak muncul.

Beberapa kasus yang sering terjadi antara lain:

NIK yang dimasukkan pemberi kerja tidak sesuai.
Penggunaan format NPWP lama.
Pemakaian NPWP sementara saat pelaporan.
Jika ada perbedaan data, bukti potong tidak akan terhubung ke akun Coretax wajib pajak. Karena itu, penting untuk mengonfirmasi kepada bagian HR atau keuangan perusahaan agar memastikan identitas yang digunakan sudah benar.

3. Pemberi Kerja Belum atau Terlambat Melapor

Walaupun pajak telah dipotong dari gaji, bukti potong baru akan muncul setelah pemberi kerja melaporkannya secara resmi ke DJP melalui Coretax.

Jika perusahaan terlambat melapor, otomatis dokumen belum tersedia di akun karyawan. Dalam situasi ini, komunikasi dengan pihak perusahaan menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan.

4. Status Dokumen Masih Draft atau Signing in Progress

Tidak semua bukti potong yang dibuat langsung berstatus final. Selama dokumen masih dalam tahap draft atau proses penandatanganan elektronik (signing in progress), sistem belum akan menampilkannya ke akun karyawan.

Pastikan perusahaan telah menyelesaikan proses tersebut hingga statusnya berubah menjadi final atau approved.

5. Penggabungan NPWP Suami-Istri

Dalam praktik perpajakan keluarga, kewajiban pajak umumnya melekat pada suami sebagai kepala keluarga. Ketika istri bekerja dan memilih penggabungan NPWP (karena tidak ada perjanjian pisah harta atau memilih status tertentu), bukti potong istri bisa saja tidak muncul di akun suami.

Namun, dokumen tersebut tetap dapat diakses melalui akun Coretax milik istri. Meski pelaporannya digabung dalam SPT suami, akses dokumen tetap bersifat individual.

6. Penghasilan di Bawah PTKP

Tidak semua karyawan otomatis dipotong pajak. Jika penghasilan masih di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemberi kerja bisa saja tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21.

Dalam kondisi ini, bukti potong memang tidak diterbitkan. Wajib pajak sebaiknya memastikan kembali apakah penghasilannya memang sudah melewati ambang PTKP.

7. Indikasi Ketidakpatuhan Pemberi Kerja

Kasus yang lebih serius adalah ketika pada slip gaji tercantum potongan PPh Pasal 21, tetapi bukti potong tidak tersedia di Coretax.

Jika perusahaan telah melaporkan pemotongan pajak, dokumen tersebut seharusnya otomatis muncul di akun wajib pajak. Ketidaksesuaian ini bisa mengindikasikan adanya masalah kepatuhan.

Langkah yang dapat ditempuh:

- Konfirmasi terlebih dahulu kepada pemberi kerja.
- Jika tidak ada kejelasan, datangi kantor pajak terdekat dengan membawa slip gaji sebagai bukti untuk memastikan pajak benar-benar telah disetor dan dilaporkan.

Jangan Tunggu Hingga Tenggat SPT

Ketiadaan bukti potong bisa menghambat proses pelaporan SPT Tahunan. Karena itu, wajib pajak sebaiknya memeriksa dokumen sejak jauh hari sebelum batas waktu pelaporan.

Memastikan data identitas akurat, berkomunikasi dengan pemberi kerja, serta memahami mekanisme pelaporan di Coretax menjadi langkah preventif agar proses pelaporan pajak berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

(SAW)

Jakarta: Pemerintah mulai mencairkan THR Lebaran 2026 untuk ASN dan Pensiunan pada 26 Februari 2026. Selain itu, para driver ojek online juga dipastikan Kembali menerima Bonus Hari Raya (BHR).

Dengan adanya dua stimulus tersebut, pemerintah berhadap bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga selama periode Lebaran dan secara langsung mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, THR ASN dan BHR tahun ini mengalami peningkatan.

“Stimulus BHR tahun lalu setengahnya dari sekarang, kemudian kenaikan THR ASN 10 persen lebih besar. Maka kami berharap pertumbuhan ekonomi di Q1 akan lebih tinggi dibanding Q4 tahun lalu. Kita targetkan 5,4–5,6 persen,” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (3/3).

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian kuartal IV tahun sebelumnya. Pemerintah berharap momentum Ramadan dan Idulfitri yang jatuh pada kuartal I dapat memperkuat daya beli masyarakat.

Kombinasi pencairan THR bagi jutaan ASN serta tambahan penghasilan bagi pengemudi ojek online diyakini akan langsung berputar menjadi motor penggerak ekonomi.

