PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mempercepat program peremajaan tanaman sawit (replanting) hingga 8.000 hektare per tahun sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas jangka panjang.

Presiden Direktur AALI, Djap Tet Fa, mengatakan sekitar 30% dari total kebun AALI sudah berusia di atas 20 tahun, sehingga produktivitasnya mulai menurun. Karena itu, percepatan replanting menjadi keharusan agar perusahaan tetap kompetitif dalam menghadapi kebutuhan minyak nabati global yang terus meningkat.

“Kami ingin melakukan replanting secara masif dan terencana hingga 8.000 hektare per tahun. Ini penting untuk merejuvenasi tanaman tua dan memastikan produktivitas sawit tetap tinggi di masa depan,” ujar Djap dalam acara Talk to The CEO 2025, Kamis (30/10/2025).

Menurutnya, replanting yang dilakukan tidak sekadar mengganti pohon tua, tetapi juga menanam harapan baru melalui bibit unggul hasil riset internal.

Bibit generasi baru tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih pendek, hanya sekitar 40–50 sentimeter per tahun, dibanding bibit lama yang bisa mencapai 80 sentimeter. Dengan tinggi maksimum sekitar 12 meter saat usia produktif 25 tahun, pemanenan menjadi lebih efisien dan hasil tandan buah segar (TBS) meningkat.

“Bibit unggul ini diharapkan menghasilkan rendemen CPO lebih tinggi dan umur produktif yang lebih panjang. Kami ingin siklus tanam kedua Astra Agro lebih produktif dibanding sebelumnya,” katanya.

Selain replanting, AALI juga mengandalkan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk menjaga keberlanjutan produktivitas. Saat ini, perusahaan memiliki 43 peneliti aktif, termasuk beberapa doktor, yang telah menghasilkan enam varietas unggul seperti Lestari, Nirmala, dan Sejahtera, serta tiga varietas tahan penyakit ganoderma.

AALI juga mengembangkan mikroba hayati bernama Astemic (Astra Effective Microbe) yang dapat menurunkan penggunaan pupuk kimia hingga 25%, sekaligus mengurangi emisi karbon sekitar 18.000 ton per tahun. Upaya ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menyeimbangkan aspek produktivitas dan keberlanjutan lingkungan.

“Riset menjadi tulang punggung Astra Agro. Kami tidak hanya menargetkan hasil yang tinggi, tapi juga operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” tutur Djap.

Dalam aspek operasional, AALI kini mengandalkan teknologi digital dan kecerdasan buatan. Penggunaan drone diterapkan untuk pemupukan, pemantauan lahan, dan koordinasi di kebun. Selain itu, perusahaan memanfaatkan AI melalui sistem mill grader yang berfungsi menyeleksi buah sawit matang, mentah, dan busuk secara otomatis.

Melalui sistem tersebut, manajemen dapat melacak produktivitas setiap blok kebun secara real time, sehingga keputusan pengelolaan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

“Kami ingin memastikan operasi kebun lebih presisi, berbasis data, dan efisien. Digitalisasi menjadi kunci dalam menciptakan future-ready operation,” kata Djap.

Langkah strategis berbasis replanting, riset, dan teknologi ini menjadi fondasi utama AALI untuk menghadapi tantangan kebutuhan minyak nabati global yang terus meningkat hingga 2050, seiring proyeksi populasi dunia yang mencapai 10 miliar jiwa.

“Dengan kombinasi antara bibit unggul, inovasi riset, dan transformasi digital, kami optimistis Astra Agro dapat terus menjadi pemain utama industri sawit berkelanjutan di Indonesia,” tutup Djap.

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) menegaskan arah strategis baru perusahaan melalui konsep “2+1” yang berfokus pada tanaman (plant), manusia (people), dan planet (planet).

Pendekatan ini menjadi pilar utama AALI dalam menjaga keberlanjutan industri sawit di tengah meningkatnya permintaan minyak sawit mentah (CPO) domestik akibat perluasan program biodiesel nasional.

Presiden Direktur AALI Djap Tet Fa menjelaskan, dua elemen utama dalam strategi tersebut adalah tanaman sawit dan manusia sebagai penggerak industri, sementara satu elemen tambahan adalah planet yang mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

“Fokus kami adalah memastikan keseimbangan antara produktivitas, pengembangan SDM, dan tanggung jawab lingkungan agar industri sawit tetap tumbuh berkelanjutan,” ujar Djap dalam acara Talk to the CEO 2025, Kamis (30/10/2025).

Djap menyebut, pilar pertama yakni tanaman, difokuskan pada percepatan program replanting untuk menggantikan pohon sawit tua yang menurunkan produktivitas.

Saat ini, sekitar 30% tanaman AALI telah berusia di atas 20 tahun. Perusahaan berencana memperluas replanting hingga 8.000 hektare dengan bibit unggul berdaya hasil tinggi, guna menjaga pasokan dan efisiensi lahan.

“Replanting bukan hanya mengganti pohon tua, tapi menanam harapan baru agar produktivitas di masa depan lebih baik,” kata Djap.

Selain replanting, AALI memperkuat riset dan pengembangan (R&D) dengan melibatkan 43 peneliti. Perusahaan telah menghasilkan enam varietas bibit unggul dan mengembangkan mikroba “Astemic” yang mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia hingga 25%, sekaligus menekan emisi karbon sebesar 18.000 ton per tahun.

Pemanfaatan teknologi juga diperluas melalui penggunaan drone, AI, dan mill grader untuk memantau tingkat kematangan buah serta efisiensi panen.

Pilar kedua, people, diarahkan untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan regenerasi kepemimpinan.

AALI juga mendorong kesetaraan gender dan inovasi di internal perusahaan melalui program Astra Agro Excellent Award (Alexa) dan Inovagro.

“Kami ingin mencetak generasi baru pekerja sawit yang kompeten, berintegritas, dan siap menghadapi transformasi industri,” ujar Djap.

Sementara itu, pilar ketiga yaitu planet, menekankan pada praktik keberlanjutan melalui efisiensi lahan, pengurangan emisi, dan komitmen terhadap prinsip no deforestation. Strategi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan CPO di dalam negeri yang kini didorong oleh sektor energi terbarukan.

Djap menjelaskan, sejak penerapan kebijakan B40, konsumsi CPO untuk biodiesel telah melampaui sektor pangan.

Saat ini, kebutuhan CPO untuk biodiesel mencapai lebih dari 13 juta ton per tahun, dibandingkan sekitar 11 juta ton untuk industri makanan. Dengan demikian, total konsumsi CPO domestik diperkirakan menembus 26 juta ton per tahun.

“Indonesia kini bukan hanya produsen, tetapi juga konsumen dan eksportir terbesar minyak sawit dunia. Permintaan domestik yang terus meningkat memperkuat posisi industri sawit sebagai penopang ketahanan energi dan pangan nasional,” tutur Djap.

Menurutnya, kombinasi antara peningkatan produktivitas melalui replanting, inovasi teknologi, dan penguatan SDM akan menjadi kunci menjaga pasokan CPO di tengah tingginya permintaan dalam negeri.

“Strategi ‘2+1’ ini adalah fondasi kami untuk menghadapi masa depan industri sawit yang makin kompetitif sekaligus berkelanjutan,” ujarnya.

“Walaupun pihak perusahaan telah menyampaikan bahwa lahan tersebut merupakan milik petani swadaya, Satgas PKH tetap menetapkannya sebagai objek penguasaan kembali. Plang-plang penguasaan kembali memang mencantumkan nama perusahaan, namun di lapangan, lahan milik petani juga turut dimasukkan dalam Berita Acara Penguasaan Kembali,” tambahnya.

PUSTAKA ALAM memperingatkan bahwa penguasaan kembali kebun rakyat ini berpotensi meningkatkan konflik horizontal yang tajam di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Riau.

Konflikdipicukarenapetanisawitakanberusahamempertahankankebunyangtelahmereka usahakanselama bertahun-tahun, sementara pihak Agrinas Palma dan Mitra Kerja Sama Operasi (KSO) yang berasal dariluar daerahmulai melakukanaktivitas panen atasdasarpenyerahan lahan dari SatgasPKH. Mitra KSO hanya berorientasi pada pemanenan cepat (hit and run).

"Ke depan situasi di lapangan sangat rawan. Kegiatan panen oleh Agrinas Palma dan mitra KSO ini kerap dikawal aparat keamanan. Keterlibatan aparat dalam sengketa agraria ini menciptakan asimetris kekuasaan. Petani sawit yang memperjuangkan lahannya diperlakukan sebagai penggarap ilegal di tanah mereka sendiri," jelas Zainal.

Lebih lanjut, Zainal menilai tindakan ini mencederai semangat pemerintahan Presiden Prabowo. "Apa yangdilakukanSatgasPKHinijelas bertentangandenganjargondankomitmenPresidenPrabowo yang ingin melindungi petani kecil. Alih-alih dilindungi, petani justru diposisikan sebagai musuh dan asetnya dirampas dengan modus lahannya masuk dalam Izin Lokasi perusahaan. Tindakan Satgas PKH justru membenturkan Presiden Prabowo dengan petani sawit."

Kajian ini juga menyoroti potensi denda administratif yang dapat dibebankan kepada petani berdasarkan PP No. 45 Tahun 2025. Jika 614.235 hektare lahan rakyat itu dikategorikan sebagai kegiatan tanpa izin selama 20 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 375 juta per ha, maka potensi denda atas lahan tersebut mencapai Rp 230,34 triliun.

PUSTAKA ALAM mendesak Presiden untuk mengevaluasi data penguasaan kembali dan melakukan verifikasi ulang terhadap Data Satgas PKH. Di samping itu, penguasaan kembali yang dilakukan terhadap lahan petani rakyat harus dibatalkan dan penerapan PP No. 45 Tahun 2025 perlu ditinjau ulang.

Upaya memperkuat ekosistem investasi di sektor perkebunan, khususnya komoditas kelapa, terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan para pemangku kepentingan.

Salah satu langkah tersebut diwujudkan lewat kegiatan Business Matching bertajuk “Akselerasi Investasi Kelapa di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan”, yang diselenggarakan pada Rabu, 29 Oktober 2025 di Hotel Swarna Dwipa, Palembang.

Aacara ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem investasi daerah, khususnya dalam pengembangan industri kelapa terpadu di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh Kabupaten lain dalam meningkatkan investasi di daerahnya masing-masing.

Acara ini dihadiri dan dibuka oleh Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Lusapta Yudha Kurnia, Kepala Kelompok Kerja Penanaman Modal Rahmat Fitriansyah, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Sumatera Selatan Tito Adji Siswantoro, Ketua Umum Indonesia Japan Business Network (IJBNet) Suyato Rais, dan Direktur PT. Green Power Palembang Takano Masakazu.