Untuk THR ASN 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun. Angka ini naik dari tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun atau meningkat sekitar 10 persen.

Secara rinci, THR 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri, dengan total anggaran Rp22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah menerima total Rp20,2 triliun. Sementara itu, 3,8 juta pensiunan mendapatkan alokasi Rp12,7 triliun.

"Komponen THR yang dibayarkan 100 persen penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," pungkas Airlangga.

(SAW)

Jakarta: Pemerintah mulai mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap sejak 26 Februari 2026, sesuai arahan Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers terkait pengumuman paket stimulus ekonomi Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1447 H atau 2026 Masehi di Jakarta, Selasa (3/3), menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini. Jumlah ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp49 triliun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat. Termasuk P3K, TNI, Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun dibandingkan tahun lalu,” ujar dia.

Airlangga menjelaskan bahwa THR 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI dan Polri dengan total Rp22,2 triliun. Sementara itu 4,3 juta ASN daerah akan mendapatkan anggaran sebesar total Rp20,2 triliun. Selain itu, 3,8 juta pensiunan ASN akan menerima THR dengan total Rp12,7 triliun.

“Komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku,” imbuh Airlangga.

Pemerintah menekankan bahwa rincian besaran THR tersebut akan diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, Prajurit TNI, Anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan TNI/Polri, hingga pensiunan pejabat negara.

Airlangga juga menekankan bahwa THR ini berbeda dengan gaji ke-13 yang biasa dibayarkan di bulan Juni. Sementara itu, sektor swasta diwajibkan membayar THR karyawannya secara penuh tanpa cicilan selambat-lambatnya H-7 sebelum lebaran.

(SAW)

Jakarta: Hubungan dagang Indonesia dan Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih dibayangi ketidakpastian kebijakan, terutama terkait landasan hukum dan keberlanjutan pengaturan tarif baru dalam skema Agreement on Reciprocal Tariffs (ART).

Head of Research and Chief Economist Mirae Asset, Rully Arya Wisnubroto, mengatakan menjaga tarif 0% untuk 1.819 pos tarif Indonesia menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
Hal ini mengingat peran AS sebagai pasar ekspor nonmigas yang strategis sekaligus kontributor besar terhadap surplus perdagangan Indonesia pada tahun fiskal 2025 (FY25).

“Stabilitas kerangka ART menjadi penting di tengah risiko hukum tarif di AS yang masih berkembang,” ujar Rully.

ART Masih “On Track”

Sebagaimana diketahui, Perjanjian Tarif Resiprokal (ART) ditandatangani pada 19 Februari 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, AS menetapkan tarif umum sebesar 19%, namun memberikan pengecualian tarif 0% untuk 1.819 pos tarif Indonesia. Sebaliknya, Indonesia mengonfirmasi tarif 0% untuk lebih dari 99% produk asal AS, disertai komitmen di bidang non-tarif dan perdagangan digital.

Situasi menjadi dinamis setelah Mahkamah Agung AS membatalkan skema tarif global Presiden Donald Trump yang berbasis International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dengan alasan melampaui kewenangan eksekutif.

Meski demikian, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa ART tetap berjalan sesuai rencana karena memiliki mekanisme dan dasar hukum bilateral yang terpisah dari kebijakan tarif global tersebut.

Surplus Masih Terjaga, Namun Berisiko Menyusut

Mirae Asset memproyeksikan surplus perdagangan Indonesia pada Januari 2026 tetap solid di kisaran USD2,9 miliar. Data resmi dijadwalkan dirilis hari ini.

Surplus tersebut terutama ditopang oleh permintaan eksternal yang kuat atas komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak kelapa sawit dan turunannya, briket batu bara, serta ferro-alloys, khususnya dari Tiongkok dan India.

Namun demikian, Rully mengingatkan sejumlah risiko yang dapat menekan prospek surplus ke depan. Ketidakpastian hubungan dagang Indonesia–AS masih mencakup risiko hukum dan kebijakan, potensi hambatan implementasi, kemungkinan ketidakseimbangan konsesi, hingga kerentanan sektor tertentu seperti manufaktur dan tekstil.

Selain itu, eskalasi konflik AS–Iran juga berpotensi memicu lonjakan harga minyak global, meningkatkan aversi risiko investor, dan menambah tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

“Secara keseluruhan, surplus perdagangan masih berpotensi bertahan, tetapi tren penurunannya perlu diwaspadai di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” tutupnya.

(SAW)

Jakarta: TVS Motor Company mencatatkan sejarah lewat produksi pabrik di Karawang yang mencapai total 1 juta unit kendaraan sejak mulai beroperasi pada 19 tahun lalu.