Kepala DPMPTSP Sumsel Lusapta Yudha Kurnia dalam sambutannya sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan strategi tersebut. Menurutnya, pengembangan industri turunan kelapa, terutama produksi crude coconut oil (CCO) sebagai bahan baku bioavtur, merupakan langkah penting menuju energi terbarukan.

“Kami bangga karena Sumatera Selatan menjadi salah satu lokasi prioritas pendirian pabrik hilirisasi CCO. Ini peluang besar untuk menjadikan daerah kita sebagai pusat energi hijau masa depan,” ujar Yudha.

Ia menambahkan, Pemprov Sumsel berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada para investor melalui kebijakan yang pro-bisnis, kemudahan perizinan, dan kepastian hukum. Dalam kesempatan ini, Yudha juga menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya alam, tetapi juga oleh sinergi dan kepercayaan antar pemangku kepentingan.

Kepada tim redaksi, Ketua Indonesia Japan Business Network (IJBNet) Suyoto Rais menyampaikan apresiasi yang setingginya atas dukungan yang sudah diberikan oleh Pemerintah mulai pusat hingga kabupaten, “Pemerintah Sumatera Selatan khususnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sejak awal dengan sabar membimbing kami hingga pada posisi ini”, ujar Suyoto.

Lebih jauh Suyoto juga menyampaikan kolaborasi dengan IJBNET juga merupakan proses panjang yang melibatkan banyak instansi, dari pusat hingga daerah. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) turut berperan dalam proyek ini.

Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja Penanaman Modal Rahmat Fitriansyah menyampaikan bahwa Melalui kegiatan ini, berharap akan terjalin sinergi yang lebih erat antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan calon investor untuk mewujudkan percepatan investasi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Lebih lanjut, Rahmat menegaskan bahwa pengembangan industri ini tidak akan mengganggu kebutuhan pangan masyarakat, karena bahan baku yang digunakan adalah kelapa non standar. “Kita menggunakan kelapa yang tidak masuk kategori pangan, sehingga tetap aman bagi pasokan pangan di Indonesia”.

Perwakilan PT Green Power Palembang (GPP) yang hadir MasakazuTakano menyampaikan GPP siap bermitra dengan seluruh petani di Sumatera Selatan untuk menerima hasil perkebunan mereka. Tentu dengan syarat tertentu yang memang disyaratkan oleh badan penerbangan dunia, salah satunya yang kita terima adalah Kelapa dan Kopra Non Standar.

“Terdapat tantangan besar dalam menangani kelapa non-standar sebagai bahan baku bahan bakar penerbangan, seperti memastikan ketertelusuran penuh dan membedakannya secara jelas dari kelapa kelas pasar. Namun, alih-alih menciptakan struktur yang benar-benar baru, sangatlah penting untuk memanfaatkan sistem yang sudah ada secara efektif. Saya yakin ini akan menjadi kunci untuk menjadikan sektor ini benar-benar berkelanjutan” Ujar Takano.

Terakhir Takano menyatakan pada kesempatan baik ini, GPP juga meminta dukungan semua stake holder kelapa di Sumatera selatan agar proyek ini bisa berhasil. Dari mulai pembangunan saat ini hingga beroperasi dengan baik nantinya. Karena keberhasilan proyek ini nanti bukan hanya untuk GPP tapi juga untuk pemerintah Sumatera Selatan dan khususnya untuk masyarakat. Sehingga jika berhasil di Banyuasin kelak bisa dilanjutkan di daerah lain di sumatera selatan juga di wilayah Indonesia lainnya.

Usai sesi paparan, acara dilanjutkan dengan diskusi dan business matching, yang menjadi inti dari kegiatan ini.

Forum ini mempertemukan langsung para pelaku usaha, calon investor, serta pemerintah daerah dalam dialog terbuka untuk membahas peluang kerja sama dan penjajakan kemitraan konkret di sektor kelapa. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya inisiatif kolaborasi yang muncul dalam sesi tanya jawab dan diskusi.

Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama investasi di sektor perkebunan, khususnya pengembangan industri kelapa di Sumatera Selatan.

Lewat forum business matching ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih solid antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendukung dalam mewujudkan investasi berkelanjutan yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Banyuasin dan Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Dukungan Gubernur Sumatera Selatan

Pada hari yang sama tepatnya pada malam setelah acara, Ketua Umum IJBNet Suyoto Rais dan Wadirut GPP Pettah Aminu diterima oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di rumah dinas, selain pengurus Ketum IJBNet juga didampingi Kadis DPMPTSP Lusapta Yudha Kurnia dan tokoh masyarakat H. Arkoni.

Dalam pertemuan tersebut IJBNet dan GPP melaporkan progres persiapan pabrik, sementara Gubernur menegaskan kembali dukungannya terhadap investasi ini termasuk membangun jalan akses sampai ke lokasi pabrik. “Amdal selesai, Ayo Ground Breaking kita lakukan, jalan kita bangun”, tantang Gubernur kepada rombongan yang hadir.

PT Pertamina (Persero) kembali teguhkan komitmen dalam mendorong lahirnya inovator muda di bidang energi dan teknologi. Lewat ajang Pertamuda Seed and Scale 2025, Pertamina umumkan TOP 3 Pemenang dari tiga kategori, yakni Early Stage Startup, Energy Optimization dan Energy Future.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Fauzan Adziman tekankan pentingnya membangun narasi yang kuat di balik setiap produk dan teknologi yang dikembangkan oleh para inovator muda. Kekuatan sebuah brand tidak hanya terletak pada fungsinya, tetapi juga nilai yang dibawanya.

"Membangun narasi dari sebuah brand, baik berupa produk maupun teknologi, menjadi sangat penting. Step by step, target oriented, open minded, realistic, dan you, atau disingkat STORY, adalah kunci untuk membangun narasi produk yang kuat," ujar Fauzan.

Fauzan juga mengapresiasi kiprah Pertamina yang terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan ekosistem inovasi nasional.

"Kami sangat mendukung program-program yang dikembangkan oleh Pertamina. Ke depan, kami terbuka untuk menjajaki kerjasama, baik dalam pengembangan produk, teknologi, maupun penguatan sumber daya manusia," tambahnya.

Sementara itu, VP Stakeholder Relation Management PT Pertamina (Persero), Rifky Rakhman Yusuf menegaskan bahwa para pemenang diharapkan terus menciptakan terobosan baru bagi masa depan energi Indonesia.

"Ini bukan akhir dari perjalanan kalian, tapi justru awal untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Kobarkan energi inovasi tanpa henti, dan buktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu tampil di panggung dunia," ujar Rifky.

Rifky menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi momen istimewa, merayakan 5 Tahun Pertamuda dengan tajuk “Igniting 5 Years of Impact” dan mengangkat tema “Empowering Indonesia’s Sustainable Future”.

Rifky menambahkan, Pertamuda telah menjadi katalisator lahirnya inovator muda energi yang membawa dampak nyata bagi bangsa. Program Pertamuda Seed and Scale 2025 juga mendukung program Asta Cita Pemerintah Prabowo - Gibran dalam mengakselerasi transformasi menuju ketahanan energi nasional.

Melalui ajang ini, Pertamina tidak hanya mencari ide bisnis yang potensial, tetapi juga membangun jejaring inovator muda yang siap berkontribusi pada pengembangan solusi energi masa depan.

Pertamuda juga menjadi wadah inkubasi dan kompetisi bisnis bagi generasi muda. Dari ajang tahun sebelumnya, ide inovasi terbukti dapat dimanfaatkan untuk operasional Pertamina, hingga sumbangsih bagi kesejahteraan masyarakat.

"Pertamina berharap program ini memotivasi generasi muda untuk terus berinovasi, tak gentar untuk terus mencoba, karena nantinya inovasi ini akan ikut memajukan Indonesia," jelas Rifky.

Berikut daftar lengkap pemenang Pertamuda Seed and Scale 2025:

Top 3 Early Stage Startup

1. PT Global Tani Solution
2. Cargovision
3. Orionex Solusi Digital / Autoinsight

Top 3 Energy Future

1. Terangin
2. Pe-Novtra
3. Hieren

Top 3 Energy Optimization

1. VELAARIS
2. Drillytics
3. Nautical Nurture

Para pemenang di masing-masing kategori mendapatkan dukungan lanjutan berupa mentoring bisnis, akses jejaring industri, dan peluang kolaborasi dengan Pertamina Group.

Dukungan ini diharapkan mampu mempercepat realisasi ide menjadi solusi nyata bagi kebutuhan energi yang efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.

TOP 3 dari masing-masing kategori juga akan memperoleh akses ke program lanjutan, yaitu fasilitas pendampingan dan mentoring bisnis selama mengikuti Overseas Business Program, sebagai bagian dari penguatan kapasitas wirausaha dan kesiapan go-to-market di luar negeri.

Melalui Pertamuda Seed and Scale, Pertamina secara konsisten memberikan ruang bagi para inovator muda untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan energi yang lebih hijau dan berdaulat.

Program ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung target transisi energi nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat inovasi energi di kawasan Asia Tenggara.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Generasi muda sawit Indonesia menunjukkan kiprah intelektualnya lewat kegiatan Bedah Peta Sawit Indonesia (BESTI) 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI) pada 27–28 Oktober 2025 di Jakarta.

Mengusung tema “Membaca Arah, Mengurai Tantangan: Transformasi Sawit dalam Tiga Lensa,” kegiatan ini menjadi wadah dialog strategis antara pemangku kebijakan, pelaku industri, akademisi, petani, dan mahasiswa untuk membangun kesadaran bersama mengenai kondisi aktual sektor sawit Indonesia.

Berbeda dari forum sawit lainnya, BESTI 2025 hadir sebagai ruang intelektual yang berfokus bukan pada solusi, melainkan pada inventarisasi permasalahan mendasar yang dihadapi sektor sawit dalam tiga dimensi besar: transformasi teknologi, transformasi budaya, dan citra publik perkebunan sawit. Melalui pendekatan ini, APMI ingin membangun peta pemikiran kolektif generasi muda yang akan menjadi fondasi arah pembahasan Konsolidasi Nasional APMI 2026.

Ketua Umum APMI, Muhammad Nur Fadillah, dalam sambutannya menegaskan bahwa BESTI 2025 merupakan upaya untuk meneguhkan posisi generasi muda sebagai bagian dari arus kebijakan, bukan sekadar pengamat.

“Sawit adalah ruang yang kompleks, dan kita tidak bisa membacanya secara parsial. Generasi muda harus memahami lanskap masalahnya dulu sebelum bicara solusi. Melalui BESTI, kita sedang belajar membaca peta agar kelak kita bisa ikut menentukan arah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat APMI, Djono Albar Burhan dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merefleksikan pola pikir baru generasi muda sawit yang kritis namun kolaboratif. Ia menilai bahwa transformasi budaya kerja di sektor sawit hanya akan berhasil jika generasi muda dilibatkan secara substantif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

“Generasi muda sawit bukan pelengkap, tetapi pendorong perubahan. Forum seperti BESTI menjadi bukti bahwa anak muda sawit mampu berpikir sistematis, menyusun gagasan, dan berperan aktif dalam tata kelola industri,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Helmi Muhansah, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, BESTI merupakan representasi nyata dari peran intelektual muda yang memahami pentingnya membaca data, memahami tantangan, dan menyusun strategi bersama.