Pencapaian ini tidak hanya menandakan kesuksesan perusahaan dalam membangun fondasi manufaktur yang kuat dan tangguh di Indonesia, tetapi juga mencerminkan komitmen dalam menyediakan solusi mobilitas berkualitas yang tetap relevan bagi pasar domestik maupun internasional.

Direktur PT TMCI Rajesh Ramani mengatakan bahwa torehan TVS di Indonesia tidak lepas dari dukungan pemerintah. Pabrik ini didirikan pada tahun 2005, yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono.

"Lalu, pada Juli 2007, kami memulai produksi komersial dengan tujuan utama menjadikan fasilitas ini sebagai basis manufaktur dan pusat ekspor progresif untuk kawasan ASEAN serta negara-negara lain di luar India," ujar Rajesh Ramani, dalam seremoni produksi 1 juta unit di Karawang, Rabu 18 Februari 2026.

Investasi berkelanjutan TVS di Indonesia

Pada awal berdirinya, TVS menginvestasikan sekitar USD 50 juta. Selama 18 tahun terakhir, perusahaan asal India tersebut terus berinvestasi setiap tahun untuk berbagai proyek, sehingga total investasi saat ini telah mencapai USD 250 juta.

Rajesh menambahkan, saat ini, TVS telah mempekerjakan lebih dari 700 karyawan dan melibatkan para pemasok, distributor, kontraktor, dan mitra lokal lainnya, baik di wilayah Karawang maupun di luar Karawang.

"Kami juga didukung oleh sekitar 49 dealer yang tersebar di berbagai daerah. Jaringan yang luas ini memastikan pelanggan memiliki akses yang lebih mudah ke produk TVS dan layanan purna jual yang andal, yang menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang di industri otomotif,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta turut mengapresiasi pencapaian produksi 1 juta unit TVS Motor Company Indonesia yang turut menyumbang pertumbuhan roda dua di Indonesia.

"Pertumbuhan roda dua cendrung stabil dibanding industri manufaktur yang terkontraksi, TVS sendiri ikut berkontribusi dalam pertumbuhan roda dua. Apalagi ada rencana mengoptimalkan dengan memasukan lini battery EV NMC yang sejalan dengan visi pemerintah," ucap Setia Diarta.

Pabrik Karawang penuhi pasar domestik hingga ekspor

Volume produksi 1 juta unit di pabrik TVS Karawang didominasi kendaraan roda dua sebesar 95 persen dan kendaraan roda tiga sebesar 5 persen.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, kendaraan TVS racikan lokal juga telah diekspor ke pasar internasional khususnya di regional ASEAN, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Selatan, hingga Afrika.

(PRI)

Jakarta: Pelaporan SPT Tahunan kini semakin mudah dengan sistem Coretax. Per 18 Februari 2026, tercatat sudah 2.906.662 wajib pajak yang melaporkan SPT.

“Per 18 Februari 2026 pukul 08.07 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 2.906.662,” ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP dalam siaran resmi.

Dari jumlah itu, sebagian besar adalah wajib pajak orang pribadi 2,55 juta karyawan dan 270.960 non-karyawan

Sementara untuk wajib pajak badan, tercatat 82.229 melapor dalam rupiah dan 92 melapor dalam dolar AS

Untuk pajak beda tahun buku yang dimulai 1 Agustus 2025, ada 594 laporan badan dalam rupiah dan 16 laporan dalam dolar AS.

Aktivasi Akun Coretax Tembus 13,9 Juta

DJP juga mencatat bahwa 13,9 juta akun Coretax telah diaktifkan. Mayoritas adalah akun orang pribadi (12,94 juta), diikuti badan (892 ribu), instansi pemerintah (89,5 ribu), dan perdagangan elektronik (225 akun).

Wajib pajak bisa mengaktifkan akun Coretax sendiri lewat panduan resmi di media sosial DJP. Bagi yang membutuhkan bantuan, tersedia layanan Kring Pajak di nomor 1500200 atau pendampingan langsung di kantor pajak terdekat.

Jangan Telat, Ada Denda!

DJP mengingatkan, keterlambatan pelaporan SPT tahunan akan berakibat pada denda: Rp100 ribu untuk orang pribadi dan Rp1 juta untuk badan. Jadi, segera aktifkan akun Coretax dan laporkan SPT tepat waktu.

(SAW)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja perekonomian Indonesia tetap solid sepanjang 2025. Ekonomi nasional tercatat tumbuh 5,11 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), didukung aktivitas konsumsi masyarakat dan investasi yang terus bergerak positif.