“BPDP melihat BESTI sebagai model gerakan pengetahuan yang harus diperluas. Anak muda sawit harus punya kemampuan berpikir lintas sektor, dan inisiatif seperti ini membuktikan bahwa APMI memiliki visi jangka panjang terhadap masa depan sawit berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai hasil kegiatan, BESTI 2025 melahirkan peta masalah komprehensif sektor sawit Indonesia, mencakup tantangan digitalisasi, kesenjangan adopsi teknologi di perkebunan rakyat, dinamika budaya kerja generasi muda, serta problem narasi publik di ruang digital. Hasil pemetaan ini akan dituangkan dalam Dokumen Ringkasan Hasil Diskusi dan Masalah Strategis yang akan menjadi dasar penyusunan agenda Konsolidasi Nasional APMI 2026.

Melalui BESTI 2025, APMI menegaskan komitmennya untuk memperkuat literasi kebijakan dan kesadaran strategis generasi muda sawit. Forum ini bukan sekadar pertemuan, tetapi langkah awal membangun tradisi berpikir kritis, kolaboratif, dan solutif di kalangan mahasiswa dan profesional muda sawit Indonesia. Dengan semangat tersebut, APMI percaya bahwa masa depan sawit berkelanjutan hanya bisa dibangun jika generasi mudanya memahami peta tantangan hari ini.

Pusat Studi SEAFAST Center IPB mendorong penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sawit agar sektor tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi baru di daerah.

Direktur SEAFAST Center IPB, Puspo Edi Giriwono, menyebut pengembangan teknologi murah seperti mesin produksi minyak sawit merah menjadi salah satu kunci pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis sawit.

Menurut Puspo, teknologi pembuatan minyak sawit merah dapat diakses oleh UMKM dengan modal sekitar Rp150 juta.

“Kalau beli di Alibaba saja sudah bisa dapat mesin untuk menghasilkan minyak sawit merah,” ujar Puspo ketika ditemui usai Workshop Jurnalis Promosi UKM sawit bertajuk “Kolaborasi Media dan Pelaku UKM Sawit untuk Indonesia Emas 2045” di Banten, dikutip Minggu (26/10/2025).

Ia menjelaskan, teknologi tersebut mudah diterapkan dan dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk produksi minyak makan, tetapi juga berbagai produk turunan seperti sabun, lotion, hingga bahan pangan bernilai tambah tinggi.

“Minyak sawit merah ini memiliki kandungan antioksidan tinggi dan terbukti efektif dalam penanganan gizi buruk sebelum menjadi stunting,” katanya.

Berdasarkan hasil kajian SEAFAST IPB, minyak sawit merah mampu membantu pemulihan anak dengan gizi buruk dalam waktu kurang dari delapan minggu. Hal ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan produk fungsional yang memiliki nilai sosial dan ekonomi sekaligus.

Namun, Puspo menilai tantangan utama pengembangan UMKM sawit di Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem yang kuat antara pelaku usaha, lembaga riset, investor, dan pasar. Ia mencontohkan, di negara lain UMKM mampu tumbuh cepat karena dukungan angel investor dan jaringan bisnis yang solid.

“Di luar negeri, banyak angel investor yang bukan hanya menanam modal, tapi juga membina UMKM. Kalau di Indonesia, itu masih minim,” ujarnya.

Menurutnya, pengembangan UMKM sawit memerlukan dukungan program yang berkelanjutan, bukan sekadar penyaluran dana.

“Kalau sudah disediakan Rp200 triliun untuk pembiayaan, programnya harus jelas. Bukan hanya dikucurkan, lalu selesai,” tegasnya.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal berkapasitas 100 kWp di Kampung Balikukup, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau di ujung pesisir Kalimantan Timur berhasil meraih Penghargaan Subroto 2025 untuk kategori Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE).

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, dalam acara Penganugerahan Penghargaan Subroto 2025 yang digelar dalam rangka peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80 Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Sebagai penghargaan tertinggi di sektor energi dan sumber daya mineral, Subroto Awards diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam pengembangan dan pengelolaan sektor energi di Indonesia.

Tahun ini, Balikukup menjadi satu dari sedikit desa yang mampu membuktikan bahwa energi terbarukan bisa dikelola dengan baik di tingkat komunitas.

Ketua Pengurus PLTS Komunal Balikukup, La Humadi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh warga kampung yang dengan kompak menjaga dan memanfaatkan energi bersih.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras, kebersamaan, dan komitmen seluruh masyarakat Kampung Balikukup dalam menjaga dan mengelola energi bersih untuk kemajuan kampung,” kata La Humadi dalam keterangannya.

“Kami menyadari bahwa penghargaan ini bukan semata-mata milik pengurus, tetapi buah dari partisipasi aktif warga, dukungan Pemerintah Kampung, serta bimbingan dari pihak-pihak yang peduli terhadap energi terbarukan. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menjaga keberlanjutan PLTS agar manfaatnya dirasakan hingga generasi mendatang,” tambah La Humadi.