Pertumbuhan tersebut tercermin dari Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp13.580,5 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp12.920,5 triliun.

"Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp13.580,5 triliun," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 5 Februari 2026.

Konsumsi rumah tangga masih jadi motor utama

BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Dari sisi pengeluaran, kontribusi kedua komponen ini secara akumulatif mencapai 82,65 persen.

"Hal ini terutama didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat yang menyebabkan kenaikan pengeluaran untuk makan dan minum, transportasi dan komunikasi, serta penambahan barang modal berupa mesin dan perlengkapan,” jelasnya.

Secara rinci, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,62 persen. Sepanjang 2025, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran restoran dan hotel yang mencapai 6,38 persen, seiring meningkatnya aktivitas wisata pada periode libur akhir tahun.

Investasi dan PMTB ikut menguat

PMTB menjadi kontributor kedua terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sumbangan 1,58 persen. Secara keseluruhan, PMTB tumbuh 5,09 persen sepanjang 2025.

Pertumbuhan tertinggi pada komponen ini berasal dari subkomponen mesin dan perlengkapan yang melonjak 17,99 persen, didorong oleh peningkatan impor barang modal serta menguatnya produksi industri mesin dalam negeri.

Kinerja ekspor beri tambahan dorongan

Selain konsumsi dan investasi, net ekspor turut menyumbang 0,74 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sepanjang 2025, ekspor Indonesia tumbuh 7,03 persen, ditopang oleh peningkatan ekspor barang nonmigas dan jasa.

Sejumlah komoditas nonmigas mencatat kenaikan nilai dan volume ekspor, di antaranya lemak dan minyak hewani atau nabati, besi dan baja, mesin dan peralatan listrik, serta kendaraan dan bagiannya.

Struktur PDB masih didominasi konsumsi

Berdasarkan distribusi pengeluaran, konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam struktur PDB, yakni 53,88 persen. Sementara itu, PMTB menyumbang 28,77 persen, dan ekspor berkontribusi 22,85 persen terhadap total PDB.

Industri pengolahan jadi penopang lapangan usaha

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,07 persen dan tumbuh 5,30 persen sepanjang 2025.

Sektor perdagangan tumbuh 5,49 persen dengan kontribusi 0,72 persen, sedangkan sektor pertanian mencatat pertumbuhan 5,33 persen dan berkontribusi 0,60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ini didorong oleh membaiknya industri penghasil komoditas ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan,” ujarnya.

(ANN)

Jakarta: Ikatan Keluarga Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) sukses menggelar acara Ekonomi Pancasila Forum 2026 (EPF 2026) di Assembly Hall, Menara Mandiri, Jakarta dengan tema ”Reaktualisasi Ekonomi Pancasila Menuju Indonesia Emas 2045”.

Forum ini menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan global dan dinamika ekonomi Indonesia.

Ketua Umum IKA UNPAD yang juga menjabat sebagai Menteri Koperasi, Ferry Juliantono pada kesempatan terpisah menegaskan EPF 2026 merupakan bagian dari komitmen IKA UNPAD dalam mendorong dialog nasional strategis terkait kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Wakil Rektor UNPAD Maman Setiawan, yang hadir memberi sambutan mewakili universitas, menekankan pentingnya peran alumni dan perguruan tinggi dalam memperkaya diskursus kebijakan publik nasional.

Forum ini juga dibuka oleh sambutan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan yang juga merupakan Alumni FEB UNPAD Angkatan 1987 menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan EPF 2026 oleh IKA UNPAD yang mendorong dialog kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Selanjutnya, Dewan Penasihat IKA UNPAD Omay K. Wiraatmadja menilai EPF 2026 sebagai inisiatif strategis yang perlu dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, Ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep normatif, melainkan harus menjadi kerangka kebijakan yang konsisten dan terukur dalam praktik pembangunan nasional.

Forum ini menghadirkan sejumlah moderator dan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, dan tokoh nasional yang membahas berbagai isu strategis, yaitu sebagai narasumber Pengamat Politik Rocky Gerung, Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari, Kepala Divisi Manajemen Risiko LPDB-Koperasi Yones William, Senior Vice President Bank Mandiri Bayu Trisno Arief S., Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, dan Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza. Sedangkan untuk moderator yaitu Executive Director Indonesian Diaspora Network United (IDNU) Nuning P. Hallet dan Indonesian Railway Society Expert Krishna Amir Hamzah.

Diskusi berlangsung dinamis dengan antusiasme tinggi dari para peserta yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk profesional, akademisi, alumni, dan pelaku usaha. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif peserta terhadap isu-isu ekonomi nasional.

Melalui EPF2026, IKA UNPAD berharap dapat memperkuat kontribusi alumni dalam mendorong perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa. Ketua Pelaksana EPF 2026 Adriastama N. Priajati menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang dialog yang mengedepankan substansi dan kedalaman pembahasan.

IKA UNPAD merupakan wadah organisasi alumni Universitas Padjadjaran yang saat ini telah memiliki jumlah alumni sebanyak lebih kurang 500 ribu alumni dengan berbagai macam profesi baik di luar dan dalam negeri. Semenjak berdiri pada 24 September 1960, IKA UNPAD tercatat telah melakukan berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan jumlah alumni kian membesar, IKA UNPAD memiliki potensi besar untuk mengulang dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pembangunan Nasional di Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Standard Chatered Indonesia menyampaikan proyeksi terhadap perekonomian global, regional dan indonesia.

Edward Lee, Chief Economist, ASEAN and South Asia, Standard Chartered; dan Aldian Taloputra, Senior Economist, Standard Chartered Indonesia, hadir untuk membagikan rangkuman dari laporan riset global terbaru dari Standard Chartered yang bertema “An Uneasy Calm”, yang menggambarkan kondisi saat ini di mana prospek ekonomi global masih relatif stabil, namun dibayangi ketidakpastian yang meningkat akibat risiko geopolitik yang semakin tinggi, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap keberlanjutan fiskal.

Aldian Taloputra memproyeksikan ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan siklikal dimana Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2026, atau meningkat dari 5% di tahun 2025, dengan didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, pembelanjaan pemerintah yang tinggi, serta momentum investasi yang terjaga, khususnya yang sejalan dengan program prioritas pemerintah.

Konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tumbuh sekitar 4,8% - 5,%, didukung oleh inflasi yang terkendali, belanja sosial pemerintah, serta perbaikan kondisi pasar tenaga kerja.Dari sisi kebijakan moneter, Standard Chartered memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan sikap yang berhati-hati sepanjang tahun 2026, dengan menyeimbangkan stabilitas eksternal serta dukungan terhadap pertumbuhan domestik.

Meskipun ruang penurunan diperkirakan semakin terbatas sebesar 25bps tahun ini, kebijakan likuiditas dan kebijakan makroprudensial akan tetap untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor prioritas.

Investasi diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan, khususnya melalui pembangunan kapasitas industri hilirisasi, belanja modal pemerintah termasuk di dalamnya badan usaha dan investasi pemerintah serta infrastruktur. Namun, peran sektor swasta dan arus investasi asing langsung (FDI) akan menjadi semakin penting seiring terbatasnya ruang fiskal.

Outlook untuk tingkat global dan regional

Edward Lee menggarisbawahi bahwa perekonomian global diperkirakan tetap stabil di kisaran 3,4% di 2026, didukung oleh kebijakan moneter yang masih akomodatif, sikap fiskal yang suportif, serta meningkatnya investasi terkait AI.

Di kawasan ASEAN, pertumbuhan diproyeksikan sedikit melambat, terutama bagi negera yang lebih terekspos secara eksternal seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, seiring normalisasi percepatan ekspor ke Amerika Serikat dalam beberapa bulan ke depan.

Sebaliknya, negara-negara dengan basis permintaan domestik yang lebih kuat, termasuk Indonesia, India dan Filipina, diperkirakan relatif lebih tangguh. Edward juga menjelaskan restrukurisasi perdagangan yang tengah berlangsung serta fragmentasi geopolitik, akan terus membentuk arah arus modal dan keputusan invetasi di negara-negara berkembang.

Donny Donosepoetro OBE, CEO, Standard Chartered Indonesia, menjelaskan prospek pertumbuhan Indonesia tetap kuat memasuki tahun 2026, dengan ditopang oleh kuatnya permintaan domestik serta kerangka kebijakan makro yang relatif mendukung, meskipun sentimen global masih cenderung berhati-hati dan ketidakpastian geopolitik masih berlanjut.

Menurut Donny, di tengah kondisi di mana permodalan global semakin selektif, dunia usaha membutuhkan kejelasan arah, konektivitas lintas pasar, dan mitra jangka panjang.

“Melalui jaringan global kami, kehadiran regional yang kuat, serta kemampuan pembiayaan lintas negara dan pembiayaan berkelanjutan, Standard Chartered berada di posisi yang tepat untuk membantu korporasi di Indonesia untuk mengakses modal, mengelola risiko, dan berpartisipasi dalam rantai nilai regional maupun global,” imbuhnya.

(SAW)