Kepala Kampung Balikukup, Bahtiar, menilai penghargaan ini sebagai pengakuan atas kemampuan masyarakat desa dalam mengelola energi bersih secara mandiri.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kebersamaan seluruh masyarakat. Saya berterima kasih kepada pengurus PLTS, warga, dan semua pihak yang telah mendukung pengelolaan energi bersih di kampung kita,” ungkap Bahtiar.

“Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan PLTS demi kemajuan serta kesejahteraan warga Balikukup,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Riri Irawan, selaku Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa PDTT, yang selama ini mendampingi pengelolaan PLTS Balikukup. Ia menyebut capaian ini menjadi bukti nyata kemampuan desa dalam menjaga aset energi negara.

“Ini sebuah pencapaian luar biasa dan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh masyarakat Balikukup yang tetap bersatu menjaga PLTS kita,” kata Riri.

“Dengan penghargaan ini, semoga semakin mengangkat nama baik Kampung Balikukup. Kita buktikan bahwa pemerintah kampung mampu mengelola aset negara demi kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan prima kepada warga. Kami dari TPP Kemendesa akan terus mendukung peningkatan pengelolaan PLTS, baik melalui pendampingan maupun dukungan Dana Desa. Habis gelap, terbitlah terang,” ujarnya.

Sejak dibangun, PLTS Komunal 100 kWp Balikukup telah menjadi simbol ketahanan energi dan kemandirian masyarakat pesisir Berau.

Dengan pengelolaan berbasis komunitas, fasilitas ini tidak hanya menerangi rumah warga, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mendukung pendidikan, dan memperkuat layanan sosial.

Lewat penghargaan Subroto 2025 ini, nama Balikukup resmi tercatat sebagai salah satu kampung percontohan pengelolaan energi terbarukan di Indonesia bukti bahwa dari desa pun, perubahan besar menuju masa depan energi bersih bisa dimulai.

Rencana pemerintah meningkatkan kadar pencampuran biodiesel menjadi B50 kembali menuai sorotan. Meski bertujuan mempercepat transisi energi hijau, kebijakan ini dinilai berpotensi menimbulkan efek domino terhadap industri kelapa sawit dan kesejahteraan petani kecil. Tak hanya ekspor yang berisiko turun hingga 5 juta ton, harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani pun terancam anjlok.

Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, mengingatkan bahwa kebijakan B50 hampir pasti akan diikuti kenaikan Pungutan Ekspor (PE) yang saat ini berada di kisaran 10% untuk menutup subsidi biodiesel. Menurutnya, beban finansial tersebut justru akan beralih ke pundak petani.

“Kalau kadar biodiesel dinaikkan ke B50, otomatis tarif PE juga naik. Akibatnya harga TBS bisa turun antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Artinya, beban subsidi biodiesel justru ditanggung oleh petani yang seharusnya menerima manfaat,” ujar Sabarudin dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (24/10/2025).

Mengutip kajian Pranata UI, kekhawatiran SPKS dinilai wajar. Setiap kenaikan 1% tarif PE berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram. Jika pemerintah menaikkan PE hingga 15,17% untuk mendanai program B50, harga sawit di tingkat petani bisa anjlok hingga Rp1.725 per kilogram.

“Dampak ini paling berat bagi petani swadaya yang tidak punya posisi tawar. Mereka menanggung rugi tanpa pernah ikut menikmati keuntungan dari program biodiesel yang katanya pro rakyat,” lanjutnya.

Sabarudin menegaskan, SPKS tidak menolak kebijakan energi hijau. Namun, ia mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendanaan dan distribusi manfaat program biodiesel. Tanpa pembenahan, kebijakan transisi energi ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru di sektor sawit, di mana petani kembali menjadi pihak yang dikorbankan atas nama keberlanjutan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra Talattov, menilai kebijakan B50 seharusnya didasarkan pada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program B40 yang saat ini berjalan. Menurutnya, sebelum melangkah lebih jauh, pemerintah harus memastikan efektivitas implementasi B40.

“Pemerintah harus melihat bagaimana dampak terhadap peningkatan produksi di sisi hulu dan peningkatan nilai tambah industri. Termasuk juga peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah harus melakukan asesmen terhadap dampak dari kebijakan B40 yang saat ini telah dilakukan,” ujarnya.

Abra mengingatkan, rencana kebijakan B50 berisiko memperlebar kesenjangan bila diterapkan tanpa persiapan matang. Kajian Pranata UI menunjukkan potensi risiko besar yang akan dihadapi jika kebijakan ini dipaksakan. Dari sisi kapasitas, industri biodiesel nasional baru mampu menghasilkan sekitar 16,7 juta kiloliter, sementara kebutuhan aktual mencapai sekitar 19 juta kiloliter jika program B50 diterapkan.

Artinya, kapasitas industri belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan permintaan bahan bakar nabati tersebut. Abra juga menyoroti masalah mendasar kebijakan biofuel di Indonesia, yakni lemahnya reformasi subsidi bahan bakar minyak, khususnya solar. Berdasarkan data INDEF, 96% subsidi solar justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

“Kita masih menghadapi masalah risiko kenaikan beban subsidi untuk menutup selisih harga antara biofuel dengan solar,” tambahnya.

Di sisi lain, terdapat dilema besar dalam menjaga keseimbangan antara harga minyak sawit mentah (CPO) dan perlindungan terhadap petani. Pemerintah perlu menetapkan mekanisme agar harga CPO domestik tetap kompetitif tanpa menekan petani swadaya. INDEF mengusulkan penetapan ceiling dan floor price untuk TBS agar harga di tingkat petani tidak ikut tertekan ketika terjadi fluktuasi di pasar global.

Kebijakan biodiesel, menurut Abra, tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak. Pemerintah perlu memastikan agar industri, produsen, dan konsumen memperoleh manfaat yang adil. Karena itu, kebijakan B50 seharusnya tidak hanya dilihat sebagai proyek energi, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Suka tidak suka, pemerintah nampaknya musti menahan selera dulu untuk tidak menaikkan bauran biodiesel dari B40 menjadi B50.

Soalnya kalau bauran ini dipaksakan naik, resikonya teramat besar, dan berantai pula. Resiko itu tidak hanya datang dari dalam, tapi juga luar negeri.

Saat berbincang dengan wartaekonomidua hari lalu, anggota Tim Peneliti Pranata UI, Dr. Surjadi mengatakan, kalau B40 dinaikkan menjadi B50, akan memicu kekurangan bahan baku sekitar 10,8 juta ton.

Sebab biar B50 yang membutuhkan pasokan bahan baku sekitar 18,69 juta kilo liter itu aman dan lancar, produksi minyak sawit nasional harus berada di angka 59 juta ton per tahun.

Sementara saat ini, produktifitas minyak sawit nasional hanya berada di kisaran 48,2 juta ton per tahun.

Memang, ada yang mengira-ngira kalau produksi minyak sawit di tahun depan, akan meningkat sekitar 1,3 juta ton. Tapi tetap saja itu tidak bisa menutupi kekurangan bahan baku yang sangat besar.

Itu soal bahan baku. "Kami juga membuat simulasi soal devisa. Kalau B50 jadi dibikin, devisa impor solar akan hemat sekitar Rp172,35 triliun," terangnya.

Tapi B50 ini juga berpotensi menekan ekspor CPO hingga Rp190,5 triliun. Angka ini lebih besar ketimbang penghematan devisa impor.

Lantaran ekspor tertekan, surplus neraca perdagangan akan terancam, cadangan devisa tertekan, dan stabilitas nilai tukar rupiah terganggu.

Penurunan ekspor juga kata Surjadi akan membikin harga CPO naik. Malah telah sering lebih mahal ketimbang minyak nabati lain seperti kedelai. Selisih harga lebih dari USD100 per ton.

Bisa jadi lantaran harga yang melambung itu kata lelaki 55 tahun ini, negara importir utama seperti India mulai melirik minyak kedelai dan bunga matahari.

Situasi semacam inilah yang kemudian akan membikin impor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia terjun ke titik terendah sejak 2019 dan 2020.

"Naiknya bauran B40 menjadi B50 akan membikin harga minyak goreng domestik naik hingga 9 persen. Lalu harga Tandan Buah Segar (TBS) juga akan terdongkrak sekitar Rp618 per kilogram. Sebab itu tadi, permintaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel telah meningkat," ujarnya.

Tapi lagi-lagi, di balik potensi keuntungan tadi, beban fiskal baru justru langsung nongol. Itu terjadi lantaran B50 membutuhkan subsidi yang lebih bongsor demi menjaga keekonomian program biodiesel tadi.

Mau tak mau, pungutan ekspor CPO yang selama ini menjadi sumber pembiayaan program biodiesel ini, bakal naik. Kenaikan ini praktis akan membikin harga TBS petani tertekan.

Surjadi menghitung, 1 persen saja pungutan ekspor itu naik, harga TBS petani akan turun sekitar Rp333 per kilogram.

Bila kemudian tarif ekspor naik menjadi 15,17 persen dari yang sebelumnya 10 persen, maka harga TBS petani akan tertekan hingga Rp1.725 per kilogram.

Kalau sudah begini, petani akan terancam gulung tikar. Sebab hitung-hitungan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Harga Pokok Produksi (HPP) petani sawit saja sudah di angka Rp1.850 hingga Rp2.100 per kilogram.

Agar petaka itu tidak terjadi, Pranata UI menyimpulkan bahwa untuk saat ini campuran biodiesel yang optimal itu masih hanya berada pada kisaran B35–B40.

Di bauran segitu, manfaat energi, ekspor dan stabilitas harga masih seimbang sehingga tidak perlu menaikan pungutan ekspor.

"Starting poinnya itu sebenarnya, seberapa besar sih kemampuan kita memproduksi biodiesel? Ini teramat penting, biar kita tahu fisible atau tidak," tegasnya.

Kalaupun akan ada penambahan bauran kata Surjadi, Pranata UI merekmendasikan kebijakan blending rate dinamis. Maksudnya menyesuaikan kadar campuran dengan fluktuasi harga solar, CPO, dan TBS.

Kebijakan semacam ini menurut Surjadi sudah diterapkan di sejumlah negara seperti Brasil, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara ini menerapkan model fleksibilitas mandatori untuk menjaga keseimbangan antar sektor.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspek-PIR) Setiyono sepakat dengan Pranata UI yang dikomandani oleh Dr. Ir. Widyono Soetjipto M.Sc itu.

"Biar saja dulu tetap di B40. Soalnya produktifitas minyak sawit kita belum naik. Kalau kemudian dipaksakan B50, otomatis Pungutan Ekspor (PE) akan naik. Kalau sudah naik, akan menyusahkan petani sawit," katanya.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo, Gus Dalhari Harahap, juga meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menaikkan bauran itu.

"Kaji dulu manfaat dan mudaratnya. Kalau hanya sekadar penyerapan di dalam negeri, dampak buruknya akan besar. Yang pasti, eksportir kecil akan hilang. PE naik," katanya.

"Yang saya khawatirkan itu justru bukan soal ketersediaan bahan baku. Tapi dampak buruk berantainya itu," tambahnya.

Akan lebih baik menurut Gus, evaluasi dulu pelaksanaan B40 itu. Sudah optimalkah atau belum. Sudah pernah dievaluasi kah atau belum.

Soalnya menurut Gus, pada Diktum ke-5 Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 yang berlaku sejak 24 Desember 2024 itu, evaluasi itu musti dilakukan paling lambat sekali tiga bulan.

"Kalau yang saya lihat justru, B40 itu belum sepenuhnya terlaksana. Masih ada Pertadex, masih ada subsidi dan non subsidi. Kenapa ini enggak dievaluasi? Biar pemanfaatannya optimal, kenapa tidak disamakan saja?" Gus bertanya.

Direksi PTPN IV PalmCo menerima kunjungan Bupati Luwu Timur untuk membahas langkah bersama dalam penyelesaian persoalan lahan di wilayah Kebun Luwu II, Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Kerja Sama Operasi (KSO) antara PTPN IV dengan PTPN I selaku pemilik lahan. Pertemuan digelar di Head Office PTPN IV PalmCo, Agro Plaza Lt. 8 Jakarta, pada Jumat (17/10/2025).

Pertemuan berlangsung kondusif dengan kedua pihak menyampaikan pandangan dan argumentasi masing-masing mengenai status lahan di wilayah tersebut. Baik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun PTPN IV PalmCo menegaskan komitmen untuk mencari solusi terbaik secara damai, adil, dan sesuai mekanisme hukum melalui jalur musyawarah.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Irwan Perangin Angin, menegaskan bahwa perusahaan menghormati setiap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah serta mendorong penyelesaian yang berlandaskan asas musyawarah dan kepastian hukum.

“PTPN IV PalmCo berkomitmen menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Prinsip kami jelas, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme yang sah dan berkeadilan, dengan tetap mengutamakan dialog serta menghindari potensi gesekan di lapangan,” ujar Irwan.

Sebagai tindak lanjut, kedua pihak menyepakati pembentukan tim bersama yang melibatkan berbagai unsur, antara lain Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, PTPN I SupportingCo sebagai pemilik aset, PTPN IV PalmCo, Holding Perkebunan PTPN III (Persero), serta Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Kementerian ATR/BPN dan Kejaksaan.

“Kami percaya penyelesaian terbaik dapat dicapai melalui kolaborasi lintas lembaga. Setelah tim terbentuk, akan disusun timeline dan langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” tambah Irwan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan kooperatif manajemen PTPN IV PalmCo. Pemerintah berharap koordinasi yang baik dapat membantu menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan masyarakat di tiga desa, yaitu Mantadulu, Talippa, dan Tawakua, secara adil tanpa menimbulkan keresahan sosial.

Hingga kini, PTPN IV PalmCo menegaskan bahwa lahan yang dikelola merupakan aset BUMN dan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat sekitar kebun.

“Kami ingin memastikan para karyawan, yang sebagian besar merupakan warga setempat, dapat kembali beraktivitas seperti semula. Operasional kebun bukan hanya kepentingan perusahaan, tetapi juga penopang ekonomi banyak keluarga,” pungkas Irwan.

Pemerintah melalui perusahaan pengelola aset negara tengah memperkuat komitmen dalam membenahi tata kelola dan kepatuhan hukum di sektor perkebunan sawit. Langkah ini menjadi bagian dari upaya besar mewujudkan pengelolaan aset negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Isu keterlambatan realisasi program plasma serta sejumlah temuan hasil audit negara menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem internal sekaligus menyelaraskan kebijakan lintas sektor.

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2004–2024, sebagian besar perusahaan sawit nasional menghadapi tantangan serupa, mulai dari sertifikasi lahan plasma hingga pembinaan teknis dan pengawasan di daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, Indonesian Audit Watch (IAW) menilai bahwa entitas negara yang mengelola lahan sawit hasil sitaan memiliki tanggung jawab besar dalam memperkuat kepatuhan hukum dan memastikan kemitraan berjalan sesuai regulasi.

“Permasalahan ini seharusnya menjadi cermin bersama bahwa sistem tata kelola perkebunan, baik di sektor swasta maupun BUMN, masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan dan hukum,” ujar Sekretaris IAW, Iskandar, Kamis (16/10/2025).

Menurutnya, langkah-langkah perbaikan seperti audit internal, pembentukan unit kepatuhan hukum, serta publikasi berkala rencana kerja plasma dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kredibilitas di mata publik. IAW juga mendorong adanya sinergi lintas kementerian agar kepastian hukum atas lahan dan izin pengelolaan dapat segera terwujud.

“Negara sedang belajar menegakkan tertib hukum melalui perusahaan miliknya sendiri. Ini adalah kesempatan besar untuk menjadi contoh dalam membangun sistem tata kelola perkebunan yang transparan, tertib, dan berpihak pada masyarakat,” tambah Iskandar.

Menurutnya, dalam konteks tersebut, perusahaan pengelola aset sawit negara kini fokus memperkuat mekanisme due diligence, membentuk tim hukum yang solid, dan meningkatkan literasi hukum bagi staf lapangan. Upaya ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kewajiban plasma sekaligus mendorong terwujudnya kemitraan yang berkeadilan antara negara dan masyarakat sekitar lahan.

"Lewat pendekatan yang lebih transparan dan profesional, pengelolaan sawit negara diharapkan dapat menjadi model baru tata kelola perkebunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan hukum," pungkasnya.